dalam Pasal 28F UUD 1945. Ketiga, bahwa MK secara kabur menjelaskan argumentasi pembeda antara putusan perkara Nomor 4/PUU-V/2007 dengan permohonan pada kasus a quo. Sehingga penulis tidak menemukan kejelasan mengapa permohonan penghapusan sanksi tidak dapat dikabulkan.
136