Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu
Sementara, BP Migas merespon seluruh permintaan informasi dengan penolakan diam. Permintaan informasi ditujukan langsung kepada Kepala BP Migas. Sesuai dengan PP No.42 Tahun 2005 (pasal 15 ) tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) dikatakan bahwa diantara tugas dan kewenangan kepala BP Migas adalah memimpin dan mengelola Badan Pelaksana sesuai dengan fungsi dan tugas Badan Pelaksana, yaitu menjalankan fungsi pembinaa dan pengawasan pelakanaan kegiatan Usaha Hulu Migas. Selain itu, Kepala BP Migaslah yang melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu dengan pihak MCL. Seharusnya, BP Migaslah yang dapat memberikan dokumen KKS Blok Cepu, terlebih di dalam UU No.14/2008 (pasal 11 ayat (1)e ) dikatakan bahwa Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga merupakan jenis informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik. dan KKS adalah perjanjian BP Migas dengan Pihak Ketiga, dalam hal ini MCL. Sedangkan permintaan informasi ke Departemen Keuangan, sebagian besar juga dijawab dengan penolakan diam, atau tidak dijawab sama sekali, dan sebagian lainnya dialihkan untuk mengunduh informasi dari website. Ketika ditelusuri ke website departemen keuangan yang dimaksud (www.depkeu.go.id) didapat informasi namun lebih bersifat global dan tidak sesuai dengan permintaan informasi yang dimaksud. Sedangkan permintaan ke DPR R.I (Komisi VII) dijawab oleh sekretariat komisi VII bahwa dokumen KKS yang diminta belum dimiliki Oleh Komisi VII dan direkomendasikan untuk meminta ke Departemen Terkait yakni BP Migas dan Departemen ESDM. c. Badan publik yang berbentuk BUMN/BUMD Pada Uji Akses ini dilakukan juga permintaan informasi kepada BUMN terkait yakni Pertamina; dan BUMD terkait yakni PT. BPH (Blora Patragas Hulu) dan PT. ADS (Ashri Dharma Sejahtera). Rata-rata BUMN/BUMD merespon permintaan informasi dengan penolakan disertai alasan (66,7%), penolakan diam (22,33%) serta informasi tidak dimiliki & dialihkan/direkomendasikan (11%). Dari permintaan yang diajukan, dalam 7 hari pertama PT. Pertamina menjawab dengan melayangkan surat berupa pengalihan/penerusan surat yang dimaksud kepada Pertamina EP Cepu, yakni anak perusahaan Pertamina yang berurusan langsung dengan Blok Cepu. Namun setelah batas waktu yang dinanti, jawaban yang ditunggu tidak kunjung datang, sehingga dimbil kesimpulan bahwa Pertamina melakukan penolakan PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation