Bab 7 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa
Gagasan “membawa perencanaan pembangunan ke desa� ini muncul sebagai refleksi atas distorsi dan kegagalan sistem perencanaan partisipatif. Keberadaan regulasi yang menjamin bekerjanya sistem perencanaan dan penganggaran partisipatif, ternyata belum mampu menyediakan ruang partisipasi rakyat (desa) dalam makna sesungguhnya. Dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, pendekatan partisipasi masih terpinggirkan oleh derasnya arus pendekatan teknokrasi dan politik. Penerbitan suatu regulasi alih-alih menjernihkan kerumitan rute penyusunan perencanaan dan penganggaran, justeru kehadirannya terkadang tumpang tindih atau tidak sinkron dengan regulasi yang lain. Implikasinya bagi pemerintah daerah semakin tidak jelas dalam memastikan rujukan hukumnya, termasuk bias dalam menerapkan pendekatan teknokrasi, pendekatan politik dan pendekatan partisipasi. Dalam sistem distortif seperti ini, status rakyat (desa) masih tetap berstatus