buser edisi 05

EDISI 05, TAHUN I, 11 Mei - 26 Mei 2013

Harga Eceran : Rp. 3.500,- Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim

Kepala Sekolah SDN 8 Ngunut Kurang Tegas Dan Kurang Bijaksana

Baca Halaman 07

Baca Halaman 07

SOSOK Tingkatkan Masyarakat Adil, Makmur, Transparan dan Sejahtera

Diduga Buat Bancaan

BM/Yuli

Ngawi.BM Calon Kepala Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Ruswinarno alias mas Nano lahir di Ngawi 14 Oktober 1964 Tamatan Sekolah Favorit SMA Negeri 1 Ngawi adalah sosok Pria yang energik, santun, jiwa sosialnya tinggi dan dekat dengan masyarakat, siap mengemban amanah masyarakat demi kemajuan Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk kedepan lebih maju untuk sebuah perubahan yang lebih baik.

Calon Kades Ruswinarno yang di panggil mas Nano berangkat dari anak seorang prajurit Militer (Almarhum Bapak Sukiran) yang pada saat itu sangat dikenal di masyarakat sebagai sosok yang bisa memimpin dan mengayomi warganya sedangkan kakeknya juga mantan carik, sehingga kalau kita amati memang sudah ada garis keturunan jadi seorang pemimpin. Yang mendorong untuk maju menjadi Calon Kades karena panggilan jiwa sebagai seorang putra daerah yang ingin membangun desanya secara utuh bersama-sama masyarakat dan tidak dikerjakan secara pribadi apalagi dengan melibatkan keluarga yang jelas–jelas bukan asli penduduk desa setempat melainkan dari desa lain. Apalagi dalam pemerintahan desa yang berjalan sekarang tidak pernah adanya transparansi, komunikasi dan keterbukaan pada masyarakat dalam hal bentuk bantuan fisik/non fisik dari pemerintah daerah propinsi ataupun pusat. Dalam suatu keberhasilan harus adanya suatu komitmen dan transparansi didalam menjalankan amanat, tidak membedabedakan satu dengan lainnya.

BACA INGIN.. HAL.... 11

tersebut diduga dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Magetan. Padahal sebelumnya untuk pengajuan pemohon NRG langsung ditangani dinas pendidikan (DINDIK) setempat dengan cara di koordinir dan guru tidak dibebani biaya/dipungut sepeser pun alias gratis. Salah satu guru mengatakan pada Tim Bidik Kasus bahwa dia sudah mendapat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan kalau, biaya pemohon NRG Rp 50.000 setiap guru tersebut disetor-

BM/Istimewa

Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri KEDIRI, BM Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan dana hibah dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 7.000.000.000.-. Dana tersebut dimanfaatkan setiap Desa yang ada di Kabupaten Kediri.

Menurut Narasumber yang berkompeten, desa yang menerima Hibah itu sebanyak 343 desa. Setiap desa menerima hibah antara Rp. 40 hingga

Guru Di Magetan Jadi Korban Pungli Magetan. BM Sudah beberapa kali kejadian guru jadi korban pungli (pungutan liar) oleh atasannya, dengan dalih dan alasan yang macam-macam, untuk pengurusan surat-menyurat, administrasi, iuran yang berbagai macam alasan yang tak jelas dan semua itu sudah termasuk kategori pugutan liar (pungli). Di kabupaten magetan ada 6.000 guru pemohon nomor registrasi (NRG) dan semua dikenai biaya pungutan Rp 50.000 per g u r u .

Pungutan

Baca Halaman 12

Hibah Pembangunan Desa Serap Dana 7 M Dari APBD 2012

Ruswinarno

Ruswinarno

Kasus yang menyeret ahmad Fatonah membiaskan cerita baru tentang para wanitawanita yang dikabarkan punya hubungan khusus dengannya, salah satunya Vitalia Shesya.

“Baru kenal saja aku sudah dikasih mobil, jam,” katanya.

Perlu Penguatan LIPOSOS Atasi Permasalahan Gepeng

kan langsung ke bendahara PGRI Kabupaten Magetan, “ padahal kalau kita hitunghitung kalau kita kalikan jumlah pemohon (NRG) jumlahnya hingga Rp. 300.000.000,-” jelasnya.

Padahal sebelumnya tahun 2008 untuk pemohon (NRG) yang dikoordinir langsung dinas pendidikan Kabupaten Magetan kepengurusannya tidak dikenakan biaya sama sekali. Yang lebih ironis ada salah satu guru pemohon (NRG) malah dianjurkan ke MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) selaku BACA GURU HAL.... 11

Rp. 45 Juta. Dalam program ini menurut narasumber, masyarakat atau pihak desa tidak perlu mengajukan proposal, karena tanpa proposal, setiap desa akan mendapat bantuan ini.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yang menuntut keikut sertaan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

untuk itu Buser Metropolis (BM) melakukan monitoring.

Melalui H. Satirin Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BKMD) diruang kerjanya BM mohon diberikan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang diterima oleh penerima hibah sebagaimana dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, ironisnya secara spontan “Satirin” men-

jawab, uangnya sudah ditransfer ke masing-masing rekening desa, untuk data penerima hibah tidak dapat diberikan oleh karena “Rahasia Negara”, sebagaimana amanah UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, tujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan yang baik yaitu Transparan, Efektif, dan Efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring disahkan undangundang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sejatinya warga masyarakat bisa BACA HIBAH.. HAL.... 11

e-KTP Tidak Boleh Difotocopy! “ Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfoto copy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP.” ( Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/ 1826/SJ tentang larangan memfoto copy e-KTP) BACA SELENGKAPNYA.. HAL03

Sidang “ Molor “ Sampai Lima Jam Probolinggo ,BM Sidang perkara kasus penganiayaan secara bersama-sama oleh 3 orang terdakwa bernama Sati, Tirahma dan Fatimah terhadap Samsuri, tidak hanya barakibat kepada di “dudukinya” kantor Kejaksaan Negeri Kraksaan. Melainkan keluarga korban Samsuri juga mengkritik proses peradilan di PN Kraksaan ini. Karena para pengunjung sidang menganggap bahwa hakim adalah wakil Tuhan yang selalu mendekati kesempurnaan, dan akan selalu berpegang teguh kepada Asas Peradilan: “Sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Dan menjadi hal yang aksiomatis ketika para pihak, baik terdakwa dan atau pun korban, serta lawyer, ketika terlambat menghadiri sidang, maka majelis hakim akan melakukan

peneguran. Dan menjadi hal yang paradoks, ketika majelis hakim yang terlambat menghadiri sidang, tidak satu pun seorang dari ketiga majelis hakim yang menyatakan permintaan maaf-nya kepada para pihak di dalam persidangan.

Julad dan Sanusi, dua dari puluhan orang yang akan menghadiri sidang sangat kecewa terhadap ketidak konsistenan waktu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim Sahat Saur Parulian Banjarnahor, SH. “Kemarin hari Selasa (30/4) sidang dengan agenda tuntutan dari JPU ditunda, sebab salah satu orang dari ketiga terdakwa tidak hadir di persidangan dengan alasan sakit. Jadi sidang dengan agenda tuntutan BACA SIDANG.. HAL.... 11

Aneh… e-KTP kok disamakan dengan kartu ATM “ATM kan tidak di-fotocopy juga, tapi kok enggak ada yang ribut? Jadi itu memang bukan untuk difotocopy dan untuk menguji keabsahannya pakai card reader,” ujar Gamawan sebelum rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (8/5).

H

asil keputusan dari Kementerian Dalam Negeri dalam No.

471.13/1826/SJ awal Mei 2013 menambah panjangnya deretan “keruwetan” pejabat

tingkat atas. Bagaimana tidak, setelah di sosialisasikan dan masyarakat mempergunakan sebagai “ kartu segala keperluan” tiba-tiba muncul surat keputusan yang seharusnya muncul sebelum sosialisasi e-ktp malah datang belakangan.

Entah karena baru tahu, atau karena ada “ keperluan “ yang membelakangi turunnya surat tesebut. Apabila kita hitung, seandainya dari

seribu orang dan sembilan ratus telah memfotocopy, berarti sosialisasi dikatakan gagal. Padahal, chip yang ada di e-KTP akan rusak ( atau dikhawatirkan rusak ) apabila terkena laser fotocopy, berarti apabila chip ini rusak, maka orang yang mempunyai e-KTP harus mengganti yang baru walaupun gratis akan membebankan anggaran pemerintah.

Padahal, sosialisasi sebe-

narnya harus dilakukan minimal sebelum produk dilempar ke pasar, tetapi apabila sosialisasi dilakukan setelah produk dilempar ke pasar, akan terjadi ketidak percayaan dari konsumen.

Jangan membingungkan masyarakat, karena itu akan membuat wibawa dari Kementerian akan menjadi turun.

Cukup sudah sampai disini deretan Menteri “ tidak tahu fungsi “ di Indonesia.

Kebijakan turun, untuk dianut dan dilaksanakan, tetapi apabila kebijakan turun diperbarui dengan kebijakan lain akan menimbulkan opini masyarakat bahwa si pembuat keputusan “ plin plan “.

Bila mencermati statement menteri perbedaan atm dan ektp lebih dalam , bisa kita lihat fungsinya. ATM atau anjungan tunai mandiri hanya berfungsi sebagai alat

pengambil uang dan bukti kedua setelah kepemilikan tabungan, berbeda dengan electronic KTP atau e-KTP yang berfungsi sebagai bukti warga Indonesia dan digunakan untuk segala macam keperluan mulai dari pengurusan SIM, pengajuan bank, dan lain-lain.

Maka tidak salah apabila ada guyonan menteri atau mantri lebih pintar mantri. ****

2 Redaksi

Edisi 05 11 Mei - 26 Mei 2013

Demo Buruh Boleh, Tetapi Tidak Anarkhis

Mata Redaksi Premanisme adalah Bentuk Teror Nyata

S

iapa yang paling ditakuti ketika anda berjalan seorang diri?, polisikah? Tentarakah, orang berdasikah ? atau pre man? Jika pilihan hanya itu sudah hampir bisa dipastikan, semua sepakat akan menjawab preman. Pasca reformasi premanisme tumbuh bak cendawan dimusim. Bahkan banyak kabar yang beredar penegak hukum juga rajin memilihara preman. Padahal aksi premanisme adalah terror yang sangat nyata.

Maraknya aksi premanisme melakukan kekerasan, pemerasan bahkan pembunuhan pun jarang terungkap, boro-boro tertangkap. Preman beraksi ibarat angin lalu, penegak hukum hanya datang ketika kejadian telah usai. Seperti layaknya ceritacerita film, polisi datang ketika aksi penjahat telah berakhir. Dalam scenario film, masyarakat masih bisa lega menyaksikan, akhirnya para penjahat bisa ditangkap. Polisi cerdik bisa menangkap penjahat menjadi idola penonton, bahkan polisi tak segan-segan membantu segala upaya korban untuk tidak trauma.

Gambaran cerita dalam film memang terlalu sempurna, penonton bisa terbawa imajinasi dan mengidolakan polisi yang cepat dan cerdas memberantas kejahatan.

Bagaimana dalam kehidupan nyata yang ada saat ini? Berbeda 180 derajat, preman bisa beraksi kapan saja dimana saja, tanpa tersentuh. Pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, pembiusan menjadi terror masyarakat secara luas.

Tak ada rasa nyaman bagi kita ketika berjalan seorang diri. Jika tak waspada setiap saat, maka jangan berharap barang-barang berharga bawaan anda masih ditangan, karena setiap detik anda diawasi oleh para penjahat.

Pemberitaan perampokan, penggarongan, pencurian, pembunuhan menjadi santapan tiap hari. Mendengar pemberitaan tersebut masyarakatpun sudah diteror secara psikologis. Orang menjadi bingung bepergian seorang diri, karena merasa tidak aman. Apa ini yang namanya kekebasan? Bebas merampok, bebas membunuh, bebas memperkosa, bebas ngomong seenaknya, blab la bla asal ngecap dengan anilsa yang dangkal yang penting tenar. lalu kapan terbebas dari terror premanisme? Selama preman masih berafiliasi dengan para penegak hukum, sampai kapanpun kita tak akan terbebas dari hal tersebut. Preman tidak memikirkan politik selama mereka masih merasa aman melakukan aksinya, maka akan terus beraksi. Apalagi jika preman telah mendapat beking, mereka akan lebih percaya diri, bisa melakukan kejahatan dimana saja dan kapan saja.

Tak mudah memang membuktikan apakah kelompok preman dibekingi atau tidak. Namun melihat gejala maraknya aksi premanisme merupakan pertanda bahwa patut diduga penegak hukum hanya setengah-setengah dalam meminimalisir aksi kejahatan. Dengan kata lain sebenarnya mampu penegak hukum menumpas para preman, tetapi sedikit enggan, mungkin ada motivasi yang tersembunyi dibalik ketidak seriusan dalam menjaga rasa aman dan nyaman dimasyarakat. Redaksi

Ratusan ribu buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja akan turun ke jalan pada peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2013. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), gabungan dari KSPI, KSPSI dan KSBSI memastikan unjuk rasa buruh akan berlangsung aman, tertib dan damai. Tidak ada unsur anarkisme dan politik dalam peringatan Hari Buruh, ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, terkait aksi unjuk rasa “May Day” buruh yang merupakan perayaan yang sudah berjalan tiap tahunnya dan seluruh dunia pun merayakannya. Mayoritas buruh yang hadir akan diorganisir MPBI.

Oleh : Wawan Ritonga

R

encananya, sekitar 1 juta buruh akan terlibat di 20 propinsi di Indonesia. Sedangkan, 200 ribu massa Jabodetabek, karawang dan Purwakata akan turun di Jakarta berkumpul di Bundaran

HI dilanjutkan long march ke Istana Negara sebagai titik sentral aksi. Selanjutnya, sebagian massa bergerak menuju ke DPR RI dan enam Kementerian seperti Menko Kesra, Menko Perekonomian, Meneg BUMN, Menteri Keuangan, Menkes dan Menakertrans. Tetapi, ada sekitar 80 ribu buruh akan tetap berada di Istana Negara.

Presiden KSPSI, Andi Gani, menegaskan pihaknya

memberikan instruksi kepada seluruh anggota untuk tidak memblokade jalan tol dan tidak melakukan tindakan anarkis.

Buruh menghargai peran kepolisian yang mengakomodir.

Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan panik dengan isu-isu kericuhan pada Hari Buruh. Memang beredar isu-isu melalui BBM, namun kami sebagai organisasi terbesar memastikan tidak ada hal-hal itu. Kami pastikan unjuk

rasa akan berjalan tertib dan damai.

Hingga Orde Baru sampai sekarang, penguasa hanya dijadi alat dan boneka yang gampang dipermainkan asing, tidak beda dengan robot yang mudah dikendalikan. Para buruh tidak memiliki jalan lain selain melakukan mogok nasional dan berjuang turun ke jalan bersama-sama untuk menyuarakan tuntutannya.

Hari buruh merupakan sebuah

momen perjuangan yang bersejarah dalam perlawanan kekuasaan modal. Namun, hingga kini, nasib para buruh masih belum mendapatkan hak kesejahteraannya akibat sistem kontrak yang masih diterapkan perusahaan.

Mengajak seluruh kaum buruh untuk kembali menyatukan dan merapatkan barisan untuk bersama-sama menuntut penguasa agar menghapus sistem kerja kontrak

Mental Buruk Penyebab Korupsi Tindak pidana korupsi merupakan musuh bersama bangsa Indonesia yang harus dihadapi. Pemerintahan yang bersih dan melayani pun harusnya menjadi agenda utama dan tujuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi sebagai musuh bersama, musuh utama di Indonesia. Pemberantasan korupsi menjadi agenda utama mewujudkan birokrasi bersih. Realisasi berbagai kegiatan pemerintah, seharusnya menjadi konkret jika terus menerus menjadi komitmen semua pihak. Sehingga rakyat perlu dilibatkan sebagai pengawal sekaligus pelaku berbagai gerakan moral antikorupsi. Pemberantasan tindak korupsi dengan semangat reformasi merupakan salah satu upaya menuju Indonesia yang sejahtera. Mewujudkan Indonesia bersih, dan meraih cita-cita bernegara menuju Indonesia sejahtera.

Oleh : a Liong

K

asus korupsi di Indo nesia marak terjadi, Fenomena tersebut, disebabkan akibat mental yang

buruk, minimnya pemahaman akan hukum dan kesadaran hukum para pelaku tindak korupsi. Dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, banyak hambatan yang menghalangi kelancaran bisnis.

Salah satunya peraturan daerah (Perda), yang dinilai

tidak produktif. Selain itu, adanya perilaku buruk oknumoknum pejabat tertentu yang tidak pro bisnis dan mengakibatkan beban biaya ekonomi yang tinggi. Jadi, para pengusaha untuk melancarkan hambatan bisnis, pengusahapengusaha melakukan beragam

cara. Kondisi ini dinilai sangat tidak baik dan perlu adanya perubahan ke arah lebih baik. Kondisi yang tidak baik ini harus dicarikan solusinya demi perlindungan dan jaminan rasa aman bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatannya. Pelaku usaha dan pihak lainnya harus

memiliki suatu pemahaman dan kesadaran hukum sebagai upaya preventif agar antara pengusaha dan pejabat birokrasi, khususnya yang ada di daerah, sebaiknya tidak mengambil risiko hukum dengan melakukan perbuatan korupsi baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Buruh dan Monologisme Korporasi

S

alah satu elemen sosial berlabel miskin adalah buruh (pekerja), yang memang berasal dari kalangan akar rumput (the grassroot).

Mereka ini tersebar di perusahaan-perusahaan untuk menjalankan pekerjaan di level standar minimum pengupahan regional (daerah), bahkan kurang dari ketentuan pengupahan yang ditentukah oleh pemerintah.

Mereka menerima upah yang tidak sebanding dengan kebutuhan atau kepentingan hidup sehari-harinya.

Memang, jika direlasikan dengan realitas tuntutan aneka kebutuhan hidup yang serba mencekik, seperti biaya sekolah, biaya pengobatan,

kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang semakin 'eksklusif', maka posisi buruh semakin terhimpit dan termarjinalkan. Pasalnya, apa yang diperoleh mereka dari perusahaan (korporasi) yang bersifat 'sekedarnya', rasanya mustahil bisa dijadikan modal oleh buruh untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Semestinya, yang ikut bertanggung jawab secara privilitas dan fundamentalitas adalah perusahaan. Bagaimanapun perusahaan bisa menjadi besar, pemilik dan pemegang sahamnya dapat keuntungan besar, hal ini tidak lepas dari peran para buruhnya. Saat buruh 'mengeksploitasi' tenaga dan pikirannya

KTP elektronik atau lebih dikenal dengan e-KTP tak bisa diperlakukan seperti KTP lama. Jangan sering-sering mengkopinya atau menekannya dengan hekter.

Gamawan bahkan sudah membuat surat edaran khusus soal ini. Surat itu bernomor No 471.13/1826/SJ tentang eKTP dan sudah diterima sejumlah pejabat di daerah.

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini perlu mengingatkan soal tata cara perlakuan terhadap e-KTP karena ada chip yang menunjang kerja kartu tersebut. Bila sering dikopi atau dihekter maka dikhawatirkan chip itu bolong. ”Nanti jadi rusak,” imbuhnya.

Kata Papi .... telat bro, lha wong e-ktp sudah dipakai untuk Macam-macam, kemana aja ente....

Call Centre : 081515437686 - 081259796919

kelas dua' yang paling membutuhkan dirinya, sehingga ketika korporasi mengalami kesulitan mengembangkan atau menjaga keberlanjutan keuntungan ekonominya, serta-merta buruh yang dijadikan objek pertaruhannya. Buruh dikorbankan dengan paradigma pragmatis hegemonitas oleh perusahaan, bahwa keberadaan buruh sudah tidak lagi menguntungkan, sehingga harus ditumbalkan atau dimarjinalkan. PHK atau kebijakan rasionalisasi dengan berbagai dalih, misalnya, diajukan oleh perusahaan sebagai 'vonis' mematikannya.

Kebijakan tak populis yang dilakukan oleh seorang pemimpin strategis korporasi itu,

Catatan Kaki Yunan NF

APA KATA PAPI ... ?

kalau lagu koes Plus ... “ terlambat sudah kau datang padaku ..... “

untuk menjaga keberlanjutan dan mengembangkan perusahaan, sebenarnya mereka sudah menjadi pilar yang menunaikan kewajibannya dengan benar.

Alangkah damai, sejahtera, dan bahagianya buruh yang kehidupan kesehariannya digaransi oleh korporasinya?

Mereka (buruh) tidak akan sampai terjerembab dalam kemiskinan absolut atau kehilangan pekerjaan, yang berarti masih bisa menikmati upah dan atmosfer kedamaian, manakala perusahaan memperlakukan buruh sebagai saudara atau mitra yang dimanusiakan.

Sayangnya, pimpinan perusahaan seringkali masih melihat buruh sebagai 'warga

S

aat mengikuti pertemuan “ orang ingin usaha mandiri” muda di bogor, tepatnya di hotel yang terletak di samping kebun raya Bogor Januari kemarin, pagi-pagi saya keluar ke out door room di lantai dua, untuk men-sibuk-kan diri browsing internet (mumpung gratis, kenceng lagi) tetapi, ternyata saya bukan yang pertama sampai disana. teman samping kamar saya, sudah leyeh-leyeh disana. “ wah, sudah disini? “ kata saya “ iya,sambil menikmati pagi yang indah” katanya dengan logat kental dan khas dari brebes. “ aku suka pagi seperti ini, indah, pas banget kalau dibuat nyantai “ imbuhnya — sejenak kunyalakan tabletku yang harganya tidak sampai satu jutaan.

Setelah macak serius sebentar, aku mulai mengajak diskusi yang “ agak serius “.

Pagi hari merupakan awal yang indah, tapi menurutku pagi hari merupakan awal yang penuh semangat.

“Lho kok, apa bedanya?”

—— kena!—— ujarku dalam hati.

Kalau indah, kita hanya terpaku pada keindahan, bayangan kebahagiaan, bisnis yang mengiurkan dll Tapi kita lupa untuk melakukannya karena sudah terlanjur terbuai oleh keindahan itu.

Berbeda dengan penuh semangat, kita tidak hanya terpaku pada kesenangan, paling tidak waktu beranjak sore kita bisa menikmati hasil dan malamnya sebelum tertidur lelap karena dari pagi sampai sore kita mendapatkan hari yang penuh berwarna.

seperti dinyatakan L Wochaves, dapat berdampak makro bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya yang paling berdekatan. Tidak sedikit hak-hak sakral dan fundamental buruh bisa hancur di tangan pemimpin berwatak atau bergaya monologis (mengutamakan kepentingan atau kesenangan diri sendiri), tetapi masa depannya juga serba tidak pasti. Buruh yang 'didehumanisasi' (ditelantarkan) oleh perusahaannya atau diabaikan nasibnya oleh majikan, berarti harus ditempatkan sebagai kumpulan manusia yang digagalkan sebagai 'manusia' oleh perusahaan atau komunitas pemilik modal.

