Sulut
KAMIS 21 MARET 2013
SULUTRON
Pemkab Bolmong lakukan pengawasan lingkungan hidup RANCANGAN Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan (RPDPP) yang diputuskan dalam Paripurna Dewan Kabupaten (Dekab) Bolmong untuk dibahas pada tahap selanjutnya, merupakan jaminan Pemerintah Bolmong dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing. Tujuan lainnya adalah untuk menjamin manfaat pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, serta menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.Hal ini diungkapkan Bupati Hi Salihi Mokodongan melalui penyampaian pendapat Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bolmong atas Ranperda inisiatif dewan tentang pengelolaan pertambangan dan penyertaan modal daerah pada PDAM Kabupaten Bolmong, Selasa (18/3) lalu di ruang sidang paripurna Dekab Bolmong.(veem)
SD GMIM Menembo-nembo dikeluhkan orang tua siswa SEJUMLAH orang tua siswa di SD GMIM 24 Manembo-nembo Kecamatan Matuari mengeluhkan kebijakan sekolah tersebut yang diduga banyak melakukan pungutan tanpa persetujuan dari komite sekolah apalagi orang tua. Hal ini menurut beberapa orang tua yang diwawancarai Rabu (20/3) mempersoalkan jika hampir setiap minggu ada pungutan baik uang maupun bentuk lain seperti makanan dan minuman yang dibebankan kepada seluruh siswa. “Pemkot Bitung selalu memperingatkan kepada pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan di luar ketentuan, namun berbeda dengan sekolah ini yang banyak sekali pungutannya,” katanya . Sumber sendiri mengatakan jika anak-anak mereka terancam diberikan nilai rendah apabila anak mereka tidak mengikuti kegiatan study Tour pada hari ini Kamis (21/3). “Anak-anak kami terancam akan diberikan nilai rendah jika tidak membayar Rp100 ribu dengan perincian Rp50 ribu bagi siswa dan Rp50 ribu bagi orangtua yang akan ikut,” kata sumber. Sementara, Kepala SD GMIM 24 Manembo-nembo Jelly Tias saat dikonfirmasi menjelaskan bagi keluarga kurang mampu tidak dipaksakan. “Kami hanya mengupayakan bagi yang mau dan jika tidak mau atau keluarga tidak mampu kami tidak paksakan,” katanya. Sementara Kadis Dikpora Bitung Herman Rompis melalui Sekretaris Stella Mangkey mengatakan jika pihaknya tidak diberitahukan tentang maksud study tour tersebut. “Saya akan mengecek kebenaran pungutan yang dikeluhkan oleh orangtua siswa itu,” ungkap Mangkey.(wepe)
3
JWS uber posisinya saat masih Wabup Minahasa “Saya tidak tahu apa yang terjadi terutama masalah birokrasi saat itu”
Perubahan anggaran TPP di Bolmut jadi kendala TUNJANGAN Penghasilan Pegawai (TPP) yang di peruntukan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut), hingga saat ini masih belum saja terselesaikan pembayarannya kepada seluruh abdi negara yang bertugas di Bolmut dan mempertanyakan realisasi pembayarannya. “Hingga saat ini realisasi pembayaran TPP tersebut, belum juga ada kepastiannya kapan terbayarkan,” kata salah satu PNS di Bolmut, yang enggan namanya di korankan. Menurutnya di tahun 2013 ini sudah dua bulan mereka tidak lagi menerima TPP, padahal sesuai Peraturan Bupati (Perbub) Bolmut, tahun 2013 pembayarannya di akhir bulan dan paling lambat tanggal 15 setelah bulan baru. “Perbub nya sudah ada dan jelas waktu pembayarannya, entah mengapa kendalanya di mana sehingga pembayarannya harus mengendap hingga saat ini,” ujarnya. Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bolmut Wardiman saat dikonfirmasi, membenarkan jika pembayaran TPP mengalami keterlambatan. “Itu terjadi karena ada perubahan dan perbaikan mengenai anggarannya. Dan alhamdulila itu sudah bisa teratasi, karena saat ini sudah ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang telah memasukan daftar pembayaran TPP. Untuk itu kami berharap agar SKPD lainya dapat menyesuaikan,” terang Wardiman.(try20)
SURAT KABAR HARIAN
SWARA KITA Berpikir dan Berbuat
JWS-Ivansa (kanan) saat menghadap Gubernur Sulut SH Sarundajang bersama jajaran Pemprov Sulut, Selasa (19/3) lalu.(foto: ist)
Manado—Pemerintahan yang baru di Minahasa, di bawah pimpinan Drs Jantje Wowiling Sajow dan Ivan Sarundajang (JWS-Ivansa), berkomitmen untuk tetap menjaga kelanggengan duet mereka hingga akhir masa
