Giri Ahmad Taufik (Staf Hukum UNPAD) Pertimbangan MK baru analisis terhadap pertimbangan MK Moderator Pertimbangan MK sudah masuk dalam analisis putusan. Jadi ada dua yaitu: 1. Pandangan Hukum 2. Analisis Putusan Akhirnya usulan Moderator disepakati dan terjadi diskusi mengenai isi dari Pandangan Hukum dan Analisis Putusan. Berikut hasil yang diperoleh: A.
Pandangan Hukum 1. Hak: a. Hak berekspresi dan bukan kebebasan Pers b. Hak integritas pribadi (pejabat publik diletakkan dalam prinsip kedaulatan rakyat) c. Melihat sejarah sosiologi 2. Prinsip: a. Prinsip pembatasan dengan prinsip Johannesburg b. Hal di atas dilakukan dengan berbagai instrumen (pidana, perdata dll) c. Constitutional Complaint & Constitutional Review • Constitutionl Complaint merupakan norma yang lentur, sehingga penerapannya pasti salah. d. Sanksi • Prinsipnya bukan pemenjaraan akan tetapi restorasi dan proposional 3. Ruang Lingkup • Standar penghinaan terdapat pada pasal 1372 KUH Perdata.
B.
Analisis Putusan 1. Substansi • Pada halaman 286, pasal 207 KUHP mengenai privelege pejabat publik, bukanlah merupakan hak integritas pribadi. • Penghapusan pidana digantikan denda bukan wewenang MK • putusan MK inkonsisten sehingga tidak kredibel dan menyebabkan ketidakpastian hukum • MK tidak mempertimbangkan perkembangan hukum di dunia
172