Mereka (buruh) kesulitan mendapatkan hak kesejahteraan akibat sepak terjang elemen strategis korporasi

yang menempatkan dirinya sekedar menjadi 'pencari' dan pemburu nafkah (upah), dan bukan sebagai elemen fundamental yang menentukan keberlanjutan hidup dan progresivitas korporasi. Jika korporasinya mengemas sikap monologis seperti itu, rasanya orang miskin seperti buruh di negeri ini akan tetap berada dalam 'lingkaran setan' ketidakberdayaan atau cengkeraman keterpurukan, ketidaksejahteraan, dan ketidakmanusiawiannya.

Mereka akan kesulitan menemukan jalan yang memanusiakan atau menyejahterakan dirinya akibat tangan humanistik, yang seharusnya menyejahterakannya, justru lebih memilih lebih mengutamakan keselamatan dirinya sendiri.

Dhus, elemen strategis kor-

porasi wajib menggunakan nalar cerdas dan humaniatasnya dalam membaca kondisi riil kehidupan buruh, pasalnya puluhan juta orang miskin, yang di dalamnya ada elemen buruh, masih kesulitan membebaskan dirinya dari 'jajahan' dan 'rajaman' kefakiran atau kepapan ekonomi.

Mereka (buruh) yang seharusnya dimanusiakan dan diberikan atmosfer oleh korporasi untuk menjadi mitra atau sesama yang hidup berkelayakan, kini benar-benar sedang atau telah sekian lama dihadapkan pada realitas memilukan.

Laporan Bank Dunia terbaru menunjukkan, sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia.

BACA BURUH.. HAL11

Mulai Pagi Dengan Semangat Begitu pula berbisnis, jangan sampai kita hanya melihat bisnis ini menjanjikan, hanya melihat. Tetapi lebih baik kita mengatakan, bisnis ini tantangan baru yang harus kita lakukan dengan semangat. “ Apa hubungannya siklus ini dengan bisnis dan kehidupan?” sergahnya mulai ‘macak’ serius “ ini semua berkaitan lho…” sambungku sambil menyalakan rokok.

Pagi, dengan masih segarsegarnya dan semangat kita melakukannya, membuka bisnis, memperluas bisnis, terus membuka usaha baru setelah usaha yang satunya sudah bisa berjalan sendiri. siang, saat usia sudah bertambah, panas terik mulai terasa ( cobaan ) tetapi karena pagi tadi kita sudah semangat,

kita tidak gampang putus asa.

Dan juga, paling tidak kita sudah memiliki “payung”, dan pohon-pohon sebagai pelindung kita, yang perlu kita lakukan hanya terus kembangkan payung dan sirami pohon itu agar terus tumbuh dan mempunya buah.

Barangkali, siang tiba-tiba hujan, itu merupakan berkah bagi kita. Karena pohon kita akan tumbuh, tetapi kita juga harus menjaga kondisi, tetap memakai payung, jas hujan, agar kita, usaha kita, tetap fit dari penyakit ( korupsi ).

Dan setelah cobaan (siang) sudah selesai, sore hari, kita bisa memperoleh hasil dari yang kita lakukan. Sore lebih indah dari pagi, karena kita bisa melihat panas sudah berlalu, syukur-syukur dibarengi dengan gerimis, akan damai

tentunya — paling tidak kita tidak perlu khawatir pohonpohon baru kita akan mati kekeringan besoknya.

Dan malam, saaat kita sudah beranjak tua, kita bisa berkumpul dengan keluarga, bercanda tawa dan saat tidur kita dapat nyenyak karena beban kita untuk makan keluarga sudah cukup, hasil dari perjuangan pagi sampai sore.

— Kulihat lagi dara cantik yang kuajak ngobrol barusan, raut mukanya super serius. “ terus, kita sampai di siklus mana? “ “ kayaknya kita di siklus pagi deh, kalau pagi paling enak ngopi, hehehehe” kataku sambil mengambil kopi yang baru dihidangkan.

— aduh panas!—

Pimpinan Umum/Perusahaan : Luluk Yudi Asmono Sekretaris Perusahaan : Fitri Ningsih Pimpinan Redaksi : Sigit Budhy Prasetyo Sekretaris Redaksi : Angga Sukma jati Wakil Sekretaris Redaksi : Sunarto, SE. Redaktur Indra Jati Kurniawan Tata Letak Yunan NF Tata Usaha Dian Susanti Marketing/lklan Dodik Hermansyah Dewan Redaksi Suntoyo, Rudiyanto, Kethut, Imam Tohari, Sukarman Syahri, Soetopo, AD Mujiyanto, Penasehat Hukum Purwoko, SH., Ari Purwanto, SH, Yudhono, SH. MH, M. Hum., Rudy Suyanto, SH., R. Gatot Soebroto, SH. MH., Edy Sugito, SH., Firman Adi Suryobawano, SH., MH., M. Hum. Dewan Penasehat H. Suryat Abdullah, M. Pdi., Drs. H. Supandi, SPd., MPd., H. Rohman, Azzis Hermanto, SH. Sentot Rudi Prasetyo, ST, M.Si, GusAnwar (Awang), Beny. Kabiro Kab. Probolinggo (Sony Kumia Jaya) M. Taufik, Abdul Irawan, Holifah, Damuanto Kabiro Situbondo (Ahmad Baidowi), Thoyyib, Dion Hadi Kabiro Banyuwangi (Mursidi), Didik Kusnadi, Adenan, Sunyoto Korex. Besuki (Mursidi) KabiroJember Edi Pamungkas Kabiro Bondowoso Sutrisno, Indra Puji cahyono Blitar Raya (Muhaimin) Karno, Asrofi, drs. Mahyudin Hanan Talo Kabiro Jombang (Saiful), M. Sabit, Santoso, Rochma, Joko Bambang Korlap Kares. Kediri (Nurali) Ambrusius, Badari Kabiro Nganjuk Dahlan Effendi, Moch. Nur Udin, Supriono, Yudi Widianto Koorwil Eks. Karesidenan Madiun Dimas Yulianto Kabiro Ngawl Marsudi Kabiro Madiun - Magetan (Ads Nuryono), Yulianto Kabiro Ponorogo - Pacitan Syahroni, Miswanto Kabiro Lamongan Dimas Hidayat Kabiro Sidoarjo (Suwarno) Kabiro Surabaya (Nanang)Wisnu, Tri Prastino, Eko, Joko Karyat, Katiran Kabiro Mojokerto Rojikin Kabiro Kediri Badari Kabiro Kota Kediri Munir Kabiro Tuban Sugianto Kabiro Bojonegoro Ahmad Zaenal lmron Kabiro Trenggalek Yudi Widianto Kabiro Tulungagung Suyanto, Suroto Kabiro Kota/Kab. Pasuruan Cucuk Prionggo Penerbit CV. Citra Mandiri SIUPP336/13-27/PK/V/2011 NomorRekening (BRI) an. Retnoningsih 3750-01 - 011791-53-7 (BCA) an. Luluk Yudi Asmono 461-02-789-28 NPWP 31.316.441.0-655.000 Percetakan TEMPRINA MEDIA GRAFIKA. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Alamat Redaksi JI. SupriyadVRuko No. 02 Kertosono - Nganjuk Jawa Timur Telp. (0358) 556084 Email: redbuser@gmail.com

Wartawan Buser Metropolis dibekali tanda pengenal disertai surat tugas dan tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apapun

Fokus 3

Edisi 05 11 Mei - 26 Mei 2013

e-KTP Tidak Boleh Difotocopy!

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Mengatakan (Dirdukcapil Kemendagri), Irman mengatakan alasan dibalik pelarangan foto copy E KTP karena untuk memberikan pelayanan yang lebih prima bagi masyarakat.

S

elain itu dirinya juga m e n g a t a k a n pelarangan foto copy tersebut untuk mencegah kerusakan chip yang ada di dalam E KTP. “Dilarangnya E KTP untuk mencegah kerusakan pada chip, tapi bukan berarti chip nya mudah rusak, Selain itu tidak di foto copy itu supaya untuk pelayan prima masyarakat dapat terwujud,” jelasnya di gedung Kementrian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013).

Irman melanjutkan, apabila E KTP di foto copy maka E KTP yang ada, dapat disalah gunakan sebagai mana KTP yang saat ini ada. Irman melanjutkan dengan adanya E KTP maka seseorang tidak dapat lagi memalsukan identitas.

“E KTP tidak lagi bisa di palsukan untuk kepentingan yang tidak benar, tujuan E KTP agar KTP tidak bisa dipalsukan.

E KTP kita di lengkapi dengan chip,” katanya.

Ia menambahkan, dalam chip

tersebut terdapat identitas lengkap seseorang, dan apabila KTP seseorang tersebut digunakan oleh orang lain untuk kejahatan maka akan langsung terdeteksi adanya penyalahgunaan.

“Didalam chip tersebut ada sidik jari, biodata dan pas poto.

Walau secara fisik juga bisa di lihat, tetapi ketika digunakan maka sidik jari dan iris mata nya akan berbeda, jadi bisa ketauan,” tandasnya. tan

YLKI:

Sosialisasi Telat E

daran Mendagri Gamawan Fauzi yang melarang agar e-KTP tidak sering di-fotocopy dan di-stapler dinilai terlambat. Seharusnya, informasi itu disampaikan lebih awal sejak pertama kali program e-KTP muncul.

“Mendagri lalai baru menginformasikan bahwa e-KTP tidak bisa difotocopy, karena akan rusak chip/datanya,” ujar anggota Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam rilis kepada detikcom, Selasa (7/5/2013).

Tulus beralasan, Surat Edaran Kemendagri no 431 baru dikeluarkan pada 11 April 2013. Sementara banyak warga yang sudah memfotocopy e-KTP miliknya untuk berbagai keperluan.

“Bagaimana mungkin info sepenting itu bisa telat? Warga sangat dirugikan,” cetusnya.

Karena itu menurut dia, Mendagri harus bertanggung jawab terhadap kelalaian ini.

Tulus juga mempertanyakan mengapa e-KTP tidak bisa di-fotocopy.

“Sementara kartu kredit bisa? Apakah teknologi yang dipakai e-KTP sudah out of

date? Warga bisa menggugat Mendagri dalam kasus ini karena sangat dirugikan. Termasuk negara, karena itu Presiden mesti memberikan teguran keras pada Mendagri atas kelalaiannya dimaksud,” pungkas Tulus.

Surat edaran yang dimaksud adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/1826/SJ tentang e-KTP. Dalam surat itu, Gamawan menyebutkan di dalam e-KTP tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi dipalsukan/digandakan. Karena itu, tidak boleh terlalu sering di-fotocopy atau di-stapler.

Dalam surat itu juga disebutkan, mulai awal 1 Januari 2014, KTP non elektronik akan ditarik seluruhnya.

“Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfoto copy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik eKTP,” imbuh Gamawan. tan

Inilah isi surat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/1826/SJ tentang larangan memfoto copy e-KTP: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/1826/SJ Perihal : Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader.

Ditujukan kepada: 1. Para Menteri/Kepala LPNK/Kepala Lembaga lainnya; 2. Kepala Kepolisian RI; 3. Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank; 4. Para Gubernur; 5. Para Bupati/Walikota. di- SELURUH INDONESIA SURAT EDARAN Sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (e-KTP), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kelebihan yang mendasar dari e-KTP adalah bahwa didalam e-KTP tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi dipalsukan/ digandakan; 2. Chip yang tersimpan didalam e-KTP hanya bisa dibaca dengan card reader (alat pembaca chip); 3. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP termasuk card reader sebagaimana diamanatkan Pasal IOC ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan agar e-KTP yang sudah dimiliki oleh Renduduk (masyarakat), dapat dimanfaatkan secara efektif, dengan hormat kami ingatkan kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota untuk : 1. Memfasilitasi semua unit kerja/badan usaha atau nama lain di jajaran masing-masing yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat menyediakan card reader dalam waktu yang singkat, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Penyediaan anggaran dan proses pengadaannya merupakan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga/Badan Usaha atau Nama Lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi; c. Agar card reader tersebut dapat digunakan untuk membaca chip e-KTP secara efektif, maka dalam persiapan pengadaannya, khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis dikoordinasikan dengan Tim Teknis Pemanfaatan e-KTP, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

2. Supaya tidak terjadi kesalahan fatal dalam penggunaan e-KTP, maka diminta kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, agar semua jajarannya khususnya unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa e-KTP tidak diperkenankan di foto copy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, sebagai penggantinya dicatat “Nomor Induk Kependudukan (NIK)” dan “Nama Lengkap” 3. Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfoto copy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP. Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan Tembusan Yth: 1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan); 2. Bapak Wakil Presiden Republlk:Indonesia; 3. Menteri Koordinator Bidang Polhukam; 4. Menteri Koordinator Bidang perekonomian; 5. Menteri Koordinator Bidang Kesra; 6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 7. Kepala Lembaga Sandi Negara; 8. Rektor Institut Teknologi Bandung. terima kasih.

Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI (republika.co.id)

Kata Mereka

Mendagri : Ahok: ATM Tak Boleh di-Fotocopy Tidak Ribut Jadi Nasabah Bank Saja

I

mbauan dari Mendagri Gamawan Fauzi agar e-KTP tidak terlalu sering di-fotocopy dinilai terlambat berbagai kalangan. Padahal, kartu ATM yang tidak boleh difotocopy malah tidak diributkan. Mendagri meminta agar tidak meributkan soal imbauannya tersebut.

“ATM kan tidak di-fotocopy juga, tapi kok enggak ada yang ribut? Jadi itu memang bukan untuk difotocopy dan untuk menguji keabsahannya pakai card reader,” ujar Gamawan sebelum rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (8/5).

Menurut Mendagri setiap kartu yang memiliki chip ada kelemahannya. Jika sering difotocopy maka chip yang terdapat di e-KTP bisa terganggu.

“Semua kartu yang ada chipnya kan memang tidak utk difotocopy. ATM mana yang di-fotocopy? Semua yang pake chip itu kan akan terganggu kalau difotocopy,” paparnya.

Untuk itu Mendagri mengimbau agar e-KTP hanya cukup difotocopy sekali saja. “Kita justru melindungi konsumen, masyarakat,” pungkasnya.

Ani

Ponsel Android

Buktikan Keberadaan Chip M

W

agub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak pernah setuju dengan program E-KTP. Alasannya karena program e-KTP menghabiskan duit anggaran negara.

Wagub DKI Jakarta ini malah lebih menyarankan agar para warga didaftarkan saja menjadi nasabah bank daerah masing-masing.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, dengan dijadikan nasabah, maka kecurangan seperti KTP ganda tidak akan terjadi.

“Ngapain bikin begitu pakai uang triliunan, jadi seluruh bank di Indonesia kan ada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Semua orang yang punya KTP suruh jadi nasabah aja kan selesai,” ujar pria yang disapa Ahok ini, di Balai

Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2013).

Menurutnya, dengan mendaftarkan para warga untuk menjadi nasabah di BPD sudah cukup ketimbang mengeluarkan uang tirliunan untuk e-KTP. Kecurangan pun dapat diminimalisir.

“Kalau syarat bank kan ketat, kalau masih takut lagi dibikin dobel saja. Kalau perlu dikasih NPWP, jadi emang ada yang mau bayar pajak 2 kali?” ucapnya.

Ahok sendiri yang pernah duduk di Komisi II DPR membawahi pemerintahan tidak setuju dengan program Mendagri. “Saya dari dulu dari Komisi II sudah tidak perlu adanya e-KTP,” tegasnya. liong

e n d a g r i mengeluarkan surat edaran yang melarang keping E-KTP difoto kopi berulang dan distapler. Belakangan muncul keraguraguan masyarakat benarkan E-KTP telah memiliki chip.

Salah satu user di Youtube bernama Akhmad Mulyanto mengunggah video ke situs tersebut, Kamis (6/5/20913).

Dalam video yang diberi judul Deteksi Chip E-KTP dengan NFC pada Nexus 7, Akhmad menjelaskan pembuktian chip E-KTP. Akhmad membuktikan kebenaran chip tersebut lewat aplikasi dalam sebuah tablet.

Caranya sangat mudah, dia hanya menempelkan E-KTP ke kamera tabletnya dan keluar berupa tulisan-tulisan yang menandakan kalau kartu itu memiliki chip.

Caranya dengan menyiapkan ponsel dengan basis operasi Android dan aplikasi NFC Reader. Alhasil, saat kartu ditempelkan ke ponsel, keluarlah data-data terkait keberadaan chip tersebut.

Tulisan tersebut bertuliskan

angka-angka dan Radio RFID (radio frequency identification). Namun tidak ada keterangan apa pun soal biodata si pemilik e-KTP. Dengan demikian keberadaan RFID bisa dibuktikan.

Mendagri Gamawan mengatakan kalau chip yang terdapat di e-KTP merupakan

chip jenis contactless dan tidak nampak dari luar. “Chip yang di dalam itu namanya contactless, dan tidak muncul di luar,” terangnya kepada detikcom.

Di situs e-KTP.com, ada penjelasan chip itu tidak nampak karena menggunakan Gelombang Radio RFID (radio

frequency identification), sehingga e-KTP tidak harus persis menyentuh alat pembaca untuk bisa dibaca.

Gamawan membantah foto ilustrasi di situs Setkab.go.id yang menampilkan chip yang terlihat dari luar. Menurut Gamawan, gambar itu salah. liem

4 Nasional Farhat Abbas

jadi pengacara Vitalia Shesya

Jakarta, BM Vitalia Shesya (sebelumnya disebut Vitalia Sehsa), model seksi yang tersangkut dalam kasus suap daging sapi impor, mulai berbicara ke publik soal hubungannya dengan tersangka Ahmad Fathanah. Dia juga mengklarifikasi semua harta benda yang diterimanya dari orang dekat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq itu.

Sampai saat ini, Vita masih berstatus saksi. Selama menjalani proses hukum ini, dia telah menunjuk pengacara Farhat Abbas sebagai kuasa hukumnya.

"Iya benar," kata Farhat Abbas, kepada merdeka.com, Kamis (9/5).

Farhat mengatakan, penunjukkan dirinya sebagai pengacara sejak tiga hari lalu. Dia mengaku sudah mendengar langsung cerita sebenarnya dari Vita.

"Untuk sementara, saya sudah klarifikasi. Tadi malam juga sudah bertemu," jelas suami artis Nia Daniati ini.

Ke depannya, lanjut Farhat, pihaknya tengah menunggu kelanjutan pemeriksaan pada kliennya seperti apa. Farhat menegaskan, dari pengakuan Vita kepadanya, janda dua anak itu tak pernah tahu menahu soal uang yang digunakan Fathanah untuk membelikan sejumlah kado mewah untuk kliennya.

"Dia tidak tahu, jadi ini titipan rezeki nomplok, dan itu semua sudah dikembalikan, dan saya pastikan nggak ada yang disimpan," tegas Farhat.

Nama model seksi majalah pria dewasa itu kini jadi perbincangan hangat dipublik. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Vita telah menerima sebuah Mobil Honda Jazz putih dan jam tangan mewah merek Chopard dari Ahmad Fathanah.

Selain barang berharga, kabarnya Vita juga ada duit ratusan juta. Dia juga disebut-sebut sebagai istri muda Fathanah. lia

Edisi 05 11 Mei - 26 Mei 2013

Duh, di Ambarawa Ambil E-KTP Bayar Rp 20.000 Semarang, BM Warga tiga kelurahan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, harus merogoh kantong untuk bisa mengambil kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP. Oknum kelurahan setempat memungut uang dengan dalih denda karena KTP lama warga sudah habis masa berlakunya saat mengambil e-KTP. Laporan soal pungutan liar oleh oknum kelurahan ini

diterima anggota Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong, dalam sepekan terakhir. Setidaknya pungutan dilaporkan terjadi di Kelurahan Kranggan, Baran, dan Ngampin.

“Warga yang KTP lamanya sudah habis masa berlakunya tidak bisa langsung mengambil e-KTP, syaratnya meminta surat keterangan dari kelurahan dulu,” ujar The Hok menirukan laporan warga, Minggu

(21/4/2013). Namun, setelah meminta surat keterangan tersebut, warga diminta membayar Rp 20.000 dengan alasan denda.

“Ini jelas pungli. E-KTP itu kan gratis, ini jelas tidak logis,” kecam The Hok. Dia mempertanyakan apakah kalau KTP lama yang sudah habis masa berlakunya maka harus tetap membuat KTP baru, sementara e-KTP tinggal menunggu pembagian. “Lalu uangnya

masuk ke mana?” tanya dia.

The Hok mendesak agar praktik pungli tersebut dihentikan karena sangat meresahkan.

“Saya menduga praktik ini juga terjadi di banyak desa atau kelurahan lainnya,” imbuh dia.

Sementara itu, Camat Ambarawa Budi Sugito membantah adanya pungutan liar oleh oknum kelurahan di Ambarawa dalam proses pengambilan eKTP. “Tidak ada pungutan apa pun yang dikenakan bagi

masyarakat saat ambil e-KTP,” tepis dia.

Namun, Budi mengakui ada denda keterlambatan yang dikenakan. “Instruksi dari dinas dan uangnya masuk ke kas daerah,” kata dia tanpa menyebutkan dinas apa yang dimaksudkannya. Itu pun, lanjut Budi, sudah disampaikannya untuk dihentikan dan dua pekan terakhir sudah tak lagi ada pungutan denda keterlambatan pengurusan e-KTP tersebut. ler

Snap Shoot

Indonesia

gudang barang ilegal dan selundupan

BBKIPM berhasil gagalkan penyelundupan kura-kura moncong babi

P

etugas Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BBKIPM) Jakarta 1 menunjukkan kura-kura moncong babi ( Carettochelys Inslupta) dari Papua di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang (1/4). Sebanyak 687 ekor kurakura moncong babi asal Papua diselamatkan petugas karena termasuk dalam hewan yang dilindungi sesuai Konvensi CITTES dan UU Lingkungan

Hidup.

Jakarta, BM Indonesia dengan penduduk mencapai 240 juta jiwa menjadi pasar yang besar bagi sektor perdagangan untuk meraup keuntungan. Besarnya keuntungan yang ditawarkan inilah membuat praktik penyelewengan seperti penyeludupan marak terjadi.

Ini terlihat pada saat Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melakukan sidak di ITC Roxy Mas, Jakarta Barat. Mendag menemukan penjual barang elektronik yang menjual kartu garansi dan buku manual palsu untuk produk ilegal.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Bachrul Chairi menyebutkan, nilai impor produk elektronik khusus ponsel tahun lalu mencapai USD 2 miliar. Kemendag memperkirakan jumlah ponsel terbaru yang diselundupkan, seperti yang mereka temui di Roxy, mencapai 30 persen dari total impor nasional.

"Ya berarti kira-kira USD 600 jutaan (sekitar Rp 5,8 triliun) kerugian negara," ungkap Bachrul.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) komisi VI Erik Satya Wardhana mengatakan penyeludupan barang elektronik hanya sebagian kecil dari tindak pelanggaran yang terjadi di Tanah Air. Suburnya praktik ini dikarenakan tingkat pengawasan yang rendah dari pihak aparat keamanan dan direktorat kementerian terkait.

Erik mensinyalir praktik ini juga melibatkan para birokrat tersebut sehingga sulit untuk dihapuskan. "Masalahnya ini tidak terlalu sulit dideteksi. Jadi kalau masih saja ditemukan berarti pemberian hukuman yang tidak sampai ke akarnya," ujarnya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (8/5) malam.

Selain barang elektronik, komoditas tekstil menempati urutan teratas dalam volume barang yang diseludupkan ke Tanah Air. China menjadi negara utama dari mana barang selundupan itu berasal.

"Semakin hari penyeludupan ini kecendrungannya semakin meningkat dari sisi volume. Tentunya ini merugikan Indonesia," tuturnya.

Erik menegaskan hasil temuan Gita Wirjawan dalam sidak harus ditindaklanjuti dengan mengusut pelaku penyeludupan hingga tuntas. Jika tidak maka Gita dinilai hanya melakukan pencitraan saja.

"Harus diusut sampai kepada siapa pejabat yang membekingi penyeludupan itu. Pemberian hukuman jangan hanya pada pelaku di lapangan saja. Ini untuk menimbulkan efek jera," jelasnya.

Besarnya pasar Indonesia, menurutnya, membuat negara ini menjadi tujuan utama barang ilegal dan selundupan.

Gita membantah melakukan pembiaran atas praktik pemalsuan garansi dan manual ponsel yang terjadi di Roxy maupun pusat belanja elektronik lain. Mendag menjamin akan ada sanksi tegas bagi distributor dan pengecer yang nekat memperjualbelikan produk baru tanpa izin lengkap.

"Yang jelas, sekarang kita lihat sendiri. Nanti akan disita.

(Sanksi) penyitaan dan pidana," tegas Gita. bmo

Pria Sulawesi

Korupsi Daging Import

Dilarang Besarkan Alat Kelamin Dengan Silikon

Halangi petugas KPK,

Manado, BM Kepala Biro (Karo) Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Abeng Elong mengatakan memperbesar alat kelamin dapat berpotensi kanker dan kematian. Para pria pun dilarang asal melakukan pembesaran alat kelamin.

"Umumnya memperbesar alat kelamin pada kaum pria dilakukan dengan cara menyuntikkan cairan silikon pada korpus atau batang, nah ini akan sangat membahayakan apabila cairan silikon mengendap selama lima tahun dan tidak dikeluarkan dengan cara dioperasi maka berpotensi kanker pada kelamin," kata Abeng pada rapat kerja di Manado, Rabu (8/5). Demikian dikutip antara.

Dia mengatakan, selain

membahayakan kesehatan kelamin dan keselamatan jiwa, menyuntikkan silikon membahayakan kesehatan reproduksi kaum pria dan harmonisasi rumah tangga saat berhubungan intim.

Tak hanya itu, dampak lainnya yang akan muncul adalah bentuk korpus yang tidak seimbang, sementara di bagian ujung penis kelihatan mengecil tak ubahnya seekor kura-kura.

Dr Abeng mencontohkan, satu kasus kegagalan vasektomi di Kabupaten Kepulauan Talaud, diduga karena melakukan pembesaran alat kelamin, karena itu upaya-upaya penyadaran harus dilakukan terus-menerus sebab berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Ada tren di Sulut, kata dr Abeng, semakin banyak

eksekutif yang melakukan pembesaran alat kelamin dan tidak hanya terjadi di Talaud, tapi di beberapa kabupaten dan kota lainnya.

"Memang masih terjadi pemahaman-pemahaman yang salah dari kaum lelaki. Ini yang harus diluruskan dan peran dari BKKBN, dinas kesehatan serta tenaga penyuluh lapangan sangat diharapkan," harapnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, di Kota Manado praktek-praktek memperbesar alat kelamin dengan menggunakan suntikan silikon, minyak oles ataupun daun dari Papua menggunakan minyak kasuari, dilakukan di tempattempat tertentu yang tak banyak diketahui masyarakat luas. tyo

Ironis

Tentara Jual Kayu Bakar Di Lokasi Perbudakan Tangerang, BM Anggota polisi dan TNI diyakini terlibat dalam perbudakan buruh di Tangerang. Bahkan, Komisi orang hilang dan tindak kekerasan (KontraS) menemukan adanya kekerasan yang dilakukan aparat.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edie Wibowo buru-buru membantah keterlibatan anak buahnya sebagai beking di pabrik kuali. Menurutnya, hubungan aparat dengan pemilik pabrik, Yuki Irawan hanya soal kayu bakar.

"Saya juga mendapat laporan dari Pangdam Jaya, ada anggota militer khususnya Angkatan Darat (AD) yang hubungannya itu menjual kayu bakar ke tempat produk kuali itu, jadi hubungannya itu bukan berarti membekingi tidak," kata Pramono.

Koordinator KontraS Haris Azhar melihat itu sebagai upaya

aparat untuk cuci tangan. Dia meyakini aparat menjual pengaruhnya untuk mengintimidasi para buruh yang diperlakukan secara keji.

"Itu cuma bela diri saja.

Temuan KontraS ada tentara dekat dengan Yuki, ada keterlibatan melakukan kekerasan terhadap salah satu anak (buruh)," ujar Haris kepada merdeka.com, Kamis (9/5).

Menurut Haris, buruh dapat mengidentifikasi pelaku adalah aparat karena memakai seragam. Tetapi, untuk pangkat dan kesatuannya, Haris mengaku belum mendapatkan informasi.

Haris meminta agar TNI dan Polri dapat bertindak tegas kepada anggotanya yang terlibat. Menurutnya, kasus pidana seperti ini tak pantas jika hanya dilakukan sidang internal tanpa ada hukuman yang setimpal.

"Penanganan harus terintegrasi. Jadi aneh kalau pelaku

dihukum di tempat berbeda, harus pengadilan yang sama, pidana umum. Tak bisa cuma dibawa sidang etik atau internal," tegasnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto mengatakan, dua anggota Brimob Kelapa Dua Depok, AH dan S yang diduga menjadi beking pemilik pabrik kuali sudah diperiksa petugas. Untuk dua personel Brimob, keduanya terancam sanksi pidana atu kode etik.

"Kita lihat dalam pemeriksaannya, jika memang terbukti maka bisa diberi sanksi pidana atau sanksi kode etik," ujar Kombes Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Rabu (8/5).

Saat ini polisi sudah menetapkan empat orang menjadi tersangka. Polisi menduga masih ada pihakpihak lain yang terlibat dalam kasus perbudakan ini. did

PKS Seperti Partai Preman

Jakarta, BM Puluhan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghalangi para penyidik KPK yang hendak menyita mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang diparkir di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Hal ini dinilai sebagai tindakan arogan dan melawan penegakan hukum.

Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, tindakan menghalang-halangi penyitaan yang akan dilakukan KPK cermin bahwa PKS tidak siap dalam berdemokrasi. Sebab, PKS dirasa tidak menghargai penegakan hukum.

"PKS tidak siap berdemokrasi, bagaimana menghargai penegakan hukum," jelas Boni di sela-sela diskusi 'Hitam Putih Capres 2014' di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Boni Hargens menambahkan, aksi puluhan kader dan simpatisan PKS juga menunjukkan bahwa partai berideologi islam itu bergaya preman. Menurutnya, sangat tidak pantas jika PKS bertindak melawan penegak hukum.

"Itu kan gaya preman, tidak pantas PKS buat begitu," tutur dia.

Seharusnya, tambah dia, partai yang diketuai oleh Anis Matta itu bertindak sesuai dengan aturan hukum. Ikhlas mengikuti proses penegakan hukum yang hendak dilakukan KPK. "Seharusnya ikhlas mengikuti proses hukum," tandasnya.

Diketahui, pada Selasa (7/5) puluhan orang merangsek ke kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan untuk menghalangi penyidik KPK yang akan melakukan penyitaan terhadap mobil tersangka kasus korupsi kuota impor daging, Luthfi Hasan Ishaaq yang terparkir di kantor DPP. Untuk menghindari konflik, akhirnya penyidik KPK gagal melakukan eksekusi dan hanya memberikan garis polisi di sekitar mobil Luthfi. lia

Edisi 05 11 Mei - 26 Mei 2013

Program Nasional ( Prona) Sertifikasi Tanah Tahun 2013 Di Situbondo Tidak Gratis Situbondo,BM Program nasional (Prona) sertifikasi tanah yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan bentuk nyata untuk membantu rakyat , dengan sasaran masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu untuk sertifikasi tanah yang di milikinya , serta mempermudah dalam pelayanan untuk memdapatkan sertifikat tanah dengan beban biaya yang disubsidi/ditanggung oleh pemerintah.

Adanya program nasional ( Prona) sertifikasi tanah yang di canangkan oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) patutlah di apresiasi dengan positif,karena dengan program tersebut masyarakat tentunya memdapatkan kemudahan serta keringanan,karena sertifikasi tanah tersebut ditanggung oleh pemerintah.

Belajar pada sebuah pengalaman dari Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo,yang mana SAFA’AT sebagai Kepala Desa Kalianget dan HANAFI salah satu perangkatnya juga meringkuk dalam penjara di adili karena adanya pungutan biaya PRONA yang di indikasikan dijadikan banjakan atau disalah gunakan oleh mereka berdua,dan mereka di vonis bersalah oleh pengadilan. Benarkah hanya mereka berdua yang bersalah......?

Ketika Tim Buser Metropolis investigasi dilapangan,untuk program nasional (prona) sertifikasi tanah di situbondo tahun 2013 ternyata tidak ada yang GRATI,masyarakat masih di bebani biaya,yang katanya sesuai kesepakatan bersama. untuk biaya prona, karena tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.Besarnya biaya tergantung kesepakatan di masingmasing desa yang kebetulan mendapatkan prona di tahun 2013.

Adapun temuan tim kami di wilayah situbondo kesepakatan biaya prona di masing-masing desa tidak sama,berkisar dari Rp.500.000 sampai dengan Rp.600.000 perbidang,mungkin juga lebih.Karena itu kesepakatan mungkin sah-sah saja.Benarkah itu kesepakatan? Ataukah masyarakat yang dibodohi dengan kesepakatan tersebut dengan bertopengkan prona. Lebih ironis lagi untuk pembiayaan sertifikasi tanah tersebut di sama ratakan,padahal ukuran dan kelas tanah jelas berbeda,bahkan banyak yang jauh berbeda.

Jika belajar pada sebuah pengalaman pahit dari Desa Kalianget yang tersebut di atas,tentunya akan ada pertanyaan besar.Bagaimanakah program nasional sertifikasi tanah yang sebenarnya? Jika masih ada beban biaya,Berapakah besarnya ?

Apakah harus sama rata untuk biaya sertifikasi tanah melalui prona ? Padahal untuk mendapatkan sertifikat tanah tanpa melalui prona biaya akan dihitung dari kelas dan ukuran tanah.

Melalui program nasional (prona) sertifikasi tanah tahun 2013 di situbondo,berapakah dana subsidi / bantuan pemerintah untuk sertifikasi tanah perbidang? Dan berapakah biaya yang harus ditanggung masyarakat untuk sertifikasi tanah melalui PRONA tersebut ?. ( kita ikuti edisi berikutnya).......... ( BAY )

Buser Blambangan 5 68 Pejabat Struktural dan Fungsional Dimutasi

Probolinggo, BM Diperkirakan 68 orang pejabat eselon III, IV dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Rabu (1/5) sore kemarin dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE di Pendopo Kabupaten Probolinggo.

Mutasi ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Suhud, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Moh. Nawi, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Hadir pula Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten Probolinggo Hj. Yuni Nawi beserta segenap pengurus.

Pejabat struktural yang menjalani mutasi terdiri dari 19 orang pejabat eselon III dan 37 orang pejabat eselon IV. Disamping itu, dilakukan pula pengukuhan 12 orang pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Probo-

linggo juga mengangkat Bambang Lakmono sebagai Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo.

Serah terima jabatan diwakili oleh Sugito sebagai Camat Tegalsiwalan dan M. Yasin sebagai Camat Kraksaan.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas secara simbolis oleh Ramiadi.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE dalam sambutannya mengatakan mutasi adalah hal yang rutin sebagai pembinaan karir pegawai dalam rangka menggerakkan jalannya roda pemerintahan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Apapun dan dimanapun tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo kepada seluruh pegawai merupakan amanat yang harus disyukuri serta berprasangka baik dimanapun ditugaskan,” ujar Bupati Tantri.

Menurut Bupati Tantri, tugas-tugas ke depan akan semakin komplek seiring

dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, maka PNS sebagai abdi Negara harus mampu mengantisipasi hal tersebut sekaligus mampu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

“Segera lakukan konsolidasi dengan setiap personil pegawai yang ada di SKPD masing-masing. Segera pelajari dan pahami tupoksi serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang yang diamanatkan agar

Ratusan Perempuan Berdzikir Bersama

Mantan Kepala Desa Pakisan

Lupa Ingatan Bondowoso,BM Berawal ketika akan di laksanakannya PILKADES desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso,di tempat salah satu rumah calon Kepala Desa Sukosari Lor , Mahfud yang akhirnya memenangkan Pemilihan Untuk periode berikutnya.

Mantan kepala Desa Pakisan Halik,mengaku-ngaku masih menjadi kepala desa Pakisan setelah sebelumnya Halik berbicara panjang lebar tentang dirinya, namun setelah wartawan BM mengklarifikasi secara mendetail tentang kepala desa Pakisan yang menjabat saat ini adalah perempuan,dan setelah tau bahwa dirinya bukan kepala desa lagi,Halik merasa kebingungang serta malu dan mengatakan “yaa mas itu yang menjadi kepala desa sekarang,itu anak saya dan jabatan saya sekarang adalah menjadi KAUR dibalai desa Pakisan” tuturnya Di tempat terpisah kepala desa Pakisan Periode sebelumnya, Ida membenarkan bahwa mantan kepala desa Halik adalah ayahnya. Namun setelah kades Ida di mintai keterangan atas kelakuan Oknum mantan kepala desa yang mengaku-ngaku masih yang sekarang menjabat sebagai kepala desa,kades Ida malah cuek dan seakan-akan tidak merasa kalau ayahnya itu sekarang sudah tidak menjabat lagi.

Perbuatan ini sungguh sangat memalukan dan tidak patut di tiru oleh mantan_mantan kades lainnya yang sudah tidak menjabat. trs

Gebyar Fun Bike HUT Kota Blitar Ke 107

Meledak Blitar, BM Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Blitar ke 107, panitia hari Jadi Kota Blitar menggelar berbagai kegiatan lomba,bakti sosial dan olah raga bersepeda ria Blitar Fun Bike 2013 yang dilanksanakan pada Minggu 21 April 2013. Kegiatan ini sangat luar biasa menyedot para pe bikers peserta tidak hanya dari lokal Blitar saja, biker dari daerah lain di Jawa Timur juga ikut andil dalam kegiatan olahraga bersepeda pada hari Minggu dengan start di selatan Aloon-Aloon dan Finish di Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Kota Blitar,tidak tanggung tanggung panitia menyediakan hadiah yang bombsatis Dalam Blitar Fun Bike 2013 ini disediakan hadiah utama berupa satu unit mobil grand max, 2 unit sepeda motor, 10 sepeda gunung, 10 televisi berwarna, 10 kompor gas dan 10 kipas angin.

Pada acara sambutan nya Priyo Suhartono, S.Sos., M.Si, ketua panitia Blitar Fun Bike 2013 mengatakan, dalam kegiatan olahraga bersepeda dibagi tiga rute. Masing-masing rute pendek sekitar 15 km, rute sedang dengan jarak tempuh sekitar 25 km dan rute panjang atau ekstream dengan jarak tempuh sekitar 32 km.kegiatanini dibilang sukses karena animo peserta yang sangat luar biasa,agenda tahunan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat masyarakat kusus nya Kota Blitar yang sehat jasmani dan rohani .

Lebih lanjut dikatakan Priyo,” Khusus untuk peserta rute ekstream memang banyak bikers yang menyukainya sehingga respon peserta cukup bagus. Hal ini terbukti yang sebelumnya dibatasi maksimal hanya 600 peserta, karena cukup banyak permintaan dan agar peserta tidak kecewa jadwal penutupan diperpanjang hingga akhirnya bertambah menjadi kisaran 900 lebih pe bikers terdaftar sebegai pserta.pe bikers dari hampir seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur ikut andil. Seperti dari,Probolinggo Malang, Pasuruan, Jember, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Jombang, Pare, Mojokerto, Tuban, Lamongan, Surabaya,Trengalek,Sidoarjo.

Sementara itu Wali Kota Blitar H.Saman Hudi Anwar sessat sebelum melepas kontingen dalam sambutan nya menyatkan perasaan bangga atas terselenggara nya Fun Bike 2013 Hut Kot5a Blitar ke 107,agenda tahunan ini sungguh sangat luar biasakarena mampu mengunang pe bikers tidak hanya masyarakat kota Blitar melainkan hampir seluruh kota besardiJawaTimur ZA.

PROBOLINGGO,BM Dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) bersinergi dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Probolinggo menggelar istighotsah, Senin (29/4) di Pendopo Kabupaten Probolinggo.

Istighotsah yang dikemas dalam “Perempuan Berdzikir” ini digelar dalam rangka untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro) ke-267 dan Hari Kartini tahun 2013 di Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Penasehat DWP Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko dan diikuti oleh seluruh Ketua dan pengurus DWP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DWP Kabupaten Probolinggo Hj. Yuni Nawi dan penyaji materi Hj. Ucik Nurul Hidayati dari Kota Pasuruan.

Sementara istighotsah sendiri dipimpin oleh Hj. Sholihatin Zain.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada BPPKB Kabupaten Probolinggo Amalia Etiq Primahayu mengungkapkan kegiatan tersebut digelar dengan tujuan untuk mengenang perjuangan ibu Kartini sebagai

tokoh nasional yang telah memperjuangkan hak perempuan serta untuk menghormati jasajasanya dalam menegakkan hakhak utama perempuan.

“Mewujudkan perempuan dengan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab sekaligus memperingati Hari Jadi Kabupaten Probolinggo ke-267 sampai dengan saat ini Bupati kita adalah Bupati ke-35,” ungkapAmalia.

Sementara Penasehat DWP Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko sesaat sebelum membuka kegiatan ini mengatakan sebagai seorang tokoh nasional yang memperjuangkan hak perempuan di Indonesia, RadenAjeng Kartini terbukti telah berhasil mewujudkan impiannya untuk menyuarakan emansipasi bagi seluruh perempuan yang ada di Indonesia dan dampaknya dapat dirasakan sampai saat ini.

“Banyak anggapan yang menyatakan bahwa Raden Ajeng Kartini bukanlah pahlawan karena beliau tidak langsung menghadapi penjajah di medan perang, namun pada jaman itu, beliau adalah satusatunya perempuan yang berani melawan penjajah yang telah membelenggu perempuan dari kebodohan dan tidak mempunyai kebebasan dalam mendapatkan haknya,” ungkap Ny. Nunung.

Menurut Ny. Nunung, untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan di dalam

keluarga dan masyarakat sebagai pelopor, penggerak, penjaga dan benteng perlu dikembangkan kebijakan pemerintah yang diemban oleh suatu lembaga yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta mampu meningkatkan peran dan kemandirian organisasi perempuan. Perlu digaris bawahi bahwa perempuan kini dapat berbangga diri karena kemampuan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya telah disejajarkan dengan pria.

“Raden Ajeng Kartini telah membuka mata bangsa Indonesia bahwa perjuangannya untuk mewujudkan emansipasi wanita, nyatanya mampu memberikan suatu perubahan, dimana diskriminasi terhadap kinerja perempuan telah dihapuskan dan terbukti dengan banyaknya Kartini di jaman modern yang telah berhasil memiliki karier yang cemerlang dalam berbagai strata jabatan yang dimilikinya,” jelas Ny. Nunung.

Dalam kesempatan tersebut juga digelar lomba pembacaan Surat Untuk Kartini dari perwakilan peserta dan ceramah agama yang disampaikan oleh Hj. Ucil Nurul Hidayati dari Kota Pasuruan.

Istighotsah ini diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Penasehat DWP Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko didampingi Ketua DWP Kabupaten Probolinggo Hj. Yuni Nawi yang selanjutnya diserahkan kepada salah satu peserta. (holifa)

BKU Adalah Dana Kampanye Dan Sosialisasi ?

Bondowoso,BM Hasrat calon bupati INCUMBENT AMIN SAID HUSNI untuk terpilih lagi menjadi Bupati Bondowoso periode 2013-2018 sangat di rasakan sekali oleh elemen masyarakat sebab calon bupati yang di beri nama ASWAJA (Amin Said Salwa jujur amanah) atau kata lain (asal Amin salwa jadi) telah menghalalkan berbagai macam cara untuk menjadi orang no.1 di Bondowoso,termasuk di antaranya dengan memberikan dana tambahan kepada semua kepala desa yang di sebut dengan dana BKU atau dana

kampanye.

Menurut keterangan salah satu kepala desa yang ada di kecamatan Grujugan, bahwa dana BKU itu hanya ada pada saat pemilu PILKADA saja,untuk tahun yang akan datang tidak akan ada lagi dana seperti itu.Jelasnya dengan tegas dan juga dari kepala desa yang ada di kecamatan Krocok yang pro dengan Bupati mengatakan apabila nanti di desanya atau di masing_masing RT tingkat kehadiran masyarakat 100% dan merapatkan barisan untuk mencoblos ASWAJA,maka di

tiap_tiap ketua RT akan di berikan bonus,entah dari mana bonus yang akan di dapatkan.

Untuk memenangkan ASWAJA,apakah dari BKU Wartawan BM akan menelusuri lebih jelas lagi.

Ini sudah jelas Demokrasi yang di lakukan oleh Bupati Amin Said Husni adalah merupakan Demokrasi yang tidak sehat kalau awalnya tidak sehat,pertanyaannya, akan seperti apa dan bagaimana Bondowoso ke depannya di bawah ke pemimpinan Bupati Amin ?

IND/TRS

perubahan komposisi jabatan ini akan semakin meningkatkan kinerja bahkan diharapkan lebih dapat meningkatkan semangat kerja para pegawai di lingkungan kerja masing-masing,” pinta Bupati Tantri.

Lebih lanjut Bupati Tantri juga meminta agar seluruh pejabat untuk selalu mengembangkan keahlian, kompetensi dan seni kepemimpinan sehingga bisa mengoptimalkan potensi sumber daya manusia

di SKPD untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

“Dorong dan bimbinglah setiap staf agar bisa mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan kerja secara optimal. Ciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga setiap pegawai merasa nyaman bekerja dibawah pimpinan saudara.

Ingatlah bahwa keberhasilan dan kesuksesan kerja seorang atasan hanya bisa diraih dengan adanya dukungan penuh dari para staf,” pungkas Bupati Tantri. (sony)

Pelantikan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Tulungagung Periode 2013 – 2018

Sahri Mulyo Dan Maryoto Birowo Berlangsung Khidmat Tulungagung, BM Selasa (30/4) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2013-2018, Syahri Mulyo SE dan Drs H Maryoto Birowo MM, resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo. Pelantikan berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Gubernur Soekarwo minta pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo ini untuk selalu bersilaturahmi. “Ini harapan buat Bupati Syahri Mulyo dan Wakil Bupati Maryoto Birowo. Harus ada harmonisasi pasca Pilkada yaitu dengan silaturahmi,” katanya.

Prosesi pelantikan Bupati Syahri Mulyo dan Wabup Maryoto Birowo yang dilakukan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Tulungagung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi itu berlangsung khidmat dan lancar. Beberapa pejabat birokrasi, pejabat militer, pejabat kepolisian, tokoh masyarakat dan tokoh politik juga tampak hadir dalam acara pelantikan yang dihadiri kurang lebih 3.000 undangan tersebut. Mereka semua memadati Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso tempat dilakukannnya prosesi pelantikan. Di antara pejabat yang hadir terlihat Kapolda Jatim, Bupati Blitar, Wakil Walikota Surabaya, Walikota Madiun, Wakil Bupati Pacitan, Wakil Bupati Nganjuk, beberapa pimpinan DPRD daerah sekitar Tulungagung, anggota DPRD Jatim, komisioner KPU Tulunggagung serta Ketua KPU Jatim, Andre Dewanto Ahmad.

Ketua KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi, menyatakan selamat atas dilantiknya Bupati Syahri Mulyo dan Wabup Maryoto Birowo oleh Gubernur Soekarwo. Dia berharap pasangan Sahto tersebut dapat menjalankan amanah masyarakat Tulungagung sesuai visi dan misi saat kampanye dalam Pemilukada 2013 lalu.

“KPU Tulungagung sangat berterima-kasih, karena prosesi pelantikan Bupati dan Wabup Tulungagung periode 2013-2018 berlangsung lancar.

Kami ucapkan terima-kasih kepada semua parpol, masyarakat dan aparat keamanan utamanya kepolisian atas kelancaran Pemilukada Tulungagung 2013 sampai acara pelantikan bupati dan wabup terpilih,” paparnya.

Suyitno Arman berharap pula kepada pasangan bupati dan wabup terpilih, Bupati Syahri Mulyo dan Wabup Maryoto Birowo nantinya dapat bersama KPU Tulungagung mensukseskan dua agenda penting pemilu. Yakni Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2013 serta Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. “Setelah Pemilukada Tulungagung 2013 berjalan sukses, tugas kami belum selesai. Masih ada dua tugas yang belum selesai yaitu Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Jatim 2013 serta Pileg 2014,” ucapnya.

Sementara itu, sebelum acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2013-2018 berakhir, mantan Bupati Ir Heru Tjahjono MM sempat membacakan puisi yang diberi judul Catatan Pengabdian. Diakhir bacaannya dia mengatakan “Hari Jumat membaca tasbih, Ambil wudhu di air kolam, Mohon Maaf dan terima kasih, Dari lubuk hati yang terdalam”.** yd

Bupati

Hadiri Buka Giling PG Mojopanggung Tulungagung, BM Sepasang Boneka “Manten Tebu” diarak mengelilingi Pabrik Gula (PG) Mojopanggung, Tulungagung, Senin, (22-04-2013). Ritual Manten Tebu ini dilaksanakan setahun sekali pada pembukaan musim giling. Ritual yang telah menjadi tradisi sejak masa kolonial hampir diseluruh pabrik gula di Indonesia sebagai bentuk syukur para petani tebu dan pengelola pabrik karena telah memasuki musim giling (panen). Ritual yang digelar di halaman PG Mojopanggung Desa Panggungrejo Kecamatan Kauman, Tulungagung itu pertanda dimulainya musim giling tahun 2013 Hadir dalam acara prosesi tradisonal giling boneka dan manten tebu yang dimulai pukul 06.00 WIB itu antara lain Bupati Tulungagung Ir. Heru Tjahjono, MM, Kepala SKPD terkait dan para pejabat PG Mojopanggung, pejabat PTPN X dan jajaran dari PTPN X juga ratusan petani tebu.

Manten tebu merupakan ritual mempertemukan tebu petani yang disebut dengan tebu perempuan dengan tebu milik PG Mojopanggung yang disebut sebagai tebu laki-laki. Tebu itu disimbolkan dengan sepasang muda-mudi yang berdandan pengantin jawa.

Tebu laki-laki diberi sebilah keris dan bunga melati, sedangkan tebu perempuan hanya dikalungi melati. Dalam pembuatan boneka pengantin dilakukan acara ritual khusus Selain sepasang tebu yang ditebang, 18 pasang tebu juga ditebang sebagai pengiring manten.

Bupati Tulungagung Ir. Heru Tjahjono, MM dalam sambutannya mengatakan, prosesi tradisonal giling boneka dan manten tebu merupakan adat yang telah dilaksanakan sejak lama dan merupakan acara wisata yang perlu terus dilestarikan. Disamping itu, Bupati mengharapkan agar untuk tahun ini gula yang dihasilkan oleh PG.Mojopanggung dapat meningkat dibanding tahun sebelumnya dan ini berarti kesejahteraan petani tebu juga semakin baik.** yd/humas

Buser Daerah 6 Camat Dan Kades

Harus Berani Kembangkan Potensi Wilayah Keanekaragaman potensi, baik sumber daya alam maupun produk unggulan di kabupaten Pacitan berpeluang besar untuk dikembangkan.

Asalkan, ada inisaitif yang kuat dari masyarakat serta dukungan yang besar dari pemangku wilayah Pacitan, BM Pernyataan itu diungkapkan tokoh penggerak Pos Pemberdayaan Masyarakat (Posdaya) Haryono Suyono dihadapan ratusan peserta pelatihan posdaya berbasis masjid di pendopo kabupaten, Senin (6/5).

Sentilan tokoh nasional kelahiran Pacitan itu bukan tanpa alasan.

Kabupaten Berjuluk Seribu Satu Goa ini memiliki pesona wisata yang mengagumkan serta berbagai produk lokal yang layak jual.

Hanya saja, mantan Menko Kesra dan Taskin itu menilai, semuanya masih membutuhkan sentuhan dan manajemen yang baik agar dapat bersaing.

Untuk itu kepada pemangku wilayah baik Camat maupun Kepala desa jangan ragu dan setengah hati membuka diri dan mempromosikan potensi wilayahnya. Dan keberadaan Posdaya diharapkan menjadi jembatan menuju cita-cita tersebut. Guna mewujudkanya, posdaya memiliki relawan terlatih yang siap membantu.

Saat ini posdaya di Pacitan telah berkembang cukup banyak dan tersebar di semua wilayah di Kabupaten Pacitan.Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Mulyono, dalam dua tahun perkembangannya telah berdiri sebanyak 2.050 posdaya di Pacitan. Seperti halnya dengan program Grindulumapan, keberadaan posdaya ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Karena sesuai tujuan awal, posdaya adalah memperkuat delapan fungsi keluarga. Yakni, iman dan taqwa, pengembangan budaya bangsa serta perlindungan, Fungsi lain adalah cinta kasih, kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan lingkungan.

Melalui delapan fungsi tersebut maka posdaya harus berhasil mewujudkan waras, wasis, wareg, mapan serta sejahtera. Posdaya juga menyiapkan berbagai pelatihan bagi masyarakat khususnya warga tidak mampu. Seperti pembuatan tahu skala keluarga, pelatihan jahit, tukang cukur, salon serta industri keripik.Riz

Tiba Di Pacitan, Piala WTN Diarak Setiba di Pacitan, Selasa (7/5), piala Wahana Tata Nugraha (WTN) yang diterima Bupati Indartato dari Kementerian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diarak berkeliling. Supremasi bidang pembinaan tertib lalu lintas serta angkutan jalan untuk kategori kota kecil itu dibawa dengan kendaraan bak terbuka. Mulai dari perbatasan Pacitan barat di kecamatan Donorojo dan finis di Pendopo kabupaten

Pacitan, BM Selain piala asli yang dibawa langsung Kepala Dinas Perhubungan Komonikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Widi Sumardji nampak juga replika piala WTN yang ukuranya lebih besar. Iring-iringan kendaraan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dengan mengendarai roda empat dan roda dua. Pun demikian sepanjang perjalanan rombongan pembawa piala WTN mendapat perhatian dari masyarakat serta pengguna jalan lain.

Setiba di Pendopo Kabupaten piala WTN disambut dengan upacara singkat dan diserahkan kepada Bupati untuk selanjutnya disimpan.Menurut Bupati Indartato anugerah ini diperoleh berkat kerja keras semua pihak. Baik aparat pemerintah, para pelaku usaha angkutan. Tidak lupa juga atas dukungan dan partisipasi masyarakat yang telah menjalankan tertib berlalu lintas.

Sementara itu Kepala Dishubkominfo Widi Sumardji mengatakan, selain prestasi anugerah ini merupakan tantangan untuk menciptakan berlalu lintas yang lebih baik. Apalagi, Pacitan kedepan yang semakin ramai seiring terbukanya akses selatan.

Saat ini saja terang Widi, kendaraan yang beredar di Pacitan sudah mencapai 104 ribu unit. Sedangkan pertambahan kendaraan per tahun rata-rata mencapai 10 ribu unit.

Dengan kondisi tersebut maka tantangan mendesak adalah penyesuaian kondisi jalan dan rambu lalu lintas. Diakui Widi, kedua infrastruktur tersebut masih kurang mendukung. Untuk itu pihaknya akan selalu intensif berkoordinasi dengan provinsi maupun pusat serta lintas sektoral.Riz

Edisi 05 11 Mei - 26 Mei 2013

Menuju Banyuwangi Sehat Tahun 2015

Perkembangan Dan Tantangan Masa Depan Pembangunan Kesehatan Banyuwangi, BM Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata merupakan harapan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk menjadikan bidang kesehatan sebagai program prioritas pembangunan.

Komitmen ini nampak dari besarnya alokasi anggaran untuk menangani urusan ini.

Pada tahun 2011, dari total belanja APBD sebesar 1,63 trilyun rupiah, dialokasikan 91,7 milyar rupiah (5,6 persen) untuk urusan kesehatan, dan jumlah ini meningkat signifikan pada tahun 2012, menjadi 171,9 milyar rupiah atau sebesar 9,23 persen dari total belanja APBD (1,86 trilyun rupiah).

Meskipun pemerintah daerah telah berupaya mengalokasikan anggaran secara maksimal, namun disadari bahwa jumlah tersebut masih belum memadai.

Mengingat bahwa prosentase APBD terhadap PDRB yang hanya 6,6 persen, maka pemerintah daerah meletakkan kebijakan bahwa stimulasi anggaran pembangunan kesehatan, diarahkan sebagai proses pemberdayaan masyarakat untuk secara mandiri memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya (the process of enabling people to control over and improve their health), tentunya dengan tetap meningkatkan kepedulian kepada kelompok menengah kebawah (warga miskin). Konsep pembangunan kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sebagai objek pembangunan kesehatan. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan dalam pelayanan masyarakat (to serve), pelaksanaan advokasi kesehatan (to advocate), dan pelaksanaan pengawasan sosial (to watch).

Upaya kesehatan dengan konsep tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Angka kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup (AHH) sebagai indikator utama pembangunan daerah menunjukkan kondisi perbaikan dari tahun ke tahunnya.

Angka kematian bayi tahun 2010 sebesar 38,29 menurun menjadi 35,04 per 100 ribu penduduk, dan angka harapan hidup meningkat dari 67,58 tahun pada 2010 meningkat menjadi 68,05 tahun pada 2011. Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, kondisi di Banyuwangi jauh lebih baik.

Pada tahun 2011, angka kematian bayi di Banyuwangi pada kisaran 35, sedangkan di Kabupaten sekitar masih diatas 50.

Derajat kesehatan Kabupaten Banyuwangi telah mengalami kemajuan yang cukup bermakna.

Namun jika dibandingkan dengan rata-rata di Kabupaten Kota di

imunisasi, mengunjungi posyandu, bayi dan balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, balita mendapat kapsul vitamin A tiap 6

anggaran sebesar 171,9 milyar rupiah, yang dipergunakan di RS Blambangan sebesar 87,4 milyar rupiah, RS Genteng sebesar 25,9 milyar rupiah, Dinas kesehatan

Jawa Timur masih tertinggal.

Angka kematian bayi di Jawa Timur lebih rendah dibanding Banyuwangi, demikian pula angka harapan hidup di Jawa Timur lebih tinggi daripada Banyuwangi. Kita memaklumi bahwa layanan kesehatan di Banyuwangi tertinggal dibanding layanan ‘kelas A’di Malang atau Surabaya.

Inilah tantangan yang masih harus dihadapi bersama oleh insan kesehatan dan seluruh pihak pemangku kepentingan terkait.

Kondisi ini diharapkan justru menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras dan lebih baik lagi kedepan.

Meskipun demikian kondisi ini telah diimbangi oleh banyaknya inovasi yang telah dilakukan dan prestasi yang diraih. Inovasi Puskesmas Berhati MP3 (Bersemangat Kerja Dengan Hati Menuju Peningkatan Pelayanan Publik); terus dilakukan sebagai bentuk nyata dari upaya meningkatkan kinerja petugas kesehatan, meningkatkan komitmen dan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi Harga Pas (Harapan Keluarga Peduli Anak Sejak Dini) dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, mendorong keluarga mengikuti Keluarga berencana (KB), mengajak Ibu hamil memeriksakan sedini mungkin pada petugas kesehatan, Ibu melahirkan / bersalin ditolong oleh petugas kesehatan, Inisiasi menyusui dini (menyusukan bayi segera setelah dilahirkan),

bulan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, buang air besar di jamban, serta minum oralit untuk penanganan diare.

Inovasi lainnya adalah Anak Tokcer (Anak Tumbuh Optimal, Berkualitas dan Cerdas) sebagai inovasi lokal juga terus dilakukan agar di setiap keluarga menerapkan perilaku sadar gizi. Upaya ini dilakukan dengan mendorong upaya penimbangan berat badan bayi dan balita secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan (ASI eksklusif),mengkonsumsi makanan dengan nutrisi beraneka ragam, menggunakan garam beryodium, dan minum suplemen g i z i .

Apresiasi diberikan kepada petugas kesehatan yang telah mendedikasikan dirinya memberikan layanan kepada masyarakat miskin, rentan dan berisiko tinggi di perdesaan.

Apresiasi juga diberikan kepada petugas kesehatan yang meraih prestasi di level Provinsi Jawa Timur bahkan nasional, antara lain Puskesmas Sobo yang telah meraih mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Puskesmas Kertosari yang sanitariannya meraih prestasi sebagai Juara Ke-3 Tenaga kesehatan Teladan Tingkat Propinsi Jawa Timur.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi arah pembangunan kesehatan dan setiap aktifitas kesehatan baik di RS maupun di Dinas Kesehatan.

Untuk mencapai tujuan ini, pada tahun 2012 telah didukung

sebesar 87,4 milyar rupiah, pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar 10,9 milyar rupiah.

Dukungan terhadap pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas sebesar 5,6 milyar rupiah yang meliputi rawat jalan tingkat pertama di gedung puskesmas dan pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas di dalam wilayah kerja Puskesmas, untuk meningkatkan jangkauan, cakupan, dan mendekatkan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat antara lain Pelayanan rawat jalan dengan Puskesmas keliling, balai pengobatan, polindes dan posyandu, pelayanan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) pada kegiatan tertentu yang diperlukan, pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah, dan penyuluhan kesehatan di masyarakat.

Pada Puskesmas dan jaringannya; untuk pelayanan farmasi disediakan dana sebesar 4,8 milyar rupiah untuk pengadaan obat generik, dan 850 juta rupiah untuk pengadaan obat non generik. Peningkatan sumber daya kesehatan melalui pemerataan penyebaran tenaga medis dan paramedis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Ponkesdes didukung melalui dana operasional puskesmas dan dana sharing kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Dana Bantuan Keuangan).

Di samping itu, peran serta masyarakat termasuk swasta

Saksikan Tari Sorban, Wabup Harapkan Generasi Berkualitas Jombang, BM Memperingati hari pendidikan nasional 2 mei 2013.

Sabtu (04/05/13) pagi, ribuan anak TK, RA dan PAUD mengikuti tari masal tari sorban (salawat rebana Jombangan) di alun – alun Jombang. Sebuah karya seni tari asli Jombang yang diciptakan oleh Sri Herwinaningsih guru TK PG Jombang Baru, Susilowati guru TK PKK Jogoroto, dan Sri Hartati TK PG Cukir. secara tidak langsung mampu memperkaya kesenian di kota santri ini.

Iringan gamelan yang rancak dipadukan dengan rebana, membuat gerakan tarian ini mirip dengan gerakan senam.

Anak – anak pun terlihat bersemangat menggerak – gerakan badannya. Meskipun ada beberapa yang gerakannya tidak teratur. “ Namanya juga anak – anak, jadi ya menggemaskan,” celetuk seorang guru.

Wakil Bupati Jombang, Drs. Widjono Soeparno, Msi pagi itu tidak ketinggalan menyaksikan kegiatan ini, sesekali juga tampak tersenyum melihat anak – anak menari. “ Saya mengapresiasi terhadap kegiatan ini, cukup

bagus. Apalagi ini asli hasil kreatifitas guru TK,” ucapnya saat memberikan sambutan singkatnya.

Dihadapan guru, wali murid dan masyarakat yang memenuhi alun – alun Jombang. Wabup berkumis ini berharap anak – anak di Jombang mampu menjadi generasi penerus yang cerdas,

sehat, dan berakhlak baik.

Tentu saja, peranan TK, RA, dan PAUD cukup berpengaruh untuk mencetak anak yang berkualitas.

Acara ini juga dimeriahkan pagelaran reog Ponorogo dan pembagian doorprize kepada peserta tari masal, tari sorban. git

dalam bidang kesehatan terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pelayanan kesehatan swasta memberikan peran yang semakin penting dalam mendanai dan memberikan pelayanan kesehatan; dari 11 Rumah Sakit, 9 unit diantaranya adalah RS Swasta, dan hanya 2 unit RS Pemerintah (RS Blambangan dan Genteng). Penyedia layanan kesehatan swasta saat ini juga telah memperluas ketersediaan pelayanan kesehatannya untuk rumah warga miskin. Kondisi ini menunjukka bahwa RS Swasta tidak hanya berorientasi profit, namun juga mempunyai orientasi sosial tinggi, dengan adanya layanan yang berkualitas bagi masyarakat miskin.

Peran serta masyarakat yang terus meningkat; Forum Kota Sehat, peningkatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) seperti revitalisasi Posyandu, Poskesdes, Poskestren dan Desa Siaga dengan mengaktifkan kader kesehatan di desa serta peran serta aktif kader kesehatan dari Pramuka Saka Bhakti Husada, berjalan seluruh wilayah kecamatan. Serangkaian kegiatan bersama masyarakat senantiasa dilakukan, antara lain lomba “Clathu” Anak Tokcer, senam Anak Tokcer dan lomba menu makanan sehat berbahan dasar kelor untuk peningkatan gizi keluarga yang diikuti kelompokkelompok perwakilan dari desa/ kelurahan dan sekolah-sekolah oleh Puskesmas Gitik dan Puskesmas Gladag, “Senam Ibu hamil” dalam meningkatkan kegiatan menunjang “Anak TOKCer”, dan berbagai kegiatan lainnya yang cukup inovatif.

Uraian diatas menunjukkan capaian dan upaya yang sedang dan telah dilaksanakan. Namun kedepan tantangan pembangunan kesehatan masih sangat berat.

Problem beban ganda penyakit, masih berlangsung, penyakitpenyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung, diabetes termasuk HIV/AIDS mengalami trend peningkatan, sementara penyakit infeksi (TB Paru, ISPA) juga masih ada. Pada tahun-tahun mendatang persoalan disparitas status kesehatan, status kesehatan penduduk miskin, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, kinerja pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, kondisi kesehatan lingkungan, serta terbatasnya tenaga kesehatan, terus menjadi perhatian serius pemerintah. Namun demikian, dengan dukungan semua pihak, Insyaallah, seluruh persoalan tersebut akan dapat diatasi .sur

Ciptakan Suasana Jombang Kondusif Dan Damai Jombang, BM Kerukunan, kebersamaan ,kegotong royongan serta mewujudkan suasana Jombang yang kondusif di masyarakat terus di dengungkan oleh Widjono Soeparno, Wakil Bupati Jombang pada setiap kesempatan. Demikian juga apresiasi dan prestasi kinerja pemerintah Kabupaten Jombang yang merupakan bentuk prestasi bersama antara aparatur pemerintah, dengan dukungan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Jombang . Ini disampaikan oleh Wakil Bupati Jombang Widjono Soeparno mewakili Bupati Jombang untuk menyerahlan bantuan hibah untuk tempat ibadah di kecamatan Sumobito, Kesamben dan Jombang pada 7 Mei 2013.

“Prestasi Kabupaten Jombang ini memang luar biasa, untuk Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah pada tahun 2011 kita diperingkat 1 se Indonesia, tahun 2012 diperingkat 5 dan tahun 2013 di peringkat 3 se Indonesia”,ungkap Wabup Widjono disambut tepuk tangan para penerima bantuan hibah.

Wabup Widjono Soeparno juga menyampaikan bahwa tahun 2013 bagi Kabupaten

Jombang adalah tahun politik.

Pilkada Bupati dan wakil Bupati akan digelar pada 5 Juni 2013.

Dan pilkada gubernur wakil gubernur Jatim akan digelar 29 Agustus 2013. “Untuk itu mari kita tetap menjaga kerukunan, kebersamaan, kegotong royongan di masyarakat, menyikapi dengan cerdas ditengah perbedaan pada pelaksanaan proses demokrasi”, tandasnya.

Perlu diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Jombang untuk bantuan hibah tahun anggaran 2013 memberikan bantuan untuk 602 mushola, 3019 masjid, 16 gereja, 1 pura, 100 TPQ dengan jumlah total anggaran untuk 21 kecamatan sebesar 8 milyar 488 juta 800 ribu rupiah.

Untuk kecamatan Sumobito total nilai bantuan hibah yang diterima adalah Rp.468.000.000,- untuk 21 mushola, 17 masjid, 10 TPQ yang tersebar di 18 desa.

Untuk kecamatan Kesamben sebanyak 55 mushola 20 masjid 11 TPQ yang tersebar di 14 desa dengan jumlah total Rp. 624.500.000,-. Sedangkan untuk kecamatan Jombang jumlah total bantuan hibah yang tersebar di 20 desa senilai 922.000.000,- untuk 53 musholla, 25 masjid, 18 TPQ. roto

Edisi 05 11 Mei - 26 Mei 2013

Buser Daerah Pasca Demo Buruh,

Hardiknas,

Kali Ini Tampilkan Tarian Lamongan Lamongan, BM Jika pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun lali di Lamongan menampilkan seibu siswa bermain kesenian dari Sunda, angklung, kali ini yang ditampilkan tarian khas Lamongan. Sebanyak 160 siswa dari 36 lembaga SD dan MI, sebelum pelaksanaan Upacara Hardiknas di Alun-alun Kota Lamongan, Kamis (2/5), menampilkan Tari Ngincik.

Tarian kreasi ini, oleh kreatornya, Ninin Desinta sari dan Tri Kristiani, berlatar belakang dari kesenian tradisional asli Lamongan, Tari Kepang Dhor, yang kemudian dikemas sedemikian rupa. Ngincik sendiri menggambarkan gerakan kaki kuda saat berjalan dengan langkah kecil tapi cepat dengan dua gerakan, feminim dan gerakan gagah.

Penari-penari cilik itu dengan membawa properti kuda-kudaan dari anyaman bambu, terlihat rancak menari. Dengan gerakan lincah dan sekaligus gagah, penampilan mereka menggundang tepuk sorak undangan yang hadir.

Tari Ngincik ini, tahun 2012 lalu, dengan Purnomo sebagai piñata music dan Arif Anshori sebagai piñata busana, sukses meraih penghargaan sebagai Tiga Penata Musik Terbaik dalam Festival Karya Tari, Lagu Daerah dan Tari Bedoyo se Jawa Timur.

Dalam event yang dilaksanakan di Taman Kridha Budaya Malang tersebut, Tari Ngincik juga sukses mendapat penghargaan sebagai Sepuluh Penyaji Terbaik.

Gelar opera oleh guru-guru Seni Budaya dan Ketrampilan (SBK) bersama teater SMA 1 Lamongan juga mewarnai peringatan Hardiknas di Lamongan. Sementara sebanyak 350 guru dari tim paduan suara Wiyata Nada Choir menyajikan lagu Bebas Tri Buta, Untaian Tiga, Berkibarlah Benderaku dan Nyiur Hijau.

Seusai upacara, Bupati Fadeli yang bertindak sebagai inspektur upacara memberikan tali asih kepada 13 PNS Dinas Pendidikan yang pensiun. Sementara 40 anak tidak mampu juga menerima santunan dari Fadeli.

Selain itu, kepada 17 siswa berprestasi peraih medali dalam Pekan Olahraga Daerah (Popda) IX Jatim, Fadeli memberikan bonus uang tunai yang totalnya Rp 12 juta. Diantaranya kepada peraih 2 medali emas atletik nomor 800 meter putri dan nomor 1500 meter putri, Esty Alifia.

Medali emas lain dalam Popda XI Jatim adalah Rahmad Panji Bukhori di cabang olahraga panahan nomor aduan perorangan.

Kemudian Vica Regina Pitaloka yang meraih emas pencak silat di nomor Kelas H. peraih emas mendapat bonus Rp 1 juta, perak mendapat Rp 750 ribu dan peraih perunggu mendapat bonus Rp 500 ribu. agi

Diplomasi

Dalam Secangkir Kopi

Lamongan, BM Bagi Fadeli, Bupati Lamongan, Banyak cara dan media yang bisa digunakan untuk memberikan solusi bagi warganya. Di sebuah warung kopi di Desa Mantup Kecamatan Mantup, ditemani secangkir kopi, bupati asli Lamongan ini terlibat perbincangan serius namun santai terkait proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) setempat yang tak kunjung ada pendaftarnya.

Di warung kopi yang tidak terlalu luas yang terletak di gang kopi tersebut, ya, gangnya memang bernama gang kopi, Fadeli mendengar aspirasi warganya. Diskusi itu melibatkan perangkat desa setempat bersama beberapa tokoh muda Desa Mantup yang peduli dengan nasib desanya.

Duduk bersama dalam satu meja kayu kecil, berimpitan tanpa ada jarak, mereka terlibat diskusi kecil. Di situ juga terlibat diskusi, Suraji Ibsyah, Kades yang sudah menjabat dua periode.

Desa ini sendiri masuk dalam agenda Pilkades Massal di tahap ketiga yang bakal melibatkan 143 desa di 10 kecamatan wilayah eks pembantu bupati Ngimbang. Sampai dengan pengumuman pendaftaran kedua, belum ada calon yang mendaftarkan diri.

Sementara pemilihan sudah akan dilaksanakan pada 2 Juni nanti.

“Bukan sesuatu yang bagus jika desa tidak memiliki Kades definitif. Tentu pelayanan administrasi akan terganggu.

Pembangunan juga pasti akan tersendat, “ nasehat dia pada para pemuda desa.

“Masak tidak ada satu figurpun yang mau mencalonkan diri demi desanya, “ imbuh dia. “ Dari diskusi kecil di warung kopi milik Bu Suji’ah (63 tahun) tersebut, nampaknya mereka memiliki kesepahaman dengan bupati bahwa desanya harus memiliki pemimpin.

“Jika benang kusut, mari kita cari kusutnya dimana. Dengan komunikasi dan dialog, Insya Allah nanti tentu akan ada jalan keluar yang solutif, yang cepat dan tepat, tapi tidak menabrak aturan yang ada, “ kata dia disambut anggukan pemuda desa.

Kunjungan di warung itu dilakukan Fadeli seusai melihat langsung kondisi jalan poros di Desa Plabuhanrejo Kecamatan Mantup yang selama puluhan tahun tidak tersentuh pembangunan. Hanya ada jalan makadam penuh lubang disana sini. Padahal jalan ini sehari-hari digunakan masyarakat setempat menuju Kecamatan Mantup.

“Sejak saya lahir, ya bengini ini kondisi jalannya mas. Belum pernah ada pembangunan. Padahal daerah lain jalannya sudah dibangun, “ aku Sudisman (29 tahun) warga desa setempat.

Karena itu, begitu mengetahui bahwa jalan tersebut tahun ini akan di bangun, terlihat wajah gembura di wajahnya. Apalagi informasi itu akurat, disampaikan langsung oleh orang nomor satu di Lamongan.

“Bulan depan, setelah selesai proses lelang, jalan ini akan dibangun. Nanti saat dibangun agar diawasi. Jangan sampai kualitasnya tidak bagus. Nanti yang rugi masyarakat sendiri, “ pesan dia.

Kepala Dinas PU Binamarga, Supandi, dikonfirmasi terpisah menyebutkan pembangunan jalan poros stategis ruas Sumberkerep-Sumberdadi di Desa Plabuhanrejo/Mantup itu memang masuk agenda pembanguanan dari APBD tahun ini.

Panjang jalan yang dibangun mencapai 1,9 kilometer dengan anggaran Rp 1,65 miliar menggunakan material paving. Selain itu, Jalan ruas Mantup-Ayam Alas sepanjang 5,7 kilometer dengan lebar enam meter juga akan dibangun hot mix.. jo

7

Pemkab Segera Kontruksi Ulang Pencitraan Jember, BM Pemkab Jember mengaku harus mengonstruksi ulang pencitraan Kabupaten Jemberdidepan Investor yang akan masuk berinvestasi ke Jember pasca Demo Buruh PDP lalu. Pasalnya Pemkab takut investor menganggap Jember kurang Kondusif.

Besarnya aksi unjuk rasa ribuan buruh perusahaan daerah perkebunan beberapa

hari terakhir, ternyata membuat pemkab jember harus bekerja keras, untuk mengkonstruksi ulang pencitraan yang selama ini di bangun, untuk meningkatkan kepercayaan investor agar menanamkan modalnya di jember. Mereka takut atas demo itu, banyak investor mengganggap Jember menjadi kurang Kondusif untuk tempat berinvestasi.

Kabag Humas Pemkab

Jember Sandi Suwardi Hasan mengatakan, selama ini Pemkab Jember sudah berupaya maksimal menumbuhkan kepercayaan kepada investor.

Sangat disayangkan dengan terjadinya gelombang aksi demontrasi besar yang terjadi akhir-akhir ini, upaya tersebut bisa jadi sudah runtuh. Dengan di ekspos media, Sandi yakin aksi buruh beberapa waktu lalu sedikit banyak berpengaruh

terhadap iklim investasi di Jember. Karena stabilitas keamanan merupakan salah satu syarat masuknya investasi. Karenanya Pemkab Jember harus merumuskan ulang cara paling efektif, untuk menumbuhkan kembali kepercayaan investor. Baik dengan publikasi progam, maupun dengan cara tatap muka langsung dengan calon investor.

Lebih jauh Sandi menjelaskan, selain media komunikasi dan sosialisasi, Pemkab Jember juga masih memiliki agenda kegiatan Bulan Berkunjung ke Jember atau BBJ. Bisa jadi BBJ ke depan harus dikonsep lebih matang, khusus untuk menumbuhkan kembali tingkat kepercayaan investasi, dengan jaminan stabilitas keamanan. pon/sal

Perlu Penguatan LIPOSOS Atasi Permasalahan Gepeng Jember, BM Penyandang permasalahan sosial, seperti gelandangan, pengemis dan anak jalanan menjadi perhatian serius Dinas Sosial Pemkab Jember, bahkan masuk dalam program prioritas. Keberadaan mereka yang menjadi sorotan masyarakat dan menjadi pemandangan sehari-hari di kawasan kota, ternyata tidak hanya berasal dari Jember, tapi juga kabupaten lain, seperti Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Lumajang.

Penuntaskan keberadaan penyandang permasalahan sosial yang dianggap kerap mengganggu ketenangan umum ini, memang bukan perkara mudah. Malahan Ir. Heru Eko Sunarso, Kepala Dinas Sosial Pemkab Jember, mengibaratkan penuntasan penyandang permasalahan sosial, seperti pepatah mati satu tumbuh seribu.

Meski telah dilakukan razia, ternyata jumlah penyandang permasalahan sosial tidak semakin berkurang, malah bertambah. Karena itu, dalam waktu dekat Dinas Sosial Pemkab Jember, berencana akan melakukan jalinan kemitraan dengan kabupaten lain untuk meminimalisir masuknya mereka ke Kabupaten Jember, demi lancarnya program pengentasan penyandang permasalahan sosial tersebut.

“Dinas Sosial Pemkab Jember juga akan melakukan penguatan terhadap lingkungan pondok sosial (Liposos) di Jalan Gajahmada Kecamatan Kaliwates. Baik itu sarana dan prasananya, termasuk sumber daya manusia (SDM)-nya, perlu dibenahi dan ditata ulang,” ujar Heru.

Penataan ulang ini, lanjut dia, misalnya dilakukan ketika Dinas Sosial dan Satpol PP telah melakukan penyisiran terhadap penyandang permasalahan sosial, setidaknya tempat tersebut (liposos-red) harus siap segalanya. Liposos tidak hanya sekedar menampung mereka tapi juga memberi pembinaan, karena itu butuh

anggaran tidak sedikit untuk menangani penyandang permasalahan sosial.

Eko sendiri menyadari, kendati penanganan penyandang permasalahan sosial ini menjadi bidikan utama dari Dinas Sosial Pemkab Jember, namun hal itu tidak bisa diatasi sendiri tanpa dukungan dari pihak terkait seperti Sat Pol PP, polisi, dinas kesehatan serta masyarakat. Kordinasi lintas kabupaten juga akan dilakukan dalam upaya pendataan masuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan ke Kabupaten

Jember.

Ini untuk memudahkan dinas tersebut untuk memulangkan mereka ketempat asalnya dan diharapkan tidak kembali lagi, mengingat ada dugaan penyandang permasalahan sosial ini datang ke Jember sengaja didrop menggunakan truk pada malam hari. Termasuk mengembalikan anak-anak kecil penarik amal di jalanan kepada yayasannya.

“Ini jelas sebuah pembodohan mengajari anak-anak untuk meminta-minta harusnya mereka itu belajar di sekolah.

Kota Mojokerto

Raih Piala Wahana Tata Nugraha Tahun 2012 Mojokerto, BM Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2012 diterima Walikota Mojokerto Abdul Gani Soehartono, bersama Kadishubkominfo Endri Agus Subianto, dari tangan Menhub EE Mangindaan, Senin (6/5) pagi.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah pemberian penghargaan atas kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan, yang dapat diikuti oleh seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia, dan dalam rangka pembinaan Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta sistem lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, efisien, berkelanjutan dan menjamin ekuitas hak

pengguna jalan.

Pemerintah Kota Mojokerto telah mengikuti penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha selama 9 kali mulai dari tahun 2004 s/d 2012, dimana prestasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Mojokerto adalah mendapatkan Penghargaan Wahana Tata Nugraha berupa Plakat sebanyak 1 kali dan mendapatkan penghargaan berupa Piala Wahana Tata Nugraha sebanyak 8 kali termasuk tahun 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.429 Tahun 2013 tentang Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2012.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha yang diperoleh Pemerintah Kota Mojokerto merupakan hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhu-

bungan pada tahun 2012.

Penilaian dilakukan oleh Panitia Tingkat Provinsi dan Panitia Tingkat Pusat melalui 3 (tiga) tahap antara lain penilaian administrasi di bidang penyelenggaraan kinerja lalu lintas dan angkutan kota. Penilaian Tahap II merupakan penilaian teknis dan operasional. dan Penilaian Tahap III merupakan penilaian lapangan secara umum terhadap sarana, prasarana, lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat serta komitmen kepala daerah dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha diberikan kepada Pemerintah Kota Mojokerto karena adanya komitmen yang baik antara pemerintah Kota Mojokerto dengan masyarakat serta seluruh stakeholder dalam meningkatkan kinerja pelayanan transportasi khususnya lalu lintas dan angkutan kota. qwe

Belum lagi resiko di jalanan cukup tinggi seperti rawan terjadinya kecelakaan, karena itu kita juga terus memantau penarik amal ini di jalanan,” tandasnya.

Penyandang permasalahan sosial ini tidak karena akibat himpitan ekonomi saja, ada beberapa anak jalanan yang biasa ngamen di lampu merah ternyata tingkat ekonomi orang tuanya mampu. “Kalau masyarakat tidak membiasakan memberi uang kepada mereka, maka penyandang permasalahan

sosial akan berangsur berkurang,”tukas Heru.

Heru sendiri punya obsesi setidaknya Jember bisa meniru Yoyakarta yakni mampu mengaktualisasi anak jalanan, dinas sosial setempat berhasil menjadikan anak jalanan sebagai sebuah potensi. Seperti dicontohkan, di kawasan perbelanjaan Malioboro, setelah mendapat pembinaan, eks anak jalanan ini tidak hanya sekedar piawai menyanyi, tapi lebih mengarah pada sosok pribadi yang produktif layaknya seorang seniman. hms-jbr

Kabupaten Mojokerto Raih Wahana Tata Nugraha 2012 Mojokerto, BM Menteri Perhubungan, EE Mangindaan memberikan penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia kepada Kabupaten Mojokerto yang dinilai berkomitmen pada kemajuan transportasi dan lalu lintas kepada Wakil Bupati Mojokerto, Dra. Hj. Choirunnisa Mpd, di Kantor Kemenhub Jakarta 06 Mei 2013.EE Mangindaan menyatakan penghargaan ini diserahkan untuk mendorong dan memotivasi pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, andal dan berkelanjutan. Kedepan penilaian penghargaan akan ditambah dengan kriteria untuk keselamatan dan keamanan lalu lintas,jelasnya.

Penghargaan WTN kali ini diberikan dalam 5 kategori. Piala WTN Wiratama, Piala WTN ( diberikan kepada pemkab/pemkot yang dinilai baik dalam penataan lalu lintas dan angkutan perkotaan), Piala WTN Kategori Lalu Lintas, Piala WTN Kategori Angkutan, Plakat WTN (Penghargaan Menteri Perhubungan yang diberikan kepada Pemkab/Pemkot). Setelah penilaian administasi dan penilaian teknis operasional, tahun ini Kabupaten Mojokerto menerima Piala WTN Kategori Lalu Lintas Tahun 2012 bersama dengan 9 kota lainnya di Jawa Timur yaitu Pemkot Surabaya, Pemkot Malang, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Tuban, Pemkab Malang, Pemkab Tulungagung, Pemkab Magetan dan Pemkab Pacitan.

Sejak tahap seleksi, Choirunnisa telah meminta dukungan legeslatif agar kemajuan transportasi dan lalu lintas di Kabupaten Mojokerto diperhatikan dan dipenuhi dalam penganggarannya.

Penghargaan WTN tentu saja dapat meningkatkan motivasi dan mendorong rasa memiliki masyarakat terhadap pemeliharaan sarana transportasi dan lalu lintas. ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, EE Mangidaan juga menyerahkan bantuan secara simbolis bus perintis, bus pelajar/mahasiswa, Di akhir acara juga dilaksanakan peninjauan bus dan kendaraaan sosialisasi keselamatan transportasi darat. les

Bidik 8 Korban Eksploitasi Seks,

Anak Di Bawah Umur Dibayar Rp 100 Ribu Gorontalo, BM Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo berhasil menangkap dua tersangka kasus eksploitasi seks di bawah umur. Dua tersangka berinisial UJ dan SM ini berperan sebagai germo dan pekerja seks komersial (PSK).

"Para tersangka kini ditahan di Polda Gorontalo," kata Humas Polda Gorontalo, AKBP Lisma Dunggio di Gorontalo, Rabu (24/ 4), seperti dilansir Antara.

Selain dua tersangka, polisi masih mengejar tiga pelaku kekerasan seksual terhadap UM (15) dan TY (13). Mereka kini sudah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasus ini berlangsung saat UM yang masih berstatus pelajar SMP diketahui hilang sejak 13 Maret 2013. Orangtua UM berupaya melakukan pencarian, dan menanyakan keberadaannya pada sahabatnya TY. Saat mencari sahabatnya, TY dimanfaatkan UJ dan menjualnya kepada seorang laki-laki hidung belang berinisial Sur A. Setelah itu, Sur A memberi imbalan melalui UJ sebesar Rp 100 ribu.

Atas perbuatan kedua tersangka, mereka akan dijerat dengan Pasal 81 ayat 2 subsider 88 Undang-undang Nomor 23 tahun 2001 Tentang Perlindungan anak, dengan ancaman hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun.

"Kami terus mengembangkan penyidikan kasus ini, untuk mengungkap seluruh sindikat atau pelaku yang terlibat, baik penikmat seks maupun penghubung atau germo," tegasnya. tyo

Inspirasi Kisah Jenderal Jasin

bebaskan budak seks di sarang tentara

D

ua aparat Brimob dan seorang anggota TNI menjadi beking dalam perbudakan buruh kuali di Kabupaten Tangerang. mereka dilaporkan ikut menjaga para buruh agar tidak kabur. Aparat yang harusnya melindungi rakyat ini kadang justru ikut memukuli para buruh yang diperlakukan bagai binatang.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, bila terbukti terlibat maka sanksi tegas bakal mengancam dua Brimob yang diduga ikut terlibat dalam kasus perbudakan buruh pabrik kuali di Tangerang, Banten.

"Sanksinya jika terbukti ada tiga ya. Sanksi disiplin, etika dan Pidana," kata Jenderal Timur Pradopo soal kelakukan miring anak buahnya.

Para anggota Brimob itu tak berkaca dari teladan Komisaris Jenderal Polisi Mohammad Jasin. Dialah jenderal yang dikenal sebagai Bapak Korps Brimob Polri.

Pada tahun 1945, di daerah Surabaya dan sekitarnya, nama Mayor Sabarudin sangat ditakuti. Dia menjabat Komandan Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR) Karesidenan Surabaya. Walau polisi militer, kelakuan Sabarudin jauh dari teladan seorang perwira militer.

Sabarudin berlaku sebagai penguasa. Dia memenggal seorang pemuda di alun-alun Surabaya karena kalah bersaing dalam urusan cinta. Enteng pula Sabarudin menembaki orang-orang yang dituduhnya mata-mata Belanda. Tak ada yang berani pada Sabarudin ketika itu. Polisi dan tentara juga takut pada Sabarudin.

Sabarudin juga gemar menculik tahanan wanita Belanda. Dia memilih yang cantik-cantik untuk dijadikan budak seks. Para wanita itu disekap di markas PTKR. Mereka dinikahi paksa oleh Sabarudin dan dipaksa melayani napsu seks si komandan bejat ini.

Puncaknya, Sabarudin bahkan berani menculik Jenderal Mayor Mohammad. Penyebabnya, Jenderal Muhammad menolak memberinya uang operasional. Memang sudah lama, Mohammad mencurigai Sabarudin yang gemar korupsi.

Maka markas besar angkatan perang merasa perlu mengambil tindakan tegas. Jenderal Soedirman sendiri yang memanggil Inspektur Polisi Jasin ke Yogyakarta. Jasin adalah Komandan P3 atau Pasukan Polisi Perjuangan, saat ini disebut Brigade Mobil atau Brimob. Soedirman memerintahkan Jasin melucuti pasukan Sabarudin dan menangkapnya.

"Pimpinan Divisi Tentara itu takut pada Mayor Sabarudin. Oleh karena itu saya memberikan tugas itu pada Saudara Jasin.

Panglima besarlah yang bertanggung jawab," demikian jawaban Sudirman seperti ditulis dalam buku Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang: Meluruskan Sejarah Kepolisian Indonesia yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta tahun 2010.

Maka Jasin pun mengumpulkan pasukannya di Surabaya. Ada dua setengah kompi, sekitar 200 orang anggota pasukan ditambah dua mobil lapis baja. Mreka segera bergerak menuju Mojokerto, tempat Sabarudin bersarang.

Pasukan Jasin bergerak cepat dan taktis. Mereka menyebar mengepung markas Sabarudin. Tanpa perlawanan Sabarudin menyerah. Jasin pun menahan dan melucuti mereka.

"Dalam penggerebekan itu ditemukan delapan wanita Eropa yang sedang hamil dan empat besek penuh perhiasan emas dan berlian. Wanita dan emas itu diduga dirampas dari kamp-kamp tahanan bangsa Eropa," kata Jasin.

Semua temuan itu tak ada yang dikorupsi Jasin. Dia menyerahkan semuanya pada dewan pertahanan Surabaya di Mojokerto.

Sabarudin akhirnya diadili dan diputus bersalah. Dia dihukum penjara. Tindakan Jasin menyelamatkan para wanita itu dari perbudakan seks sekaligus memulihkan keamanan di Surabaya dan sekitarnya.ian

Edisi 05 11 Mei - 26 Mei 2013

PSK Meningkat Karena Mendapat Beking Kuat Sepanjang Januari hingga Mei 2013, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jakarta Barat mengalami peningkatan. Selama lima bulan tersebut, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjaring sebanyak 271 orang.

