Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu
mengetahui siapa atau Badan Publik mana yang sebenarnya berwenang untuk menyediakan dan memberikan jenis informasi yang diminta oleh pemohon;
3. 36,6 % dari total Permintaan Informasi direspon dengan penolakan diam, yakni penolakan tanpa alasan, bahkan tanpa jawaban. Rata-rata Badan Publik yang melakukan penolakan diam, ketika dikonfirmasi perkembangan surat permintaan yang diajukan oleh pemohon informasi cenderung melemparkan ke bagian lain, beralsan bahwa pejabat yang bersangkutan tidak di tempat, atau menjanjikan akan memberi jawaban secepatnya, bahkan justru menanyakan informasi tentang data-data lembaga yang mengajukan permintaan informasi (struktur organisasi, dasar hukum, dan lain sebagainya). Hingga batas waktu maksimal (17 hari) proses monitoring uji akses, Badan Publik tersebut tidak memberi jawaban yang pasti terhadap permintaan yang diajukan.
4.Sedangkan 17,7% diantara seluruh permintaan informasi direspon dengan penolakan yang diserta alasan. Sebagian besar alasan penolakan dari Badan Publik tersebut adalah : Badan Publik belum memiliki informasi yang diminta, informasi yang diminta bukan di bawah kewenangan Badan Publik yang bersangkutan, pejabat yang berwenang memberikan informasi tersebut tidak berada di tempat, serta informasi yang diminta bersifat rahasia (confidential).
5. Dari total 475 permintaan informasi, hanya 1,3 % atau sejumlah 6 Permintaan Informasi yang diberi. Yakni permintaan informasi Dana Bagi Hasil Migas di Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora.
PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation