Snt 23062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 94 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 23 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Giliran Bendahara Bansos KLU Diklarifikasi

DIPERIKSA- Bendahara Bansos KLU Abdul Hakim saat dimintai keterangan di ruang pemeriksaan Intelijen Kejati NTB. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah pejabat dan mantan pejabat diklarifikasi dalam penyelidikan dana Bansos Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2015. Kini giliran Bendahara Bansos, dimintai keterangan seputar bagaimana realisasi anggaran dan dasar pencairannya.

Bendahara itu diketahui bernama Abdul Hakim dimintai keterangan di ruangan jaksa penyidik Kadek Topan Adiputra, SH. Abdul Hakim hadir sekitar pPukul 10.00 Wita. Bendahara ini dikonfrontir terkait dokumen pencairan Bansos. Bahkan dia harus membawa kalkulator untuk menghitung kembali anggaran yang cair dan direalisasikan kepada penerima.

Banyaknya dokumen yang harus diklarifikasi, membuat permintaan keterangan berlangsung hingga sore kemarin. Sampai sore pun, materi pertanyaan belum semuanya bisa dijawab.

Menurut Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH, Bersambung ke hal 15

Program Unggulan

Direktif Gubernur Belum Jadi Pedoman

Mataram (Suara NTB) Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB mencermati, sepanjang tahun 2015, terobosan SKPD yang bertanggung jawab pada program unggulan belum maksimal. Menurut Fraksi Demokrat, direktif (instruksi) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang meminta dilakukan revitalisasi program unggulan belum maksimal ditindaklanjuti SKPD.

TO K O H SEKDA NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D mengatakan anggota Panitia Seleksi (Pansel) untuk melakukan seleksi terbuka sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov NTB telah terbentuk. Pansel yang terdiri dari sembilan orang anggota itu melakukan rapat perdana pada Rabu (22/ 6) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Cari Ahli Lain SATU per satu kasus dugaan tindak pidana korupsi dihentikan penyelidikan dan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Setelah beberapa kasus sebelumnya, satu lagi yang sudah ditingkatkan ke penyidikan, yakni proyek Pendidikan Anak Usia Dini – Nonformal dan Informal (PAUD-NI) juga dihentikan penyidikannya. Bahkan proyek jalur trekking Rinjani berpotensi dihentikan. Namun sebelum itu, ahli lain akan dipertimbangkan.

Penghentian penyelidikan proyek trekking Rinjani alasannya karena tidak ada ahli yang mau naik ke Rinjani.

Bersambung ke hal 15 Suripto Irianto (Suara NTB/dok)

sudah berjalan baik pada periode pertama kepemimpinan gubernur, sepatutnya terus dijaga dan dikembangkan. ‘’Fraksi Partai Demokrat mencermati sepanjang 2015 silam terobosan yang berkaitan dengan program unggulan belum maksimal. Itu menunjukkan arahan dan direktif gubernur belum

menjadi pedoman dan pegangan,’’ kata Guntur saat pembacaan pandangan fraksinya atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2015 dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (22/6) siang kemarin. Hadir pada rapat paripurna itu, Sekda NTB, Bersambung ke hal 15

Pemprov Anggap Pengentasan Buta Aksara Sudah Tuntas

Buka Pendaftaran

KO M E N TTAA R

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, M. Guntur Halba mengingatkan secara khusus direktif gubernur tahun 2015 yang mendorong revitalisasi sejumlah program unggulan.

Menurutnya, direktif ini masih sangat relevan untuk dikedepankan kembali saat ini.

Program unggulan yang

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menganggap program pengentasan buta aksara di daerah ini sudah tuntas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, persentase angka buta aksara di NTB sebesar 10 persen lebih.

“Sudah selesai pengentasan buta aksara ini. Yang belum selesai ini datanya. Di lapangan sudah selesai. Bisa dilihat sejak tahun 2012, tidak ada lagi penganggaran untuk pengentasan buta aksara.

Karena berdasarkan program yang sudah kita jalankan sudah selesai,” kata Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Dijelaskan, Pemprov NTB san-

gat gencar menuntaskan buta aksara sejak 2009, 2010 dan 2011. Menurutnya, ketika BPS turun melakukan sampling pendataan kemungkinan petugas tak memahami psikologi masyarakat yang didatangi. Persepsi masyarakat, ketika petugas datang melakukan pendataan, mereka mengaku buta aksara supaya dibelajarkan dan dapat honor (uang).

Bersambung ke hal 15 BELAJAR - Sejumlah warga belajar membaca saat mengikuti program pemberantasan buta aksara di Dusun Loloan, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara beberapa waktu lalu.

(ant/Bali Post)

Konflik Golkar dan Umar Tutup Buku Mataram (Suara NTB) – Drama perseteruan DPD Partai Golkar NTB dengan H. Umar Said, S.Ag berakhir dengan perdamaian. DPP Partai Golkar dipastikan akan merehabilitasi keanggotaan Umar. Sebagai gantinya, Umar telah menarik gugatan perdata yang diajukannya melalui Pengadilan Negeri Mataram.

Kesepakatan itu diperoleh dalam pertemuan yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, Rabu kemarin. Juru Bic(Suara NTB/ist) ara DPD Partai Golkar NTB, Chris TUTUP BUKU – Suasana pertemuan antara H. Umar Said Parangan, SE, mengutarakan, (paling kiri) dengan Nurdin Halid (tengah) yang didampingi Bersambung ke hal 15 H. Misbach Mulyadi, Johan Rosihan dan Mori Hanafi.

Pemprov Pasrah, Dewan Pertanyakan Pembatalan Puluhan Perda di NTB Mataram (Suara NTB) Kalangan eksekutif dan legislatif berbeda pandangan terkait dengan pembatalan puluhan Peraturan Daerah (Perda) NTB oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemprov NTB menerima pembatalan Perda tersebut, sementara kalangan DPRD NTB masih mempertanyakan sikap pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri yang membatalkan 9 Perda provinsi dan 44 Perda kabupaten/kota itu.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D yang dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (22/6) siang kemarin mengatakan Pemprov akan mengikuti kebijakan pusat. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemda harus patuh pada Presiden sebagai Kepala Negara. ‘’Kita di pemerintah tidak bisa menentang Presiden. Tentu pemerintah pusat juga punya alasan, apa yang menjadi dasar kenapa kemudian Per-

da-perda tersebut dibatalkan,’’ kata Rosiady.

Sepanjang yang ia ketahui, Perda-perda yang dibatalkan tersebut adalah yang menghambat investasi. Sekda mengatakan, harus diakui bahwa banyak Perda di kabupaten/ kota menurut dunia usaha yang menghambat investasi.

Seperti lamanya pengurusan izin usaha, transparansi perizinan, besaran biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan perizinan usaha.

Bersambung ke hal 15

4 : 57

4 : 57

5:07

12:20

15:39

18:09

19:23

5:07

12:19

15:39

18:09

19:23

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 23 Juni 2016

Halaman 2

Susun RPJMD

Pakar Sarankan Mataram Punya Ikon Program Pembangunan

AWAL pekan lalu Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) menggelar pasar rakyat di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Abian Tubuh Baru bekerja sama dengan PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia), Pemprov NTB, dan pihak terkait lainnya. Pasar rakyat ini dikhususkan bagi warga Kecamatan Sandubaya, dimana warga khususnya warga miskin mendapatkan jatah kupon untuk berbelanja barang kebutuhan pokok dengan harga murah.

Lurah Abian Tubuh Baru, Agus Komaryanto mengatakan warganya cukup antusias mengikuti pasar rakyat tersebut. Tapi jatah kupon untuk warga sangat terbatas. Khusus untuk warga Abian Tubuh Baru, jatahnya hanya 35 lembar kupon dan pembagiannya disebar untuk delapan lingkungan.

Agus berharap jika akan ada lagi kegiatan serupa, jatah kupon bisa ditambah sehingga lebih banyak lagi warga miskin yang mendapatkan kupon dan bisa berbelanja melalui pasar rakyat. “Pada saat pasar rakyat kemarin itu warga cukup antusias dan ramai. Kalau ada lagi kegiatan seperti itu, harapannya jatah kupon itu ditambah lagi,” jelasnya, Rabu (22/6).

Jumlah kupon yang terbatas itu kemudian ia bagi untuk delapan lingkungan dan satu lingkungan mendapat hanya tiga atau empat kupon untuk empat orang warga miskin. Memang disampaikan Agus, rata-rata semua kelurahan di Kecamatan Sandubaya mendapatkan jatah kupon terbatas.

“Kupon itu tidak kami lepas di satu lingkungan. Tapi semua dapat dan diatur oleh kepala lingkungan (kaling),” ujarnya.

Kaling kemudian menentukan siapa warganya yang berhak mendapatkan kupon tersebut khususnya warga yang paling membutuhkan. Tidak hanya warga miskin atau yang mendapatkan kupon, warga Abian Tubuh Baru lainnya juga cukup ramai berbelanja di pasar rakyat. Agus mengatakan pasar rakyat memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga murah. Hal ini membantu warga dalam memenuhi kebutuhannya di tengah naiknya beberapa harga sembako.

Berdasarkan data Kelurahan Abian Tubuh Baru, jumlah warga miskin berdasarkan daftar penerima raskin sebanyak 484 KK. Data ini dari 2013 sampai saat ini jumlah warga miskin masih sama.

Warga miskin merata di semua lingkungan, terbanyak berada di Lingkungan Karang Bata Utara sebanyak 94 KK dan Karang Pelambek sebanyak 90 KK. Pekerjaan warga Abian Tubuh Baru ratarata sebagai pedagang kecil dan buruh. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Setelah membuka program penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) dan beberapa kali menggelar diskusi tematik termasuk di ruang redaksi Suara NTB belum lama ini, Pemkot Mataram mulai menyusun konsep (draft) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Pada Rabu (22/6) kemarin digelar rapat penyusunan RPJMD dengan mengundang para pakar dari kalangan akademisi dan juga SKPD lingkup Pemkot Mataram.

Dalam kesempatan tersebut para pakar menyarankan kepada Pemkot Mataram agar memiliki ikon khusus dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan.

Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE., MM kepada Suara NTB usai memimpin rapat penyusunan RPJMD. “Pakar-pakar kita ingin supaya ada ikon untuk lima tahun ke depan dan ingin su-

paya focusing kita itu betul-betul mengarah pada apa yang merupakan persoalan yang harus dijawab di Kota Mataram,” jelasnya.

Secara spesifik ikon yang dimaksudkan ini adalah harus ada program khusus untuk menjaring berbagai aspirasi masyarakat Kota Mataram dengan menggabungkan unsur teknologi di dalamnya. Hal ini juga sempat menjadi bahasan dalam diskusi yang dilakukan di Suara NTB beberapa waktu

lalu. Dalam pembangunan fisik, para pakar menyarankan agar pembangunan di Kota Mataram nantinya harus mengacu dan menyesuaikan dengan visi misi Kota Mataram sebagai kota yang maju, religius, dan berbudaya.

“Dari lima misi kepala daerah itu paling tidak bisa muncul satu ikon besar yang akan menjadi pegangan untuk memberikan pengingat bagi masyarakat kita tentang program strategis serta target dan

dalam melakukan penyempurnaan.

Setelah dokumen disempurnakan, kemudian akan dibahas kembali pada saat Musrenbang yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni pekan depan.

Dalam Musrenbang ini akan diundang pemangku kepentingan dan masyarakat. Setelah Musrenbang akan kembali dilakukan penyempurnaan dokumen, asistensi oleh BPKP, selanjutnya dikirim ke provinsi, dan baru kemudian dikirim ke DPRD Kota Mataram untuk dibahas dan disahkan menjadi Perda RPJMD 2016-2021.

“Target waktu kita harapkan sudah bisa diperdakan maksimal pertengahan bulan Agustus 2016 sehingga tercapai target kita maksimal enam bulan kita sudah miliki RPJMD Kota Mataram,” demikian Martawang. (ynt)

Pemkot Mataram Siapkan Lima Halte

(Suara NTB/ynt)

KERAP TERGENANG - Salah satu jalan lingkungan di dekat eks Pelabuhan Ampenan ini kerap tergenang baik saat hujan maupun setelah ombak pasang. Genangan di jalan ini biasanya di atas mata kaki dan menyulitkan pengendara.

Sopir Angkutan Lebaran Bakal Jalani Tes Kesehatan Mataram (Suara NTB) Bukan saja kondisi fisik kendaraan yang diuji kelaikannya, tapi sopir angkutan lebaran juga bakal menjalani tes kesehatan.

Persiapan pemeriksaan kesehatan sopir angkutan lebaran ini sudah dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional, Dinas Kesehatan dan aparat kepolisian.

Tim dari BNN dan Dikes akan melakukan tes urine pengemudi.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Drs. H. Khalid mengatakan, pemeriksaan tidak hanya difokuskan pada kondisi fisik kendaraan tetapi sopir juga akan diperiksa kesehatannya, apakah telah mengkonsumsi narkoba dan meminum minuman keras.

Pemeriksaan kesehatan oleh BNN dan Dikes ini sebagai langkah antisipasi, agar pengemudi benar - benar dalam kondisi sehat. “Ini setiap tahun kita lakukan. Jangan sampai sopir ini dalam kondisi mabuk dan sudah

Harus Tetap Koordinasi KETUA Pansus Aset pada DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini mengapresiasi langkah penghapusan aset oleh Pemkot Mataram. Dimana untuk aset dengan nilai di bawah Rp 5 miliar dilakukan penghapusan di SKPD masing-masing. ‘’Untuk masalah itu (aset, red) selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya silahkan saja. Tetapi tetap kita harus koordinasi terlebih dahulu agar semua menjadi lebih jelas,’’ terang Zaini kepada Suara NTB kemarin.

Zaini berharap data aset yang akan dihapuskan itu, agar disampaikan juga kepada Dewan. Penghapusan aset di SKPD masing-masing harus dikuatkan dengan adanya SK Walikota Mataram. Selain harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teknis penghapusan itu diserahkan kepada eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya adalah, bahwa data aset yang akan dihapuskan itu harus ditembuskan pula kepada DPRD Kota Mataram. ‘’Jadi penghapusannya itu tidak dipisahkan di Dewan berapa di eksekutif berapa,’’ sebutnya. Artinya, masalah penghapusan aset itu, terpusat di BPKAD (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu). Politisi Demokrat ini tidak menyangkal adanya kesan lamban atas kinerja Pansus Aset yang dipimpinnya. Namun kelambanan itu tidak ansih karena pansus.

Zaini mengungkapkan, itu karena data aset yang diminta oleh Pansus Aset tidak kunjung diberikan oleh BPKAD Kota Mataram. ‘’Datanya kan komulatif dan berubah-ubah. Sehingga dia menjadi agak sulit. Seperti persoalan sertifikat aset yang dikuasai pihak ketiga dan lain sebagainya. Ini kita harapkan segera clear,’’ ujarnya.

Termasuk data aset yang akan dilakukan reclass senilai Rp 25 miliar juga belum disampaikan BPKAD kepada Dewan. Oleh karena itu, memang harus ada cara yang dilakukan menyikapi penghapusan aset ini. ‘’Sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan, itu silahkan dipikirkan oleh eksekutif,’’ pungkasnya. (fit)

pakai narkoba membawa penumpang,” kata Khalid dikonfirmasi, Rabu (22/6).

Pemeriksaan kesehatan sopir tersebut masih belum ditentukan jadwal- nya karena masih

menunggu kepastian BNN dan Dinas Kesehatan. Tahun ini, pemeriksaan akan dilakukan lebih teliti. Artinya, 218 sopir angkutan antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi satu persatu dites. “Biasanya H - 7 lebaran. Tapi saya belum mendapat jawaban dari Dikes. Kalau BNN sudah oke,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan arahan Kementerian Perhubu ngan, untuk menjamin keselamatan penumpang selama perjalanan. Oleh karena itu, pihaknya tidak ingin kasus 2015 lalu, pengemudi menolak bahkan kabur saat akan dites. Dishubkominfo bakal menahan kendaraan dan tidak diperbolehkan beroperasi. “Kendaraannya kita tahan dan tidak boleh beroperasi,” tegasnya. (cem) (Suara NTB/dok)

Dua ASN Pemkot akan Disidang Indisipliner Mataram (Suara NTB) Persoalan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di Kota Mataram masih menjadi pertanyaan. Pasalnya, dua ASN masing - masing dari Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan Kota Mataram bakal menjalani sidang indisipliner, setelah beberapa bulan tidak pernah masuk.

Dua pegawai ini dalam catatan tim penegak disiplin Pemkot Mataram sudah masuk garis merah. Artinya, mereka menjadi penyakit di instansinya. Padahal sudah beberapa kali dipanggil dan dilakukan pembinaan. Inspeksi mendadak pekan kemarin, kedua ASN ini tidak pernah masuk selama bulan ramadhan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menjelaskan, pegawai dari Dinas Pertamanan dan Dinas Kebersi-

han sebenarnya sudah beberapa kali dipanggil menjalani sidang indisipliner. Pasca disidang memang mereka berubah, tetapi kembali malas bekerja. “Kita sudah panggil, begitu dipanggil mereka rajin. Sekarang begitu lagi,” terang Dewi dikonfirmasi, Selasa (21/5).

Ia mengaku, sudah menerima surat dari Dinas Kebersihan untuk melakukan pembinaan terhadap pegawai tersebut. Rencananya, setelah lebaran dua ASN ini bakal disidang oleh tim penegak disiplin yang terdiri dari Asisten III, BKD, Inspektorat, Pol PP dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

Sanksi bagi ASN sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai. Dan Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Pemberian sanksi dilihat dari tingkat pe-

langgarannya, mulai ringan, sedang dan berat.

Sanksi berat apabila pegawai sudah lebih 46 hari tidak masuk bekerja. Bisa saja dilakukan penurunan pangkat hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberhentian ini tergantung Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Walikota Mataram.

“Prosesnya kan kita BAP dulu, setelah itu kita serahkan hasilnya ke Pak Wali. Nanti tergantung apa rekomendasinya, apakah diberhentikan atau apa,” terangnya.

Mantan Kadis Dukcapil Kota Mataram ini menambahkan, pembinaan terhadap pegawai sesuai PP 53 Tahun 2010 dilakukan secara berjenjang. Artinya, ada tanggungjawab masing - masing pimpinan SKPD untuk melakukan pembinaan terhadap staf mereka. Sementara, tim penegak disiplin adalah eksekutor terakhir. (cem)

Pengurusan Administrasi Kependudukan Menurun 40 Persen Mataram (Suara NTB) Pelayanan administrasi Kependudukan seperti pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran, surat pindah serta pencetakan kartu identitas penduduk selama bulan ramadhan menurun 40 persen.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Drs. H. Ridwan membenarkan, adanya penurunan permohonan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran dan surat pindah selama bulan ramadhan. Tren

capaian yang ingin kita selesaikan dalam lima tahun yang akan datang,” jelasnya. Di samping itu BPKP juga nantinya akan melakukan asistensi atau mengawal proses penyusunan RPJMD ini.

Beberapa pakar yang menghadiri rapat tersebut disebutkan Martawang berasal dari Universitas Mataram diantaranya Prof. Husni Muaz, Prof. Dr. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi, Prof. Dr. H. Mansur Afifi, dan Dr. Iwan Harsono. Di samping itu hadir juga dari perwakilan BPKP dan perencana pembangunan di seluruh SKPD lingkup Pemkot Mataram. Pembahasan RPJMD kali ini telah masuk ke ranah yang lebih teknis. Kepada para peserta rapat, Bappeda Kota Mataram membagikan dokumen RPJMD dan para peserta diminta untuk melakukan masukan agar bisa dijadikan acuan

Operasional BRT

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Penambahan Jatah Kupon

penurunan ini relatif lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yakni mencapai 30 - 40 persen.

Dirincikan, pada hari normal biasanya permohonan KK, KTP bahkan akta kelahiran perhari bisa mencapai 150. Namun saat ini dibawah 100. Permohonan paling banyak KTP elektronik dan surat pindah. Sebab, hal ini berkaitan dengan warga yang ingin melanjutkan kuliah. Itupun hanya anak - anak masuk usia 17 tahun, karena representasi pencetakan KTP elektronik di Kota Mataram sudah

mencapai 98 persen.

Berbeda halnya pada tahun 2014 dan 2015, pihaknya sampai kewalahan melayani permohonan KTP Elektronik.