Jakarta, BM Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Ika Yuli Rahayu mengatakan, 70 persen dari ratusan PMKS tersebut terdiri dari gelandangan dan pengemis serta anak jalanan dan pekerja seks komersil (PSK).

Khusus untuk PSK, Ika mengaku hanya dapat menjaring PSK yang beroperasi di pinggir jalan. Sementara untuk PSK yang beroperasi di tempat hiburan, dirinya mengaku kesulitan.

"Pemilik bar, diskotek, hotel, atau panti pijat itu punya beking yang kuat jadi sulit juga ditertibkan," kata Ika di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (8/ 5).

Ika menambahkan, beberapa kawasan yang rawan PMKS berada di Grogol, Kedoya, Jalan Panjang, Daan Mogot, Tomang, dan Taman Sari. Sementara, jumlah PMKS yang hingga saat ini dibina berjumlah 716 jiwa.

Jumlah PMKS yang terjaring tahun ini, lanjut Ika, mengalami peningkatan.

Jumlahnya bisa mencapai puluhan orang dari tahun sebelumnya.

Untuk mengurangi jumlah PMKS tersebut, pihaknya akan terus menggalakkan razia di wilayah Jakarta Barat.

Para PMKS ini nantinya akan dibina di panti-panti sosial milik dinas atau suku dinas lainnya. ren

Kepala Sekolah SDN 8 Ngunut Kurang Tegas Dan Kurang Bijaksana - Sering Terjadi Pertengkaran Tulungagung, BM Telah terjadi pertengkaran (30/ 4,13) jam 07.00 WIB sampai berujung pada PENUSUKAN dengan begitu disekolah tersebut terjadi kegaduhan pada saat mau melaksanakan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) antara siswa siswi membuat keonaran sehingga sekolah ribut, dengan begitu KBM akhirnya sempat terhenti karena ada pertengkaran. Peristiwa ini terjadi di SDN 8 Ngunut yang dipimpin ATIK PONIATI, S.Pd. sekolah kurang kondusif karena terjadi pertengkaran antara siswa kelas 3 dengan siswi kelas 6 yaitu antara YG dan SS berujung pada penusukan. Sebelumnya terjadi perang mulut yang mana pagi itu (siswi kelas 6) yang bernama SS menyapu halaman sekolahan dilempari batu oleh YG (siswa kelas 3) karena SS tidak terima dengan lemparan tersebut terjadi perang mulut, YG sendiri merasa emosi langsung masuk ruang kelas lalu mengambil cutter (untuk meruncingkan pensil) ditusukkan pada iga belakang SS akhirnya sampai mengeluarkan darah segar, lalu dilarikan ke salah satu Bidan ENDAH langsung diberikan pertolongan dan mengalami beberapa jahitan.

Dampak dari insiden tersebut mengganggu KBM, selain itu berdampak psikologis anak (siswi) yang lain karena merasa

takut bilamana akan bisa tejadi insiden lagi terhadap siswi lain.

Bisa dikatakan dilembaga SDN 8 Ngunut ada premanpreman kecil sehingga bisa menambah beban ketakutan bagi siswi-siswi lain merasa tidak nyaman bersekolah di SDN 8 Ngunut.

Oleh sebab itu, kurang adanya pengawasan dan bimbingan dari guru maupun kepala sekolahnya, makanya peran kepala sekolah sangat diperlukan dan dibutuhkan.

Kepala sekolah sangat diperlukan apabila Atik Poniati, S.Pd bisa tegas dalam mengalami kasus internal, supaya situasi ini bisa kondusif apalagi saat ini menjelang UNAS harus dijaga mental para siswanya.

Kasus pertengkaran dan penusukan oleh siswa YG terhadap SS sangat disayangkan oleh kalangan pendidik maupun orang tua siswa. Kepala sekolah seperti tidak peduli terhadap penusukan, karena kepala sekolah kurang respon dan belum bertandang kerumah korban, walaupun siswinya sudah masuk sekolah dan saat itu diwakili salah satu guru. Namun orang tua siswi kecewa, kenapa kepala sekolahnya tidak bertandang

kerumahnya. Sebagai TOP leader harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Dan rencana orang tua murid kasus ini akan dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak.

Kasis ini jangan sampai tersebar dimasyarakat luas sehingga bisa menambah

rusaknya citra sekolah (kata Atik Poniati, S.Pd) selaku kepala sekolah juga mengatakan “ini kan masalah sepele, hal dibesar-besarkan” mengatakan kata-kata tersebut waktu dikonfirmasi wartawan buser, pada waktu wartawan Buser datang di sekolahan

SDN 8 ngunut jam 09.30 WIB. Pada jam sekolah juga melihat tidak tampak mengibarkan bendera MERAH PUTIH di halaman sekolahnya, dengan hal tersebut bisa dikatakan memang SDN 8 Ngunut betulbetul amburadul.

Bersambung …….

Kronologi Demo Di Stasiun KA Kertosono pada hari senin tgl 30-04-2013

Dari semua anggota 4 Element yakni yang utama 1.Pengguna KA 2.Ojek 3.Tukang Becak 4.Asongan Dari masing-masing Element punya tuntutan hampir sama dengan Asongan adalah meminta berhentinya Kereta Api di stasiun Kertosono Dan tuntutan lain dari masyarakat adalah mengenai pelayanan tiket dan penggadaan tiket.

Hal ini sudah di lakukan survey oleh masyarakat sendiri bahwa KA ditenggarai sudah mempermainkan Tiket Kereta Sebelumnya

Pendemo sudah melakukan survey sendiri. yakni dengan mengikuti naik perjalanan kereta api tersebut.

Mulai dari pemberangkatan awal hingga terakhir stasiun tujuan,untuk membuktikan bahwa untuk pesan tiket mendadak tiket HABIS dan ternyata sampai stasiun tujuan terakhir banyak bangku kursi yang KOSONG. Oleh karena itu mereka membeli tiket dari hari sebelum hari H nya.

Latar Belakang

Kejadian ini mulai sering terjadi di Kereta api kelas Ekonomi PASUNDAN, GAYABARU, BRANTAS, KAHURIPAN dan kereta api lokalpun juga termasuk salah satunya yakni RAPIH DHOHO dan PENATARAN. Padahal kereta api itulah sumber Penghasilan para Asongan...! dan mengenai tuntutan pedagang asongan adalah menolak aturan dan intruksi larangan berjualan di kereta api,baik di saat kereta berjalan maupun berhenti di dalam kereta.dan selama ini mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2013 (demo 30-04-2013) Hasilnya

Belum ada keputusan dan kesepakatan apapun antara pihak PT KAI dan ASKAI (Asongan Kereta Api Indonesia)

S

tasiun Kereta Api Kertosono mendadak ramai bukan karena penumpang, puluhan pendemo yang berasal dari pengguna Kereta Api, Tukang Ojek, Tukang becak dan Asongan menuntut dirubahnya kebijakan yang diambil oleh PT. KAI. “ Justru Komitment pedagang asongan yang sudah terlaksana adalah Ikut menjaga keberhasilan dan keamanan jalanya kereta api selama bertahun tahun sebelum JONAN berkuasa..."celetuk demonstran “Sejak lama, sudah banyak kejadian yang di tuduhkan ke para asongan yang tidak pernah asongan lakukan,seperti halnya di tuduh melakukan Sabotase mengganjal Wessel.."kata-kata Hamtoro (Kepala Stasiun Kertosono) waktu itu yang menuduhkan ke para asongan.

Padahal kalaupun itu di lakukan akan terjadi memakan korban ratusan jiwa..!

Lain dari pada itu,tindakan petugas POLSUSKA yang sangat arogan,mulai dari membuang dagangan asongan hingga kekerasan.

Tindakan yang sering di lakukan SANTONI petugas POLSUSKA dan di bantu 2 oknum tersebut sudah melewati batas"kata salah satu asongan"..!

Dari ulasan tersebut yang menjadi catatan para asongan adalah segala bentuk PROVOKASI yang di lakukan oleh pihak DAOP 7 MADIUN sudah di antisipasi para asongan.mulai kebohongan yang di lakukan oleh pihak DAOP 7 MADIUN kepada publik juga sudah di selidiki yang sudah mempublikasikan berita bohong di salah satu media cetak. "pasti akan saya datangi oknum tersebut tanpa kawalan siapapun.."ujar salah satu pendemo..!

Dilihat dari sejarah perkeretaapian,Kertosono merupakan salah satu stasiun besar,semua kereta

api pasti berhenti meskipun sifatnya sebentar dan kereta apapun itu walaupun kelas ekonomi sampai eksekutif.Sementara untuk stasiun Jombang dan stasiun Nganjuk merupakan stasiun penghubung yang jarang menjadi tempat berhentinya kereta berkelas bisnis-eksekutif atau KLB. “Kemenhub tidak mengerti sejarah perkeretaapian,jadi membuat keputusan seenaknya."ujar demonstran Sejak keputusan itu dibuat stasiun besar Kertosono dalam sehari hanya 10 kereta ekonomi yang berhenti.Padahal sebelum tanggal 1 april 2013 bisa 52 kereta dari berbagai kelas yang melintas dari Jakarta atau sebaliknya berhenti di stasiun Kertosono.sekalipun kereta itu mengangkut penjabat penting negara.Pasalnya di stasiun kertosono merupakan jalur pertigaan yang kondisinya sangat riskan untuk kereta berkecepatan tinggi. yudi

Lensa

Edisi 05 11 Mei - 26 Mei 2013

Mayday,

Buruh Perempuan Tuntut Kesetaraan

Lindungi Buruh Perempuan Indonesia dari Pelecehan Seksual

K

omite Aksi Perempuan, sebuah aliansi beberapa organisasi advokasi perempuan, menilai tahun ini merupakan puncak dari serangkaian perlakuan tak berperikemanusiaan yang menimpa buruh perempuan. Sejumlah kasus menunjukkan bagaimana buruh perempuan mengalami diskriminasi dalam pekerjaannya, mendapatkan perlakuan kekerasan seksual yang berakibat secara psikis, yang semua ujungnya pada pemiskinan perempuan.

"Kami mendata kasus-kasus ini sebagai catatan hitam buruh perempuan di Indonesia," kata salahsatu aktivis komite, Dina Ardiyanti, Rabu 1 Mei 2013. Kisah Omih, seorang buruh perempuan di Tangerang yang harus dipenjara karena mempertahankan haknya dalam bekerja, adalah salahsatu kasus yang menonjol dalam catatan komite. Omih, kemudian juga harus kehilangan anaknya.

Selain itu, ada juga kasus kekerasan yang menimpa jurnalis.

Nurmala Sari Wahyuni, wartawan di Kalimantan mendapat kekerasan dari orang tak dikenal ketika melakukan peliputan.

Nurmala kemudian harus kehilangan bayi yang dikandungnya.

Kasus lainnya menimpa Satinah, perempuan buruh migran asal Ungaran, Jawa Tengah yang dieksekusi pancung. "Ini terjadi karena Pemerintah RI tidak melakukan advokasi pada Satinah," kata Dina. Kasus Satinah juga menambah data 420 buruh migran yang terancam hukuman mati dan 99 lainnya yang sudah dieksekusi. Sejumlah buruh migran perempuan lainnya yang bekerja di luar negeri juga menjadi korban perdagangan manusia.

Ada juga seorang buruh perempuan di Jawa Barat yang dipecat oleh manajemen perusahaannya karena jujur menyatakan statusnya yang terkena HIV/AIDS. Yang juga menonjol adalah kasus diskriminasi para Pekerja Rumah Tangga Anak yang hampir semuanya adalah perempuan. Para PRT Anak ini harus bekerja selama 14-18 jam sehari, bekerja lebih dari satu pekerjaan, diupah murah, dan tidak pernah diberikan libur maupun cuti. "Mereka kehilangan waktu sosial mereka," kata Dina.

Para buruh perempuan yang bangkit dan memperjuangkan haknya, tak lepas dari tekanan. Sri, seorang buruh di Cakung, Jakarta Utara, juga Yohana Sudarsono, seorang guru di Stella Maris Serpong, Tangerang, mengalami intimidasi setelah dipecat.

Kasus lainnya menimpa Luviana, jurnalis perempuan di Metro TV. Para buruh perempuan ini tidak hanya kehilangan pekerjaannya, namun juga tidak diupah dan kehilangan akses sebagai pencari nafkah keluarga.

Situasi ini memburuk karena buruh perempuan juga sulit mendapatkan posisi sebagai pemimpin organisasi Serikat Pekerja.

Di kalangan media, juga tak banyak pemimpin perempuan. Hanya sekitar 5% jurnalis perempuan yang menjadi pemimpin di medianya.

Untuk itu, Komite Aksi Perempuan mendesak semua catatan hitam ini dihentikan. "Pengusaha dan majikan harus memberikan perlindungan kerja terhadap para buruh perempuan," kata Dina.

Selain itu, pemerintah juga didesak untuk tidak membiarkan pelanggaran-pelanggaran, kekerasan, dan diskriminasi atas buruh perempuan. ***

Kenang 20 tahun kematian Marsinah,

buruh wanita tabur bunga

M

emperingati 20 tahun kematian Marsinah, buruh PT Catur Putra Surya (CPS), yang tewas dibunuh karena memperjuangkan hak-hak kaum buruh, puluhan aktivis buruh perempuan yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Timur, menggelar aksi tabur bunga di area pabrik tempat Marsinah bekerja, yaitu di kawasan Rungkut Industri III, Surabaya.

Menurut para buruh, aksi tabur bunga untuk mengenang perjuangan sang pahlawan buruh, Marsinah di tahun 1993 silam.

Sebelum dipindah ke Porong, Sidoarjo dan dibunuh, Marsinah bekerja di industri jam tersebut yang berada di Rungkut Industri.

"Banyak orang yang tidak tahu, kalau Marsinah itu, sebelum dipindah ke Porong, dia bekerja di sini (Rungkut Industri).

Kemudian dipindah ke Porong dan dibunuh di sana, karena terlalu lantang bersuara, memperjuangkan nasib kaum buruh," kata koordinator aksi, Tiolina Damiriah di halaman PT CPS, Rabu (8/ 5).

Namun, lanjut dia, sangat disayangkan, setelah 20 tahun kasus kematian Marsinah, aparat kepolisian belum menuntaskan kasus tersebut. "Untuk itu, kami menuntut agar kasus Marsinah kembali diusut dan polisi segera menghukum pelakunya."

Sementara itu, selain melakukan aksi tabur bunga di halaman perusahaan tempat Marsinah pernah bekerja, para buruh juga menggelar orasi secara bergantian, meski diguyur gerimis. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan: 'Stop Perbudakan Terhadap Buruh dan Tuntaskan Kasus Marsinah'.

"Kita di sini, selain mengenang kematian Marsinah, kita juga ingin terus berjuang untuk kaum buruh. Untuk itu, kita juga menuntut penghapusan outsourching, hapus perbudakan kaum buruh di negeri ini," teriak salah satu orator.

Buruh-buruh dari kaum hawa ini, juga mengaku sangat apresiatif terhadap tindakan aparat kepolisian yang membongkar kasus perbudakan di Pabrik Panci di Tangerang, Jawa Barat, beberapa hari lalu.

"Ternyata, kasus perbudakan terhadap kaum buruh masih saja terjadi di negeri ini. Untuk itu, kami meminta pemerintah berpihak pada kaum lemah, dan menangkap pelaku-pelaku perbudakan terhadap kaum buruh," teriak sang orator lagi.

Puas berorasi dan usai menyematkan karangan bunga di PT CPS, para buruh kembali ke baraknya masing-masing, untuk melanjutkan aktivitasnya, sekitar pukul 11.15 WIB. Marsinah adalah aktivis buruh perempuan satu-satunya, yang berani berteriak lantang di massa Orde Baru. Namun sayang, perjuangan Marsinah dibungkam, pada 8 Mei 1993 silam di Porong, Sidoarjo.

Dia disiksa dan dibunuh. Jenazahnya ditemukan di pinggiran hutan di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Dan hingga saat ini, pelaku pembunuhan Marsinah belum terungkap. Kasusnya lenyap seperti ditelan bumi. Marsinah dianggap sebagai Pahlawan Buruh, karena perjuangannya yang gigih hingga ajal menjemput. ***

9

Buruh di Indonesia mengalami tingkat pelecehan seksual yang pertahun terus meningkat, apa yang mendasari dan bagaimana cara melindungi pekerja pabrik perempuan? berikut Rena Herdiyani, Wakil Bidang Program Yayasan Kalyanamitra memaparkan.

S

ebagian besar buruh di Indonesia khususnya buruh pabrik di dominasi oleh buruh perempuan. Ribuan pabrik-pabrik seperti pabrik garmen, pabrik tekstil, pabrik sepatu, dan pabrik rokok lebih senang mempekerjakan buruh perempuan karena dianggap lebih teliti dan dapat dibayar murah. Hal ini merupakan fenomena dari sistem kapitalisme global yang diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia, yang menganggap perempuan sebagai komoditas.

Biasanya buruh perempuan dipekerjakan untuk mengerjakan satu jenis pekerjaan tertentu selama bertahun-tahun yang hanya membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kerapihan.

Akibatnya tidak ada kesempatan bagi buruh perempuan untuk meningkatkan jenjang karir atau promosi jabatan.

Posisi buruh perempuan semakin lemah akibat adanya penerapan sistem kerja kontrak dan outsourcing di perusahaanperusahaan.

Perusahaan mempekerjakan buruh perempuan sebagai buruh kontrak yang tidak memiliki hakhak normatif yang sama layaknya buruh tetap perusahaan. Akibat statusnya sebagai buruk kontrak, mereka rentan mengalami berbagai persoalan pelanggaran hak, seperti: PHK secara sepihak tanpa alasan yang jelas, upah rendah, lembur paksa yang tidak dibayar, larangan kebebasan berserikat, kondisi dan fasilitas kerja yang buruk, larangan cuti haid, melahirkan, dan keguguran, dan lain-lain. Walaupun hak buruh perempuan untuk mendapat hak cuti haid, melahirkan dan keguguran dengan tetap mendapatkan upah penuh dilindungi dalam UU No.13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun sebagian besar buruh perempuan mendapat cuti dengan dipotong upah atau tidak dibayar upahnya selama cuti, atau bahkan dipecat pascamelahirkan. Mereka dianggap tidak produktif oleh perusahaan.

Selain berbagai pelanggaran hak terhadap buruh perempuan, kasus-kasus pelecehan seksual di tempat kerja khususnya di pabrik-pabrik yang dilakukan oleh sesama rekan kerja ataupun atasan kerja merupakan fenomena yang saat ini marak terjadi. Di Jakarta, terdapat sekitar 80.000 orang buruh.

Sebanyak 90 persen dari angka tersebut merupakan buruh perempuan dan 75 persen buruh perempuan yang ada di Jakarta telah mengalami kekerasan seksual. Dari catatan tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan tahun 2012, terdapat 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan. Di antaranya diterima oleh buruh perempuan sebanyak 2.521.

Angka itu berdasarkan kepada buruh perempuan yang melaporkan kejadian yang dialaminya1.

Sebagai contoh kasus, pada April 2013 seorang buruh di Semarang, melaporkan kasus pelecehan seksual di pabrik tempatnya bekerja yang dilakukan oleh kepala bagian produksi sebuah pabrik di Semarang. Upaya mereka untuk menolak tak dihiraukan oleh sang pimpinan. Menurut para korban pelecehan tersebut sudah berlangsung bertahuntahun. Sejumlah korbanpun pernah mengadukan masalah tersebut kepada atasan perusahaan. Namun upaya mereka tidak menemui jalan keluar. Buruh akhirnya memilih mengadu ke Anggota Dewan2.

Pelecehan seksual yang terjadi pada buruh perempuan beragam modusnya, mulai dari pelecehan fisik yang mengarah ke perbuatan seksual (seperti mencium, mencubit, menepuk dan lain-lain), pelecehan secara lisan, pelecehan isyarat (seperti : bahasa tubuh yang mengarah hubungan seksual), pelecehan tertulis atau gambar porno, serta pelecehan psikologis misalnya ajakan berhubungan seksual secara terus menerus dan tidak diinginkan.

Data pasti jumlah kasus pelecehan seksual3 di tempat

kerja sulit diperoleh karena selama ini kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami buruh perempuan tidak terungkap ke publik.

Buruh perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual jarang yang mau mengadukan kasusnya ke perusahaan, apalagi kalau pelakunya adalah atasannya. Mereka juga banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan pelecehan seksual adalah salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan. Buruh perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual biasanya merasa terhina, malu dan takut, jika ia melapor, maka berbagai bentuk intimidasi akan ia terima, bahkan ancaman diPHK oleh atasan dan pihak perusahaan.

Berbagai modus pelecehan seksual di tempat kerja kerap dianggap sebagai hal yang wajar atau hanya sekedar candaan oleh sebagian besar buruh laki-laki dan pihak perusahaan. Padahal dampak dari tindakan pelecehan seksual ini sangat serius bagi korbannya karena merasa harkat dan martabatnya sebagai perempuan dilecehkan. Korban akan merasa malu, takut, depresi, bahkan trauma seumur hidupnya. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara buruh perempuan dan atasan menyebabkan korban pelecehan seksual kasuskasus pelecehan seksual di tempat kerja ini takut melaporkan kasusnya terutama jika perusahaan atau pabrik tempatnya bekerja tidak memiliki serikat buruh. Bahkan terkadang kalaupun ada serikat buruh, kasus pelecehan seksual yang diadukan dianggap remeh. Biasanya buruh perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual lebih memilih diam seribu bahasa karena posisinya sangat lemah. Atau kalaupun buruh perempuan berani melaporkan diri ke bagian HRD (Human Resource Development), pihak perusahaan tidak akan serius menanggapinya, atau malah menyalahkan korbannya, bahkan dianggap mencemarkan nama baik atasan dan di pecat secara sepihak.

Hal tersebut terjadi karena kemungkinan besar atasan kurang atau tidak memahami bahwa pelecehan seksual adalah sebuah bentuk perendahan harkat dan martabat perempuan. Karena itu, keterwakilan dan eksistensi perempuan di dalam serikat buruh perlu diperhatikan secara khusus agar lebih sensitif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual. Selain itu, perspektif dan sensitif gender penting untuk disosialisasikan di kalangan buruh dan perusahaan.

Sebagai salah satu upaya mengatasi kasus pelecehan seksual di tempat kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) bekerjasama dengan ILO (International Labor Organizations) telah mengeluarkan

“Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja”, yang diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/ IV/2011, April 2011. Namun tentu saja pedoman ini saja tidak cukup karena dokumen ini bersifat tidak mengikat secara hukum. Pedoman ini hanya dapat dijadikan panduan atau acuan bagi pengusaha, pekerja maupun instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual.

