Pembangunan yang Meminggirkan Desa
174
tangga penduduk dan angkatan kerja mengusahakan agribisnis (75 %) bekerja di bidang agribisnis, 2) Agribisnis menyumbang pendapatan nasional terbesar yaitu sebesar 60–70%, 3) Kandungan impor dalam agribisnis rendah, 4) Agribisnis sebagai salah satu sumber devisa, karena sebagian besar devisa non migas berasal dari agribisnis, 5) Kegiatanagribisnis bersifatlebih ramah terhadap lingkungan, 6) Agribisnis off-farm merupakan industri yang lebih mudah diakses oleh petani dalam rangka transformasi struktural, 7) Agribisnis merupakan kegiatan usaha penghasil makanan pokok dan kebutuhan pokok lainnya, 8) Agribisnis bersifat labor intensive, 9). Agribisnis mempunyai efek multiplier yang tinggi, 10) Agribisnis bertumpu pada sumber daya yang dapat diperbaharui. Di samping itu, agribisnis merupakan tumpuan utama dalam pemulihan ekonomi dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Buku ini tidak menyangkal kebenaran dan sumbangan berharga revitalisasi pertanian (ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis). Tetapi buku ini dan juga banyak kalangan telah menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap agenda revitalisasi pertanian. “Revitalisasi pertanian tanpa keberpihakan kepada petani hanya akan menjadi utopia dan jargon yang menggantung tinggi di langit�, demikian ungkap pengamat pertanian, Toto Subandriyo (Kompas, 10 Juni 2005). Sebagian kalangan mengatakan bahwa agenda revitalisasi pertanian memunculkan harapan baru bagi dunia pertanian yang selama ini tidak memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Naik Sinukaban (2005), misalnya, menaruh harapan sekaligus memberikan usulan agar revitalisasi pertanian menjadi lebih bermakna. Pertama, revitalisasi pertanian harus didasarkan pada konsep penggunaan sumber daya secara berkelanjutan (sustainable agriculture development) sehingga sumber daya tersebut dapat digunakan oleh manusia untuk kehidupannya secara terusmenerus. Revitalisasi pertanian harus dapat menciptakan kondisi pertanian yang mampu mewujudkan tiga indikator pem-
Menuju Pembaharuan Pembangunan Pertanian
bangunan berkelanjutan secara simultan, yaitu pendapatan yang layak bagi setiap petani (petani tanaman, petani ikan, petani ternak, buruh tani/pekerja di daerah pertanian), agroteknologi yang diterapkan tidak menimbulkan kerusakan sumber daya (degradasi), serta dapat diterima (acceptable) dan dikembangkan (replicable) oleh petani dengan pengetahuan dan sumber daya lokal yang mereka miliki. Ketiga indikator pembangunan berkelanjutan itu harus dapat diwujudkan secara simultan dan akuntabel dalam perencanaan revitalisasi pertanian. Kedua, dalam revitalisasi pertanian harus ada perubahan/pembaruan mendasar, kalau bukan membalik arus pembangunan dari mengutamakan target nasional menjadi mengutamakan kepentingan petani dan kelestarian penggunaan sumber daya alam. Dalam mengutamakan kepentingan petani, harus ada program yang jelas untuk meningkatkan produktivitas melalui pemilihan dan penanaman komoditas yang sesuai/cocok dengan faktor biofisik daerah. Dengan demikian komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang unggul dan cocok di suatu daerah (site specific)dan laku di pasar,baik pasarlokal, nasional, maupun regional/internasional. Tetapi di bali harapan itu, banyak juga kalangan yang masih bertanya besar dan menyampaikan kritik pada agenda itu. Harian Kompas (17 Mei 2005), misalnya, menegaskan bahwa revitalisasi pertanian tidak akan bisa berjalan apabila hanya menjadi pekerjaan Departemen Pertanian, apalagi jika diwujudkan dalam bentuk proyek-proyek semata. Pengamat pertanian, Bustanul Arifin (2005a), misalnya, menunjukkan setidaknya tiga kendala dalam agenda revitalisasi pertanian. Pertama, kendala strategis, bahwa dokumen revitalisasi pertanian tidak diperkuat dengan perangkat perundang-undangan yang agak mengikat, baik dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan presiden (perpres). Kedua, kendala fungsional. Memerhatikan pendekatan strategi revitalisasi pertanianiniyangterkesan sektoral,apalagisubsektoral pertanian, perikanan, dan kehutanan yang hanya berbasis
175