“Yang banyak itu pencetakan KTP Elektronik dan surat pindah.

Karena ada warga yang sudah berusia 17 tahun dan mau melanjutkan sekolah mereka,” ujarnya.

Ridwan menambahkan, akan terjadi tren peningkatan permohonan KTP, KK serta akta kelahiran mencapai 100 persen usai lebaran nanti.

Terhadap gangguan jaringan bi-

asanya terjadi sewaktu - waktu. Dan itu bukan terjadi di internal Dukcapil tapi di Pemerintah Pusat. Sistem di Dirjen Administrasi Kependudukan sering terjadi masalah pada sistem penerimaan elemen data, sehingga data yang dikirim ke pusat sangat lambat diterima.

Ditanya soal ketersedian blangko? Ridwan mengaku setelah lebaran harus diajukan permohonan pengadaan, karena stok blangko khusus KTP Elektronik berkurang dan diprediksi habis setelah lebaran. (cem)

(Suara NTB/dok)

H. Ridwan

Mataram (Suara NTB) Sebagai persiapan operasional bus rapid transit (BRT) yang melalui rute Kota Mataram, Pemkot Mataram menyiapkan lima unit halte bus. Lima halte ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Drs. H. Khalid di luar beberapa halte yang sudah ada saat ini. “Kita mendukung operasional BRT itu dengan menyiapkan lima halte bus,” jelasnya.

Terkait kapan mulai beroperasinya BRT tersebut, Khalid mengatakan bukan kewenangan pihaknya untuk menentukan. Namun kewenangan tersebut berada di tangan Pemprov NTB. “Kalau urusan yang lain-lain itu di Damri. Jadi silahkan Damri dan Dishubkominfo Provinsi (yang menentukan), kita hanya diundang untuk mempersiapkan segala sesuatu,” ujarnya.

Khalid mengatakan apapun kebijakan Pemprov NTB terkait operasional BRT ini, pihaknya hanya mengikuti dan mendukung dengan mempersiapkan apa yang dibutuhkan. “Tergantung Damri dan Dishubkominfo Provinsi, kami mengikuti saja,” imbuhnya.

Terpenting ditambahkan Khalid pihaknya siap kapan saja bus tersebut mulai beroperasi.

Pembangunan halte bus ini disampaikan Khalid telah dianggarkan dalam APBD Kota Mataram 2016 sekitar Rp 250 juta. Khalid menyebutkan halte ini nantinya akan dibangun di jalur lingkar utara sampai di perbatasan Kota Mataram baik di wilayah timur dan selatan. Setiap halte ke halte selanjutnya ini jarak tempuhnya sekitar lima belas menit. BRT yang beroperasi di Kota Mataram dan juga sampai ke kabupaten lain ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat.

Agar operasional BRT ini tidak berdampak terhadap eksistensi angkutan kota (angkot) atau bemo kuning, beberapa waktu lalu Khalid menyatakan trayek dua jenis transportasi massal ini telah diatur dan memiliki rute yang berbeda. Diharapkan juga dengan adanya BRT ini, alternatif transportasi massal di Kota Mataram menjadi lebih beragam dan diharapkan dapat mengurangi kebiasaan warga menggunakan mobil pribadi yang dapat menyebabkan kemacetan. Selain dapat mengurangi kemacetan, dengan dijadikannya bus ini sebagai alat transportasi umum diharapkan juga dapat meminimalisir penggunaan kendaraan roda dua. (ynt)

Pembangunan Tugu dan Gerbang Kota Butuh Dana Rp 15 Miliar Mataram (Suara NTB) Pembangunan tugu dan gerbang kota di lingkar selatan yang merupakan salah satu pintu masuk menuju Kota Mataram membutuhkan dana sekitar Rp 15 miliar.

Dana Rp 15 miliar ini disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE.,MM kepada Suara NTB ialah jika gerbang dan tugu dibangun sesuai dengan desain yang telah ada, dari pemenang sayembara desain yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. ”Lumayan mahal itu sekitar Rp 15 miliar kalau dengan desain yang lama,” ujarnya.

Namun karena terbatasnya anggaran, dana pembangunan tugu dan gerbang kota akan dipangkas dan dilakukan secara bertahap. Martawang mengatakan pembangunan tugu dan gerbang kota tidak sepenuhnya mengacu pada desain yang telah ada.

Tetapi pihaknya akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pihaknya juga mempersilahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram untuk mengadakan lomba desain lagi. Nantinya hasil lomba itu juga bisa menjadi alternatif lain.

Desain yang telah ada mencerminkan Kota Mataram yang maju, religius, dan berbudaya. Dalam desain itu ada beberapa unsur yang dimasukkan seperti ukiran khas Sasak, unsur yang menggambarkan kehidupan masyarakat kota yang heterogen, dan unsur kultural lainnya. “Supaya bisa berkesesuaian antara jumlah uang yang kita miliki dengan

nilai monumental yang akan kita bangun dan kita sesuaikan dengan kapasitas anggaran kita,” jelasnya.

Jika mengacu sepenuhnya pada desain hasil sayembara, Martawang mengatakan biayanya cukup mahal. Bentuknya juga menurutnya mendekati sempurna jika dilihat dari berbagai sisi.

“Menggunakan besi dan ukiran yang luar biasa. Tentu kalau kita lihat dari kapasitas keuangan kita akan disesuaikan dengan angaran yang tersedia. Tetapi juga tidak menghilangkan substansi dari pintu gerbang yang monumental berjangka waktu yang panjang,” jelasnya.

Dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar, pihaknya tidak ingin memberatkan APBD. Kendati demikian di satu sisi pihaknya juga tidak mau kualitas tugu dan gerbang menjadi tidak maksimal. Karena Pemkot Mataram ingin tugu dan gerbang ini menjadi ikon yang bisa bertahan sampai ratusan tahun ke depan dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kota Mataram.

Pembangunan tugu dan pintu gerbang belum akan dilaksanakan tahun ini.

Tapi Martawang mengatakan pihaknya akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar pada APBD Murni 2017 mendatang.

Diharapkan usulan anggaran Rp 2,5 miliar ini nanitnya dapat disetujui DPRD Kota Mataram.

“Mungkin itu paling tidak untuk rangkanya saja dan ini kita bangun bertahap,” pungkasnya. (ynt)

SUARA NTB Kamis, 23 Juni 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Perang Terbuka Pemodal Besar dan Pedagang Lapak Perang terbuka pemodal besar dengan pemodal mikro telah dimulai. Mereka telah dipertemukan langsung pada arena persaingan. Siapa lebih kuat, tentu dialah pemenang.

Sebaliknya, pemodal mikro jika tak diproteksi pemerintah, tamatlah ia.

LIHATLAH apa yang sedang terjadi sebuah pusat perbelanjaan mewah di Kota Mataram. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi NTB, Irwan Prasetya mengamini aroma persaingan yang tidak seimbang ini.

Pusat perbelanjaan yang menjamur di Kota Mataram, di antaranya Mataram Mall, Lombok Epicentrum Mall (LEM), Giant, Pizza Hut hingga perbatasan dengan Lombok Barat telah ada Lombok City Center (LCC).

Belum lagi retail modern sekelas Indomaret dan Alfamart dan sejenisnya yang gerainya juga bercokol hingga di hampir setiap basis masyarakat. Ditambah rencana masuknya TransMart di Kota Mataram.

Dalam persaingan bisnis di kota metro ini, sesungguhnya sangat nampak hukum rimba “Siapa Kuat Dia Menang”. Contoh kecil, Udayana yang sebelumnya menjadi lahan empuk bagi pedagang kecil telah berangsur-angsur tak lagi trend. Mereka telah kalah dan tentu tak kuat membendung dan melawan masuknya pebisnis kakap.

Gaya hidup masyarakat telah dibolak-balikkan oleh pemodal besar, terbukti tempat nongkrong anak-anak muda terutamanya, bukan lagi di Udayana. Mereka lebih berminta berbondong-bondong ke mall yang notabene sekaligus menyiapkan tempat nongkrong dan hiburan yang asyik. Sementara Udayana, tidak ada penataan lapak yang sistematis. Penataan taman yang nyaman tidak di prioritaskan. Sehingga pangsa pasar para pedagang lapakpun hilang dengan sendirinya.

“Pembeli sudah sagat kurang.

Makanya saya berhenti mengisi

lapak saya yang ada di Udayana. Orang sudah lebih senang ke mall,” kata Satriawan.

Lapaknya diisi tak lama.

Padahal, menu yang disiapkan terbilang khas. Bakso Rarang, soto Rarang, roti bakar serta beberapa makanan dan minuman lainnya. Ketika mengisi lapak, sekitar Rp 15 juta modal digunakan. Sayangnya, modal itu kini telah menguap begitu saja. Ia mengakui, penataan Udayana yang kurang membuat pembeli tidak tertarik nongkrong di sana.

Pedagang lapakpun menerima dampaknya.

Pedagang lapak lainnya, Nurul Aini juga mengakui semakin banyaknya pedagang lapak di Udayana telah gulung tikar. Hal itu (Suara NTB/bul) karena sepinya pembeli. Ka- SEPI - Lapak pedagang di Udayana yang sepi karena kalah bersaing dengan laupun Udayana ramai, pusat perbelanjaan di Kota Mataram yang cukup ramai. hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Nurul Aini menjual tak lama, sama halnya dengan ianga, dampaknya dikhawatirkan berbagai jenis makanan lapak. kawasan lapak lainnya di lapa- besar terhadap kerawanan sosial, Dalam kondisi sepi, sehari berjua- ngan Atletik (Lawata), Malomba kondusivitas daerah hingga investasi terutamanya. lan hanya Rp 20.000 didapat, se- dan di Cakranegara.

“Pedagang lapak ini murni juaKawasan lapak ini sudah memumentara bayar lampu harus disetor Rp 5.000/malam. Dalam kon- dar, seiring makin banyaknya ma- lan untuk makan, minum, sekolah disi ramai, baru ia mendapatkan suk pemodal-pemodal besar. anaknya dan biaya-biaya lain. KaBergesernya gaya hidup masyarakat lau ini tidak ada, saya khawatir kerRp 100.000 sehari.

Udayana akan semakin sepi ini tidak diproteksi oleh pemerintah awanan sosial yang muncul. Kita pembeli, terlebih saat hujan. daerah untuk mempertahankan ke- akui memang, setoran pemodal ke Becek dan genangan air menurut- beradaan para pedagang lapak. Mis- PAD tentu tidak sama dengan setonya membuat potensi pembeli alnya dengan membangunkan ran PKL, ini mungkin pertimbangan taman-taman bermain yang lebih pemerintah daerah,” imbuhnya. tidak nyaman. Sehingga lebih dipIa mempertanyakan makin mencantik dan memadai, sehingga tak ilih tempat nongkrong yang lebih jamurnya bisnis pemodal besar di surut kunjungan masyarakat. nyaman (mall).

“Dari dulu itu kami suarakan, Mataram, yang tidak sebanding Sangat kontras jika dibandingtata pedagang lapak ini dengan dengan penataan PKL. Mestinya, kan dengan hasil penjualan di LEM mempercantik taman di sekitar- pemerintah daerah memfasilitasi contonya. Sehari, pedagang es teler nya. Jangan kasi modal, yang pent- pemodal besar melakukan pembimampu menyedot pendapatan minimal Rp 4 juta. Saat ramai, ing tata tempat jualannya. Lihat naan kepada PKL. Tegas ia katakan, memprotekpengusahanya bahkan mampu saja udayana yang becek kalau meraup pendapatan minimal Rp 7 hujan, taman bermainnya juga si pedagang lapak, atau pemodal juta. Pemodal-pemodal besar ini begitu-gitu saja. Bagaimana se- mikro adalah harga mati. Sebab menang karena menyediakan tem- mut bisa datang kalau gulanya mereka hidup untuk kepentingan diri, keluarga bahkan mendukung pat yang nyaman bagi pembelinya. tidak ditaburi,” ungkapnya.

Pengusaha lapak menurutnya pertumbuhan ekonomi. SementaKetua APKLI Provinsi NTB, Irwan Prasetya menuturkan, ber- dibiarkan bertarung sendiri den- ra pemodal besar, belanja yang dijualan di Udayana memasuki gan pemodal besar, tidak mungkin terima dari masyarakat NTB jusmasa kejayaan sejak 2007 hingga menang. Padahal, ketika peda- tru akan di boyong ke luar daerah, sekitar tahun 2013. Berlangsung gang lapak ini kalah oleh persa- entah untuk apa. (bul)

Pesanan Parsel Lebaran Meningkat Mataram (Suara NTB)Pengusaha retail memasuki masa panen, menyusul meningkatnya pesanan parcel jelang Lebaran.

Diperkirakan tahun ini bisnis parsel masih empuk.

Sama dengan tahuntahun sebelumnya, satu retail bisa mendapat pesanan sampai seribuan parsel.

Jaka Irwansyah, seorang karyawan di sebuah supermarket di Mataram menyebut pesanan parsel ini mulai banyak setelah masuk pertengahan bulan puasa.

Puncak pesanan, biasanya sampai H-5 lebaran Idul Fitri.

Saat ini, ia bersama rekannya mengerjakan ratusan parsel yang sudah dipesan. Kebanyakan pemesannya adalah perusahaan-perusahaan. Sementara pesanan dari pemerintah daerah biasanya dalam berupa paketan.

“Tahun lalu kami banyak menolak pesanan, karena tidak dengan rencana pendistribusiannya. Tahun ini bisa saja seperti itu lagi, untuk saat ini kami masih tetap menerima pesanan masuk,” katanya ditemui saat sedang mengerjakan parsel pesanan, Rabu (22/6).

Satu parsel dibanderol dari harga terendah Rp 150.000 hingga Rp 1 juta, sesuai isinya yang diminta pemesan. Isinya bervariasi

dari biskuit kalengan, minuman kaleng dan botol, kopi, teh, hingga minuman sirup untuk berbuka puasa.

Parsel adalah cara berjualan paling efektif saat ini. Menurut Jaka Irwansyah, tingginya permintaan parsel ini bahkan disambut oleh banyaknya penyedia jasa pembuatan parsel.

“Ada yang pasang spanduk hingga nomor lengkap yang bisa dihubungi menawarkan jasa pembuatan parsel.

Saingan semakin banyak,” tandasnya.

Jika permintaan pembuatan parsel membludak, bukan tidak mungkin waktu mengerjakan pesanan sampai lembur. Saat ini, pesanan minimal 50 parsel

bisa diselesaikan dalam dua hari. Lalu bagaimana soal jaminan isi parsel?

Jaka mengatakan, tetap memperhatikan layak konsumsi bagi konsumennya.

Menjaga nama baik, produk-produk dengan masa berlaku tinggal tiga bulan, sama sekali tak diperbolehkan sebagai isi parsel. Sepertinya pengusahanya sudah cukup sadar mengenai hal itu.

Sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB telah membentuk tim untuk melakukan sidak kepada seluruh pedagang dan produsen parsel untuk memastikan tak ada produk tak layak edar digunakan. (bul)

(Suara NTB/bul)

PARCEL - Seorang karyawan sebuah supermarket tengah menyusun aneka biskuit ke sebuah parcel, Rabu (22/6).

(Suara NTB/bul)

PERIKSA LIFT - H. Sudarman dan tim pengawas K3 Disnakertrans mengecek salah satu peralatan lift di menara IC, Rabu (22/6).

Sidak Standar K3 TIM Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB kembali melalukan inspeksi mendadak (sidak) ke Islamic Center (IC). Kegiatan pengawasan ini untuk memastikan standar Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dilaksanakan dengan baik.

“Terutama kami ingin memastikan kembali kondisi lift dan eskalator sudah cukup baik beroperasi. Apalagi sebentar lagi MTQ tingkat nasional akan dilaksanakan.

Kami ingin memastikannya sebelum laporan kami buat kepada Gubernur/Wakil Gubernur,” kata Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan melalui Sekretaris, H. Sudarman saat sidak, Rabu (22/6).

Sebelumnya pemeriksaan serupa juga dilakukan, Lift Minaret Islamic Center telah dilakukan pemeriksaan terhadap pengaman lift agar aman untuk dioperasionalkan, pemeriksaan sebelumnya dilakukan dengan dipantau langsung Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MH. Pengaman yang dicek terutama pada pembatas kecepatan lebih pada lift yang merupakan pengaman lift sangat vital, berfungsi mengatur bekerjanya rem sangkar apabila terjadi kecepatan lebih/tali sling putus / lift jatuh bebas.

Lalu Auto Rescue Device, salah satu pengaman lift yang berfungsi apabila listrik mati lift secara automatis masih dapat aktif dan meluncur ke lantai terdekat dan pintu dapat terbuka.

Demikian juga Overload Limit Switch, yaitu pengaman apabila lift melebihi beban/kapasitas maksimal yang diizinkan, maka alarm berbunyi dan lift tidak dapat bergerak naik atau turun. Terakhir pemeriksaan Fire Man Switch, yakni pengaman yang berfungsi apabila terjadi suatu kebakaran maka lift dapat bergerak turun ke lantai dasar dan membuka pintu secara otomatis. Termasuk Door Contac yang merupakan pengaman setiap pintu lantai lift, apabila pintu terbuka maka lift tidak dapat bergerak naik / turun.

Sejauh hasil pengecekan, tim pengawas memastikan hampir tidak ada persoalan. Karena ini menyangkut keselamatan banyak orang nantinya, H. Sudarman menegaskan kelayakan atau K3 harus konsisten dijaga.

Sesuai hasil pengecekan sebelumnya, beberapa rekomendasi disampaikan, di antaranya, kewajiban dari pihak pengelola/penangungjawab pengguna lift melakukan perawatan khusus secara berkala/rutin baik harian, bulanan dan tahunan.

Teknisi yang melakukan perawatan harus orang yang memiliki kompetensi atau lisensi sebagai teknisi lift, tempat kerja, perusahaan, instansi, hotel, mall dan lain-lainnya yang memiliki fasilitas lift wajib memiliki teknisi yang mempunyai Surat Ijin Operasi/kerja (SIO) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. “Secara berkala akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3, hotel mall semuanya akan diperiksa langsung,” demikian H. Sudarman. (bul)

SUARA NTB Kamis, 23 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pengaruhi Kualitas Produksi KETUA DPRD Lombok Timur, H. M. Khaerul Rizal menegaskan secara prinsip daerah bisa menolak pembatalan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Kemungkinan itu bisa dilakukan daerah ketika dinilai perda yang telah susah payah disusun sesuai dengan kearifan lokal.

Penegasan ini disampaikannya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Lotim mengenai pembatalan sejumlah perda oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (22/6).

Mengutip pernyataan dari para pakar hukum,lanjutnya, alasan menghambat investasi dinilai kurang tepat.

(Suara NTB/rus) H. M. Khaerul Rizal Karena negara yang sejatinya diatur oleh undang-undang dapat diubah sesuai dengan keinginan para pemilik modal. “Jadi negara ini diatur oleh pemodal, jika kita merasa dirugikan, kita bisa lakukan keberatan,” ucapnya.

Apakah pembatalan secara keseluruhan atau pembatalan hanya pada sebagian klausul saja atau mengharuskan revisi. Diakuinya, pemerintah pusat sudah mengumumkan beberapa perda yang dibatalkan. Dalam hal ini, Kabupaten Lotim kena pembatalan empat perda, yakni Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin gangguan, Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Miik Daerah, Perda Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat dan Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

Jika ada pilihan untuk dilakukan revisi terhadap perda, karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka akan segera dilakukan revisi. Dewan akan segera mendorong eksekutif untuk membahas revisi tersebut. “Kita akan undang eksekutif, kapan kita akan lakukan revisi,” demikian imbuhnya. (rus)

Dewan Minta Petani Kembalikan Alat Pemipil Jagung ke Pemprov

Tanjung (Suara NTB) Bantuan peralatan pipil jagung yang ditolak oleh petani Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat respons dari kalangan DPRD KLU. Selain alat itu harus dikembalikan, aparat penegak hukum juga diminta mengusut persoalan tersebut hingga tuntas.

“Selaku Komisi yang membidangi, kami mengapresiasi upaya Polda NTB sekaligus berharap Polda mengusut tuntas persoalan ini. Program semacam ini sudah banyak merugikan petani,” cetus Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, Rabu (22/6) di ruang kerjanya.

Ia mencurigai, alat pipil jagung yang diberikan oleh Pemprov NTB ke petani KLU adalah barang rakitan yang tidak teruji kualitasnya. Oleh karenanya, daripada mempengaruhi kualitas hasil, maka disarankan kepada petani segera mengembalikan barang itu ke Pemprov.

