Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu
DMO). Bagian kontraktor dalam memenuhi keperluan dalam negeri ditetapkan berdasarkan system prorata hasil produksi Minyak bumi dan/atau Gas Bumi, yakni paling banyak 25 % (dua puluh lima per seratus) bagian dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi 5 .
Menteri menetapkan kebijakan mengenai pemasokan
minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan dalam negeri setiap setahun sekali. Alokasi Dana untuk Kegiatan Pasca Operasi Kegiatan Usaha Hulu 6 Kontaktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu yang dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui Rencana Kerja dan Anggaran. Penempatan alokasi dana tersebut disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi sebagai Dana Cadangan Khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan. Tata cara penggunaan dana cadangan khusus tersebut ditetapkan dalam KKS. Pemulihan/Pengembalian Biaya Eksplorasi & Eksploitasi (Cost Recovery) 7 Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (Authorization Financial Expenditure/AFE) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial. Biaya pemulihan ini biasa disebut dengan cost recovery. Pembagian Hasil pada Kontrak Bagi Hasil Pembagian hasil minyak dan gas bumi pada Kontrak Bagi Hasil antara pemerintah dan kontraktor dilakukan pada titik penyerahan. Dalam penyerahannya, wajib digunakan alat ukur yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana (BP Migas). 8
5
Pasal 46, PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.
6
Pasal 35, PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
7
Pasal 56, 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
8
Pasal 55, PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation