ketidakpastian hukum dalam pemberlakuan kenaikan tarif air minum PDAM Kota Semarang.
tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang Periode Tahun 2009 S/D Tahun 2013.
Respon LBH Semarang: Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Walikota Semarang No.6A/Tahun 2009 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang Periode Tahun 2009 S/D Tahun 2013 pada 31 Maret 2009, padahal Peraturan Walikota Semarang beserta lampirannya tersebut secara substansi dan yuridis formal mengandung cacat hukum sebab tidak ada kepastian hukum dalam pemberlakuannya. Cacat hukum tersebut dapat dilihat antara pasal 4 ayat 2 huruf a dengan lampiran I s/d IV tidak sesuai. Selebihnya yaitu pasal 4 ayat 2 huruf b s/d h beserta lampirannya tidak ada dasar hukumnya atau setidak-tidaknya tidak ada dasar penghitungannya. Berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan tersebut diatas, kemudian sebelum LBH Semarang melakukan upaya hukum berupa permohonan judicial review ke Mahkamah Agung, terlebih dahulu meminta kepada Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Walikota Semarang No.6A/Tahun 2009 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang Periode Tahun 2009 S/D Tahun 2013 pada tanggal 31 Maret 2009 dengan menyampaikan Draft Revisi Peraturan Walikota Semarang tersebut. Dari penyampaian draft revisi tersebut, permintaan LBH Semarang dipenuhi dengan dilakukannya perubahan/revisi atas Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan revisi Peraturan Walikota Semarang No.6A/Tahun 2009 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang Periode Tahun 2009 S/D Tahun 2013 pada tanggal 31 Maret 2009. Perubahan tersebut dengan dikeluarkan Peraturan Walikota Semarang No. 17 Tahun 2009
18. Kasus Kecelakaan Kerja Saudara Muh. Sadeli di Perusahaan PT. BEST
57
Posisi Kasus: Muh. Sadeli adalah karyawan waktu tertentu di Perusahaan PT. BEST. Pada suatu hari, PT.BEST sedang mendatangkan batu bara sebagai bahan bakar mesin produksinya. Muh. Sadeli memindahkan batu bara tersebut kedalam lokasi. Namun pada saat itu Muh. Sadeli mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan mata kirinya mengalami kebutaan karena tertancap ganco. Pada saat kejadian kecelakaan kerja, karyawan tersebut dibawa ke rumah sakit oleh rekan kerjanya. Akhirnya mata kirinya diambil. Semua biaya operasi di rumah sakit tersebut ditanggung sendiri oleh Muh.Sadeli dengan mengunakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan PT BEST sama sekali tidak menanggung biaya rumah sakit. Setelah masa operasi, Muh. Sadeli mengajukan hak-haknya sebagai karyawan atas kecelakaan kerja yang dialaminya, namun pihak PT.BEST tidak mau tahu dan tidak memberikan hak-haknya atas kecelakaan kerja atau setidak-tidaknya memberikan tali asih. Karena sudah dicoba beberapa kali tidak membuahkan hasil, kemudian Muh.Sadeli mengadukan persoalan tersebut ke LBH Semarang. Bantuan Hukum Yang Diberikan: LBH Semarang dalam kasus kecelakaan kerja ini, melakukan upaya administrasi berupa menyurati pihak PT.BEST untuk menyelesaikan hakhak Muh.Sadeli atas kecelakaan kerja yang dialaminya. Kemudian ada tanggapan dari Pihak PT.BEST dengan melakukan negosiasi antara
58