“Kita prihatin dengan petani kita, bukannya dibantu tetapi malah menimbulkan masalahbaru. Kita juga tidak mau ada masyarakat KLU yang dirugikan, karena kualitas yang dihasilkan rendah. Dari pada menganggur, sebaiknya barang itu dikirim lagi ke Mataram,” cetusnya lagi.

Tusen membandingkan, bantuan

peralatan yang diberikan oleh SKPD Pemda KLU untuk petani tidak pernah mendapat penolakan. Ironinya, SKPD Pemprov NTB yang baru kali ini mengirim bantuan pipil jagung justru menghadapkan petani KLU pada banyak masalah. Selain petani harus berhadapan dengan aparat, juga persoalan kualitas yang mempengaruhi harga jual.

Dewan KLU pun mengimbau agar petani tidak lagi menggunakan alat tersebut. Walaupun pekerjaan petani selesai dengan alat itu, tetapi muncul pekerjaan baru, karena kabarnya menyisakan ampas.

“Dinas apapun namanya yang mengadakan alat di Pemprov itu, silakan diambil lagi barangnya, dan diganti dengan barang baru. Tapi ingat barangnya harus barang bagus, jangan lagi menimbulkan masalah,” ledek Tusen.

Sebelumnya diberitakan, penyelidikan proyek alat perontok atau pemipil

jagung di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih bergulir. Sementara di tingkat petani, alat itu dipersoalkan karena saat dioperasikan, jagung bercampur ampas. Petani pun menolak bantuan itu.

Pada dasarnya para petani mengaku bersyukur dengan bantuan alat seharga Rp 22,6 juta yang baru diterima sepekan lalu itu, dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) NTB melalui Dinas Pertanian KLU. Sejumlah kelompok tani ditemui Suara NTB mengakui keberadaan alat itu justru menyulitkan petani. Merusak produksi jagung jika dipakai, mubazir jika dibiarkan.

Keluhan salah satunya dari Matriadi, ketua kelompok tani Mekar Sari II di Dusun Boyotan Baru, Desa Gumantar Kecamatan Kayangan, sepekan sejak diterima alat itu, samasekali tidak terpakai. Untuk membuktikan keluhannya, Matriadi disaksikan sejumlah anggota kelompok tani lainnya melakukan uji coba. “Bisa dilihat ampas jagungnya nyampur dengan biji. Kalau kayak begini, kita harus kerja dua kali untuk bersihkan lagi,” kata Matriadi. Dan itu tidak mungkin dilakukannya karena

jagung yang dipipil di atas lima ton.

Kelompok tani yang dipimpinnya mengelola 28 hektar lahan. Untuk produk jagung bisi dua bisa menghasilkan 6,54 ton.

Sebenarnya dengan alat Merk Yanmar itu bisa lebih efektif, satu ton jagung bisa diproduksi sehari saja. Jika dengan cara manual, mencapai sepekan.

“Alat ini bagus sebenarnya. Tapi kalau begini kondisinya, saya ndak mau terima dulu. Kalau pemerintah mau ambil ndak apa-apa. Takutnya jadi fitnah di masyarakat kalau alat ini nganggur di rumah saya,” katanya Matriadi yang diamini petani dari kelompok lain. (ari/ars)

Tusen Lasima

Pansus Dewan Soroti LHP BPK Selong (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) banyak menyoroti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyampaian pandangan Pansus I dan II DPRD Lotim, Rabu (22/6) mengungkap persoalan mendasar Lotim yang diopinikan dalam LHP BPK. Anggota DPRD Lotim Murnan, saat membacakan rekomenasi DPRD, menyebut, LHP BPK erat kaitannya dengan kinerja dari jajaran pemerintah daerah. Murnan mengutarakan, persoalan Lotim masih bertengger pada opini wajar dengan pengecualian harus diubah. ‘’Kuncinya semua rekomendasi dari BPK hendaknya dilaksanakan,’’ ujarnya.

BPK, lanjutnya, telah merekomendasikan agar Pemkab Lotim, utamanya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengatur dengan sebaiknya distribusi hibah bansos dam menata aset-aset tetap. Terhadap anggaran-anggaran yang belum dikembalikan oleh pihak-pihak yang menjadi temuan BPK, diharapkan dapat segera dilakukan penagihan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) “Kita harapkan pemerintah daerah menindaklanjuti semua rekomedasi BPK agar tidak terjadi temuan berulang.

Khusus mengenai aset, tingkatkan koordinasi penanganan aset pada masing masing SKPD yang lalai dan tidak tertib.

Bila perlu, lakukan bimtek, karena SDM tidak memadai,” sarannya atas nama Pansus I. Hal senada disampaikan Pansus II yang dibacakan Asmat. Pandangan Pansus II, dalam LHP BPK, ada sejumlah kerugian negara dari kasus-kasus yang muncul. Antara lain, ada indikasi kerugian negara disebutkan senilai Rp 14 miliar dari 2.321 kasus yang menjadi temuan di Lotim. Diakui, sejumlah kasus sudah mulai ditindaklanjuti dan ada pelunasan dari pihak-pihak yang merugikan daerah.

Majelis TPTGR diminta segera melakukan revitalisasi tugas, sehingga kerugian daerah dapat diselesaikan cepat dan tepat. Pansus II ini mendukung penuh, 2017 mendatang Lotim harus bisa mendapat WTP. Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin saat dikonfirmasi terkait rekomendasi dari pansus itu menyampaikan tinggal sedikit lagi Lotim akan dapat WTP. Disebut tinggal 10 persen saja dari semua yang disyaratkan BPK segera bisa dituntaskan.

Lotim menginginkan cara yang lebih prosedural dalam meraih opini yang dikeluarkan BPK terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Keinginan wabup, hasil yang ingin dicapai ini benar-benar mantap.

Dikpora, diakui sebagai salah satu SKPD yang banyak temuan BPK. Kepada kepala dinas baru diminta bisa menemukan fakta dan data-data yang lengkap di mana asetaset Lotim yang masih tercecer. “Harus dicari dimana barangbarang yang gelap ini supaya menjadi terang, “ ucapnya. Apa yang dialami Dikpora dimaklumi karena cukup banyaknya satuan pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA sederajat yang harus diurus. (rus)

Belasan Tower Ilegal Ditertibkan Selong (Suara NTB) Sebanyak 13 unit tower ilegal yang berdiri di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terpaksa ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP). Belasan tower ilegal itu berada di Kebon Talo Kelayu Selong, Banjar Sari Teros Labuhan Haji, Montong Belae Kecamatan Keruak, Kantor Desa Pringgabaya Kecamatan Pringabaya, kubur Pringgabaya, Seuni Mumbul Pringgabaya, Paok Pampang Suralaga, Lowanggali Lenek kemcatan Aikmel, Cepak Timur dan Masbagik Kecamatan Masbagik.

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, Salmun Rahman, penyegelan sudah dilakukan, Akan tetapi, pemilik tower main kucing-kucingan dan berani membuka segel dan kembali beroperasi. “Police Line Pol PP belum punya taji,” aku Salmun, Rabu (22/6).

Melihat perilaku dari para pemilik tower yang bandel ini, Satpol PP pun langsung memutus jaringan listrik dari tower, sehingga tidak bisa bisa lagi beroprasi. “Sudah kita ingatkan sejak awal,” ucapnya.

Bentuk pelanggarannya, tidak melewati prosedur perizinan sesuai ketentuan yang berlaku di Lotim. Belum kantongi izin sudah berani beroperasi. rata-rata mereka adalah yang merupakan pemilik tower bersama grup, yakni satu tower untuk beberapa jenis provider.

Selain tidak berizin, sudah pasti tidak mau membayar pajar. Dari fakta itu, diakui ratusan juta bahkan bisa miliaran rupiah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Lotim ini lenyap. Pascapenertiban, diharapkan semua pemilik tower segera memenuhi prosedur perizinan sesuai aturan yang berlaku di Kabupaten Lotim. (rus)

(Suara NTB/yon)

OBJEK WISATA - Salah satu objek wisata, Bukit Pergasingan Sembalun Lotim yang indah nan menawan. Untuk itu, masyarakat harus menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif.

Disbudpar Deteksi Objek Wisata Rawan Begal Selong (Suara NTB) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dalam waktu dekat ini akan mendeteksi semua objek wisata Lotim untuk melihat tingkat kerawanannya. Langkah itu menyusul banyaknya kasus pembegalan terhadap wisatawan.

Terakhir, tindak kriminalitas dialami oleh dua wisatawan mancanegara saat

kembali dari Pantai Pink yang terletak di Kecamatan Jerowaru, Senin (20/6) lalu.

Dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini, Kepala Disbudpar Lotim, Haryadi Djoewayni, SH, MH, mengaku sangat prihatin dengan adanya aksi kriminalitas yang menimpa wisatawan di objek wisata Lotim. Kejadian itu, katanya, bisa merusak citra pariwisata Lotim yang berdampak pada enggannya wisatawan

Tekan Impor, Bupati Undang Pengusaha Budidaya Udang Tanjung (Suara NTB) Potensi budidaya udang di Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup besar. Selain kualitas yang mampu bersaing, kuantitasnya diharapkan mampu menekan angka impor udang dari luar daerah maupun luar negeri.

“Saya berharap banyak agar produksi udang di KLU dapat menjadi branding, baik dari segi kualitas dan kuantitas, serta sesuai dengan harapan pengusaha hotel. Pasar kita sudah jelas, sekarang tinggal kita mempersiapkan produksinya, sehingga ke depannya kita tidak perlu lagi mengimpor dari luar KLU,” ungkap Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., belum lama ini.

Bupati melihat, budidaya udang yang telah dilakukan pengusaha di KLU telah mampu eksis dan terkelola dengan baik. Hasilnya juga diserap langsung oleh pasar hingga ke luar daerah.

Contohnya kata dia, budidaya udang di Mumbul Sari, Kecamatan Bayan. Tambak udang di lokasi ini, diketahui merupakan tambak udang pertama yang dikelola oleh putra daerah. Diharapkan pula, tambak ini menjadi contoh bagi pengusaha lain yang berminat investasi pada komoditas yang sama.

“Daerah kita masih cocok menjadi pusat produksi udang dalam jumlah yang besar. Oleh sebab itu saya mempersila-

kan mungkin ada kawankawan pengusaha ingin menginvestasikan usaha produksi udang di Lombok Utara,” undangnya.

Adanya usaha tambak udang di daerah, sambung bupati diharapkan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Implikasi yang diharapkan, tenaga kerja memiliki kesejehteraan serta skill budidaya, sehingga berpeluang menjadi pengusaha mandiri di masa depan.

Toni, pemilik tambak udang yang berlokasi di Mumbulsari ini, menjelaskan, sejak konstruksi tambak dibangun awal tahun 2015, pihaknya sudah mulai membudidayakan 1,2 juta ekor bibit udang sejak Februari 2016. Sejauh ini, usaha tersebut berjalan lancar.

“Dari usaha ini, kami sudah menyerap 12 tenaga kerja, dengan persentase 60 persen dari lokal dan 40 persen dari Jawa. Usaha ini merupakan pilot project, sehingga masih memerlukan tenaga pendampingan ahli dari luar daerah,” ungkapnya.

Toni berharap, panen perdana dari budidaya yang dilakukannya dapat dilihat dan menjadi contoh bagi pengusaha lain untuk berinvestasi di KLU. Sebab, faktor alam, lingkungan sosial, dan kualitas perairan laut di KLU sangat mendukung untuk pengembangan udah dalam volume besar. (ari)

datang ke Lotim.

Untuk itu, dalam mewujudkan rasa aman dan yaman agar wisatawan merasa betah di Lotim, mantan Asisten I Setdakab Lotim ini akan mendata dan mendeteksi objekobjek wisata yang terkesan rawan. “Kalau rawan, mana mungkin ada orang berani berkunjung ke objek wisata itu,” ungkapnya.

Jika semua objek wisata

sudah dideteksi antara yang rawan dengan yang tidak, maka akan ada tindakan selanjutnya.

Misalnya, katanya, khusus untuk yang rawan akan dikoordinasikan dengan aparat kepolisian maupun dengan Satpol PP. Sehingga, kapanpun wisatawan itu pulang pergi ke objek wisata tujuan akan tetap merasa aman dan nyaman.

“Kalau yang rawan, nanti kita kerjasama dengan polisi dan

Pol PP,” sebutnya.

Selain dengan aparat kepolisian dan Satpol PP Lotim, Haryadi juga mengaku segera berkoordinasi dengan pelaku-pelaku wisata dan usaha pariwisata, seperti rumah makan untuk menjaga keamanan di masing-masing objek wisata itu.

“Tentu partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan di suatu objek wisata itu sangat kita butuhkan,” ujarnya. (yon)

Jabat Kepala Dishubkominfo

Tak Pengaruhi Posisi Mahsin sebagai Ketua PGRI Lotim Selong (Suara NTB) – lain (Hubkominfo, red), berdasarkan Kongres Wakil Ketua Pengurus Daerah (PD) II Per- dan AD/ART PGRI, ia tetap sebagai ketua samsatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ca- pai masa jabatannya habis,” ungkapnya. bang Kabupaten Lombok Timur (Lotim), YuUntuk masa jabatan Mahsin sebagai Ketnus, S.Pd, menegaskan jabatan yang diemban ua PGRI Lotim periode kedua, yakni 2014-2019.

Mahsin, S.Pd, MM, sebagai Kepala Dinas Per- Namun berdasarkan kongres yang dilakukan hubungan Komunikasi dan Informatika di pusat, menjelaskan Mahsin akan tetap men(Dishubkominfo) tidak berpengaruh terhadap duduki posisi sebagai Ketua PGRI Lotim dan jabatannya sebagai Ketua PGRI Lotim. Artin- berakhir pada tahun 2020. “Kita tetap mengikuya, Mahsin akan tetap mengemban amanah ti hasil keputusan kongres PGRI Lotim tahun sebagai Ketua PGRI Lotim sampai masa jaba- 2014 lalu, apapun jabatan yang diembannya. tannya berakhir walaupun saat ini sudah tidak Seseorang itu tetap boleh menjadi ketua ataubergelut lagi di bidang pendidikan. pun pengurus selama masa jabatannya belum Dari hasil kongres dan sesuai dengan Ang- berakhir,” ungkapnya. garan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ Bahkan, kata Kanit Dikpora Kecamatan ART) PGRI, katanya, apapun jabatan yang di- Sikur ini, dari hasil Kongres itu juga tidak ada emban oleh pengurus maupun Ketua penekanan untuk dilakukan penggesePGRI tidak berpengaruh terhadap ran terhadap posisi Ketua PGRI, jika organisasi. Pasalnya, jabatan ini ia mendapatkan tugas di luar dunia merupakan amanah yang harus pendidikan. dijalankan sebaik-baiknya tanpa Ia mencontohkan, apa yang diharus melepas jabatan yang ada jalani Ketua PGRI Lotim, sama di organisasi PGRI. halnya dengan yang dialami KetSelain itu, dalam struktur ua PGRI Provinsi maupun Ketua PGRI Pusat yang sudah mengemkepengurusan PGRI, ketua yang ban amanah di luar dunia penterpilih beserta pengurus akan didikan. mengemban amanah selama “Jadi tidak ada pengaruhnya, lima tahun, sementara Mahsin sesuai masa jabatan sesediketahui baru menjabat sekitar orang itu harus tetap satu tahun setengah unbekerja menjalantuk priode kedua. kan amanah di “Waktu dipilih PGRI. Itu sudah sebagai Ketua PGRI sesuai dengan Lotim Pak Mahsin AD/ART kita. masih bergelut di Intinya kita pendidkan. tetap koordiSekarang walaun a s i , ” pun sudah dipungkasnya. geser ke (yon) SKPD yang Yunus (Suara NTB/yon)

(Suara NTB/ari)

Daerah Bisa Menolak

SUARA NTB Kamis, 23 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Dugaan SPPD Fiktif Usut Penyertaan Modal Daerah DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana mengusut penyertaan modal Pemkab Loteng kepada sejumlah perusahaan, karena diduga bermasalah. Wacana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki persoalan ini mulai mengemuka.

Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Rabu (22/6), mengungkapkan, ada beberapa penyertaan modal pemerintah daerah yang diduga bermasalah. Di antaranya penyertaan modal daerah di Perusda Tastura Bersatu, PT. Jamkrida NTB Bersa(Suara NTB/dok) ing dan PDAM Praya. “Yang paling M. Samsul Qomar besar di PDAM Praya,” sebutnya.

Di PDAM Praya, ujarnya, total penyertaan modal baru yang disetorkan oleh Pemkab Loteng mencapai sebesar Rp 21 miliar. Penyertaan modal tersebut disinyalir bermasalah, lantaran diduga menyalahi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemkab Loteng.

Di mana modal yang seharusnya disertakan ke PDAM Praya sesuai perda yang ada sumbernya dari APBB Loteng. Tapi nyatanya, modal yang disetor bersumber dari APBN yang merupakan dana hibah pemerintah pusat ke PDAM Praya. “Di sini letak persoalannya,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Dengan kata lain, Pemkab Loteng diduga tidak menjalankan kesepakatan penyertaan modal yang telah diatur pada perda.

“Begitu pula pada penyertaan modal pada PT. Jamkrida NTB Bersaing dan Perusda Tastura Bersatu, juga ada indikasi bermasalah,” tambahnya.

Terkait indikasi ini, pihaknya berencana akan membentuk pansus sebagai wadah bagi DPRD Loteng untuk bisa mengusut persoalan ini, sehingga menjadi jelas dan terang. “Sebelum itu, kita juga akan berkonsultasi dengan BPKP Perwakilan NTB. Guna memperoleh kejelasan terkait persoalan ini. Baru kemudian, kita menentukan langkah selanjutnya,” tambahnya. (kir)

Inspektorat Audit Dana Bimtek Perangkat Desa Senilai Rp 2,1 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Inspektorat Lombok Barat (Lobar) sedang melakukan audit terhadap dana bimbingan teknis (bimtek) perangkat desa senilai Rp 2,1 miliar lebih tahun 2015 lalu. Audit ini dilakukan Inspektorat atas perintah Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Audit bertujuan untuk mendalami dan mencari tahu indikasi penggunaan SPPD fiktif dalam kegiatan bimtek yang kini diusut Polres Lobar.

“Kami tengah bekerja melakukan audit dana bimtek itu untuk mendalami laporan masyarakat soal indikasi SPPD fiktif,” kata Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Agus Rahmad Hidayat kepada wartawan usai menghadiri paripurna di DPRD Lobar, Rabu (22/6).

Agus menjelaskan, saat ini jajarannya sedang bekerja mengaudit, sehingga belum bisa diungkap hasilnya. Pihaknya mengaudit terkait laporan masuk menyangkut indikasi SPPD fiktif. Pihaknya melakukan audit atas dasar praduga tak persalah.

Hasilnya nanti tergantung audit, apakah ditemukan indikasi itu atau tidak.

Audit dilakukan atas hasil koordinasi dengan kepolisian terkait penangan-

an kasus bimtek perangkat desa yang dilaporkan unsur masyarakat. Sesuai ketentuan, jelasnya, berdasarkan PP Nomor 30 tahun 2014 sudah ada MoU antara KPK dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), apabila ada pengaduan yang masuk ke kepolisian atau pun ke aparat penegak hukum, seperti kejaksaan perlu koordinasi dengan Inspektorat.

Kalau sudah koordinasi dengan Inspektorat, masalah yang diadukan sudah ada hasil audit dari Inspektorat baru dibahas

Bupati Minta Dana Rp 41 Miliar Dikembalikan ke Kas Negara Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menyatakan terkait dana Rp 41 miliar yang ditemukan pihak dewan mengendap di APBD harus dikembalikan ke kas negara. Karena anggaran yang dipakai untuk dana sertifikasi guru tak terpakai di APBD, maka harus dikembalikan ke negara, sebab dana itu transfer dari pusat ke daerah.

