Pembangunan yang Meminggirkan Desa
Pembangunan daerah yang menuntut penetapan hukumnya dalam bentuk Perda. Perbedaan dalam mendifiniskan dan konskuensi pengaturannya ini jelas akan memicu konflik antara kepala daerah dengan DPRD. Terlebih jika dikaitkan dengan fakta selama ini bahwa suatu peraturan identik dengan proyek penganggaran, maka bisa dipastikan medan konflik semakin terbuka dengan adanya sumbu pemicu yang nampak jelas ini. Ketiga, wilayah pengaturan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Menurut pasal 27 ayat 2 UU No 25/2004, tatacara penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD diatur lebih rinci lagi oleh pemerintah daerah, karena pemerintah pusat melalui PP hanya akan mengatur tatacara penyusunan dokumen perencanaan pusat. Perintah berbeda diberikan oleh UU No 32/2004 (pasal 154), dimana semua tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun perintah itu ternyata tidak dijalankan, karena PP No 72/ 2005 tentang desa (terutama pasal 63-66 tentang perencanaan pembangunan desa) tidak rinci dalam mengatur tahapan maupun tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa. Selain merunut beberapa hal yang tidak sinkron antar regulasi seperti di atas,5 untukkepentingan suatu analisis kebijakan dapat pula merunut riwayat pengaturannya (munculnya regulasi). Sistem perencanaan pembangunan orde baru yang sentralistis dan top down sandaran hukum terakhirnya memakai Permendagri No 9/1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (P5D). Permendagri ini menerjemahkan perintah UU No 5/1974 Tentang pemerintah Daerah, Keppres dan Kepmendagri tentang pembentukan Bappeda. Payung hukum ini masih terus dipakai oleh rejim Habibie dan Abdurrahman Wahid, dan baru berubah haluan 5
262
Tentang sketsa kerancuan diantara 4 kerangka hukum ini, secara mendalam dapat ditemukan dalam tulisan Suhirman di buku Orde Partisipasi (2005), dalam Majalah Lesung (2005) dan tulisannya dalam makalah yang disampaikan di forum Lokakarya Nasional kebijakan partisipatif untuk pelayanan publik di Solo Tahun 2005.
Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Desa
ketika era Megawati mengeluarkan UU No 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Regulasi keuangan negara ini menjadi titik balik sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran, karena dalam pasal 17-20 regulasi ini mengatur rute penganggaran daerah yang harus dimulai dari merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kemudian dijadikan rujukan untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan berakhir pada ditetapkannya dokumen APBD. Arah subtansi penganggaran daerah ini tidak sinkron lagi dengan arah perencanaan pembangunan yang diatur melalui Permendagri No 9/1982. Oleh karena itu, untuk mengisi kevakuman payung hukum yang koheren dengan kerangka hukum keuangan negara, Mendagri Hari Sabarno mengeluarkan SE Mendagri Nomer 050/987/SJ tertanggal 5 Mei 2003 perihal Pedoman Penyelenggaraan forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif. Meski telah mengusung semangat demokrasi, partisipasi, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas (sesuai semangat UU No 17/2003), dalam implementasinya gagasan ini banyak mengalami reduksi makna dan bahkan beragam distorsi. Sampai kemudian Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri bersepakat mengeluarkan SE Bersama No.1354/M.PPN/03/ 2004, 050/744/SJ perihal Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. SE Bersama ini muncul sebagai respon pemerintah pusat terhadap suarasuara daerah yang masih simpang siur dalam menempuh rute perencanaan pembangunan, perencanaan kerja pemerintah dan perencanaan penganggarannya. Karena derajat hukum SE Bersama ini lemah, padahal tuntutan payung hukum perencanaan pembangunan dan penganggaran banyak disuarakan daerah, maka keluarlah Peraturan Pemerintah (PP) No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah pada bulan Agustus 2004, yang kemudian disusul dengan terbitnya UU No 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan Oktober 2004. Seolah kejar setoran, UU No 32/2004 tentang
263