bebasnya� kebencian mereka terhadap Islam dan imigran asal Maroko. Tetapi yang menarik sikap dari pemerintah. Walaupun mereka sudah mengalami hal sepeti itu tapi mereka tidak semena-mena secara ad hoc mengeluarkan aturan-aturan yang melarang orang untuk bebas kembali berbicara di ruang publik lewat koran dan sebagainya. Saya punya kolega yang mengatakan bahwa masyarakat kami sudah menjadi masyarakat tribal, masyarakat yang semaunya sendiri. Tapi menurut saya tidak, itu adalah mekanisme publik yang secara alami orang akan saling belajar dewasa di ruang publik Ternyata kebebasan berpendapat berbicara sudah menjadi domain yang dijaga apakah sudah disakralisasi saya tidak tahu. 2.
Berdasarkan itu, saya melakukan analisis terhadap putusan MK. Yang saya ambil adalah ini metodologi pertanggungjawaban yang saya gunakan, saya melakukan analisis wacana secara sinkronis bukan diakronis. Sebab, kalau secara diakronis saya harus melihat rekaman risalah sidang yang ada dari awal sampai akhir secara kronologis dan kemudian harus mewawancarai informan kunci dari berbagai pihak sehingga pemetaan akan diskurs agar wacana menjadi lengkap. Sinkronis, menurut ilmu linguistik tidak persis demikian. Saya mencoba merefleksikan putusan MK menjadi obyek yang ada pada saya. Yang kedua, hanya memfokuskan pada paparan diskurtif yang ada pada putusan MK. Berdasarkan sumber yang terbatas, saya coba merefleksikan secara sosiologis melihat putusan MK sebagai sebuah forum diskursif yang menggambarkan ruang publik kemerdekaan menyatakan pendapat.
3.
Putusan MK sebagai miniatur masyarakat kita yang mencoba memformat bersama sebuah ruang publik dan kemudian diputuskan MK nantinya seperti apa, tapi ruang publik yang mau memberikan rasa kemerdekaan bagi banyak orang untuk berpendapat. Kemudian konsekuensi metodologis. Sebab melihat putusan MK sebagai ruang publik pihak yang berpartisipasi dipetakan menjadi tiga pemohon, 1). pihak pemerintah 2). pihak yang mendukung pemohon 3) .pihak yang mendukung pemerintah, karena ada ahli yang dimintai pendapatnya dari pemerintah sangat tidak variatif. Tetapi kalau melihat temanteman LBH sangat banyak yang sebenarnya logika yang diusung pemerintah banyak diadopsi oleh MK. Kemudian memperhatikan tuturan pemerintah sebagai sistem penanda. Putusan MK menjadi tanda, dari sisi pemohon menonjolkan sesuatu yang substansif, jika kita bicara demokrasi substansif yang sangat material dan yang
178