jabatan. Hal ini dikatakan keduanya, tatkala ditemui oleh para wartawan, seusai melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang, Selasa (19/ 3) lalu. Kepada wartawan, JWS sempat ‘curhat’ tentang
posisinya ketika menjabat sebagai seorang wakil bupati pada periode sebelumnya. Dikatakannya, pada saat dirinya masih menjabat wakil bupati pada periode yang lalu itu, dirinya tidak pernah mengetahui apapun tentang
Minahasa. “Selama saya menjabat sebagai wakil bupati, saya tidak pernah menanda tangani surat menyurat, bahkan saya tidak tahu apa yang terjadi di Minahasa terutama masalah birokrasi di saat itu,” curhat JWS. Namun, untuk saat ini, dia menegaskan bahwa selaku Bupati, dirinya akan tetap mengkoordinasikan segala sesuatunya dengan Wakil Bupati. “Saya tetap berkomitmen untuk bersama-sama dengan Wabup (Ivansa, red) membangun bersama-sama untuk Minahasa, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan eksternal pasti akan dikomunikasikan dan diketahui oleh beliau,” ujar JWS. Untuk janji sewaktu kampanye Pilkada beberapa waktu lalu, JWS menyatakan bahwa segala janji waktu kampanye, tetap tertuang dalam visi dan misi mereka. “Untuk janji kampanye, tetap akan dilaksanakan, bahkan tertuang dalam visi dan misi kami berdua, dan dan visi misi kami tersebut, untuk dimuat dalam Perda, kalau tidak dilakukan lebih baik tidak ada visi misi,” katanya. Disinggung tentang
KOMDA LANSIA
penataan birokrasi di Minahasa, yang menurut Sajow merupakan langkah awal yang akan dilakukan. Pertama-tama menurutnya, dirinya akan menata kembali mulai dari lokasi pusat pemerintahan. “Untuk langkah pertama, kami akan melakukan pemusatan lokasi pemerintahan, disatukan di Sasaran. Karena selama ini sangat amburadul. Untuk lahan sudah ada, tinggal membangun baru dan juga kantor bupati baru, agar warga tidak bingung dan mencari-cari dan menjadikan Tondano tertata bersih dan rapi,” bebernya. Sementara untuk bangunan kantor bupati yang lama, Sajow berencana akan menjadikan gedung tersebut sebagai pusat perbelanjaan. “Rencananya untuk kedepan kantor bupati yang lama, akan diubah menjadi pusat perbelanjaan. Tujuannya agar nuansa kota Tondano akan berubah,” terangnya. KOTA LANGOWAN Di pemerintahannya kali ini, untuk pembentukan Kota Langowan (KL), JWS ber-
janji akan tetap diupa-yakan Pemkab Minahasa. Dikatakannya bahwa pem-bentukan KL, tetap menjadi prioritas dari Pemkab Minahasa. “Pembentukan Kota Langowan, lebih cepat lebih baik dan Pemkab Minahasa tetap berkomitmen untuk segera melakukan pembentukan Kota Langowan ini,” ujarnya. Lanjut dikatakannya, saat ini diakuinya masih dalam rangka penerapan moratorium, jadi dirinya berharap masyarakat agar sedikit bersabar. “Saat ini, masih ada penerapan moratorium pemekaran daerah. Setelah moratorium selesai akan kita push langsung hingga ke pusat agar kota Langowan segera disahkan,” katanya. JWS mengatakan bahwa pihaknya akan sangat senang apabila KL segera disahkan. Pasalnya, dengan disahkannya KL, maka otomatis akan mengurangi jumlah pegawai yang berada di Pemkab Minahasa. “Otomatis dengan terbentuknya kota Langowan ini, jumlah pegawai yang tengah ditanggung oleh pemkab Minahasa, akan berkurang dan biaya belanja di APBD Minahasa akan bertambah,” katanya.(try23/dw)
PILCALEG 2014
Mendesak pembentukan pengurus kab/kota Meiva optimis rebut 1 kursi Nusa Utara
Manado—Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, selaku Ketua Komda Lansia Sulut melakukan pertemuan dengan jajaran pengurus dan SKPD terkait di ruang rapat Wagub, Rabu (20/3) kemarin. Pertemuan yang diikuti Wakil Ketua Deprov Sulut Sus SualangPangemanan SPd yang juga selaku Ketua Komisi Lansia Sinode GMIM, Kakanwil Kemenkum HAM Sulut Iwayan Sukerta, Kadis Sosial Sulut Anwar Panawar, Kadis Diknas Sulut Star Wowor, Kepala BPMPD Ricky Toemanduk, Kepala BP3A Mieke Pangkong, Karo Kesra Abeng Elong, Sekretaris Dishub Kominfo J Purukan serta dr Deybi Kakalo dari Dinkes Sulut, telah pula membahas beberapa agenda dalam rencana aksi yang akan dilakukan Komda Lansia. Kansil mengatakan, dalam wanktu dekat Komda Lansia Sulut akan menggelar peringatan Hari Lansia sekaligus dengan Jambore Lansia di Minut. “Diperkirakan ada sekitar 10 ribu opa dan oma kita akan menghadiri hajatan
tersebut. Oleh karena itu mendesak bagi kita untuk segera membentuk pengurus Komda Lansia di kabupaten/ Kota, hal itu dimaksudkan agar para lansia sudah memiliki wadah guna membantu mereka untuk mendapatkan akses pelayanan yang lebih mudah dan cepat, sembari memberi contoh pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit kiranya mereka yang didahulukan termasuk di sektor trans-
portasi baik darat, laut maupun udara,” ujar Kansil. Ibu Sus menambahkan pentingnya pertemuan para lansia, karena bagi mereka merupakan kebanggaan un-tuk bisa bernostalgia dan kangenkangenan dengan sesama teman dan sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Dalam pertemuan itu telah disepakati banyak hal antara lain, Komda Lansia Sulut dapat membuat membuat kartu anggota lansia, dengan
maksud untuk kemudahan berbelanja, untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan termasuk sektor transportasi para lansia ini yang lebih diutamakan mendapatkan tempat duduk yang lebih nyaman. Khusus untuk Dinkes Sulut, dalam penanganan masalah lansia telah membentuk Puskesmas Santun Lansia dan Posyandu Lansia, semua pelayanan itu dilakukan di setiap puskesmas yang ada.(erer)
HARGA MELONJAK
Warga enggan beli bawang merah Ratahan—Melonjaknya harga Barito (bawang rica tomat) terlebih khusus bawang merah di Kota Ratahan Ibukota Minahasa Tenggara (Mitra), membuat sebagian warga daerah ini enggan untuk berbelanja di pasar. Dari pantauan Swara Kita, Rabu (20/3) kemarin, di pasar Ratahan, hanya beberapa pedagang yang menjual barito, terlebih khusus bawang merah. Asik Ikilo penjual asal Gorontalo,
yang sudah lama berdagang barito di Ratahan mengatakan, sejak sebulan terakhir ini, harga bawang merah ini sangat mahal harganya, sehingga pembeli enggan untuk belanja. “Harga yang sebelumnya hanya Rp35 ribu/Kg, kini sudah menjadi Rp50 ribu/Kg,” ujar Ikilo. Sementara penjual lain, yang ditemui menyatakan, mereka enggan menampung stok dengan jumlah yang banyak, mengingat harganya
yang belum stabil, bahkan belum ada tanda-tanda untuk turun harga, sementara warga enggan membeli bawang merah karena mahal. Diketahui, jika penjual menampung lebih jumlah bawang merah, maka kerugian akan bertambah karena kurang pembeli, sementara jumlah susut per kilo per hari bisa sampai 2 ons. Bawang Magelang harga Rp40 ribu/ Kg dan bawang biasa seharga Rp50 ribu/Kg.(try19/sl)
Manado—Konstelasi politik diinternal kader Partai Golkar daerah pemilihan (dapil) Nusa Utara yang meliputi Sangihe, Sitaro, Talaud, pada pemilihan calon anggota legislatif (Pilcaleg) 2014 mendatang akan semakin ketat dan panas menyusul pergantian Ketua DPD II Partai Golkar Sangihe dari Drs Winsulangi Salindeho kepada Drs OK Makagansa MSc pada pelaksanaan Musyarawah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Sangihe yang digelar pekan lalu. Begi sejumlah kalangan dan warga Nusa Utara, hasil Musdalub Partai Golkar Sangihe berpotensi memunculkan wajahwajah baru dalam pencalonan anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyat di Deprov Sulut dari dapil Nusa Utara periode 20142019 mendatang. Salah satu nama yang diprediksi akan tergusur dari perebutan suara adalah Meiva Lintang STh, istri Winsulangi, yang kini menjabat Ketua Deprov Sulut. Hanya saja dengan kondisi ini, Meiva justru tertantang untuk kembali merebut satu kursi untuk Deprov Sulut. Kepada wartawan, Meiva mengaku siap bersaing, sebab dirinya sudah
MEIVA Lintang.
mengembalikan formulir untuk bertarung di pemilihan legislatif 2014 dari Partai Golkar untuk Deprov Sulut. “Saya sudah mengembalikan formulir pencalonan di Partai Golkar untuk kembali ke sini (Deprov Sulut, red),” kata Meiva, politisi yang meraih suara terbanyak pada Pilcaleg 2009 silam. Soal pengurangan jatah kursi Nusa Utara, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Deprov Sulut, dirinya berencana akan memanggil hearing KPUD Sulut untuk meminta kejelasan dan alasan yang kuat sehingga lembaga pelaksana pemilu itu mengurangi jatah kursi dari Dapil Nusa Utara. “Dalam waktu dekat ini KPUD akan kita panggil hearing untuk dimintai keterngan soal pengurangan jatah kursi dapil Nusa Utara,” tukas Meiva.(dewe)