Menurutnya, dana tersebut merupakan sisa dari sertifikasi yang mesti dikembalikan ke kas negara. Jika pun nanti kekurangan dana di daerah, maka mesti ditransfer lagi oleh pusat. Terkait dana tersebut tidak bisa dikembalikan, karena untuk menutupi kekurangan pembayaran sertifikasi guru tahun ini perlu diklarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Sementara itu Kepala Dinas Dikbud Lobar H. Ilham, MPd, memberikan penjelasan yang berbeda. Ia menyatakan, dana Rp 41 miliar tersebut merupakan dana tranfser dari pusat yang peruntukannya khusus untuk sertifikasi guru. Dana ini, jelasnya, tidak boleh dikemana-manakan. “Jadi itu dana tidak terpakai untuk pembayaran sertifikasi tahun 2015.

Itu masuk silpa sebagai dana simpanan untuk dipakai sebagai dana sertifikasi tahun 2016,” kata Ilham.

Dijelaskan, dana sertifikasi ini adalah kelebihan, sehingga ada sisa. Pihaknya mengaku bersyukur ada dana lebih, sebab jika kurang seperti tahun sebelumnya malah repot.

Namun jika berlebih seperti tahun lalu, maka bisa menjadi tambahan untuk pembayaran sertifikasi guru tahun ini yang baru memperoleh sertifikasi. Sebab jumlah guru yang memperoleh sertifikasi ini tetap bertambah tiap tahunnya.

Menurutnya, dana sertifikasi tahun ini juga terindikasi akan lebih. Diperkirakan dana transfer untuk sertifikasi guru mencapai Rp 160 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 170 miliar. Kenapa dilebihkan? karena pusat tidak ingin menyulitkan daerah ketika kekurangan dana nantinya. “Jumlah guru yang bersertifikasi ini bertambah, yang belum dapat diberikan,”jelasnya. Jadi katanya dana ini cadangan untuk pembayaran guru nantinya.

Semua guru memenuhi syarat dibayarkan sertifikasi tahun lalu. Hanya saja ada berlebih ditransfer oleh pusat ke daerah. Ketika ada penambahan guru sertifikasi bisa dibayarkan.

Terkait pernyataan anggota DPRD Lobar, jika dana ini tidak jelas, menurutnya tidak demikian. Menurutnya, kuota pengusulan pemda sudah jelas jumlahnya. Namun pusat sengaja mentransfer lebih ke daerah. Pusat, katanya, punya data terkait guru sertifikasi, sehingga tidak mungkin berbeda datanya. “Uang yang ditransper tahun 2015 berdasarkan data tahun 2014 sedangkan dana yang ditransfer tahun 2016 berdasarkan data tahun 2015,’’ ujarnya.

Bagi pihaknya, tidak masalah dana ini mengendap di APBD karena itu menampung transfer dari pusat dan tak akan menjadi temuan BPK. (her)

karena bertujuan menghambat proses hukum. Menurutnya sesuai fungsi Inspektorat, meskipun telah ditangani aparat, maka perlu dikoordinasikan dengan Inspektorat.

Terkait berapa lama audit, menurutnya relatif tergantung penelusuran yang akan Diaudit.

Item yang Diaudit bukan saja desa, namun pihak ketiga. Karena itu perlu pelan-pelan dalam proses audit ini, tidak bisa tergesa-gesa. Hasil audit ini perlu ditunggu, baru diungkap.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo menyampaikan pihaknya menemukan ada indikasi SPPD fiktif dalam kasus bimtek perangkat Desa yang dilaksanakan tahun 2015. Namun pihaknya belum bisa mengungkap lebih jauh soal ini, karena untuk keperluan penyelidikan. (her)

(Suara NTB/her)

Tegur Delapan Kepala SKPD

Temuan Kerugian Capai Ratusan Juta Rupiah

Sekda Bakal Telusuri Indikasi Kebocoran Pajak Parkir Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengaku tak mengetahui adanya indikasi kebocoran pajak parkir. Apalagi, pajak parkir ini selama lima tahun tak ada ada di nota keuangan.

Dikonfirmasi sejumlah wartawan usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Lobar, Rabu (22/6), bupati mengaku belum mengetahui hal itu.

Sampai sejauh ini, jajarannya belum menyampaikan hal itu.

“Belum, mungkin sekda bisa menjelaskan,” singkatnya seraya memanggil Sekda Lobar Ir. (Suara NTB/dok) H. Muh. Taufiq, MSc. H. Fauzan Khalid Menjawab pertanyaan wartawan, Sekda Lobar menjelaskan, pajak parkir untuk Lombok City Centre (LCC) di Gerimax Narmada baru mulai dipungut tahun ini. “Kan LCC baru beroperasi tahun ini,” jawabnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang pengelolaan Pajak Parkir, Taufiq akhirnya menjawab dirinya akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas PPKD dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lobar.

Tak hanya itu, sekda mengatakan akan turun bersama pihak DPRD Lobar. “Kita akan turun dengan dewan, apakah ditarik atau tidak,” imbuhnya seraya menyatakan, kalau memang benar pajak parkir itu ditarik, perlu ada kejelasan kemana arah dana tersebut.

Sebelumnya diberitakan, sejak ditetapkannya Perda nomor 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pajak Parkir, sampai sejauh ini belum ada laporan keuangan terkait pendapatan dari pajak parkir di Kabupaten Lobar. Artinya, sudah lima tahun pajak parkir itu tidak jelas arahnya. (her)

bersama dengan aparat penegak hukum. Yang dibahas apakah ada penyimpangan atau tidak.

Jika penyimpangan ini menyangkut temuan administrasi, maka itu dilaporkan ke bupati.

Bupati berwenang penuh sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan atas yang diaudit.

Pengembalian kerugian daerah ini, jelasnya, tidak mempengaruhi proses hukum, namun sepanjang terperiksa tidak melanggar ketentuan. Misalnya, temuan BPK jika ditabrak ketentuan penyelesaian dalam jangka waktu dua bulan, maka berlanjut ke proses hukum. Selama pada rentan waktu itu lanjut Agus bisa ditoleransi.

Ia menampik jika Inspektorat mengaudit dana bimtek ini,

(Suara NTB/her)

TANAMAN RUSAK - Hampir setengah hektar lahan tanaman padi milik petani di Desa Babussalam Gerung rusak akibat kondisi tanah yang kurang bagus. Petani pun mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Petani berharap pemerintah turun tangan membantu.

Habiskan Dana Besar

Dewan Kritik Banyak Perda Hanya Macan Kertas Giri Menang (Suara NTB) Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lombok Barat (Lobar), Bakti Jaya mengakui banyak perda yang sudah disahkan DPRD Lobar semenjak dilantik. Namun hanya sebatas macan kertas, karena sedikit Perda yang dijalankan pihak eksekutif.

Tak dijalankannya Perda yang disahkan dewan besar kemungkinan disebabkan belum adanya turunan yang dibuatkan eksekutif seperti peraturan bupati (perbup). Padahal untuk membahas satu buah rancangan peraturan daerah (raperda), dana APBD yang harus dikeluarkan mencapai angka di atas Rp 400 juta hingga Rp 700 juta. ‘’Namun sayangnya, besarnya anggaran yang dikeluarkan tak dibarengi dengan tindaklanjut pelaksanaan Perda yang sudah disahkan oleh jajaran DPRD Lobar,’’ kritiknya, Rabu (22/6).

Ia mencontohkan, dua buah Perda Miras, yakni Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dan Perda tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang

sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Tak hanya itu, Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pajak Parkir juga tidak ada kejelasan hingga saat ini.

Tak jalannya puluhan perda itu menurut politisi PAN itu harus segera disikapi Bupati Lobar. Ia juga meminta bupati untuk mengevaluasi jajarannya yang tak menindaklanjuti perda yang sudah disahkan pihak legislatif.

Dikonfirmasi terpisah, Sekda Lobar Ir. H. Muh. Taufiq, MSc, tak membantah banyaknya Perda yang sudah disahkan dewan justru tak ditindaklanjuti dengan perbup. Dia mengakui, bahwa itu merupakan kelemahan jajarannya.

Untuk itu, dalam rapat yang rencana digelar dalam waktu dekat akan mencari solusi dan alasan tak dintindaklanjutinya perda-perda itu.

Dalam hal ini, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajarannya terkait perda yang sudah disahkan dewan. “Masalah perda yang belum dijalankan ini perlu kami evaluasi dalam rapim nanti,” jelasnya. (her)

Kelayakan RPH di Loteng di Bawah Standar Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini tercatat memiliki lima Rumah Potong Hewan (RPH). Namun dari semua RPH yang ada, seluruhnya masih di bawah standar kelayakan yang ada. Hal itu diakui Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. Nasrun, MM, saat rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Loteng, Rabu (22/6).

Dikatakan di bawah standar kelayakan yang ada, ujarnya, lantaran fasilitas pendukung RPH yang seharusnya tersedia justru tidak ada. Termasuk ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pendukung, seperti dokter hewan yang minim. “Ini kondisi riil yang terjadi saat ini, terkait RPH yang dimiliki,” ujarnya.

Hanya saja, tandasnya, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk bisa memenuhi standar kelayakan RPH, karena anggaran yang terbatas. Menurutnya, untuk bisa memenuhi

standar kelayakan yang ditentukan, butuh anggaran cukup besar, khususnya dalam menyiapkan berbagai fasilitas pendukung yang kurang.

Meski dengan kondisi serba terbatas, RPH-RPH tersebut sampai sejauh ini tetapi dioperasikan, karena memang sudah tidak ada pilihan lain.

“Tidak ada pilihan lain, RPHRPH tersebut tetap dioperasikan. Kalau harus mengejar standar yang ditentukan, jelas tidak akan mampu dengan kondisi sekarang ini,” ujarnya.

Diakuinya, di luar kelima RPH ini, masih ada satu RPH lagi yakni RPH Barabali yang dibangun pemerintah provinsi tahun 2014 lalu. Dari sisi persyaratan, RPH ini yang paling mendekati standar yang ada. Hanya saja RPH tersebut sampai sekarang ini belum bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, karena proses pembangunannya tersangkut kasus hukum.

Terkait RPH Barabali, pi-

haknya sudah sempat berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya selaku pihak yang menangani kasus ini. Dari hasil konsultasi, diperoleh kesimpulan awal kalau RPH tersebut sulit untuk dioperasikan sebelum proses hukumnya selesai.

Untuk itu, ke depan pihaknya berharap ada dukungan anggaran dari DPRD Loteng supaya kekurangan-kekurangan yang ada di RPH-RPH bisa ditambah, sehingga keberadaan RPH-RPH benarbenar berfungsi optimal seperti yang diharapkan.

Di tempat yang sama Ketua Pansus II DPRD Loteng, Suhaimi, SH, menegaskan siap mendukung pembenahan di RPHRPH yang ada. Asalkan, kontribusi dari RPH-RPH juga jelas bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi sampai sejauh ini keberadaan RPHRPH ini belum bisa memberikan pemasukan yang optimal bagi daerah. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menegur delapan kepala SKPD kaitan dengan catatan temuan LHP BPK. Temuan LHP kali ini sebanyak 17 masing-masing 12 temuan di Sistem Pengawasan Internal (SPI) dan 5 temuan di Kepatuhan terhadap perundang-undangan. 17 temuan ini berada di delapan SKPD. Delapan SKPd diminta segera menuntaskan temuan dalam jangka waktu satu bulan, terutama menyangkut temuan kerugian negara yang mencapai ratusan juta rupiah.

“Kami sudah membuat teguran yang dilakukan bupati kepada delapan SKPD agar menuntaskan temuan BPK ini dengan rentan waktu satu bulan,” tegas Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Agus Rahmad Hidayat, Rabu (22/6).

Menurutnya, teguran kepada kepala SKPD berjenjang mulai dari atasan ke bawahan. Surat teguran menekankan agar penyelesaian LHP BPK paling lama satu bulan. Namun target di Pemda selama dua bulan.

Pihaknya sengaja menargetkan selama satu bulan supaya lebih cepat diselesaikan.

Dari 17 temuan ini, mencolok seperti pemborosan keuangan daerah. Menurutnya ini termasuk kerugian daerah namun jumlah nominalnya jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Awalnya temuan mencapai Rp 23 miliar lebih kerugian negara perlu ditagih. Diakuinya, ada komit-

men dari pihak terkait untuk mengembalikan kerugian. Kerugian inilah, jelasnya, yang perlu ditagih oleh Inspektorat selama dua bulan ke depan.

Jumlah kerugian,jelasnya, mencapai ratusan juta. Jika dibandingkan temuan awal, terdapat temuan kerugian daerah yang perlu ditagih mencapai Rp 23 miliar. Ditanya terkait kelebihan bayar pajak itu menurutnya bukan Rp 3 miliar. Namun jumlah itu akumulasi dari bayar pajak, sedangkan kelebihan bayar sendiri hanya Rp 105 juta.”Itu yang disetor pajaknya Rp 3 miliar, yang kelebihan bayar itu hanya Rp 105 juta,” bebernya.

Sekda Lobar Ir. H. Muh. Taufiq, MSc, menyatakan, terkait temuan BPK karena acuan aturan yang dipakai melakukan pemotongan pajak menggunakan aturan lama bukan aturan baru.

Pola pengembaliannya kata sekda, dalam bentuk kompensasi pajak. Sebab pihak perpajakan tidak mungkin mengembalikan dalam bentuk dana.”Nanti dikembalikan berupa kompensasi pembayaran pajak tahun berikutnya,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Multazam menyoroti kelebihan bayar pajak yang menjadi temuan BPK. Menurutnya, kelebihan bayar pajak ini disebabkan kurang maksimal pengelolaan APBD. “Ini kan asal bayar pajak saja, sehingga ada kelebihan bayar,” kritiknya.

Menurutnya dana ini berpotensi jadi silpa, jika bisa ditagih. (her)

Kejari Usut Dua Kasus Dugaan Korupsi di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Rodiansyah, SH, mengungkapkan pihaknya tengah menangani dua kasus dugaan korupsi di Lombok Barat (lobar). Di antaranya kasus dana desa Terong Tawah dan kasus bantuan ketahanan pangan. Dua kasus ini dilaporkan oleh masyarakat ke kejaksaan.

Kini pihaknya sedang melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus ini dan berkoordinasi dengan Inspektorat Lobar.

“Sejauh ini, kasus ketahanan pangan baru penyelidikan, belum mendalam. Kalau masalah Dana Desa Terong Tawah dalam proses juga,” terangnya saat dikonfirmasi di Giri Menang, Rabu (22/6).

Pada kasus ini, jika ada yang laporan masalah dana desa ke kejaksaan, pihaknya nanti menyerahkan ke Inspektorat apakah ada unsur kerugian negara atau tidak. Kalau ada unsur kerugian negara, apakah pihak terkait mau mengembalikan kerugian atau tidak. Jika kerugian tidak dikembalikan, maka pihaknya akan menindaklanjuti asalkan Inspek-

torat memberikan LHP-nya.

Selain itu, ada juga laporan masalah ketahanan pangan yang dikelola Kantor Ketahanan Pangan Lobar tahun 20142015. Saat ini, jelasnya, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan belum mendalam.

Sementara itu Direktur Pengawas Teritorial (Dirwaster) KPK NTB, H. Junaidi menyatakan pihaknya sudah melaporkan kasus dana desa dan Ketahanan Pangan tersebut ke Kejari Mataram.

Kepala Desa Terong Tawah, Sahirpan membantah jika pihaknya menyelewengkan dana desa yang ada di desa setempat. Ia mengklaim beberapa proyek yang dikerjakan menggunakan dana desa seperti proyek talud, sudah sesuai ketentuan. Penggunaan dana desa sudah dilaporkan kepada pihak Inspektorat, Kepolisian, BPMPD serta Bupati Lobar.

Terkait kasus ini dilaporkan ke Kejari Mataram oleh salah satu LSM, dirinya baru tahu.

Dirinya heran kenapa LSM itu melaporkan ke Kejari tanpa mencari tahu penanganan kasus ini ke polres yang lebih dulu menanganinya. (her)

Soal Perusda Tastura Bersatu

Pemkab Loteng Masih Bungkam Praya (Suara NTB) Polemik yang terjadi di tubuh Perusahaan Daerah (Perusda) Tastura Bersatu bentukan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) masih jadi tanda tanya.

Selaku pemilik, Pemkab Loteng sendiri sejauh ini nyatanya masih bungkam. Kendati mengaku sudah mengambil alih kembali perusahaan ber-

sangkutan.

Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (22/6), belum bersedia berkomentar terkait persoalan yang tengah melilit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Nanti ya, saya masih harus melanjutkan rapat dulu,” jawabnya singkat.

Hanya saja, Nursiah mengaku kalau kendali perusda sudah diambil alih seluruhnya oleh Pemkab Loteng dan tidak lagi pegang oleh manajemen perusda bersangkutan. Tapi sejak kapan, lagi-lagi Nursiah bungkam. “Ya, kita (Pemda,red) sudah ambil alih. Tapi untuk jelasnya, nanti saja,” tandasnya sambil berlalu.

Sebelumnya, DPRD Loteng, mencium gelagat yang tidak baik di internal Perusda Tastura Bersatu. Bagaimana tidak semenjak mendapat kucuran dana sebagai bentuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 1 miliar, setahun yang lalu perusahaan bersangkutan terkesan mati suri.

Pasalnya, sampai saat ini belum ada laporan apapun yang diteri-

ma DPRD Loteng, baik itu terkait laporan kinerja dan kegiatan usaha. Apalagi laporan keuangan perusahaan. Kalangan DPRD Loteng pun mencium ada aroma dugaan korupsi di tubuh perusahaan ini dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, untuk melakukan audit investigasi guna menelusuri dugaan ini. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 23 Juni 2016

Halaman 6

Kerjasama BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Sumbawa Targetkan MKJP dan Kampung KB di Kecamatan Sumbawa Besar (Suara NTB) lima tahun hingga sekarang berakhirnya program pilot proyek Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari Yayasan Cipta Padu di Sumbawa, telah terjadi proses advokasi pembelajaran, replika program dan lainnya.

Outputnya, lahir sejumlah regulasi dan terbentuknya tim KB mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga Tim Advokasi KB Kabupaten. Termasuk lahirnya kampung KB yang diupayakan tahun ini ada di setiap kecamatan.

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Sumbawa, Ir. A. Yani, Rabu (22/6) menjelaskan, cukup banyak output yang

diperoleh, seperti terbentuknya tim KB desa, termasuk kampung KB, bagian dari upaya advokasi.

Dalam hal ini, Tim Advokasi KB Kabupaten yang juga telah terbentuk berjalan bersinergi dengan Dinas Kesehatan, IBI, Camat hingga Kepala Desa. Dengan demikian nantinya diharapkan adanya peningkatan persentase MKJP yang menurut hasil riset Universitas Indonesia berada di angka 50,02 persen, meski faktanya beberapa waktu lalu masih berada pada angka 47,58 persen.

“Tahun ini kita harapkan MKJP ada di angka 60 persen,”ujarnya.

Ekspektasinya Sumbawa MKJP, Kabupaten yang menjadi pilot proyek program ini sebelum-

nya berhasil meningkatkan angka MKJP. Hal ini juga menjadi komitmen pimpinan daerah. Dengan terbentuknya Kampung KB di wilayah Batu Nisung desa Karang Dima Labuan Sumbawa. Untuk selanjutnya terbentuk di semua kecamatan di daerah ini. Sehingga nantinya muncul 24 Kampung KB dari 24 Kecamatan di Sumbawa. “Capaian KB diperluas sekarang. Kita pilih kampung yang bermasalah sehingga ada intervensi semua program. Ini sekaligus menjawab dan menindaklnjuti SE Bupati tentang pembentukan tim KB desa dan Tim KB Kecamatan,” tukasnya.

Asisten Pemerintahan, yang juga Ketua Distrik Working Group, Dr. M. Ikhsan, menyatakan pro-

gram ICMM berupa revitalisasi melalui aksi bersama, Pilot proyek Yayasan Cipta Cara Padu yang didanai sebuah program internasional untuk 13 Kbaupaten sebagai proyek. Termasuk Sumbawa yang kini menjelang berakhirnya program. Agar penguatan KB ini tetap berlanjut. Sumbawa sendiri sudah menjadikan hal ini sebagai kebijakan prioritas dan dimasukkan dalam rancangan RPJMD 2016-2021.

Kebijakan dalam bentuk regulasi, mulai dari Surat Edaran Bupati hingga Perbup untuk menjamin keberlangsungan program. Contoh APBDes telah menganggarkannya untuk program KB di desa. Semua Kades membentuk tim KB desa dan Camat membentuk tim KB

Kecamatan. “Sekarang juga akan dikeluarkan Perbup penguatan program KB di Sumbawa. Sebagai pedoman yang akan dijadikan acuan Tim KB desa dan Tim KB Kecamatan menindaklanjuti program ini,” terangnya.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc juga telah mendapatkan penghargaan atas kerjasama yang sudah dilakukan selama ini.

Serta menandatangani MoU untuk keberlanjutannya. Terdapat empat poin yang telah ditandatangani dalam MoU awal Juni lalu. Yakni, komitmen akan menindaklanjuti program KB, memberdayakan anggaran, mengeluarkan kebijakan dan tim KB Desa serta keberlanjutan program. (arn/*)

Sejumlah Persoalan Masih Kasus Bansos Sapi Dihadapi Desa di KSB Taliwang (Suara NTB) Belum tuntasnya seluruh desa menyusun dokumen APBdes 2016 hingga kini membuat pembangunan di desa tersendat. Kondisi ini pun disayangkan sejumlah pihak karena desa menjadi unjung tanduk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Menanggapi kondisi ini, ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Lukmanul Hakim, Rabu (22/6) mengatakan, molornya pembahasan APBDes di sejumlah desa dikarenakan sejumlah persoalan masih dihadapi desa. “Harus kita akui ada beberapa persoalan yang dihadapi teman-teman di tingkat lapangan, sehingga APBDes-nya belum bisa selesai,” cetusnya.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi desa dalam menyusun APBDes bervariasi. Mulai dari tingkat pemahaman terhadap regulasi yang mengatur proses penyusunan, mekanisme yang relatif baru dengan sejumlah penambahan aturan, hingga tarik ulur kepentingan antara desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tak kunjung menemui titik temu. “Jadi cukup kompleks persoalan yang dihadapi teman-teman. Sehingga butuh waktu untuk menyelesaikan penyusunan APBDes mereka,” timpalnya.

Tidak sampai di situ, Lukmanul mengatakan, kondisi itu juga berlanjut pada tahapan konsultasi di tiap tingkatan. Mulai dari kecamatan hingga ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), tidak ada satu suara mengenai mekanisme penyusuan APBDes yang final. Hal ini kemudian membuat konsultasi desa tidak maksimal, sebab tiap tingkatan memiliki pemahaman berbeda-beda.

“Misalnya saja sudah final, nanti ada perubahan lagi. Nah ini kan buat teman-teman Kades bingung mau pakai yang mana,” katanya.

Kondisi ini selanjutnya membuat desa, tidak memiliki tempat berkonsultasi. Terlebih pola pendampingan oleh BPMPD cukup minim, termasuk juga dari tenaga pendamping desa dari program dana desa. “Kami juga mau tahu apa sebenarnya fungsi pendamping desa itu? Karena kami belum merasakan kehadirannya di desa,” ungkapnya.

Ia mengakui, sumberdaya manusia (SDM) aparatur desa turut pula sebagai pemicu lambatnya penuntasan APBDes. Namun demikian, seharusnya pemerintah kabupaten melalui dinas teknisnya memberikan bimbingan dan arahan sehingga seluruh kegiatan di desa bisa berjalan lancar. “Dengan banyak aturan baru mengenai desa, kami di desa jujur belum sepenuhnya tahu. Maka dari itu kami sangat butuh pendampingan,” tandasnya. (bug)

Kepala Disnakeswan Sumbawa Diperiksa Jaksa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur diperiksa jaksa, Rabu (22/6). Dia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus bansos Dinas Peternakan Provinsi NTB di Desa Selanteh, Kecamatan Plampang 2011 silam.

Ditemui Suara NTB di sela-sela pemeriksaan, Syafruddin Nur mengakui dimintai keterangan terhadap bansos sapi di Desa Selante Tahun 2011 lalu. Dalam hal ini ada dua program yakni penyelamatan betina produktif dan Sarjana Membangun Desa (SMD) yang diberikan kepada tiga kelompok masyarakat setempat. Adapun program penyelamatan betina produktif bertujuan untuk membangun motivasi masyarakat atau peternak melakukan budidaya ternak yang masih produktif. Selain itu juga untuk penguatan penyelamatan ternak akibat dari banjir yang menimpa wilayah setempat pada saat itu. Sehingga populasi ternak meningkat dan Sumbawa bisa swasembada

daging. Dalam hal ini bansos ini merupakan penguatan modal. Di mana dananya langsung masuk ke rekening kelompok dan dikelola kelompok. Sedangkan SMD ditujukan untuk pengembangan Sumbser Daya Manusia (SDM). Dimana lulusan sarjana dengan ilmu pengetahuan, serta pemahaman teknologi informasinya semakin berkembang. Sekaligus bisa memberikan pembinaan terhadap peternak sehingga dapat dapat mandiri dan mengembangkan usahanya.

Program tersebut ada yang mempersoalkan terhadap adanya anggota kelompok yang menerima bantuan lebih dari satu dalam tahun yang sama. Sementara dalam petunjuk juklak juknisnya tidak

dijelaskan secara detail. Dalam petunjuk tersebut tidak ada penjelasan anggota kelompok tidak boleh menerima lebih dari satu dalam tahun yang bersamaan. Tetapi kelompok yang tidak diperbolehkan.

“Inilah yang diduga bermasalah.

Karena adanya anggota kelompok yang menerima lebih dari satu dalam tahun yang sama,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Syafruddin, selaku tim seleksi, pihaknya sudah menyelesaikan persoalan ini di tingkat kecamatan. Sehingga tidak terjadinya kecemburuan sosial. Pihaknya tidak menutup mata dan merespon adanya hal tersebut. Syafruddin juga menyampaikan sudah pernah dimintai keterangan pada tahun 2012 si-

(Suara NTB/arn)

BANTUAN - Wagub NTB menyerahkan bantuan kepada warga Sumbawa yang diterima secara simbolis oleh Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah.

juga telah memintai keterangan Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, Ir Mukmin. Dimana yang bersangkutan pada saat itu selaku Kepala Dinas Peternakan kala itu.

“Sudah empat orang yang kami mintai keterangan sebagai saksi sejak Senin lalu,” pungkasnya.

Ia menjelaskan, bansos sapi ini diperuntukkan bagi kelompok di Desa Selante Kecamatan Plampang.

Dalam hal ini program penyelamatan betina produktif diperuntukkan terhadap dua kelompok. Masingmasing kelompok mendapat dana Rp 250 juta. Sedangkan program Sarjana Membangun Desa (SMD) diberikan kepada satu kelompok dengan anggaran Rp 300 juta. Total dana sekitar Rp 800 juta. Dimana dalam pelaksanaanya diduga tidak sesuai ketentuan. “Kami sedang melakukan penyelidikan. Apakah mekanismenya sesuai dengan juklak juknis atau tidak. Selain itu pembagiannya sudah tepat sasaran atau tidak,” tukasnya. (ind)

Serapan Anggaran Pemda KSB Masih Rendah

Wagub NTB Minta Daerah Beri Kemudahan Berinvestasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Masjid Nurul Maqbullah, Desa Labuhan Kecamatan Badas mendapat giliran dikunjungi rombongan Safari Ramadhan Pemprov NTB yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Selasa (21/6) malam.

Selain menyerahkan bantuan, pada kesempatan tersebut, Wagub juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan kemudahan seluas-luasnya kepada investor berinvestasi di daerah ini.

Menurut Wagub, dengan adanya investasi otomatis akan tumbuh lapangan kerja baru yang mampu menyerap angka pengangguran yang akhirnya menekan kemiskinan. Apalagi Provinsi NTB secara umum memiliki kekayaan sumberdaya alam yang luar biasa, bukan hanya tambang, pertanian, perkebunan dan lainnya, tapi juga pariwisatanya. Tanpa ada investor, potensi ini tidak dapat terkelola dengan baik. Karenanya pemerintah dan masyarakat harus siap untuk menyambut kehadiran investasi dengan menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung.

Di bagian lain Wagub menyampaikan informasi bahwa NTB terpilih menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional. Tentu kafilah dari seluruh provinsi di Indonesia akan hadir. Mereka adalah wisatawan domestik yang memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat setempat.

“Mari kita sukseskan untuk kepentingan daerah ini,” ajak Wagub.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan terima kasih atas bantuan yang digelontorkan pemerintah provinsi bagi masyarakat Sumbawa dalam mendukung peningkatan kesejahteraannya. Hal ini sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Safari Ramadhan yang digelar Pemprov di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Sumbawa, selain tradisi juga sebagai upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang pembangunan kepada rakyatnya. Tradisi ini juga dilakukan pemerintah kabupaten dengan membagi dua tim yakni dipimpin Bupati untuk tim I dan Wakil Bupati untuk Tim II guna menjamah semua kecamatan. Ia berharap melalui kegiatan tersebut akan memberikan dampak positif.

Karena kegiatan ini dapat dijadikan ajang menjalin silaturrahim dalam rangka membangkitkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pemerintah membangun daerah secara bersama-sama.

Safari Ramadhan Wagub sekaligus bertepatan dengan peringatan Nuzulul Qur’an. Ikut pula Sekda Drs. H. Rasyidi, Ketua DPRD Lalu Budi Suryata, dan pmpinan Forkopimda lainnya. Dalam kesempatan itu, Wagub menyerahkan bantuan dana dan peralatan senilai miliaran rupiah, termasuk satu unit Eskavator yang diterima secara simbolis oleh Wakil Bupati. (arn)

lam terhadap hal ini. “Sebenarnya ini adalah tunggakan. Saya sudah pernah dimintai keterangan tahun 2012. Mungkin tidak dibuatkan laporan, sehingga kami dipanggil kembali,” tukasnya saraya menambahkan tetap akan kooperatif apabila pihak kejaksaan masih akan memintai keterangan.

Sementara Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka, PD. SH menyebutkan, yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai saksi. Di mana pada waktu itu yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kabid Produksi dan Pengembangan Peternakan Disnakeswan Sumbawa. “Yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai kapasitas Kepala bidang pada saat itu,” ujarnya.

Disebutkannya, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Dimana sejak Senin lalu sudah empat orang dimintai keterangan.

Termasuk Kepala Disnakeswan Sumbawa. Sebelumnya pihaknya

(Suara NTB/ind)

JEMBATAN SAMOTA - Tampak jembatan Samota yang menghubungkan Simpang Jalan Negara Garuda dengan wilayah Tanjung Menangis, Kabupaten Sumbawa. Pengerjaan jembatan tersebut terhenti dan baru diselesaikan separuh. Jembatan ini sebelumnya sudah memakan korban, lantaran tidak adanya rambu lalu lintas yang dipasang.

Terkait Dana Desa

Tiga Aparat Desa Diperiksa Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrim Polres Sumbawa menyelidiki dugaan penyimpangan dana desa Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat. Penyidik memeriksa tiga aparat desa setempat guna dimintai keterangan, Rabu (22/6).

Mereka yakni, penjabat Kepala Desa, Muhammad, S.Ap, Sekretaris Desa, Fajriansyah, dan Bendahara Desa, Kurniyati.

Informasinya, ketiganya dimintai keterangan seputar masalah pencairan dana desa. Di mana penjabat kepala desa hanya melanjutkan program Kepala Desa terdahulu. Dalam hal ini melakukan pembayaran terhadap pengadaan tanah kuburan seluar 20 are dengan harga Rp 70 juta, dan pembuatan paving block di Dusun Sanggerahan dan Dusun Labuan Bajo. Sedangkan Sekretaris Desa dalam hal ini menyusun standar harga, melakukan verifikasi semua pekerjaan di desa dan menyiapkan pelaporan atas penggunaan dana desa. Selain itu juga menerima dan memeriksa hasil pekerjaan.

Sementara bendahara selaku pencairan anggaran terhadap pengadaan yang dilakukan.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo menyebutkan, ketiganya dimintai keterangan sebagai saksi guna menyelidiki dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana desa Labuan Mapin tahun 2015. “Kita sifatnya masih penyelidikan. Kita mengkroscek

(Suara NTB/ind)

DIPERIKSA - Tiga aparat desa Labuan Mapin yang diperiksa di ruang unit Tipikor Polres Sumbawa, Rabu (22/6). semua khususnya administrasi yang berkaitan dengan dana desa tersebut,” ujarnya.

Sejauh ini tercatat sudah belasan saksi dimintai keterangan. Sebelumnya penyidik memintai keterangan saksi dari masyarakat setempat. Di mana saksi tersebut yang mengetahui item-item pengerjaan yang diduga menyimpang. Salah satunya pemilik tanah yang dijadikan tanah kuburan.

Seperti diberitakan, penggunaan dana desa di Desa Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat diduga terjadi penyimpangan. Sejumlah item pengadaan disinyalir tidak sesuai dengan yang tertera di APBDes 2015. Seperti pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Dusun Bajo. Pemilik tanah mengaku menjual tanah dengan harga Rp 5 juta ke pihak desa, yang sebagiannya dihibahkan. Kemudian pengerjaan paving

block di Dusun Sanggerahan dan Dusun Bajo. Meskipun di Dusun Sanggerahan sudah dilakukan pengerjaan, namun masyarakat tidak mengetahui lokasi pengerjaan di Dusun Bajo. Sehingga dinilai tidak dilakukan pengerjaan.

Dalam laporan juga dipersoalkan masalah pengadaan baju dinas RT/RW di Dusun Sanggerahan sebanyak 27 unit. Dimana satu unit seharga Rp 350 ribu. Selain itu juga terhadap pengadaan tanah balai desa seharga Rp 40 juta, yang belum diketahui lokasinya. Termasuk terhadap pengadaan lima unit baruga serta pengadaan item lainnya.

Meskipun laporan sudah disampaikan ke pihak kepolisian, namun tidak dicantumkan jumlah keseluruhan anggarannnya.

Mengingat masyarakat mengakui tidak ada keterbukaan pihak desa mengenai RABnya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Kemampuan daya serap anggaran pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2016 ini masih rendah. Hingga menjelang akhir semester pertama tahun ini, anggaran yang mampu diserap baru mencapai 20,78 persen dari total APBD murni 2016 sebesar Rp 825 miliar. Kondisi melemahnya kemampuan serapan anggaran itu, tidak ditampik Pemda KSB. Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Nurdin Rahman mengatakan, rendahnya serapan anggaran pemerintah tahun ini adalah yang terendah jika dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. “Data ini hasil rekon bulan Mei. Nah tahun-tahun sebelumnya biasanya di bulan yang sama sudah mencapai 30 persen. Jadi memang tahun ini sangat rendah serapan kita,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/6).

Dalam catatan Bagian Ekbang Setda KSB, capaian serapan masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pun tidak terlalu menggembirakan. Di tiap SKPD rata-rata serapan hanya bermain di rentang 8 hingga 9 persen, di mana kemampuan itu termasuk sangat rendah di lihat dari kinerja tiap SKPD. “Ini saya misalnya DKPP (Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan) hanya 8,25 persen karena di sana banyak pengadaan barang. Terus ada DPPKD (Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah ) yang baru 9,72 persen. Nah yang banyak sementara hanya belanja rutin pegawai,” papar Nurdin.

Ia mengungkapkan, rendahnya daya serap anggaran yang terjadi saat ini bukan tanpa penyebab. Setidaknya berdasarkan analisis pihaknya ada tiga yang membuat kondisi kemampuan serapan anggaran di tiap SKPD tidak maksimal. Pertama di APBD tahun ini adanya kebijakan untuk belanja modal dengan biaya di bawah Rp 200 juta diatur distribusinya agar merata dan tidak terjadi penumpukan pada satu rekanan.

Kedua terjadinya penyesuaian penggunaan anggaran mengikuti visi misi bupati terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan ketiga konsentrasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada belanja modal yang pada tahap eksekusinya membutuhkan waktu pelaksanaannya.

Menurut Nurdin, APBD murni 2016 tetap harus menyesuaikan dengan RPJMD yang berisikan visi misi bupati terpilih. Sebab pelantikan bupati terpilih dilakukan di bulan Februari, dan masih ada waktu untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran berjalan. Termasuk pula kebijakan distribusi belanja modal untuk tujuan pemerataan sebagai sebuah kebijakan kepala daerah yang baru. “Sebagai bupati yang baru ada kewenangan melakukan penyesuaian. Nah kebetulan ada waktu, jadi dilakukan dan selama penyesuaian sementara tidak ada kegiatan yang dijalankan,” paparnya.

Untuk memaksimalkan daya serap anggaran hingga akhir tahun nanti, Nurdin mengungkapkan, Pemda KSB masih memiliki kesempatan. Terlebih saat ini, pembahasan APBD Perubahan 2016 sudah mulai bergulir di DPRD. Hanya saja catatan yang harus diperhatikan pemerintah, penetapan APBD Perubahan harus segera diketok maksimal pada bulan Juli mendatang. “Kalau Juli diketok, maka Agustus sejumlah kegiatan pemerintah sudah bisa mulai dikerjakan. Tapi kalau lewat dari itu (Juli) maka saya pesimis bisa maksim a l sampai akhir tahun,” cetusnya.

Terlebih ia menambahkan, tahun ini besaran anggaran yang akan dikelola pemerintah mencapai Rp 1 triliun lebih. Dengan anggaran sebesar itu, maka diperlukan waktu yang cukup agar seluruh program bisa berjalan sesuai dengan target pemerintah. “Jangan sampai juga hanya kejar serapannya saja, tapi out put-nya tidak. Kalau seperti itu kan mubazir anggarannya. Jadi wajib APBDP itu diketok Juli, supaya semua program dinas punya waktu yang cukup dikerjakan sampai akhir tahun. Terutama kegiatan fisik yang memang butuh waktu banyak karena kualitasnya juga harus tetap dijaga,” tandasnya. (bug)

SUARA NTB Kamis, 23 Juni 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Warga Desa Taa Blokir Jalan (Suara NTB/ula)

TIDAK MENGULANGI – Petugas meminta tanda tangan pedagang berisi pernyataan tidak mengulangi lagi menjual barang yang mengandung bahaya, pada razia makanan di pasar tradisional Dompu, Rabu (22/6).

Ditemukan Makanan Mengandung Boraks Diperdagangkan Dompu (Suara NTB) Boraks yang biasa digunakan sebagai bahan pembersih, pengawet kayu dan pengontrol kecoa ditemukan diperjualbelikan di pasar tradisional Dompu. Selain bahan baku boraks, tim terpadu dari BPOM, Dinas Kesehatan, Perdagangan, Polisi dan Pol PP juga menemukan kerupuk yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan manusia itu.

Josep Dwi Irwan, kepala seksi pemeriksaan BPOM Kota Mataram kepada Suara NTB, Rabu (22/6) mengungkapkan, untuk mengelabui petugas, boraks ini tidak diperlihatkan secara terbuka. Tapi disimpan rapi dan hanya diperjualbelikan pada orang tertentu saja. “Boraks ini cukup berbahaya bagi kesehatan manusia. Memang tidak langsung terasa, tapi dalam jangka waktu tertentu akan merusak organ tubuh manusia,” jelas Dwi Irwan.

Selain boraks, petugas juga menemukan barang kedaluwarsa dan barang kosmetik ilegal diperjualbelikan di pasar Dompu. Barang – barang ini kemudian disita dan dimusnahkan di kantor Dinas Perdagangan Dompu. Di antara barang kosmetik illegal dan palsu seperti Ponds dan sejumlah barang kosmetik lainnya. Termasuk juga saos ilegal juga ditemukan. “Operasi ini tujuannya untuk memberikan rasa aman bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa,” katanya.

Tidak hanya makanan dan minuman yang diuji sampelnya, tapi juga diperiksa sarananya. Diperiksa pasar tradisional karena resikonya lebih tinggi terkait dengan pangan yang tidak sesuai ketentuan. Sementara pasar modern, Dinas/Instansi terkait di daerah bisa melakukan pemantauan secara kasat mata. “Kalau dilihat dari sarana, 50 persen tidak layak dan itu rata – rata menjadi masalah pasar tradisional kita,” ungkapnya menambahkan.

Terhadap barang yang mengandung bahan berbahaya, kedaluarsa dan ilegal (palsu), ungkap Josep langsung diberikan peringatan kepada pedagangnya sebagai pembinaan.

Walaupun dalam ketentuan perundang – undangan, mereka bisa dipidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda Rp 500 juta. “Kalau kerupuk yang mengandung boraks sejauh ini kita masih berikan pembinaan. Di NTB ini banyak pembuat kerupuk karena dilakukan melalui industri rumah tangga dan disukai banyak masyarakat, sehingga cukup massif. Berbeda dengan formalin pada mie basah, sehingga bisa langsung diambil tindakan hukum,” katanya.

