Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu
Blok Cepu dengan tetap memerhatikan kepentingan pemerintah. Dimana Perhitungan harus dilakukan bersama-sama untuk menentukan bagi hasil. Pada Juli 2004, tim teknis Pertamina dan MCL sudah menyelesaikan HOA. Namun pada 26 Agustus 2004, Direktur Pertamina Widya Purnama tanpa pemberitahuan ke MCL (ExxonMobil) membatalkan hasil kesepakatan HOA di hadapan Komisi VIII DPR dan menghentikan perundingan. Setelah penghentian sepihak ini, selanjutnya tercapai kesepakatan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MOU) pada 25 Juni 2005. MOU berganti menjadi Kontrak Kerja Sama pada 25 September 2005 dan akhirnya penandatanganan Joint Operating Agreement (JOA) pada 15 Maret 2006 18. Berdasarkan JOA antara Pertamina dan ExxonMobil, masa kontrak eksplorasi lanjutan di Blok Cepu selama 30 tahun, dengan pola kerjasama masing-masing Pertamina 45%, Exxon Mobil 45% dan Pemda 10%. Participating Interest Blok Cepu 10% kepemilikan/penyertaan saham PemDa (participating interest) merupakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Migas No.22 Tahun 2001. Penyertaan modal daerah dalam ketentuan tersebut dilakukan melalui BUMD yang dibentuk oleh masing-masing daerah. Berdasarkan kesepakatan yang terjadi, keempat daerah dan besarnya proporsi penyertaan modalnya digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.4 : Komposisi Penyertaan Modal Daerah (Participating Interest) Blok Cepu Pemerintah Daerah
18
BUMD
(%)
Kabupaten Bojonegoro
PT. ADS (Ashri Dharma Sejahtera)
4.49
Provinsi Jawa Timur
PT. PGJUC (Petrogas Jatim Utama Cendana)
2.24
Kabupaten Blora
PT. BPH (Blora Patragas Hulu)
2.18
Provinsi Jawa Tengah
PT. SPHC (Sarana Patra Hulu Cepu)
4.49
www.kompas.com PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation