Pembangunan yang Meminggirkan Desa
316
ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan teknologi tepat guna dan lain sebagainya yang menyangkut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Sekali lagi kita melihat tidak adanya kajian bahwa persoalan ketidakberdayaan masyarakat desa adalah masalah struktural. Euforia pemberdayaan juga melanda program-program pemerintah. Sebagaimana telah disinggung di atas, Kabupaten Kutai Kertanegara (Kuker) Kalimantan Timur memiliki program Gerbang Dayaku yang merupakan singkatan dari “Gerakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kutai Kertanegara�. Isu Pemberdayaan yang diusung dalam program ini ternyata hanya sebatas jargon yang populer di level nasional namun kenyataan lapangan belum memberdayakan masyarakat Kuker. Di level pedesaan, isu kelembagaan terkait dengan pemberdayaan dapat ditinjau dari perubahan nama lembaga korporatis di desa. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyrakat Desa (LPMD) dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diganti dengan Pemberdayaan Kesejahteran Keluarga (PKK). Tetapi sekali lagi, apakah perubahan nama dengan mengakomodasi konsep pemberdayaan ini juga dapat memberdayakan masyarakat desa ?. Di desa, lembaga kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah desa adalah lembaga-lembaga korporatis negara ini. Dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2004 disebutkan bahwa jenis lembaga kemasyarakatan desa adalah: LPMD, PKK, dan Karang Taruna. Di Kabupaten Jombang, berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2002 lembaga-lembaga yang digolongkan pada lembaga kemasyarakatan desa adalah PKK, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Gerakan Pembinaan Generasi Muda (GPGM). Dari kedua contoh Perda Kabupaten ini dapat diketahui bahwa pemerintah masih sebatas mengakui keberadaan lembagalembaga korporatis yang sebenarnya telah terbukti gagal dalam memberdayakan masyarakat desa.
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pengalaman masa lalu membuktikan bahwa lembaga korporatis negara hanya menjadi ajang kumpul-kumpul warga desa, tanpa banyak memberi andil pada kedewasaan politik warga. Kaum muda desa yang idealnya menjadi agen perubahan di desa karena pemikiran-pemikiran mereka yang progresif, justru mengalami depolitisasi dalam wadah Karang Taruna. Mereka terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang bernuansa fun seperti olah raga, rekreasi, dan lain sejenisnya. Kalau toh ada variasi kegiatan lain, tidak pernah menyentuh ranah politik. Hal yang sama dialami oleh kaum perempuan desa dalam wadah PKK. Di tengah gencarnya wacana dan aksi pemberdayaan perempuan, ibu-ibu justru dijejali dengan semangat domestifikasi perempuan. Bagimana tidak, kegiatan PKK senantiasa berkutat di seputar rumah tangga dan dapur, seperti penyuluhan cara perawatan rumah, kursus memasak dan lain sejenisnya yang pada intinya mendidik kaum perempuan desa untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dibentuk sebagai media partisipasi dan aspirasi masyarakat desa, khususnya dalam pembangunan desa, ternyata juga lebih kuat orientasinya pada pemerintah daripada ke warga desa. Kepala desa ex oficio ketua LKMD menjadi masalah yang paling krusial. Belum lagi hak prerogatif Kades dalam menentukan anggota LKMD berakibat kepengurusan LKMD diisi oleh orang-orang yang secara politis sejalan dengan Kades sehingga tidak muncul dinamika dan perdebatan dalam merumuskan pembangunan desa. Para elit LKMD-lah yang mendominasi keputusan-keputusan yang terkait dengan pembangunan desa, warga desa hanya Dalam realitasnya, lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa dapat berbentuk : (a)forum Desa, (b)organisasi-organisasi profesi dan kegemaran di desa, (c) lembaga-lembaga adat dan lembagalembaga sosial budaya serta keagamaan, (d) perkumpulanperkumpulan, (e) cabang atau unit organisasi lain di luar desa, (f)sebutan -sebutan lain yang diakui oleh masyarakat desa.
317