Petugas dari BPOM Kota Mataram ini juga melakukan pengujian pada makanan takjil yang dijual di sepanjang jalan dalam Kota Dompu. Sementara pasar yang fokus diperiksa hanya pasar Induk Dompu. “Kemarin kita juga melakukan pemeriksaan di pasar raya Bima dan pasar Amahami. Yang cukup banyak ditemukan bermasalah di Bima dan Dompu ini terkait kosmetik palsu,” katanya. (ula)

Diduga Curi Ayam

Oknum Pelajar Dihajar Warga

Bima (Suara NTB ) – Apes menimpa I (16). Diduga hendak membawa kabur ayam milik warga Desa Bajo Kecamatan Soromandi yang juga merupakan anggota TNI, pelajar kelas 3 SMA ini babak belur dihajar warga setempat, Selasa (21/6) malam sekitar pukul 20.00 wita.

Warga Desa Nggembe Kecamatan Bolo ini menjadi bulan-bulanan warga. Pasalnya selama ini warga desa Bajo mengeluhkan banyaknya hewan ternak seperti ayam dan kambing yang raib dibawa kabur. Kini kasus tersebut tengah ditangani Polsek Donggo.

Istri korban, Rukmini mengatakan, peristiwa itu bermula saat suaminya, Syarifudin yang juga anggota TNI yang bertugas di Koramil Soromandi hendak menutup kandang ternak yang terletak di belakang rumah. Namun terkejut ketika melihat seseorang berada di dalam kandang.

“Melihat orang ini, suami saya lalu berteriak. Sontak pelaku ini langsung keluar dari kandang dan berusaha melarikan diri,” tuturnya.

Rukmini mengaku, pelaku sempat melarikan diri hingga sampai ke laut. Mengingat rumah korban tidak jauh dari pantai. Akan tetapi karena kerap kehilangan ayam, suaminya tersebut mengejar hingga pelaku didapat.

“Setelah ditangkap, lalu pelaku dibawa ke Sub sektor Polsek Soromandi oleh suami saya dalam keadaan basah kuyup,” akunya.

Karena keburu heboh dan mendadak diketahui semua warga, warga langsung mendantangi kantor Polisi setempat dan menghajar pelaku sampai menerobos ruangan kantor Polisi setempat. Aksi tersebut terhenti karena ditenangkan tokoh masyarakat setempat. Nyawa I tertolong, tapi wajahnya babak belur dan mengalami luka lebam pada bagian tubuh lainnya.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Donggo. Kapolsek Donggo, Iptu Syarifuddin dikonfirmasi membenarkan peristiwa itu. Bahkan pihaknya telah meminta keterangan pelaku, dan mengakui perbuatannya.

“Sudah diamankan dan oknum ini juga sudah mengakui perbuatannya,” jelasnya.

Menurut Syarifuddin, berdasarkan pengakuan pelaku, perbuatan itu tidak hanya dilakukannya sendiri. Namun ada dua orang temannya yang diduga membantu saat melakukan aksi tersebut. Yang identitasnya telah dikantongi petugas.

“Dua oknum lainnya masih berusia sama dengan pelaku ini,” pungaksnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DIAMANKAN – Tersangka pelaku pencurian ayam yang diamankan di Polsek Donggo, Bima, Rabu (22/6).

Dompu (Suara NTB) Puluhan pemuda warga desa Taa melakukan aksi blokir jalan menuntut pelaku sweeping warga Taa di Desa Soro ditangkap dan diproses.

Aksi sweeping yang dilakukan sekelompok pemuda Soro, Selasa (21/6) sore membuat Ilham (25) warga Taa yang pulang ngabuburit di pantai Soro kecelakaan dan dirawat di Puskesmas Kempo.

Iwan, salah seorang pemuda Taa kepada wartawan, Rabu (22/6) mengungkapkan, aksi blokir yang dilakukan sejumlah pemuda ini dipicu oleh aksi sweeping oleh belasan anak muda Soro terhadap pemuda Taa untuk dianiaya.

Ilham bersama rekan – rekannya melihat kejadian ini ketakutan dan langsung memutar kendaraannya. Ia pun terjatuh dan mengalami kecelakaan, sehingga dilarikan ke Puskesmas untuk dirawat lebih lanjut. “Para pemuda Taa ini meminta agar pelaku sweeping ditangkap dan ini akan memicu perkelahian antarkampung,” katanya.

Ia pun tidak paham terkait dendam lama antara pemuda Soro dan Taa, sehingga aksi sweeping dilakukan. Namun apapun yang terjadi, aksi main hakim sendiri tidak dibenarkan dan meminta kepada aparat Kepolisian untuk segera menindak para pelaku agar memberikan rasa aman bagi masyarakat. “Dengan demikian, masyarakat Taa tidak was – was saat ke Soro dan

(Suara NTB/ula)

BUKA BLOKIR - Anggota Dalmas Polres Dompu saat membuka material yang digunakan untuk memblokir jalan di Taa, Rabu (22/6). masyarakat Soro juga tidak was – was ketika ke Dompu melintasi Taa,” harapnya.

Aksi blokir jalan di Desa Taa ini berlangsung sekitar dua jam dan memicu kemacetan kendaraan yang hendak ke

arah Dompu dan ke arah Pekat. Namun blokir jalan ini akhirnya dibuka setelah diberi pemahaman dan dijanjikan pertemuan antara kelompok warga Taa dan warga Soro di kantor Camat Kempo.

Kapolsek Kempo, Iptu Jambek yang dihubungi mengatakan, aksi penutupan jalan di Taa oleh sekelompok pemuda dipicu oleh aksi yang disebutnya sweeping di Soro. Para pemuda Soro disebut mencari

anak muda Taa karena ada dendam pribadi. “Kita sendiri belum tahu persis apa masalahnya, makanya sedang ditelusuri dan nanti sore akan ada upaya perdamaian di kantor Camat,” kata Kapolsek. (ula)

Perda Dicabut, THR di Kota Bima akan Diberikan H-7 Lebaran Pemkot Bima Tidak Terkejut

Kota Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kota Bima, Drs. H. Muhidin, MM mengatakan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kota Bima akan diberikan pada H-7 lebaran. Pihaknya telah mengeluarkan surat edaran yang disebarkan ke semua perusahaan di wilayah itu.

“Perusahaan harus memberikan THR hingga H-7 lebaran. Suratnya sudah kita bagikan semua perusahaan yang ada,” ucapnya menjawab Suara NTB, Rabu (22/6).

Muhidin mengatakan, besaran THR yang diberikan adalah satu bulan gajian yang disesuaikan dengan keuangan dan tingkat pemasukan perusahaan tersebut. Mengingat perusahaan di wilayah itu kebanyakan kecil hingga menengah.

“Besaran THR yang dibayarkan satu bulan gaji, sesuai dengan Upah minimum Kota (UMK) yakni Rp 1. 680.000.

Hanya saja akan disesuaikan dengan tingkat dan penghasilan perusahaan,” katanya.

Disebutkannya, jumlah perusahaan di Kota Bima ter-

catat sebanyak 300 lebih. Sementara tenaga kerja yang didata sebanyak 4.000 lebih.

Baik jasa keuangan, perbankan maupun perusahaan mikro, kecil dan menegah.

Muhidin mengatakan, jika hal itu tidak diindahkan, para karyawan perusahaan setempat bisa melaporkan hal itu kepada SKPD setempat untuk diberikan sanksi administrasi.

“Surat himbaunya sudah diedarkan hari ini. Mudahmudahan diberikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

BANTUAN – Wakil Walikota Bima, H. Arahman H. Abidin memberikan bantuan dalam acara safari Ramadhan di Rontu, Kota Bima, Selasa malam.

Pemkot Bima Akui Aspirasi Warga Belum Sepenuhnya Terpenuhi Kota BimA (Suara NTB) – Wakil Walikota Bima, H. Arahman H. Abidin, SE, mengakui dalam masa kepemimpinannya masih banyak aspirasi masyarakat yang belum mampu terpenuhi sepenuhnya. Karena kebijakan pembangunan selama ini didasari atas kondisi wilayah dan skala prioritas.

“Wilayah barat Kota Bima fokus pada jasa. Sementara wilayah timur fokus pada pertanian dan tidak ada keinginan untuk menganaktirikan salah satu wilayah,” kata Wawali saat memimpin Safari Ramadhan di Masjid ArRidwan Kelurahan Rontu Kecamatan Raba, Selasa (21/6) malam.

Meski begitu, Wawali yang akrab disapa Aji Man ini, menyampaikan rasa ucapan terima kasih atas dukungan

dan doa masyarakat Kota.

Sehingga jajaran Pemkot Bima dalam perjalanannya mampu sedikit demi sedikit membenahi diri.

“Mulai dari penataan pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan. Kami akan terus meminta doa dan dukungan masyarakat untuk membangun Kota ini,” tuturnya.

Pada kesempatan itu Wawali juga berharap kepada masyarakat agar menjaga kondusivitas wilayah. Jangan sampai ada perkelahian antarkampung maupun antarremaja. Sebab keamanan dan kenyamanan wilayah merupakan sebuah keharusan dalam membangun sebuah daerah.

“Saya meminta terutama para generasi muda agar menghindari miras dan narkoba,” harapnya.

Dia berpedapat generasi

muda harus diselamatkan.

Mengajak dan mendidik mereka dengan cara yang baik.

Salah satunya mulai mencintai agama dengan membaca Al-quran dan memakmurkan masjid.

“Hasilnya kelak mereka akan menjadi generasi Qurani, handal dan mampu bersaing,” pungkas Aji Man. Safari Ramadhan di Rontu merupakan kunjungan silaturahim hari kedua, di mana hari pertama berlangsung di Kelurahan Oi Fo’o, Kecamatan Rasanae Timur. Momentum tahunan itu dimanfaatkan oleh Pemkot untuk memberikan sejumlah bantuan baik berupa uang untuk rehablitasi masjid, insentif untuk bilal, marbot, imam dan guru ngaji. Serta bantuan berupa perangkat shalat berupa mukena dan sarung, iqra dan Al-Quran. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Pencabutan beberapa Peraturan Daerah (Perda) Kota Bima oleh pemerintah pusat tidak membuat pemkot terkejut.

Kabag Hukum Setda Kota Bima, Abdul Wahab, SH kepada Suara NTB, Rabu (22/6) mengatakan, meski belum menerima surat resmi soal empat Perda yang dicabut itu, namun pihaknya menyikapi dengan santai. Pasalnya Perda tersebut telah dibahas dan diusulkan pada pertemuan Kabag Hukum dan Administrasi Pemerintah Daerah Se-NTB di Mataram, bulan Mei lalu.

“Dalam pertemuan itu kita bahas empat Perda ini, karena ada sedikit masalah mengenai kewenangan,” katanya.

Empat Perda yang dimaksud adalalah nomor 5 tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda nomor 7 tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan, Perda nomor 4 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2010 tentang retribusi penggantian cetak kartu tanda penduduk dan pencatatan sipil, dan Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Wahab menjelaskan, empat Perda tersebut bermasalah karena bertentangan dengan UU tentang Pemerintah Daerah, di mana sebagian kebijakan telah ditarik dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

“Misalnya dalam Perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Sekolah Tingkat menengah (SMA dan SMP) sudah menjadi kewenangan Provinsi. Pemda hanya mengurus tingkat SD/ sederajat,” terangnya.

Ditegaskannya, Perda yang dicabut tersebut, surat resminya akan dikeluarkan oleh Gubenur kemudian disebarkan ke daerah Kabupaten atau Kota untuk kemudian ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan DPRD di masing-masing daerah.

“Yang jelas soal empat Perda yang dicabut ini, kami masih menunggu surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemprov untuk kita laporkan ke DPRD,” tegasnya.

Kecewa Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Anwar Arman, SE mengatakan kecewa dengan sikap pemerin-

tah pusat yang mencabut sejumlah Perda Kota Bima.

Salah satunya tentang penyelanggaraan pendidikan.

Meski hingga saat ini belum mengetahui pasti beberapa Perda yang dicabut tersebut, ketua Komisi I yang membidangi Pendidikan ini menilai pencabutan tersebut ada kejanggalan.

“Sampai sekarang kami belum menerima surat resmi. Namun informasi yang didengar ada. Dan kami kecewa kalau hal ini betul terjadi,” katanya.

Arman mengatakan, Pemerintah pusat tidak boleh mencabut Perda-Perda tersebut.

Karena menurutnya Perda tersebut telah dibuat dan diterbitkan berdasarkan beberapa kriteria ilmiah dan kategori yang ada dan lebih mengedepankan kearifan lokal.

“Perda ini tidak sembarang dibuat, prosesnya ketat dan lebih mengedepankan keilmiahan yang disesuaikan dengan keadaan daerah setempat,” terangnya.

Menurutnya, dalam pembuatan Perda akan ditinjau dari akademis, kemudian dibuatkan naskah akademis.

Kata dia, naskah akademis adalah catatan atau uraian yang menjadi tolak ukur dalam membuat atau menerbitkan Perda yang disepakati melalui sidang paripurna.

“Namun sebelum Perda ini memiliki kekuatan hukum, akan dikonsultasikan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan Ham) dan selanjutnya dikonsultasikan ke Kermendagri. Setelah diteliti dan tidak ada masalah, barulan keluar keputusan tetap tentang Perda yang dibuat,” ujarnya.

Terkait hal itu pihaknya akan menanyakan kepada pemerintah pusat. Mengingat selama ini tidak ada masalah yang ditemukan. Justru dengan adanya Perda itu pelajaran muatan lokal dan memberikan anggaran tambahan.

“Yang jelas kita akan bahas bersama, dasar pencabutan setelah ada surat resmi. Karena Perda inisiatif dari DPRD ini tidak ada masalah namun justru bermanfaat. Baik kurikulum lokal maupun penambahan anggaran,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

SUARA NTB Kamis, 23 Juni 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

(Suara NTB/dok)

Perkuat Struktur Fiskal DALAM rentang beberapa tahun terakhir ini, kondisi pendapatan pemerintah pusat karut marut. Hal itu kemudian membawa dampak ke daerah-daerah, yakni semakin berkurangnya dana-dana dari pemerintah pusat ke daerah. Baik yang berbentuk dana bagi hasil maupun dana transfer daerah.

Oleh karena itu, dengan melihat kondisi yang terjadi di pemerintah pusat itu, maka mulai dari sejak dini, pemerintah daerah harus mempersiapkan langkah-lankah antisipatif. Salah satu yang bisa dilakukan yakni dengan memperkuat struktur bangunan fiskal.

Demikian diungkapkan juru bicara Fraksi PKS, L. Fattimura Farhan, S.Ag dalam pemandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur terhadap penggunaan keuangan daerah tahun anggaran 2015, pada sidang paripurna, Rabu (22/6) kemarin.

“Oleh karena itu pemerintah provinsi perlu mendata secara cermat, bahwa sejak 2013 kinerja pemerintah pusat cenderung menurun. Hal itu kita tandai dengan menurunya dana bagi hasil pajak atau bukan pajak yang diterima oleh NTB. Hal tersebut juga sebagaimana terbaca dalam neraca pemerintah pusat yang mengalami pembengkakan utang luar negeri pemerintah tahun anggaran 2015,” ujarnya.

Untuk itu, dalam konteks itupula, Farhan mengharapkan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah antisipatif dengan cara sunguh-sungguh menjaga kualitas fiskal, dengan mendorong optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, guna mengantisipasi tekanan pengurangan dana transfer pemerintah pusat di bawah pemerintah Jokowi-JK saat ini.

“Tapi kita patut mengapresiasi terkait dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup segnifikan. Pemda telah mencatat prestasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen tanpa migas dan pertambangan. Sementara dari sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja seperti pertanian mencatatakan pertumbuhan sebesar 4,5 persen lebih,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Fraksi PKS mengapresiasi Gubernur beserta jajarannya yang telah bekerja keras sehingga kembali mendapatkan WTP untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Farhan berharap, prestasi itu diikuti dengan semakin baiknya penataan keuangan NTB ke depan. “Ini menjadi penanda bahwa kita semakin bagus kualitas pelayanan publik yang dinikmati oleh masyarakat NTB,” ucapnya. (ndi)

Zero Tunggakan KEJATI NTB bertekad memenuhi ikhtiar tanpa tunggakan kasus jelang pergantian tahun. Korps adhyaksa itu menyiasatinya dengan berbenah mengusung revolusi mental. Penanganan perkara harus mulai ditangani jujur.

“Tahun ini ada kebijakan zero tunggakan. Untuk itu kita diminta untuk berani jujur,” tegas Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Suripto Irianto, SH, MH dalam temu media di ruang rapat Kejati NTB, Senin (20/6).

Penanganan kasus korupsi, sambung dia, tidak sederhana.

Nasib orang yang turut dimintai keterangan juga digantung apabila kepastian hukum tidak segera ditentukan.

“Berani jujur. Kalau sudah tidak ada celah untuk masuk ya perkara kita hentikan,” terangnya.

Menurutnya, kebijakan Kejagung tersebut mengharuskan setiap kejaksaan di seluruh Indonesia menerapkan hal yang sama. Hanya saja, bukan berarti Kejati NTB bakal bekerja setengah-setengah.

“Yang jelas (dalam menangani kasus) kita bukan sekedar pendapat sendiri,” terangnya. “Kita pakai ahli sampai menggunakan Guru Besar,” katanya.

Jika memang tidak ditemukan adanya kerugian negara, sambung Suripto, maka pihaknya tidak segan menghentikan kasus. Agar fokus penyelidikan dan penyidikan dapat diarahkan ke kasus lain yang juga sedang ditangani. Demi menjamin efektivitas dan efisiensi.

“Kalau sudah mentok ya kita hentikan. Tangani perkara harus berani. Agar tidak ada tunggakan. Tidak ada perkara yang disimpan-simpan,” jelasnya.

Dalam menghentikan maupun menaikkan status penangananan kasus, Suripto menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan aspek yuridis. Sehingga tidak dapat terbantahkan.

Lagipula, apabila ada satu unsur tindak pidana korupsi yang tidak terpenuhi tentu akan menggugurkan unsur lainnya.

“Tahun ini kebijakannya begitu,” sebutnya. Menanggapi banyaknya kasus yang dihentikan Kejati NTB belakangan ini pun demikian.

Di sisi lain, pihaknya masih tergolong tinggi dalam penuntasan kasus. Yakni sebanyak 14 perkara jika dibandingkan tiga kasus yang dihentikan. “Tidak ada yang kita tutup-tutupi,” pungkasnya. (why)

Diduga Nyabu, Tiga Pria Diamankan Polisi Mataram (Suara NTB) – Tiga pria MN, JN, dan SR digelandang Ditresnarkoba Polda NTB lantaran tertangkap basah menyalahgunakana narkoba jenis sabu. Dari penangkapan di rumah tersangka pengedar, MN di Kelurahan Mandalika, Sandubaya itu, diamankan 8,2 gram sabu.

Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra, Rabu (22/6) menerangkan, masyarakat melaporkan sering dilakukan transaksi narkoba di salah satu rumah di Montong Are RT 1 itu.

Setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian, tim opsnal yang dipimpinnya kemudian melakukan penggerebekan di pada Minggu (20/6) sekitar pukul 22.30 Wita. “JN dan SR ini tamu yang datang kesana untuk memakai narkoba,” jelasnya di Lobi Gedung Utama Mapolda NTB. Dari interogasi, sambung Satra, SR, pedagang buah di Pasar Mandalika malam itu minta izin ke istrinya untuk salat Tarawih. Namun nyata malah mampir untuk nyabu.

Pun demikian dengan ZN, satpam salah satu perumahan di kawasan Sandubaya itu pun izin untuk laksanakan tugas shift jaga malam hari itu.

“Pada saat penggerebekan juga ditemukan senjata tajam.

Tapi pada malam itu tidak ada upaya tersangka melakukan perlawanan. Pengakuannya untuk jaga-jaga saja,” ungkap Satra. Tiga tersangka teridentifikasi positif narkoba jenis sabu berdasarkan hasil tes urine.

Dari penggeledahan di rumah tersebut, pihaknya menyita barang bukti berupa 16 poket kecil dan tiga bungkus besar berisi sabu total seberat 8,2 gram, uang diduga hasil transaksi sejumlah Rp 1.960.000, dua bong, dan dua bilah parang.

