Pembangunan yang Meminggirkan Desa
Lembaga yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ini memiliki energi yang ampuh sebagai wahana pemberdayaan masyarakat. Namun sayang, pemerintah hanya memandang sebelah mata, lembaga korporatis negara selalu diutamakan. Alokasi dana kelembagaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditujukan ke sana. Padahal, dari tiga contoh di atas menunjukkan bahwa lembaga korporatis negara sebenarnya tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa.
318
Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan dalam konteks pemerintahan dan pembangunan desa yang paling konkret adalah partisipasi masyarakat.Partisipasiadalahpersoalanrelasikekuasaan,ataurelasi ekonomi-politik, yang dianjurkan oleh demokrasi. Partisipasi warga masyarakat berada dalam konteks governance, yakni relasi antara negara (pemerintah) dan masyarakat (rakyat). Negara adalah pusat kekuasaan, kewenangan dan kebijakan yang mengatur (mengelola) alokasi barang-barang (sumberdaya) publik pada masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat hak sipil dan politik, kekuatan massa, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Dengan demikian, partisipasi adalah jembatan penghubung antara negara dan masyarakat agar pengelolaan barang-barang publik membuahkan kesejahteraan dan human well being (Sutoro Eko, 2004). Partisipasi dalam governance berhubungan kuat dengan gagasan mengenai pembuatan-keputusan interaktif, di mana warga, pengguna, kelompok kepentingan dan organisasi publik dan swasta yang mempunyai risiko dalam sebuah keputusan dilibatkan dalam persiapannya. Ia dimaksudkan menciptakan dukungan bagi usulan kebijakan, memperbaiki kualitas keputusan dengan mengerahkan keahlian dan pengetahuan eksternal, dan meningkatkan legitimasi keputusan demokratis (Klijn dan Koppenjan 2000). Dari sudut pandang negara, demokrasi mengajarkan bahwa partisipasi sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan,
Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tiadanya partisipasi hanya menabur pemerintahan yang otoriter dan korup. Dari sisi masyarakat, partisipasi adalah kunci pemberdayaan. Partisipasi memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. Partisipasi yang dimaksudkan dalam hal ini bukan hanya keterlibatan warga masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan pemilu setiap lima tahun sekali. Partisipasi pada konteks ini adalah keterlibatan warga masyarakat secara aktif terkait dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Secara teoretis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekannya. Inclusion menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangkan involvement berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat (Deepa Narayan, 2002). Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kelompok-kelompok masyarakat miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Secara substantifpartisipasi mencakup tigahal.Pertama,suara (voice) setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Pemerintah, sebaliknya, mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan. Kedua, akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik dan akses pada arus informasi. Ketiga, kontrol, yakni setiap warga atau elemenelemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah. Di desa, sebenarnya banyak arena politik yang menjadi tempat partisipasi. Musbangdes, misalnya, menjadi arena strategis bagi
319