MENGGUGAT PASAL-PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak kasasi.” Majelis mengidentifikasi bahwa KUHP memiliki sifat umum, hal ini tampak sedikit meragukan dan tidak relevan dengan konteks permohonan penghapusan sanksi pidana. Sebab, setiap ketentuan pidana baik yang bersifat khusus maupun umum, tetap mengacu pada KUHP terkait dengan sistem pemidanaan, yang diatur dalam Bab II Pasal 10 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Jika kemudian MK memandang bahwa eksistensi pasal tersebut tetap dipertahankan, maka dengan dihapuskannya ketentuan pemidanaan badan tidak serta merta menghilangkan unsur pidana dari rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2), serta pasal 311 ayat (1) KUHP. Dalam arti tidak membatalkan ketentuan norma, sehingga aspek perlindungan di dalam rumusan pasal tersebut menjadi terjamin. Hal ini disebabkan adanya beberapa jenis pemidanaan lain, yang disebutkan di dalam rumusan pasal-pasal tersebut, yakni Pasal 310 ayat (1) dan (2) sepanjang anak kalimat, ”denda paling banyak tiga ratus rupiah” dan pasal 311 ayat (2), yang berbunyi ”pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 -3 dapat dijatuhkan”. Kedua sanksi tersebut (denda dan pencabutan hak) juga diakui sebagai bentuk pemidanaan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 10 huruf a, angka 4 jo Pasal 30 KUHP untuk pidana denda dan Pasal 10 huruf b angka 1 jo pasal 35 KUHP sampai dengan Pasal 38 KUHP untuk bentuk pemidanaan pencabutan hak. Tindakan MK dalam pertimbangan ini, secara langsung telah mendelegitimasi eksistensinya sebagai ”negative legislator”. 4. Mahkamah Konstitusi Menempatkan Perlindungan Kepentingan Individu di atas Kepentingan Publik Putusan MK ini akan membawa dampak yang cukup besar terhadap kebebasan pers di Indonesia. Dengan kata lain bahwa ada kepentingan individu yang dihadapkan dengan kepentingan publik (fungsi pers). Pada putusan ini MK telah gagal dalam menangkap esensi bahwa media bekerja untuk kepentingan publik
59