Siang harinya di tempat berbeda, tim lain yang dipimpin Kasubdit III, Kompol Anak Agung Gede Agung pun melakukan penggerebekan terhadap terduga pengedar DD, di Lingkungan Gapuk, Dasan Agung.

Dari sejumlah barang bukti, yakni dua poket sabu seberat total 5,18 gram, timbangan elektronik, dan satu bal plastik klip, yang bersangkutan diduga merupakan pengedar. Dengan sasaran penjualan warga sekitar dan warga lain di luar Dasan Agung.

Para tersangka disangkakan pasal 112 dan atau 114 dan atau 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Polres Loteng Gagalkan Pengiriman Dua TKW Ilegal Praya (Suara NTB) Upaya pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) secara ilegal melalui Lombok International Airport (LIA) berhasil digagalkan jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Kedua TKW ilegal bersama satu orang yang diduga sebagai kurir, sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk keperluaan penyelidikan lebih lanjut.

“Adapun calo TKW ilegal tersebut, masih dilacak,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK., kepada Suara NTB, Rabu (22/6) kemarin.

Kedua TKW ilegal masingmasing ST (26) warga Desa Wawanduru dan Nurhasanah (25) asal Desa Lepasi Kecamatan Wajo Kabupaten Dompu. Diamankan oleh aparat kepolisian saat hendak berangkat ke Surabaya meng-

gunakan pesawat Lion Air, sekitar pukul 11.00 wita, Selasa (21/6) kemarin.

Kecurigaan aparat kepolisian bermula saat memeriksa kedua TKW tersebut. Dimana keduanya mengaku akan pergi ke Malaysia. Namun setelah diperiksa, keduanya tidak memegang dokumen yang sah sebagai TKW. Sehingga dicurigai kalau keduanya akan berangkat sebagai TKW ilegal.

Polisi langsung mengaman-

kan keduanya ke pospol Bandara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Dari pengakuan salah seorang TKW, diketahui kalau keduanya ditawari bekerja di Malaysia oleh Ibu Za. Dengan imingiming gaji Rp 4 juta perbulan.

Bahkan saat kedua TKW tidak perlu mengeluarkan biaya keberangkatan karena sudah ditanggung oleh Ibu Za. Karena tergiur, pada hari Senin (20/6) kemarin, keduan-

ya kemudian berangkat dari Dompu ke Sumbawa, menggunakan mobil pribadi Ibu Za. Sesampainya di Sumbawa, keduanya diminta berangkat ke Lombok lebih dulu dengan menggunakan bus. Kedunya pun sempat diberikan uang saku masing-masing Rp 2,5 juta oleh Ibu Za. Sesampainya di Lombok, keesokan harinya keduanya kemudian dijemput oleh Jon, karyawan salah satu travel di terminal Mandalika Sweta.

Dari sana, keduanya langsung diangkut menuju LIA. Begitu sampai di bandara, Jon lantas memberikan kedua TKW ilegal tersebut tiket pesawat tujuan Surabaya. Untuk kemudian

Jon kembali ke Mataram.

“Saat hendak mau berangkat itulah keduanya kita amankan,” terang Arjuna.

Rencananya kedua TKW tersebut setelah dari Surabaya, akan melanjutkan perjalan menuju Batam. Baru kemudian akan masuk ke Malaysia. Namun keburu digagalkan aparat kepolisian.

Pihak kepolisian saat ini masih terus mengembangkan kasus tersebut. Jon sendiri yang diduga sebagai kurir pun sudah dimintai keterangan. Bersama dengan kedua TKW ilegal tersebut. “Kasus akan terus kita kembangkan. Untuk mengungkap keterlibatan pihak lainnya,” tegas Arjuna. (kir)

Operasi Ramadniya Gatarin 2016

Kapolda: Lembaga Negara Harus Dirasakan Manfaatnya

(Suara NTB/why)

BANTU - Personel Detasemen B Pelopor Sat Brimob Polda NTB, Brigadir Lalu Jonihardi (kiri) membantu Amaq Nursehan menuang sampah ke dalam bak truk di kawasan Jembatan Ampenan, Rabu (22/6).

Dari Tarawih Keliling Sampai Dorong Gerobak Sampah

Sat Brimob Polda NTB Pelopor Tertib Sosial di Ruang Publik Mataram (Suara NTB) – Amaq Nursehan dan Amaq Ma’ah beriringan tertatih menarik gerobak sampah ketika melewati jembatan Ampenan.

Tanpa dikomando, Brigadir Lalu Jonihardi ikut mendorong dari belakang. Dari jalanan yang sedikit menukik ke atas sampai ujung jembatan.

Personel Brimob Polda NTB yang sedang bertugas rawan pagi di persimpangan Taman Kota Tua itu, bahkan ikut membantu mengosongkan gerobak. Mengangkat sampah saling membahu dengan Amaq Nursehan.

“Sudah kewajiban kami sebagai Polri. Pedoman kerja kami polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar Joni sedikit terengah. Amaq Nursehan yang masih naik turun memindahkan sampah dari gerobak ke bak truk menimpali, bahwa dirinya merasa terbantu pagi itu.

Warga Montong, Batulayar, Lobar itu setiap harinya bahkan harus tiga kali bolak-

balik. Mendorong dan menarik gerobak sampah dari Pasar Kebon Roek di Jalan Adi Sucipto melalui Jalan Saleh Sungkar hingga berhenti di Jembatan Ampenan, Jalan Yos Sudarso.

“Sudah biasa. Kalau sakit sih sering tapi memang harus terus kerja,” kata kakek 60 tahun ini.

Tenaga Harian Lepas Dinas Kebersihan Kota Mataram ini mengaku, justru di bulan ramadhan ini ia lebih bersemangat.

Tak jauh berbeda dengan Amaq Ma’ah. Ayah tiga putra warga Kampung Arab, Ampenan itu memiliki beban tugas yang sama. Pagi-pagi sekali ia sudah harus beranjak melangkah keluar rumah. Menarik gerobak untuk membersihkan sampah sisa kehidupan sebagian warga Mataram.

Brigadir Joni yang turut mendengar pun bertekad untuk tetap tersedia manakala dua pahlawan kebersihan itu kembali lagi esok harinya.

Terpisah, Kepala Detasemen B Pelopor Sat Brimob

Polda NTB, AKBP I Ketut Gede Adiwibawa, SIK menjelaskan, apa yang dilakukan Brigadir Joni itu merupakan bentuk pengejwantahan Program Prioritas 6 Quick Wins.

“Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik,” ujarnya ditemui di Mako Brimob, Rabu (22/6). “Masalah mental, di internal kita pelatihan ESQ,” ujarnya.

Menurutnya pembenahan internal itu juga diwujudkan dengan secara rutin menggelar Gerakan Seribu Rupiah seusai apel pagi. “Untuk mengasah empati anggota kepada masyarakat,” jelasnya.

Empati itu menjadi pedoman untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penjagaan rawan pagi, serta tarawih keliling ke kampungkampung. “Membentuk kemitraan dengan masyarakat. Karena menjaga kamtibmas polisi tidak bisa sendiri. Butuh juga bantuan dari masyarakat,” tandasnya. (why/*)

Mataram (Suara NTB) Jajaran kepolisian memantapkan persiapan pengamanan jelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 2016. Masyarakat masih harus mewaspadai dinamika gangguan kemanan yang beragam. Untuk itu seluruh stakeholder diminta untuk saling meningkatkan sinergi.

“Tidak ada yang terkenal paling maju mengamankan.

Tidak boleh ada kalimat gayagayaan. Karena bekerja sendirian tidak bisa,” tegas Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH, Rabu (22/6) di Ruang Rapat Utama Mapolda NTB. “Karena lembaga negara baik Polri maupun pemerintah harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya di hadapan para peserta Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lintas Sektoral Ramadniya Gatarin 2016.

Operasi yang dulunya disebut Operasi Ketupat itu berlangsung selama 16 hari dari 30 Juni hingga 15 Juli.

Mengedepankan Satgas Lalu Lintas melalui pengaturan, pembinaan, penjagaan, dan patroli di sejumlah titik sentral di Pulau Lombok dan Sumbawa.

“Kita siapkan kekuatan personel, sarana prasarana, untuk melayani masyarakat yang mudik dan melaksanakan Idul Fitri. Aparat lintas sektoral samakan kesepahaman,” papar Kapolda.

Kepala Biro Operasi Polda NTB, Kombes Pol Drs Dewa Putu Maningka Jaya menjelaskan, untuk engamankan mudik lebaran 2016,akan disiagakan 3.024 personel gabungan Polda NTB, Polres jajaran se-NTB, dan instansi

terkait seperti TNI, Dishubkominfo, Pol PP, Dikes, Pramuka, dan elemen masyarakat.

Sejumlah personel tersebut bakal disebar proporsional di 43 titik pos. Yang terbagi dalam 24 pos pengamanan, 12 pos pelayanan, 5 pos terpadu, dan 2 pos check point.

Maningka Jaya memprediksi, kemacetan masih akan terjadi di Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Kayangan, Pelabuhan Poto Tano, dan Bandara LIA. “Koordinasi ditingkatkan dengan instansi terkait seperti Dishub dan KSOP masingmasing pelabuhan. Begitu juga dengan pihak Angkasa Pura,” terangnya.

Berdasarkan catatan dan analisa Polda NTB, sejumlah kerawanan yang berpotensi mengganggu kamtibmas masih akan terjadi.

Sebelum Idul Fitri 1437 H, berpeluang terjadi perkelahian antarwarga, curas bank dan toko emas, peredaran makanan minuman kedaluwarsa, serta pembagian zakat fitrah yang tidak tertib.

Sementara pada saat hari pelaksanaan Idul Fitri, kata Maningka Jaya, masyarakat bakal sibuk dengan kegiatan takbir keliling, silaturahim dengan sanak famili, dan rekreasi ke tempat wisata.

“Perkiraan ancaman, terorisme, kejahatan konvensial 3C, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas,” ungkapnya.

Begitu pun ancaman yang sama berpotensi terjadi pascalebaran hingga arus balik berakhir.

“Antisipasinya, akan dilakukan cipta kondisi tekan kriminalitas dan manajemen lalu lintas,” tandasnya. (why)

Pemkab Lobar Tak Libatkan TP4D

Kejari Monitor Pengadaan Proyek Giri Menang (Suara NTB) Pihak Kejaksana Negeri Mataram beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Pemkab Lombok Barat terkait pelibatan tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam hal pengawalan pengadaan proyek, ternyata tak membuahkan hasil. Pasalnya Pemkab Lobar tak melibatkan TP4D untuk mengawal administrasi pengadaan proyek.

Kajari Mataram, Rodiansyah, SH., yang ditemui di kantor Bupati kemarin membenarkan hal tersebut.

Pihaknya telah melakukan beberapa kali sosialisasi di Lobar terkait keberadan TP4D ini.

Tim ini jelasnya bukan mengawasi lapangan, namun mengawasi kelancaran jangan sampai anggaran proyek mengendap. Sejauh ini ia tak mengetahui pengerjaan proyek di Lobar. Sebab Lobar belum meminta pelibatan TP4D. Yang sudah melibatkan TP4D yakni KLU. Menurutnya, selama tidak diminta maka Kejaksaan tidak masuk melakukan pengawalan dan pendampingan lewat TP4D. Namun demikian pihaknya tetap memonitor.

Kejari Mataram telah membentuk TP4D untuk mengawal administrasi pengadan proyek, barang dan jasa. Ini merupakan tindaklanjut instruksi Presiden menyusul rendahnya realisasi keuangan tahun lalu. Hal ini disebabkan SKPD takut kepada aparat. Karena itu, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pembentukan TP4D yang bertugas mendampingi Pemda terkait proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan pendampingan ini, TP4D kata Kajari hanya sebatas memberikan pendapat hukum bukan pada tataran memberikan pandangan bahwa proyek ini bebas dari permasalahan. Hanya saja dengan adanya pendapat hukum dari tim ini, maka paling tidak mencegah terjadi masalah. Tim ini juga tidak ikut ketika melakukan tender dan pelaksanan di lapangan.

Menanggapi hal ini, Bupati Lobar, H Fauzan Khalid menyampaikan tidak terlalu menge-

tahui teknis pelibatan TP4D. Menurutnya yang mengetahui teknisnya Sekda.

Sementara itu, Sekda Lobar, HM Taufiq menyatakan, proses pengadan ini baru pengawasan melalui Probity audit di inspektorat.

Menurutnya, seharusnya kalau ada hal-hal yang meragukan SKPD perlu mendekat ke tim untuk konsultasi minta pengawalan.

Menurutnya, hal ini bakal dibahas dalam Rapim mendatang. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan Kejari terkait hal ini tidak ada masalah.

Sebab kemugkinan nantinya ketika SKPD ragu melakukan eksekusi barulah di libatkan. (her)

(Suara NTB/why)

OPS RAMADNIYA - Kapolda NTB, Brigjen Pol Umar Septono memimpin Rakor Lintas Sektoral Operasi Ramadniya Gatarin 2016 di Rupatama Mapolda NTB, Rabu (22/6).

SUARA NTB Kamis, 23 Juni 2016

Halaman 9

Safari Ramadhan

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa yang terlupa sedangkan dia berpuasa, lalu dia makan atau minum, hendaklah dia terus menyempurnakan puasanya, karena dia telah diberi makan dan minum oleh Allah.”

(Hadits Riwayat Bukhari - Muslim).

Mengikat Syahwat M. Anugrah Arifin, S.Pd.I Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) Universitas Muhammadiyah Mataram ALHAMDULILLAH, sholli wa sallim ‘ala Rasulillah.

Manusia sebagai makhluk biologis (Al-Basyar) memiliki dua potensi besar yang saling tarik menarik; akal dan nafsu. Nafsu seringkali menggiring manusia untuk mencintai dan menginginkan gemerlapnya perhiasan dunia, sebagaimana yang digambarkan Allah SWT dalam surat Ali ‘Imran ayat 14 yang :”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan bahwa syahwat/ nafsu selalu mengarahkan manusia untuk mencintai keduniawiaan secara berlebihan. Bahkan cenderung mengajak manusia untuk mencintai dunia serta melupakan akhirat.

Abu Hasan Al-Marwadi (Tt:375) dalam tafsirnya menjelaskan kecenderungan syahwat manusia pada ayat ini dapat dibagi menjadi 3 penafsiran. Pertama, syahwat tersebut datang dari syaitan.

Kedua, syahwat tersebut adalah bagian dari tabiat/fitrah manusia yang diciptakan Allah. Ketiga, syahwat manusia yang mendorong pada kecenderungan terhadap kebaikan (dunia maupun akhirat) datang dari Allah, sedangkan syahwat manusia yang mendorong pada keburukan, melibatkan rekayasa syaitan.

Puasa oleh para ulama’ didefinisikan sebagai “alImsak”yang secara etimologi berarti menahan. Abu Bakar AsySatiri kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkannya dengan tata cara yang khusus mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya.

Pembaca yang budiman…!!

Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa puasa merupakan salah satu media yang Allah ciptakan untuk melatih dan mendidik manusia agar mampu mengendalikan syahwatnya, terlebih lagi di bulan Ramadhan yang mulia ini Allah telah memuliakan dan memberikan pertolongan pada kaum muslimin untuk mengendalikan hawa nafsu dengan membelenggu syetan yang merupakan faktor pendukung terbentuknya syahwat yang buruk, Rasulullah Saw bersabda: “Jika datang Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan syetan dibelenggu.” (HR. Muslim).

Dengan demikian puasa merupakan kesempatan emas yang Allah SWT berikan kepada setiap umat Muslim untuk mengikat nafsu syahwatnya melalui latihan ketaatan kepada Allah untuk menghindari hal-hal yang sebelumnya halal seperti makan dan minum. Targetnya, setelah Ramadhan berlalu kita mampu mengendalikan nafsu syahwat dan menahan diri untuk tidak melanggar syariat-syariat Allah Swt. Pembaca yang budiman..!

Akhirnya marilah kita melaksanakan puasa dengan benar yaitu puasa yang mampu memberikan efek tarbiyah an-nafsiyah “Pendidikan Jiwa” dengan indikator amal dan etos kerja kita menjadi jauh lebih berkualitas dari sebelumnya, baik amalan-amalan ibadah mahdah dengan Allah maupun ibadah-ibadah sosial antarsesama manusia..

Walikota Minta Masyarakat Jaga Keamanan dan Kondusivitas Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta masyarakat tetap menjaga keamanan serta kondusivitas. Pasalnya, Kota Mataram sedang dipercaya oleh pemerintah pusat sebagai tuan rumah sejumlah kegiatan berskala nasional.

“Saya berharap masyarakat tetap jaga keamanan. Kita di Mataram sedang dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaran kegiatan nasional,” kata walikota dalam sambutan pada Safari Ramadhan di Masjid Nurul Hadist, Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan, Selasa (21/6) malam.

Safari Ramadhan Walikota pertama kali di bulan Ramadhan ini didampingi sejumlah pejabat lingkup Pemkot Mataram.

Walikota menyebutkan, penyelenggaran event nasional dalam waktu dekat ada kegiatan - kegiatan nasional. Seperti, MTQ nasional ke-26 tanggal 27 Juli, Hari Anak Nasional, Bulan Bhakti Gotong Royong Nasional dan lain sebagainya. Kegiatan skala nasional ini akan dihadiri dari seluruh daerah di Indonesia,

sehingga diprediksi tidak kurang dari 10 ribu orang akan berkunjung ke Kota Mataram.

Oleh karena itu kata Walikota, masyaarakat dimohon memberi dukungan agar kegiatan berjalan baik, terutama masalah keamanan, ketertiban.

Kepercayaan didapatkan Kota Mataram tersebut, berimplikasi terhadap peningkatan investasi di Kota Mataram. Bisa disaksikan kata orang nomor satu di Kota Mataram ini, investasi banyak masuk. Hal ini tentu banyak member kontribusi bagi penambahan pendapatan dan menyerap lapangan pekerjaan. “Kepercayaan ini mari kita jaga bersama,” kata Walikota.

Diakuinya, Safari Ramadhan pertama di Lingkungan Banjar bertepatan dengan Malam Nuzulul Qur’an. Walikota berpesan masyarakat harus tetap menjaga tali sila-

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan sambutan saat Safari Ramadhan di Masjid Nurul Hadist Kelurahan Banjar Ampenan, Selasa (21/6) malam. turahmi dengan memperkokoh semangat kebersamaan sesuai dengan semangat peringatan malam Nuzulul Qur’an. Artinya, Al Qur’an sebagai pedoman

Pemkab Lobar Gelar Tadarusan di Pendopo Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, bersama jajaran kepala SKPD dan staf menggelar tadarusan di Pendopo I, Selasa (21/6). Tadarusan yang dipimpin langsung bupati itu dihadiri puluhan kepala SKPD dan staf. Sebelum tadarusan, digelar Shalat Isya dan Tarawih berjamaah di musala pendopo.

Dalam kesempatan itu, bupati menjelaskan, kegiatan ini merupakan tradisi baik yang harus dikembangkan. “Bahkan harus ditingkatkan frekuensinya menjadi tiap hari, sehingga satu bulan bisa 30 juz,” ujarnya mengingatkan.

Selain itu, ujarnya, tradisi membaca Al Qur’an tidak saja dilaksanakan selama bulan puasa, namun di luar bulan puasa juga harus digiatkan.

Sebab katanya Al Qur’an adalah petunjuk, panduan dan obat bagi umat Muslim.

Ia memberikan penjelasan pula terkait pelaksanaan MTQ tingkat nasional yang mengambil lokasi salah satunya di Lobar. Dua lokasi ditetapkan sebagai lokasi MTQ, yakni Bencingah dan

(Suara NTB/ist)

TADARUSAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menggelar tadarusan bersama jajaran SKPD di Pendopo I Bupati Lobar, Selasa (21/6) malam.

Ponpes Al-Aziziyah. Pihak pemda, katanya, tengah memantapkan koordinasi dengan semua pihak.

Ia meminta seluruh jajaran ikut memeriahkan MTQ dengan

memasang umbul-umbul. Begitu pula sekolah-sekolah yang ada di pinggir jalan agar mempersiapkan diri. “Harus dihiasi spanduk, dan bersih yang utama,” kata Fauzan. (her)

Berpuasa bagi Penderita Anemia

Resep Tongseng Sapi INI sudah menjadi tradisi di setiap hari-hari besar yang wajib disajikan untuk menyambut yang tak akan lama lagi idul Fitri bagi umat Muslim. Apalagi jika Anda ingin mencoba saat berbuka, tidak ada salahnya mencobanya. Berikut ini cara membuat Tongseng Sapi sebagaimana dikutip dari laman www.resepaneka99.blogspot.co.id.

