dan 2, pertanyaannya adalah jika dalam sebuah sengketa ada pasal yang berhadap-hadapan antara satu dan lainnya apa yang harus dilakukan?, MK mengatakan itu dilindungi haknya. Seperti kasus BPK dalam undang-undang pajak, karena BPK menurut konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan Negara, maka dia mau mengaudit pajak tapi undang-undang pajak mengatakan seluruh audit yang dilakukan harus ada ijin dari menteri kemudian dimasukkan issue bahwa informasi wajib pajak itu adalah hak asasi manusia. Ketika informasi pajak sudah diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak apakah itu masih menjadi rahasia pribadi? Jika diperiksa oleh BPK, maka BPK juga bisa kena karena ada etika. Sehingga ada pertarungan. 4.
Jika ada pertarungan pasal yang digunakan bersengketa satu dan lainnya harusnya MK itu berkedudukan sebagai the interpreter of the constitution harusnya kalau konteksnya bertarung atau bermasalah maka dia harus masuk kepada teori agar masuk filsafat, yang menjadi masalah dalam putusan ini tidak dijelaskannya falsafat dan teoriteori dasar apa yang dipakai, padahal teks yang satu bersambung dengan teks yang lain. Contohnya ada pertarungan antara kalau ada kepentingan publik yang mesti diungkapkan kemudian ada hak individual yang tidak dapat diganggu maka kita akan memilih yang mana?, Apakah hak individual boleh berlindung di balik kepentingan publik. Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis salauran yang tersedia�. Jangan sampai kebebasan mengeluarkan pendapat dilakukan secara absolut, itu harus dengan consebelity supaya seluruh kebebasan itu punya makna dan berguna bagi kemaslahatan. Seperti kalau private to private apakah sanksinya harus dengan hukuman badan? Kalau private to private sanksinya privat saja. Dalam perdebatan sengketa pasal-pasal ini apakah prinsip dasar yang diletakkan itu apakah kasihanisme atau yudistrialisme? Apa mekanisme dan sanksi untuk menyatukan fungsi publik dengan perorangan?
5.
Ini semuanya yang menurut saya harus dipakai oleh MK dan MK bisa kehilangan kesempatan untuk menempatkan dirinya sebagai the interpreter of the constitution padahal dia adalah the interpreter of the constitution. Ada tiga hal lain yang menarik, yaitu: 1). Dengan
182