Tanpa pengawasan ketat dari Kemenakertrans, maka pedoman ini hanya menjadi dokumen diatas kertas belaka tanpa pernah serius untuk diimplementasikan oleh perusahaan/ pabrik atau instansi lain terkait. Pedoman ini juga harus terus menerus disosialisasikan oleh Kemenakertrans ke seluruh perusahaan/ pabrik-pabrik yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Kemenakertrans perlu mendorong agar perusahaan dan pabrik-pabrik memiliki political will untuk membuat dan menerapkan peraturanperaturan yang dapat melindungi buruh perempuan dari pelecehan seksual, serta menghukum pelaku pelecehan seksual secara tegas, misalnya melalui kebijakan perusahaan, perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama. Perusahaan/ pabrik perlu membuat mekanisme pencegahan dan penanganan kasus-kasus pelecehan seksual yang efektif. Sebagai contoh upaya preventif misalnya : (a) Perusahaan dapat melakukan pelatihan khusus tentang pelecehan seksual bagi buruh, pengawas, dan managerial; (b) Membentuk Tim Penanggulangan Pelecahan Seksual; (c) Memberikan fasilitas khusus antar jemput bagi buruh perempuan yang lembur malam hari; (d) Mengadakan pelatihan bela diri bagi buruh perempuan; dan lainlain.

Perangkat hukum yang dijadikan rujukan untuk kasus pelecehan seksual yang ada saat ini hanya terbatas pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Sedangkan peraturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual, sanksi maupun cara untuk menanggulangi pelecehan seksual khususnya di tempat kerja belum ada. KUHP sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengatur tentang kekerasan dengan paksaaan untuk melakukan persetubuhan (Pasal 285) dan perbuatan cabul (Pasal 289 – Pasal 296). Perbuatan cabul di tempat kerja, terutama bila dilakukan oleh atasan diatur ketentuannya dalam Pasal 294 ayat (2) angka 1 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Namun sayangnya seringkali kasus-kasus pelecehan seksual tidak dapat diproses hukum karena tidak cukup bukti dan saksi yang

kuat. Korban tidak dapat membuktikan adanya unsur kekerasan secara paksaan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan.

Bahkan pelecehan seksual dianggap sebagai hal yang wajar oleh aparat penegak hukum. Hal ini yang sering menjadi kendala utama perempuan untuk memproses kasusnya secara hukum.

Kasus-kasus pelecehan seksual saat ini tidak hanya banyak terjadi di lingkungan pabrik, tapi juga di lingkungan sekolah dan kampus, pesantren, transportasi umum, dan tempat-tempat publik lainnya. Oleh karena itu, sebagai Negara Pihak yang meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Indonesia harus membuat satu Undang-Undang yang melindungi perempuan dari tindakan pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya.

Komite CEDAW PBB telah membuat satu Rekomendasi Umum khusus No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.

Dalam Rekomendasi Umum tersebut pelecehan seksual (sexual harassment) sebagai berikut : “such unwelcome sexually determined behavior as physical contact and advances, sexually colored remarks, showing pornography and sexual demands, whether by words or actions. Such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem; it is discriminatory when the woman has reasonable ground to believe that her objection would disadvantage her in connection with her employment, including recruitment or promotion, or when it creates a hostile working environment.” Lebih lanjut dalam Rekomendasi Umumnya, Komite CEDAW mewajibkan Negara Pihak CEDAW untuk membuat peraturan perundangundangan tentang kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga, perkosaan, penyerangan seksual dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan berbasis gender, untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap perempuan serta untuk menghargai integritas dan martabatnya.

Perlindungan dan pelayanan yang tepat harus disediakan bagi korban-korban. Pelatihan sensitif gender kepada aparat pengadilan dan penegak hukum serta petugas sangat penting dilakukan. Komite juga mewajibkan Negara-negara Pihak CEDAW untuk memasukkan informasi tentang pelecehan seksual dan langkahtindak untuk melindungi perempuan dari pelecehan seksual dan bentuk lain paksaan kekerasan ditempat kerja, dalam laporan Negara tentang implementasi Konvensi CEDAW ke Komite CEDAW PBB. Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah memiliki UU yang mengatur tentang pelecehan

seksual, seperti : Uni Eropa, China, Australia, Republik Czech, Denmark, Prancis, India, Israel, Pakistan, Filipina, Polandia, Rusia, Swiss, Inggris, dan Amerika. Australia telah memiliki Undang-undang tentang Diskriminasi Jenis Kelamin (Sex Discrimination Act) sejak tahun 1975. UU ini kemudian di amandemen menjadi Peraturan Kesetaraan dalam Pekerjaan / Employment Equality (Sex Discrimination Regulation) pada tahun 2005 yang mengatur pelecehan terhadap perempuan di dunia kerja termasuk pelecehan seksual. Dalam UU Australia tahun 2005 ini, disebut pelecehan seksual jika : “(a) on the ground of her sex, he engages in unwanted conduct that has the purpose or effect – (i) of violating her dignity, or (ii) of creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment for her, (b) he engages in any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual n a t u r e that has the purpose or effect : (i) of violating her dignity, or (ii) of creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment for her, o r (c) on the ground of her rejection of or submission to unwanted conduct of a kind mentioned in paragraph (a) or (b), he treats her less favourably than he would treat her had she not rejected, or submitted to, the conduct.”

Undang-undang ini dibuat karena banyaknya kasus pelecehan terhadap buruh perempuan di Australia dan banyak juga perusahaan yang menyangkal bahwa buruh lakilaki mereka melakukan pelecehan seksual. Dengan adanya Peraturan Kesetaraan dalam Pekerjaan / Employment Equality (Sex Discrimination Regulation) tahun 2005 tersebut, para buruh perempuan di Australia yang mengalami pelecehan seksual, seperti : perkataan verbal mengarah pada hal-hal yang berbau seks atau atasan yang menjanjikan promosi jabatan dengan syarat buruh perempuan itu harus pergi dengan bosnya, dapat mengadukan perkara ini sebagai tindakan pelecehan seksual. Pakistan secara khusus memiliki UU tentang Pencegahan Pelecehan di Tempat Kerja (Prevention of Harassment at Workplace Act, 2008). UU ini membuat definisi tentang pelecehan gender (Gender Harassment), mekanisme kelembagaan untuk pengaduan kasus pelecehan gender di tempat kerja yang bernama Complaint to Gender Justice Committee, dan memberikan hukuman bagi perusahaan/ pemberi kerja yang tidak melaksanakan kode etik pencegahan pelecehan di tempat kerja, pelecehan gender, dan lingkungan yang tidak ramah.

Satu contoh Negara lainnya yaitu Filipina, mereka telah memiliki UU Anti Pelecehan Seksual (Anti-Sexual Harassment Act) pada 1995. UU ini bertujuan melindungi dan menghormati martabat pekerja, pemberi kerja dan calon pekerja.

UU ini memberikan definisi yang jelas tentang kerja, pentingnya pendidikan terkait pelecehan seksual, ruang lingkup yang disebut sebagai tindakan pelecehan seksual, kewajiban pemberi kerja/perusahaan jika terjadi kasus pelecehan seksual, dan mengatur sanksi bagi pelaku. Kalau negara-negara lain saja telah memiliki U terkait pelecehan seksual, mengapa sampai detik ini Indonesia belum memilikinya? Apakah harus menunggu sampai semakin banyak lagi perempuan, termasuk buruh perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual?

Tanpa aturan hukum yang jelas tentang pelecehan seksual, maka kasus-kasus pelecehan seksual sulit diproses secara hukum dan akses terhadap keadilan sulit di gapai oleh para perempuan korban pelecehan seksual.****

10

Aneka Berita

Mendikbud :

Pendidikan Bisa Obati Tiga Penyakit Sosial Ngawi, BM Meningkatnya kualitas pendidikan bisa mengobati tiga penyakit sosial yang punya dampak negatif cukup besar, yakni kemiskinan, ketidaktahuan, dan keterbelakangan beradaban.

Demikian sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad NUH, yang dibacakan Ketua DPRD Jawa Timur, Imam Sunardhi pada Upacara Hari Pendidikan Nasional di Tugu Pahlawan Kamis (2/5). ”Atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf setulustulusnya atas persoalan penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMA sederajat tahun pelajaran 2012/2013. Halini harus kita jadikan sebagaipelajaran yang sangat berharga dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, ibarat tubuh, agar tahan terhadap berbagai macam penyakit, haruslah daya imunitasnya ditingkatkan, satu di antara adalah melalui vaksinasi. Dalam perspektif sosial kemasyarakatan ada tiga penyakit sosial yang sangat besar dampak negatifnya, yaitu kemiskinan tidaktahuan dan keterbelakangan beradaban.

Salah satu cara menaikkan daya tahan (imunitas) sosial agar terhindar dari ketiga macam penyakit tersebut, yakni pendidikan.

Pendidikan dapat menjadi vaksin sosial.

Pendidikan juga merupakan elevator sosial untuk dapat meningkatkan status sosial. Dua hal itulah yang melatarbelakangi tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Akses Berkeadilan”.

Tema itu merupakan cerminan dari jawaban terhadap tantangan, persoalan, dan harapan seluruh masyarakat dalam menyiapkan generasi yang lebih baik. Layanan pendidikan haruslah dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (Education for All) tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi, dan kewilayahan.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya (Pasal 31 ayat1 dan 2 UUD 1945). Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama masyarakat telah berusaha memenuhi amanat tersebut melalui pembangunan sekolahsekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T (terdepan, terluar,dan tertinggal).

Akses pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi pembiayaan. Untuk itu, pemerintah terus menerus menyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak, terutama di daerah 3T, termasuk di dalamnya pengiriman guru melalui program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM3T).

Dari sisi keterjangkauan pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM),Bidik Misi dan Beasiswa. Pada tahun 2013 ini, telah disiapkananggaran Rp 7,8 triliun untuk BSM. Selama itu, sejak dua tahun terakhir, telahdi buka beberapa perguruan tinggi negeri(termasuk Akademi Komunitas) di daerah perbatasan dan dibeberapa daerah yang dinilai strategis.

Di samping sebagai upaya penyebaran pusat unggulan perguruan tinggi tersebut, juga berperan bagai sabuk pengaman sosial dan politik bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Untuk itu,telah isiapkan kebijakan-kesempatan khusus bagi putra-putri Papua, Papua Barat,dan daerah 3T lain untuk menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia melalui program afirmasi pendidikan tinggi (ADIK). ”Dalam kesempatan itu pula saya ingin mengajak kepada semua pencinta dunia pendidikan untuk bersama-sama membuka posko antidrop out (DO) atau anti putus sekolah pada awal tahun pelajaran nanti. Kita ingin memastikan agar anak-anak kita dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama dari jenjang pendidikan dasar ke menengah,” tutur M Nuh dalam sambutannya.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, mulai tahun pelajaran 2013/2014 akan diterapkan Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara bertahap dan terbatas. Bertahap, berarti kurikulum tidak diterapkan di semua kelas di setiap jenjang, tetapi hanya di kelas 1(satu) dan kelas 4 (empat) untuk jenjang SD, dan kelas 7 (tujuh) untuk SMP, serta kelas 10(sepuluh) untuk SMA dan SMK. Terbatas diartikan bahwa jumlah sekolah yang elaksanakannya disesuai kandengan tingkat kesiapan sekolah.Kurikulum 2013 ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan,dan sikap secara utuh.

Hal ini penting dalam rangka antisipasi kebutuhan kompetensi abad 21 danmenyiapkan generasi emas 2045. jpg

Edisi 05 11 Mei - 26 Mei 2013

Ngawi Spetakuler

Bakal Tercapai Tepat Waktu Ngawi, BM Keseriusan penataan sistem birokrasi tingkat daerah tidak bisa lepas dari perencanaan matang apalagi seperti yang digagas Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono dalam beberapa tahun terakhir menuju Ngawi spetakuler 2014 merupakan wujud pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan.

Untuk menuju suksesnya multi program tersebut perlu evaluasi program kerja yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini seperti dalam rapat koordinasi bidang ekonomi dan pertanian di balai pertemuan RM Notosuman Jalan Raya Ngawi-Solo, Selasa (7/5).

Pada kesempatan yang sama, setidaknya ada 8 SKPD yang langsung melakukan pemaparan capaian program yang

dilakukan dalam tahun terakhir ini.

“Untuk menuju Ngawi Spetakuler harus ada keterpaduan semua perangkat kerja sebagai stakheholder jangan sampai ada satupun celah yang akan melemahkan program yang digagas selama ini,” ujar Ony Anwar Wakil Bupati Ngawi saat membuka kegiatan tersebut.

Pada kesempatan yang sama Yusuf Rosyadi kepala Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Ngawi dalam pemaparanya dalam tahun ini ada program unggulan diwilayah kerjanya. Dikatakanya, untuk pengurusan SIUP, NPWP, SIUJK dan TDP akan dilakukan secara online serta free dari pembiayaan administrasi.

“Langkah ini kita tempuh untuk merangsang pertumbuhan investasi khususnya karena mendasar anggaran daerah saat jelas terbatas, dan kita optimis selaku satker Ngawi spetakuler akan tercapai sesuai waktunya,” ungkap Yusuf Rosyadi.

Dengan demikian segala instrumen kerangka kerja sudah dipersiapkan secara matang tanpa meninggalkan satu wujud masyarakat yang madani atau civil society.

Terkait bebasnya biaya administrasi perijinan, papar Yusuf Rosyadi tidak akan berpengaruh pada peningkatan pajak restribusi daerah.

Pada prinsipnya, sesuai UU No 28 Th 2009 tentang pajak daerah peruntukanya hanya pajak restribusi untuk IMB, HO, Trayek dan Aset.

Sementara guna mempersiapkan perdagangan bebas sesuai kesepakatan Asean Free Trade Area (AFTA) menurut Yusuf, untuk diwilayah Ngawi harus ada kejelasan regulasi sebagai implementasi sistem perekonomian yang menitik beratkan pengembangan pasar.

“Mau tidak mau selain menuju Ngawi spetakuler kita siapkan sesuai komitmen AFTA sehingga kita siap atas produk impor ke pasar nasional,” bebernya.

Dalam mewujudkan dua kebijakan penataan sistem ekonomi ini maka dalam memberikan pelayanan perijinan harus ada kelonggaran pada pos tertentu. Hematnya, perdagangan seperti waralaba

akan menjadi sentra pengembangan bisnis berwawasan kedepan.

“Kalau bisa dalam perdagangan bebas semua elemen masyarakat daerah tetap menjadi prioritas utama dan perlu peka terhadap celah bisnis untuk kedepanya,” tutur Yusuf Rosyadi.

Namun demikian sesuai penegasanya, hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya regulasi yang memihak pada rakyat. Regulasi yang mengatur ekspor impor diperlukan agar kran impor dapat dikendalikan sehingga industri kecil dapat terlindungi.

Diakuinya, regulasi yang ada selama ini cenderung lemah pengawasannya terhadap produk yang masuk ke dalam pasar dalam negeri. sng

SBY Nikmati Sunrise Di Penanjakan Pasuruan Pasuruan, BM Tak hanya wisatawan dunia, eksotisme Gunung Bromo ternyata juga mampu membuat orang nomer 1 di republik ini terpesona. Tak heran, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono tampak menikmati pemandangan alam Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Pagi kemarin (5 Mei 2013), SBY betah berada di view point Puncak Penanjakan, Kecamatan Tosari, Pasuruan. Selama tiga jam lebih, SBY yang berbaur dengan wisatawan menikmati pesona spektakuler matahari terbit di kawasan Gunung Bromo.

Suhu udara yang mencapai 11 derajat celcius bukan penghalang bagi orang nomor satu di Indonesia itu untuk melewatkan momen menyaksikan salah satu panorama matahari terbit.

Sayangnya, meski cuaca cerah dan tidak berkabut, sang fajar tidak menampakkan diri dengan sempurna karena tertutup awan.

Namun, pancaran sinar kuning kemerah-merahan menjadikan suasana pagi yang ceria.

Presiden SBY yang tiba Puncak Penanjakan sekira pukul 04.00 WIB setelah melalui perjalanan melintasi kawasan lautan pasir Gunung Bromo.

Turut mendampingi dalam kunjungan itu, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Menteri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menhut Zulkilfi Hasan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Gubernur Jatim Soekarwo.

Sembari menunggu terbitnya fajar, SBY menyapa para wisatawan domestik dan mancanegara yang menunggunya sejak tengah malam. Pengamanan yang super ketat, tidak menghalangi SBY berbaur dan sesekali bercengkerama dengan para wisatawan. ”Minum secangkir kopi di sini, jauh lebih nikmat dari pada minum kopi di hotel bintang lima,” kelakar SBY yang disambut tawa wisatawan, Minggu (5/5/2013).

SBY dan Ani Yudhoyono yang mengenakan jaket tebal seolah tak ingin melewatkan momen terindah di kawasan Gunung Bromo. Keduanya berulang kali mengarahkan bidikan kamera pada kemunculan matahari pagi dan alam sekitarnya. Ratusan wisatawan yang berada di sekelilingnya juga tak luput dari bidikan kameranya.

Keduanya juga memberi kesempatan kepada wisatawan untuk berfoto bersama dan bersalaman.

Kunjungan SBY selama tiga jam lebih di Puncak

Penanjakan itu mengalahkan waktu berkunjung wisatawan yang rata-rata selama dua jam usai matahari menampakkan diri.

Meski matahari sudah semakin meninggi, tetap saja Presiden SBY masih enggan meninggalkan lokasi yang pertama kali dikunjunginya semasa SMA. Sekira pukul 07.30 WIB, SBY

dan rombongan meninggalkan view point Puncak Penanjakan. SBY menyempatkan berbelanja suvenir 13 potong kaos bergambar Gunung Bromo. ”Ini adalah kunjungan wisatawan istimewa. Presiden SBY betah berada di Puncak Penanjakan selama tiga jam,”

kata Bupati Pasuruan Dade Angga di dampingi istri.

Sebelum meninggalkan Puncak Penanjakan, SBY meminta kepada Gubernur Jatim Soekarwo untuk memperbaiki fasilitas dan prasarana umum.

Hal ini agar para wisatawan yang berkunjung tidak mengalami hambatan. tin

Pemilihan Kepala Desa Ringin Pitu

Tersangka Korupsi PSSI Mengaku Jadi Korban Pengurus Lama Tulungagung, BM Ketua DPC PDIP Tulungagung Supriyono, merasa telah menjadi korban buruknya tata pengelolaan anggaran daerah.

Akibatnya, dirinya disangka menyelewengkan dana PSSI tahun 2010 sebasar Rp 1,75 m?iar.

Padahal ini menjadi rentetan kepengurusan seba lum saya ‘yang memiliki hutang organisasi hingga ratusan juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai (keiua) pengurus barn, saya harus membenahinya tapi kenapa sekarang saya yangjustru dipersalahkan,” kata Supriyono.

Ketua Péngurus Cabang PSSI Tulungagung sebelum Supriyono adalah Edy Suyanto, kepala dinasgpendapatan daerah saatitu. 1 E .

Menurut Supriyono, saat dia mengambil alih pimpinan di Pengcab PSSITulungag11ng tahun 20 10, kepengurusan Edy Suyanto meninggalkan ‘kebocoran anggaran sebesar Rp 540 juta.

Sebagai ketua PSSI yang baru dilantik; Supriyono ber sama Sekretaris Pengcab yang juga anggotag DPRD Tulungagung Edi Tetuko serta Bendahara Pengcab Aang Pungky Riyanto (dua orang ini juga dijerat kasus serupa) mengaku diminta untuk membenahi masalah keuangan warisan Edi Suyanto.

“Saya memilild semua bukti itu. Semua kerugian negara merupakan warisan Ketua pengcab sebelumnya. Padasaatnya nanti semuanya akan saya buka ke publik,” kata Supriyono.

Informasi yang berkembang, kebocoran anggaran PSSI semasa kepengurusan Edy Suyanto mengalir untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tulun gagung yang digelar tahun 2008.

'Namun soal ini Supriyono enggan berkornentar, namun ia membenarkan bahwa kebocoran anggaran ter jadi sejak tahun 2006 atau dua tahun sebelum pilkada yang dimenangkan pasangan, Heru Tjahjono-M Athiyah. tim

Bersama Suwito Membangun Masyarakat Sejahtera Tulungagung, BM setelah selesai melaksaanakan pesta demokrasi Pemilukada Tulungagung 2013, masyarakat Tulungagung kembali akan berpesta demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa yang akan dila.ksanakan seusai Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada 30 April 2013 mendatang.

Calon-calon kepala desa telah bermunculan dan mulai dengan semangatnya menyuarakan visi misi bila rnereka menjadi kepala desa kelak. Dalam hal ini, terutama di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru ada salah satu calon yang sangat familiar bagi kalangan masyarakat Ringin Pitu. Dalam pemilihan kepala Desa Ringin Pitu yang akan dilaksanakan pada tanggal kelak tanggal 25 Mei 2013, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi siapa yang akan terpilih dalam pemilihan kelak.

Faktor itu meliputi ketokohan seseorang. Akan dipotret oleh pemilihnya mampukah mereka mempunyai jejak rekam terbaik maka mempunyai peluang terbesar dipilih oleh masyakarat.

Paling tidak ketokohan masyarakat melalui jejak rekamnya menjadi modal utama seorang calon kepala desa, namun demi kian jejak rekam bukan segalagalanya. Ada seseor ang yang pada awalnya mempunyai

komunikasi yang kurang bajk di masyarakat, namun setelah akan mencalonkan sebagai kepala desa mereka merubah pola komunikasinya dengan masyarakat, seolah-olah menjadi superhero, orang yang sangat baik untuk komunikasi dengan orang.

Dr. Soewito adalah salah satu calon Kepala Desa Ringin Pitu yang kesehaIiannya memang sudah sangat dikenal dengan baik oleh masyarakat Ringin Pitu. Dia juga seorangtokoh masyarakat yang banyak memberi bantuan tanpa pamrih.

Pada pemilihan kepala desa Ringin Pitu, Suwito sebagai salah satu kandidat yang dijagokan masyarakat, mempunyai beberapa visi misi bila menjadi Kepala De sa Ringin Pitu kelak. Adapun visi misi Suwito antara lain dalam bidang kesehatan, dia jngin membantu masyarakat dalam kelancaran pembuatan JAMKESMAS. Di bidang pendidikan, Suwito ingin membantu orang-orang yang tidak mampu,supaya mereka tidak mengeluarkan uang pribadi untuk membiayai pendidikan putra-putrinya. Di bidang pertanian, Suwito ingin membantu masyarakat agar mendapatkan pupuk dengan

mudah.di bidang keagamaan, Suwito berharap kepada masyarakat agar selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan keagamaan sehingga tercipta suatu keharmonisan dan jangan

membeda-bedakan agama atau kepercayaan yang berakibat mempecah belah. Di bidang olah raga, akan mengaktifkanan kemnbali jiwa sehat kaum pemuda yang

mulai loyo dan melupakan pentingnya olah raga bagi tubuh dan pikiran.

(YN T) Bravo!! Suwito Kepala Desa Pilihan Hatiku!!

Edisi 05 11 Mei - 26 Mei 2013

INGIN...

SIDANG...

DARI HAL 01

DARI HAL 01

Dengan pengalaman mas Nano saat ini sebagai kontraktor di Jakarta yang saat ini PT_nya sedang menangani proyek jasa marga di Tol Jalan tanggerang – Merak bersama PT. Jasa Konstruksi dan PT. Warco, yang kelasnya sudah diakui tingkat nasional ataupun international. Yang jelas mas Nano ingin adanya perubahan adanya transparansi dan keterbukaan pada masyarakat desa khususnya.

Adapun program mas Nano kedepan (1) Menjalankan pemerintahan desa yang jujur, bersih dan adil (2) mewujudkan system pemerintahan desa yang berwibawa (3) pembaharuan dan pembenahan wajah desa Tepas menjadi lebih baik (4) menciptakan nilai dan citra desa tepas yang baik dan positif di mats pihak luar. (5) transpransi segala bentuk data baik, data keuangan desa, data administrasi desa dan data peraturan desa (6) transparansi segala bentuk alur keuangan yang berjalan dalam system pemerintahan desa (7) mengalokasikan dana desa yang benar-benar disalurkan dan dialokasinkan sesuatu dengan pos-pos anggaran pendanaan (8) pemerataan pembangunan yang adil, merata dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat desa tepas (9) memberikan agenda kegiatan dan ruang gerak serta ruang apresiasi dan kreasi yang lebih kepada seluruh elemen masyarakat termasuk; karang taruna/generasi muda dan organisasi perempuan (10) siap menerima dan menjalankan segala bentuk pembenahan, kritikan dan aspirasi yang sifatnya membangun bagi kegiatan desa Tepas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Dan itulah program Visi Misi yang akan dijalankan calon Kades Ruswinarno alias mas Nano dengan semboyan Pro Rakyat. Memimpin dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat lebih maju, adil, makmur, aman dan sejahtera.

Y. Bidik Kasus

tersebut dilaksanakan pada hari Kamis (2/5). Dan waktu menutup sidang karena ditunda tersebut, Ketua Majelis Hakim Sahat Saur

HIBAH...

DARI HAL 01 mendapatkan informasi lebih mudah, namun masyarakat menilai hal itu hanya “Lips Service” alias tidak ada gunanya,

GURU...

DARI HAL 01 pengkoordinir dan yang bekerjasama langsung dengan PGRI, dan guru tersebut dimintai biaya Rp 50.000 dan alangkah terkejutnya guru tersebut, padahal sebelumnya pemohon NRG gratis. Yang menjadi persoalan sekarang dengan nilai pungutan (Pungli)

BURUH...

Mutiara Hati Perubahan tidak bisa dilakukan bila tidak mencoba untuk bergerak maka lakukanlah sekarang

DARI HAL 02 Lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dolar AS atau kurang dari Rp 19.000 per hari. Jumlah orang sebanyak itu sama dengan total penduduk Malaysia ditambah

Aneka Berita

11

Parulian Banjarnahor, SH menyatakan bahwa sidang pada hari Kamis akan di mulai pada Pukul 10.00 WIB, dan para pihak diharap hadir ke PN Kraksaan jam 09.00 WIB. Namun faktanya, sidang pada hari Kamis di mulai sekitar jam 15.00 WIB,” cetus Julad dan Sanusi dengan nada kecewa.

Menanggapi hal tersebut, H. Lutfi Hamid BA, Ketua LSM AMPP menyatakan, “Kami tidak mengerti apa yang di inginkan hakim dna management PN Kraksaan ini. Seharusnya PN Kraksaan sebagai badan publik mempunyai Standar Pelayanan Publik (SPP). Tidak ada list daftar sidang di PN Kraksaan.

Mestinya setiap sidang terjadwal secara rapi, siapa saja majelis hakimnya, jam sidangnya, dll. Kalau sidang tanpa kepastian begini ini bagaimana wajah peradilan Indonesia? PN sebagai istana para Wakil Tuhan harusnya benarbenar mencerminkan pelayanannya yang prima terhadap

masyarakat, sebaliknnya”.

Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan ketika ditanya mengenai ‘sidang ngaret’ tersebut menyatakan, “Ada salah satu hakim yang membuat SIM (Surat Izin Mengemudi),” ujar singkat Taufan Mandala, SH, M.Hum. (irawan)

terbukti masyarakat masih tetap sulit mendapat informasi dari Pemkab Kediri tentang Dana Hibah untuk 343 Desa, hal ini tentunya sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI ini. Diduga belanja hibah Kabupaten

Kediri TA 2012 tidak lepas dari adanya indikasi rawan penyelewengan dan pelanggaran yang mengarah pada Mal-Administrasi dan Praktek Korupsi. Hasil kajian opini publik terhadap belanja hibah Kab. Kediri TA 2012, terindikasi penyelewengan

dan pelanggaran, berdasarkan persyaratan pemberian hibah yang diatur dalam Permendagri No. 22 / 2011 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2012, Permendagri No. 13 / 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah

diubah menjadi Permendagri No. 59 / 2007 dan Permendagri No. 21 / 2011 serta Permendagri No. 32 / 2011 Tentang Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN. Diduga Dana Hibah tersebut dibuat “Bancaan” (Tim).

guru dengan jumlah Rp 300.000.000,- dikemanakan dan untuk apa peruntukannya.

Informasinya yang berkembang dana tersebut dikumpulkan ke bendahara PGRI setempat untuk biaya pengurusan NRG ke Jakarta, apakah dengan nilai segitu besar tidak terlalu berlebihan.

Perlu di ingat dalam Permohonan Nomor Registrasi (NRG) memang penting untuk mengetahui status kepega-

waiannya, namun tidak mutlak untuk pengurusan persyaratan sertifikasi guru. Yang jelas seorang guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi sudah punya NRG namun demikian semua perlu tahu apa kegunaan NRG tersebut. Yang jelas NRG bukan persyaratan yang mutlak untuk persyaratan sertifikasi, imbuhnya. Sekarang sudah menjadi pembicaraan dikalangan guru di Kabupaten

Magetan terkait tarikan biaya pemohon NRG dan semua itu sudah dikategorikan pungutan liar (pungli) dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Rencananya seluruh guru yang ada di Kabupaten Magetan yang menjadi korban pungli dalam kepengurusan NRG akan membawa persoalan tersebut ke Dinas Pendidikan Kabu-

paten Magetan dan akan langsung menyampaikan pada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Drs. Bambang Irianto, MM, jelasnya.

Sampai berita ini diturunkan tim Bidik Kasus belum bisa menemui, mengklarifikasi permasalahan tersebut pada Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Magetan Bpk. Thoyip Rantiarno. (Y.Bidik Kasus).

seluruh penduduk Vietnam dan Kamboja. (Halim Imawan, 2011) Laporan Bank Dunia tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi oleh korporasi, bahwa penderitaan yang dialami oleh buruh (orang miskin), merupakan realitas yang menjadi proyeksi kewajiban berbasis kemanusiaan yang harus diwujudkan-

nya. Buruh menempati ranah mengenaskan atau menyejahterakan, tak bisa dilepaskan dari kebijakan makro perusahaan. Ketika krisis ekonomi, misalnya, dikalkukasi sebagai ancaman serius keberlanjutan hidup korporasi maka korporasi akan berusaha keras untuk tidak tergesa-gesa membebankan kesulitannya kepada buruh.

Memang, selama ini mencuat asumsi bahwa negara sedang kehilangan keberdayaan dan kecerdasannya saat berhadapan dengan korporasi besar, meski korporasi ini jelas-jelas menciptakan petaka nasional maupun disinyalir sering memolitisasi hak-hak buruh. negara menjadi ciut nyali saat berhadapan dengannya akibat politik 'kedermawanan' yang

diduga mengalir padanya.

Inilah yang pernah diingatkan Aristoteles, bahwa semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilainilai kemanusiaan, kejujuran, keadilan, dan kepatutan. *** Penulis adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya.

Peringatan Hardiknas dan Hari Otoda ke 17

- tan hau nan Trenggalek, BM Peringatan Hari Pendidikan Nasional, yang dirangkai dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-17, yang jatuh pada tanggal 25 April 2013,v dilaksanakan pada hari Kamis 2 Mei 2013 di Alon – alon Trenggalek. Bertindak sebagai Inspektur upacara Bupati Trenggalek Dr. Ir. Mulyadi WR. MMT. Hadir dalam peringatan hari Pendidikan Nasional dan hari Otonomi Daerah, Jajaran Forpimda, Pimpinan DPRD, Kepala SKPD, Ketua Tim Penggerak PKK, dan Tamu Undangan lain. Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-17 diawali dengan penyerahan penghargaan oleh Bupati Trenggalek Dr. Ir. Mulyadi WR. MMT kepada Guru dan siswa berprestasi dari SMA/SMK di Trenggalek.

Dalam Sambutannya Bupati Trenggalek menyampaikan bahwa dalam perspektif sosial kemasyarakatan ada 3 (tiga) penyakit sosial yang sangat besar dampak negatifnya, yaitu kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan beradaban.

Cara mengatasi 3 (tiga) penyakit sosial tersebut adalah dengan pendidikan. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun inimengambil tema “Meningkatkan Kualitas dan Akses Berkeadilan”. Akses pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi pembiayaan, untuk itu pemerintah terus

berupayamenyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak di semua daerah tanpa terkecuali. Sedangkan dari sisi keterjangkauan pembiayaan, pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidik Misi dan Beasiswa. Mengingat peranan pendidikan sangat strategis sebagai sabuk pengaman sosial dan politik bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pecinta dunia pendidikan untuk bersama-sama membuka Posko Anti Drop Out (DO) atau anti putus sekolah pada awal tahun pelajaran nanti.

Kita ingin memastikan agar anakanak kita dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama dari jenjang pendidikan dasar ke menengah.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan, insya Allah mulai tahun pelajaran 2013/2014 akan diterapkan Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara bertahap dan terbatas. Bertahap, berarti kurikulum tidak diterapkan di semua kelas di setiap jenjang, tetapi hanya di kelas 1 (satu) dan kelas 4 (empat) untuk jenjang SD dan kelas 7 (tujuh) untuk SMP serta kelas 10 (sepuluh) untuk SMA dan SMK. Terbatas diartikan bahwa

jumlah sekolah yang melaksanakannya disesuaikan dengan tingkat kesiapan sekolah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu memposisikan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal dan mengisyaratkan Pemerintahan Daerah harus mampu mengakselerasi laju pembangunan dan perumusan kebijakan daerah dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing guna

meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara nyata.

“Dengan Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kapasitas Pemerintahan Daerah Menuju Untuk Percepatan Kesejahteraan Masyarakat”, adalah tema peringatan Hari Otonomi daerah ke-17. Dengan tema tersebut Bupati Trenggalek mengajak seluruh aparatur dan elemen masyarakat untuk terus menerus secara tekun, penuh semangat dan berkesinambungan mencapai

tujuan otonomi daerah. Kita harus makin mampu untuk memanfaatkan berbagai kesempatan dan menjawab tantangan dengan program-program pembangunan yang tepat, cerdas dan efektif. Mari kita tingkatkan upaya dan keikhlasan kita dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat serta merefleksikan kembali makna otonomi daerah sebagai spirit untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini, kata Bupati mangakhiri sambutannya. tre

Nelayan Puger, Penakluk Ombak Pantai Selatan

M

atahari belum begitu tinggi, tetapi sengatannya sudah kuat terasa. Angin lembab pantai yang bertiup sedikit kencang dan panas matahari tidak menyurutkan keramaian yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger.

Pedagang ikan tampak dikerumuni calon pembeli.

Berbagai jenis ikan, seperti tongkol, tuna, lemuru, pari, kepiting, dan cumi-cumi berbaris rapi dalam basket (keranjang, red) yang terbuat dari bambu. Lalu lalang ABK yang baru pulang melaut di sela-sela teriakan pedagang yang menawarkan ikannya menjadi tontonan interaksi ekonomi yang menarik pagi itu.

Tak jauh dari TPI, mesin tempel kapal jukung menderu, membawa tiga orang

penumpangnya merapat di bibir muara. Sementara itu sekelompok perempuan mengenakan caping dan jas hujan berwarna warni telah menanti kapal jukung tersebut.

Setelah agak mendekat ke tepi, nelayan jukung memberikan kode, memanggil mereka untuk nyocoli jaring yang sarat akan lemuru.

Sekelompok perempuan itu pun nyebur, bergulat dengan lumpur dan air muara setinggi pinggang.

Dengan cepat dan sigap, mereka pun mengambil ikanikan di jaring, kemudian meletakkannya dalam keranjang plastik berukuran besar.

Di tepi muara, pengambe’sudah siap untuk melakukan penawaran kepada pemilik kapal. Tak perlu menawar terlalu lama,

keranjang-keranjang ikan sudah berpindah tangan.

Keranjang tersebut diangkut manol (kuli angkut, red) untuk ditimbang di TPI, kemudian dibawa ke tempat pengambe’.

Ada kalanya pengambe’ ini, tidak hanya menunggu datangnya kapal untuk membeli ikan. Tapi juga memberikan pinjaman modal kepada pemilik kapal dengan

kompensasi h a s i l tangkapan ikan yang didapat o l e h nelayan, a k a n diambil o l e h pengambe’.

Begitulah gambaran sekitar TPI Puger setiap hari, tempat para penakluk ganasnya ombak laut selatan merapat. Para nelayan Puger memang terkenal pemberani.

Bagi mereka pantai selatan adalah tambang raksasa, tempat sandaran hidup dengan kekayaan melimpah. Ganasnya ombak laut selatan merupakan tantangan untuk menjemput rezeki. Ya, para nelayan ini

memang tidak pernah takut pada kematian. Mereka hanya takut keluarga mereka kelaparan. Seperti yang diceritakan Rasidi, seorang nelayan kapal jukung. Setiap hari dirinya pergi ke laut untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

“Ombak besar itu sudah biasa. Kalau saya tidak ambil rezeki di laut, keluarga saya bisa tidak makan,” ungkapnya sambil tersenyum.

Dalam kesehariannya, Rasidi menebar jaring, mencari ikan lemuru di laut selatan. Jika peteng bulan, ia berangkat selepas isya’ karena ikan banyak terjaring sekitar pukul 10 hingga 11. Sedangkan jika padhang bulan, ia berangkat setelah subuh karena lemuru lebih banyak terjaring siang hari.(*)

12

busertainment

Edisi 05 11 Mei - 26 Mei 2013

Kasus yang menyeret ahmad Fatonah membiaskan cerita baru tentang para wanita-wanita yang dikabarkan punya hubungan khusus dengannya, salah satunya Vitalia Shesya. “Baru kenal saja aku sudah dikasih mobil, jam,” katanya.

M

odel majalah dewasa, Vitalia Shesya, buka-bukaan terkait perkenalannya dengan Ahmad Fathanah, tersangka kasus korupsi impor daging sapi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam wawancara dengan tvOne, Vitalia mengaku pertemuan dengan orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq itu tidak ada kaitannya dengan bisnis apapun. ”Tidak ada sama sekali (bahas bisnis), tujuannya hanya kenalan. Dia bilang dia suka sama saya,” kata Vitalia, Rabu 8 Mei 2013.

Vitalia mengaku sebagai janda yang mempunyai dua anak. Status itu pun sudah diketahui oleh Ahmad Fathanah. Vitalia pun menanyakan kenapa suka padanya. ”Dia bilang saya suka aja sama kamu. Dia bilang, kamu tuh kelihatannya sopan,” tuturnya.

Ahmad Fathanah, kata Vitalia, suka dengan anak-anaknya.

“Dia bilang suka sama anak-anak saya.”

Vitalia mengaku, mengenal Ahmad Fathanah sebagai pengusaha.

Banyak barang-barang yang dberikan kepadanya.

“Baru kenal saja aku sudah dikasih mobil, jam,” katanya.

Di matanya, sebelum kasus korupsinya mencuat, Ahmad Fathanah adalah sosok laki yang sopan. “Yang saya tahu sebelum ini, dia baik, suka menolong.”

Foto Bertebaran Internet

Di

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut-nyebut Vitalia Sesha, model yang diduga berhubungan dengan Ahmad Fathanah, tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging, namanya jadi buah bibir.

Khalayak pun memburu video-videonya di YouTube.

Ternyata puluhan video Sesha yang diunggah ke YouTube.

Mulai dari video yang menayangkan Sesha sedang berpose seksi dalam sesi pemotretan majalah dewasa hingga potongan klip Sesha di KPK. Kebanyakan video-video diunggah sehari hingga tiga hari yang lalu.

Dalam video Sesha tengah beraksi dalam sesi pemotretan, perempuan ini hanya mengenakan lingerie, kemeja putih, dan atasan saja. Sisa tubuhnya hanya ditutupi selimut dan bantal-bantal. Salah satunya adalah video yang diunggah cewecewe.com .

Sementara ketika mengetikkan nama Vitalia Shesya, hanya terdapat tiga video. Dari tiga video itu, selain video dengan pose-pose seksi, juga ada video yang menayangkan mobil milik Sesha yang disita KPK, yaitu Honda Jazz dengan pelat nomore B 15 VTA. KPK telah menyita mobil Honda Jazz dan jam tangan

Supadi

Siap Membangun Tarokan Kedepan Lebih Baik Kediri, BM Kemeriahan masih terus terjadi di rumah Supadi, warga Dusun Bukaan, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kediri. Ketika itu, Supadi menggelar wayang kulit dengan Ki Dalang Didik Wibisono dari Kediri dengan mengambil lakon Parikesit dadi Ratu. Dalam tasyakuran tersebut, Supadi juga membagikan sembako sekitar 330 paket kepada warga Tarokan.

Hadir dalam acara tersebut, jajaran Muspika dan sejumlah tokoh masyarakat Tarokan.

Supadi merupakan warga

dusun bukaan Desa Tarokan Kec. Tarokan Kab. Kediri Istri Yati memiliki 2 anak bernama Pita SD Kelas 6 dan Ameliya TK. Supadi salah satu anak dari Pak Supiari yang dilahirkan di lereng Gunung Wilis. Sejak kecil Supadi hidup dengan paspasan sehingga tidak bisa sekolah lebih tinggi. Akan tetapi Supadi punya semboyan “Aku Benci Kemiskinan”. Berakit rakit ke hulu berenang ketepian, bersakit sakit dahulu bersenang kemudian. Supadi sekarang sudah mengenyam

kesuksesan dari hasil jerih payah dengan berwiraswasta.

Dengan kesuksesannya, ia berprinsip bahwa membagikan rezeki untuk siapa saja yang memang membutuhkan.

“Rezeki kita sebagian adalah milik orang lain, sehingga melakukan bagi bagi sembako kepada masyarakat yang layak menerimanya di bulan Puasa dan pertengahan tahun sudah menjadi keharusan,” ujarnya.

Tidak heran jika warga Tarokan sangat mendukung apabila Supadi maju dalam bursa pilkades Tarokan.

“Jika masyarakat menghen-

daki, saya akan melakukan perubahan dari yang kurang baik akan menjadi lebih baik.

Seperti sarana dan prasarana, pelayanan dari bengkok desa akan diberikan kepada masyarakat 50% yang layak menerimanya secara bergilir,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Supadi mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan baik Muspika dan warga masyarakat atas kehadirannya memenuhi undangan walaupun pada tanggal 13 April 2013 di Desa Tarokan dan sekitarnya diguyur hujan. Selain itu, Supadi beserta keluarga mengucapkan terima kasih khususnya kepada warga masyarakat atas kehadiran dan dukungannya dalam bursa Kepala Desa Taroka periode 2013 - 2019 nanti. bdr

mewah Chopard milik Vitalia. Kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., Honda Jazz dibeli Vitalia dari uang pemberian Fathanah, sekitar Rp 200-250 juta itu.

Sejak KPK mengendus hubungan Vitalia dengan Fathanah, penyidik sudah dua kali memeriksa Vitalia. Namunm tak banyak yang mengetahui profil perempuan ini. Pada Februari 2013, pose seksi Vitalia di atas kasur muncul di majalah Popular. Lengkap dengan artikel berjudul "Vitalia Shesya, Why Are You So Sexy?"

Setelah itu, Vitalia juga terpampang di majalah Male edisi 26, 26 April-2 Mei 2013.

Orang-orang pun memburu informasi Sesha di jejaring sosial semacam Twitter dan Google. Hasilnya, di Twitter ada akun @vitaliashesya dan @vitaliasesha. Namun, diragukan si pemilik akun adalah Vitalia Sesha yang asli.

Simak kasus yang melibatkan Vitalia Sesha, Ahmad Fathanah dan petinggi PKS.

Nilai Duit Vitalia Shesya dari Fathanah Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut model majalah Popular Vitalia Shesya menerima uang dari tersangka kasus suap daging sapi Ahmad Fathanah.

Namun komisi belum mau menyebut berapa besaran duit yang diterima Vitalia.

"Dia (Vitalia) mengaku pernah diberi uang, tapi jumlahnya tidak disebutkan," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P, Senin, 6 Mei 2013. Johan mengaku belum bisa memastikan apakah duit itu yang digunakan oleh Vitalia untuk membeli jam Chopard dan Honda Jazz. (Baca: KPK Vitalia Terima Mobil Honda Jazz dari Fathanah) "KPK hanya menyita jam tangan dan mobil dalam penguasaan Vitalia," kata Johan. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tempo, Fathanah baru mengenal Vitalia pada November 2012.

Sumber Tempo menyebut Vitalia menerima uang senilai Rp 200250 juta dari Fathanah. Selain model seksi ini, Fathanah mengalirkan uangnya ke artis cantik Ayu Azhari sebesar Rp 20 juta dan US$ 1.800. "Uang itu tidak terkait dengan pekerjaan dia," kata sumber itu.

Kasus suap impor daging sapi terungkap saat komisi antikorupsi menangkap orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah, di Hotel Le Meredien, Jakarta, pada 29 Januari lalu. Fathanah diduga menerima duit Rp 1 miliar dari direktur dan pemilik PT Indoguna Utama selaku importir daging, yaitu Juard Effendi dan Arya Abadi Effendi.

Duit itu rencananya akan diberikan kepada Luthfi guna mendapatkan kuota impor daging. Saat itu, KPK juga mencokok Juard dan Arya. Esoknya, mantan Presiden PKS itu ditangkap komisi. Belakangan, KPK juga menyematkan status tersangka pada Direktur Utama Indoguna, Maria Elizabeth Liman. (eh)