Bahan dan bumbu: - 3 sendok makan kecap manis - 3 butir bawang merah, diiris tipis - 2 sendok makan minyak untuk menumis - 1 sendok teh merica bubuk - 3 1/2 sendok teh garam - 1 sendok makan gula pasir - 1 cm lengkuas, dimemarkan - 2 batang serai, dimemarkan - 2 lembar daun salam - 1/4 buah kol, dipotong-potong - 5 buah cabai rawit hijau, diiris-iris - 400 gram daging sengkel - 1.000 ml air - 1.500 ml santan dari 1 butir kelapa Bahan Pelengkap: - 2 Batang daun bawang, diiris halus

- 3 Sendok makan bawang merah goreng - 2 buah tomat merah, dipotong-potong Bumbu Halus: - 3 cm kunyit, dibakar - 2 cm jahe - 1 sendok teh ketumbar, disangrai - 4 siung bawang putih - 6 butir bawang merah - 4 buah kemiri, disangrai Cara Membuat Tongseng Sapi: 1. Rebus daging hingga empuk. Angkat daging. Potong-

potong.

2. Tumis bawang merah, bumbu halus, daun salam, lengkuas, serai, sampai harum.

3. Masukkan bumbu ke dalam rebusan daging.

Tambahkan garam, merica, gula, kecap manis, dan santan didihkan sambil diaduk sesekali agar santan tidak pecah.

Masukkan daging, cabai rawit, kol, daun bawang, dan tomat.

4. Sajikan bersama pelengkap. (berbagai sumber)

BERPUASA bagi orang yang mengalami anemia merupakan sebuah tantangan tersendiri. Sebelum memutuskan untuk berpuasa, alangkah baiknya bila penderita anemia berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk menilai ringan atau beratnya anemia.

Bagi penderita anemia, jika diperbolehkan untuk berpuasa memang harus memperhatikan beberapa hal agar dapat menjalankan puasa dengan baik. Komponen terpenting saat puasa bagi penderita anemia adalah pengaturan asupan makanan. Salah pilih menu makanan dapat berujung pada bertambah parahnya anemia.

Kekurangan zat besi masih menjadi penyebab utama anemia di Indonesia. Oleh sebab itu, asupan zat besi sangatlah penting untuk dipenuhi saat berpuasa. Makanan yang paling tepat untuk dikonsumsi penderita anemia saat bulan puasa adalah makanan yang tinggi zat besi, kalsium, vitamin (terutama vitamin B), dan mineral. Komponenkomponen tersebut harus tercakup di dalam menu sahur dan berbuka.

Jangan menggunakan prinsip asal kenyang, namun kandungan gizi dalam makanan tersebut ternyata sangat minim. Berikut ini tips berpuasa bagi penderita anemia sebagaimana dikutip dari www.klikdokter.com.

Beberapa asupan nutrisi yang harus diperhatikan penderita anemia jika berpuasa: 1. Zat Besi Makanan yang banyak mengandung zat besi antara lain daging merah, kacang-kacangan, sayuran hijau, kuning telur, hati ayam, dan sebagainya.

2. Asam Folat Contoh makanan yang mengandung asam folat antara lain sayuran hijau seperti bayam, brokoli; buah-buahan seperti pisang, jeruk, alpukat, kacang-kacangan, biiji-bijian dan lain sebagainya.

3. Vitamin B 12 Dapat ditemukan dalam daging maupun produk susu.

4. Vitamin C Vitamin C bermanfaat untuk membantu penyerapan zat besi. Terdapat pada jeruk, lemon, pepaya, dan stroberi.

5. Susu Pilihlah susu yang tinggi kalsium, protein, dan mineral.

5 Sumber Gizi untuk Penderita Anemia yang Berpuasa Berikut adalah kiat-kiat menjalankan sahur agar puasa Anda senantiasa lancar: - Hindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, dan minuman bersoda, karena dapat mengganggu penyerapan zat besi.

- Makanlah makanan yang tinggi protein (seperti daging dan ikan) lebih banyak daripada karbohidrat (nasi) supaya Anda merasa kenyang lebih lama.

- Jangan lupa untuk mengonsumsi sayur dan buah, karena penyerapan serat berlangsung lebih lama sehingga Anda akan merasa kenyang lebih lama dan mengurangi lemas.

- Tambahkan suplemen penambah darah, untuk mencegah dan mengatasi anemia saat berpuasa. (berbagai sumber)

hidup sehari - hari, harus bisa memberikan cerminan dalam melaksanakan kehidupan.

Selain itu, anak - anak harus menanamkan sikap kecintaan

terhadap Al Qur’an. “Anak anak jangan sampai lalai baca Al Qur’an. Bagaimanapun juga kitab suci ini jadi pedoman hidup kita,” harapnya. (cem)

Ramadhan, Makam Loang Baloq Sepi Peziarah Mataram (Suara NTB) Makam Loang Baloq yang berada di lingkar selatan Kota Mataram beberapa bulan terakhir sepi pengunjung atau peziarah. Seperti yang terlihat, Rabu (22/6) kemarin. Suasana di makam yang merupakan salah satu objek wisata religi di Kota Mataram ini terlihat sepi.

Sepinya peziarah ini bermula dari beberapa bulan lalu, namun puncaknya pada Ramadhan ini. Sebelumnya terdapat beberapa wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata religi ini, namun semenjak Ramadhan makam Loang Baloq sangat sepi pengunjung.

“Memang sepi dari beberapa bulan lalu, tapi pada bulan ini lebih sepi lagi. Bahkan tidak pernah ada pengunjung atau peziarah,” aku Mahmud, pedagang yang biasa berjualan di sekitar makam.

Hal senada disampaikan Ta’am, penjaga Makam Loang Baloq. Ta’am mengaku tidak mengetahui penyebab semakin kurangnya minat masyarakat mengunjungi makam. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, makam ini selalu ramai oleh wisatawan atau peziarah, baik dari daerah lain di Indonesia maupun mancanegara.

“Kalau dulu itu ramai, pengunjung banyak. Bahkan ada yang datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan dari daerah lain. Tapi sekarang menjadi sepi sekali,” akunya.

Saat ramai, lanjutnya, peziarah bisa mencapai 500 orang setiap harinya. Namun saat ini, peziarah hanya mencapai 50 orang setiap harinya. Keadaan ini sudah berlangsung sejak tiga bulan terakhir. Hal ini menunjukkan semakin kurangnya minat masyarakat mengunjungi Makam Loang Baloq sebagai salah satu destinasi wisata religi yang diandalkan Pemkot Mataram.

Ta’am menduga terkait kebiasaan masyarakat lokal yang memiliki waktu tertentu untuk berkunjung. Misalnya pada saat musim panen. Berkurangnya jumlah peziarah disebabkan saat ini masih musim tanam. Biasanya, peziarah asal Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah paling mendominasi pada saat musim panen tiba.

“Kalau sudah musim panen mereka datang beramai-ramai untuk nyelametin (selamatan) hasil panennya. Hal itu merupakan simbol rasa syukur karena tanamannya dapat dipanen dengan baik,” kata Ta’am.

Meski demikian, Ta’am merasakan perbedaan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun yang semakin berkurang. Padahal beberapa fasilitas seperti gazebo sudah dibenahi demi kenyamanan pengunjung. (lin)

(Suara NTB/lin)

WISATA RELIGI - Makam Loang Baloq, merupakan salah satu objek wisata religi yang ada di Kota Mataram.

SUARA NTB Kamis, 23 Juni 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Sertifikasi Tidak Mempan untuk Oknum Guru yang Malas Mataram (Suara NTB) Sinyalemen soal oknum guru yang masih malas meski telah mendapatkan sertifikasi, perlu disikapi dengan membangun evaluasi yang tepat guna memantau komitmen guru. Fenomena ini juga membuktikan bahwa tambahan penghasilan lewat sertifikasi ternyata tidak serta merta memengaruhi kinerja oknum guru yang demikian.

Pengamat pendidikan dari Universitas Mataram, Dr. H. Wildan, di kantornya, Rabu (22/ 6) kemarin menyampaikan, kunci pendidikan bergantung dari guru.

“Mutu pendidikan itu kan tergantung dari kualitas guru. Baik kualitas intelektualnya, maupun komitmen di dalam melaksanakan tugas. 70 persen dari mutu pendidikan itu kan tergantung dari kualitas guru,” katanya.

Wildan menjelaskan, oknum guru yang malas mengajar, berkaitan dengan komitmen

dalam melaksanakan tugas.

Seseorang yang tidak memiliki komitmen, jika diberikan uang seberapapun tidak akan cukup.

“Pemerintah memberikan sertifikasi dengan harapan tidak memikirkan tentang uang. Ternyata tidak berpengaruh, jadi ternyata untuk mengatasi persoalan pendidikan khususnya guru, tidak hanya sekedar uang,” katanya.

Oleh sebab itu, Wildan menyarankan, diperlukan suatu sistem evaluasi penilaian. Sehing-

ga bisa memantau sejauh mana komitmen guru-guru dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, menurutnya, diperlukan juga pendekatan keagamaan. Ketika menerima pembayaran gaji dan tunjangan, tapi masih saja malas.

Apa yang diterima itu akan menjadi barang haram.

Wildan juga menegaskan, perlunya pemantauan kinerja guru. Baik dilakukan oleh Dinas terkait atau sekolah. Diperlukan ketegasan dalam memantau tingkat kehadiran guru.

Terutama guru yang sudah mendapatkan sertifikasi.

“Kita harus tegas, kalau guru malas, guru tidak melaksanakan tugas, jangan dibayarin itu.

Jangan diteken utnuk mendapatkan tunjangan,” tandas Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram ini.

Salah Analisis Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB Drs. H. M. Ali. H. Arahim, M. Pd., dikonfirmasi, Rabu (22/6) mensinyalir, kesalahan dalam menganalisis kebutuhan guru menjadi penyebab dari membludaknya guru honorer di Kabupaten Bima.

Akhirnya, timbul anggapan rendahnya pendidikan di Kabupaten Bima karena persoalan tenaga pendidik yang malas.

Pernyataan itu disampaikannya setelah sebelumnya, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, melontarkan pernyataan bahwa tingkat kehadiran guru yang telah memperoleh sertifikasi di Bima sangat minim.

Ali Arahim menyatakan, diperlukan data yang riil agar dapat menunjukkan minimnya kehadiran guru. Meski begitu, ia tidak menampik adanya oknum guru yang tidak disiplin. Seperti kehadirannya yang minim.

Selain itu, salah satu penyebabnya adanya kesalahan penempatan guru. “Akibat salah menganalisis kebutuhan guru, mengakibatkan membludaknya guru sukarela itu sendiri. Ke depan, harus dilakukan analisis kebutuhan guru yang baik,” tutur Ali.

Angka Putus Sekolah Cermin Kualitas Pendidikan Mataram (Suara NTB) Angka drop out atau putus sekolah di NTB yang mencapai 5.470 orang dianggap menunjukkan kualitas pendidikan di NTB. Pengamat pendidikan dari Universitas Mataram, Dr. H. Wildan menganggap penyebabnya tidak hanya persoalan ekonomi. Tapi juga persoalan kenyamanan siswa dalam belajar di sekolah.

Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tahun 2015 lalu, jumlah siswa jenjang pendidikan SD-SMA/SMK di NTB yang drop out atau putus sekolah sebanyak 5.470 orang. Kemendikbud mengidentifikasi, faktor dominan yang menjadi penyebab angka putus sekolah secara nasional maupun NTB secara khusus akibat persoalan ekonomi.

“Katanya persoalan ekonomi, perlu kita lakukan kajian.

Bisa jadi anak-anak itu dia bosan di sekolah. Karena oknum gurunya yang malas. Bisa jadi menunjukkan mutu pendidikan kita,” kata Wildan.

Wildan mengatakan, banyak anak yang ikut sekolah, tetapi merasa tidak mendapatkan apa-apa. Ia menyebutkan, tak jarang ditemui seseorang yang duduk di bangku SMP/SMA, tidak memahami apa yang dibaca atau pelajari.

“Itu menunjukkan kualitas pendidikan kita itu rendah.

Bisa jadi sekarang sudah tamat SMA tapi disuruh baca, ndak paham,” katanya.

Ia menyarankan, pihak terkait perlu menelusuri siapa saja anak-anak yang putus sekolah itu. Seperti siapa saja mereka, dan apa alasan mereka putus sekolah. Oleh sebab itu, katanya, perlu setiap daerah mencari alamat lengkap.

“Bila perlu mensensus anak-anak itu, by name by address.

Carikan kepala sekolah terdekat, dan mencari cara agar dapat bersekolah lagi,” tutur Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram ini.

Selain itu, Wildan menambahkan, penting juga melakukan pendekatan di lingkungan sekolah. Melalui sikap dan pendekatan guru di sekolah kepada guru. Wildan mencontohkan, ketika guru ramah dan baik, bisa membuat siswa tidak mau pulang dari sekolah.

“Tidak hanya kemampuan di bidang ilmu saja guru itu. Tapi juga dari sikap, dari segi perilakunya kepada murid, jadikan anak-anak ini sebagai anaknya sendiri,” kata Wildan menyarankan. (ron)

dan pelatihan (Diklat) dan seminar. “Dan berunding yang terbaik untuk perubahan dunia pendidikan ke depan,” katanya.

Ia juga meminta kepada oknum-oknum guru yang malas, agar hadir ke sekolah dengan tepat waktu. Karena tugas sebagai guru, kepala sekolah, dan pengawas merupakan tugas yang sangat mulia.

“Karena bagaimanapun juga, kehadiran mereka itu berhadapan langsung dengan anak-anak generasi muda, pemilik bangsa di masa depan.

Jadilah guru profesional, dengan kunci yang keenam, komitmen terhadap tugas. Dan jadikan tugas itu sebagai hobi, itulah yang akan mengikis kemalasan oknum-oknum guru itu,” tandasnya. (ron)

Dewan Pendidikan Lobar Kritik Biaya Masuk Ponpes Mahal

Perlu Diberi Perhatian MASIH minimnya siswa yang meminati sekolah swasta, harus menjadi perhatian semua pihak. Baik dari pemerintah, maupun dari pihak sekolah swasta itu sendiri.

Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Nurdin Ahmad, M.Si., ditemui di ruang kerjanya, mengatakan permasalahan ini perlu menjadi perhatian semua pihak. “Bagaimana masyarakat bisa berminat ke sekolah swasta itu yang perlu (Suara NTB/ron) dipikirkan. Dari pihak pemerintah Nurdin Ahmad sendiri, bagaimana mengaturnya supaya sekolah swasta juga mendapat aliran murid,” katanya.

Ia mencontohkan, pemerintah daerah dapat meniru cara yang dilakuan oleh Pemerintah Yogyakarta. Agar dapat mengusahakan sekolah swasta mendapatkan pembagian siswa baru.

Tetapi, katanya, dari pihak sekolah swasta pun, mestinya berjuang untuk berkompetisi. Dengan cara melengkapi sekolah dan menunjukkan prestasi. Sehingga dapat diminati oleh masyarakat. “Di Jawa itu justru orang-orang mampu mencari sekolah swasta. Al Azhar, membludak yang cari mereka. Karena kompetensinya bagus,” tuturnya.

Ia menilai, kemungkinan di NTB saat ini, kekuatan sekolah swasta untuk berkompetisi masih lemah. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah. Misalnya melalui bantuan menyediakan fasilitas secara berangsur. Sehingga tidak dibiarkan berkembang sendiri.

“Saya rasa itu solusinya untuk bisa memberi kesempatan sekolah swasta mendapat aliran murid baru,” tandasnya.

Hal senada disampaikan pengamat pendidikan Dr. H. Wildan. Ia menyampaikan, memang perlu adanya pemberdayaan sekolah swasta. Tetapi di lain pihak, sekolah swasta juga harus meningkatkan mutunya.

“Dari pemerintah daerah harus diberdayakan itu sekolah swasta. Karena mereka sudah punya gedung, sudah punya sarana prasarana, sumber daya manusianya. Mereka kualitas tidak kalah dengan sekolah negeri,” katanya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram meminta sekolah swasta untuk berinovasi.

Agar dapat menarik minat masyarakat bersekolah di sekolah swasta. Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Kota Mataram, Drs. H. Lalu Abdul Hamid, M.Si., mengatakan, pihak Dikpora sudah membuat aturan mengenai Rombongan Belajar (Rombel). Ia menjelaskan, ada kuota 1.323 siswa yang diperuntukkan untuk sekolah swasta.

Hamid menekankan, pihaknya sudah mengatur kuota untuk sekolah negeri. Terkait dengan Rombel. Baik dari penerimaan peserta didik baru jalur bina prestasi, online, dan Bina Lingkungan (BL).

Jumlah dari sisa itulah yang diperuntukkan untuk sekolah swasta.

“Semua sekolah sama, tidak ada pilih kasih, itu sekolah kita semua. Sekarang bagaimana cara sekolah swasta bisa mendapatkan siswa. Karena ketika sekolah negeri mendapatkan bantuan, sekolah swasta juga dapat bantuan,” kata Hamid. (ron)

Ali menyarankan cara tersebut dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah. Secara teknis dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat. Untuk itu, ia sebagai ketua PGRI meminta kepada Bupati/Wakil Bupati Bima untuk menempatkan figur di Dinas Pendidikan yang memiliki kompetensi terhadap dunia pendidikan. Ia juga menyarankan, perlunya reformasi penyelenggaran pendidikan. Dari tingkat kabupaten sampai unit terbawah.

Ali juga menyadari masih adanya oknum guru yang tingkat kehadirannya rendah. Oleh karena itu, pihaknya berupaya mengawal proses belajar mengajar.

Selain juga melakukan berbagai kegiatan untuk pengembangan diri. Seperti melalui pendidikan

(Suara NTB/dys)

DISKUSI - Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, H. Muhammad Suruji berpose bersama peserta kegiatan Diskusi Kelompok Terumpun Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah, yang digelar kemarin.

PTS Dorong Pembentukan Kantor Kopertis di Mataram Mataram (Suara NTB) Pembentukan kantor Kopertis di Mataram sudah sangat mendesak. Terlebih pemerintah telah membuka peluang dibentuknya kantor perwakilan Kopertis di masingmasing provinsi melalui kebijakan zonasi pembinaan.

Anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta NTB, Dr. Ir. Mashur mendorong agar pemerintah daerah segera menangkap peluang tersebut. Banyak manfaat jika kantor perwakilan Kopertis berada di Mataram.

“Ini yang kita minta ada kebijakan menteri sekarang namanya zonasi pembinaan supaya lebih efektif. Pembentukan kantor Kopertis NTB yang pisah dengan Bali dan NTT. NTT sudah ada lampu hijau, kita minta NTB juga bisa,” tegas Rektor Universitas Nusa Tenggara Barat ini.

Mashur mengemukakan sudah saatnya NTB mempunyai kantor Kopertis yang berfungsi untuk memudahkan pembinaan, pengaawasan terhadap PTS. Sehingga pengelolaan PTS menjadi lebih efektif, yang dapat mempermudah untuk mengurus segala hal termasuk pengajuan Prodi baru.

Selain itu, efek positif jika kantor Kopertis terdapat di NTB yaitu proses pendaftaran penerimaan dosen negeri yang dipekerjakan bisa terpusat di NTB. Hal itu sebagai solusi atas kekurangan dosen-dosen yang dialami PTS di NTB saat ini.

Sebagai bahan refleksi kata Mashur, dari jumlah PTS yang ada di Kopertis Wilayah VIII paling banyak terdapat di Bali, menyusul NTB dan NTT. Sementara dari jumlah mahasiswa yang paling banyak terdapat di NTB, sedang dari jumlah dosen

lebih banyak di Bali. Adapun jumlah dosen negeri yang dipekerjakan di Kopertis VIII sebanyak 715 orang dengan persentase 82 persen berada di Bali, 15 persen di NTB dan 3 persen di NTT. Jumlah tersebut jelas menunjukkan ketidakproporsionalan dan tidak menjamin rasa adil PTS yang ada di NTB. Untuk itu, keberadaan kantor Kopertis di Mataram dapat menjadi solusi kekurangan dosen PTS. “Konsep dosen itu begini, tapi ada nomor induk dosen nasional atau NIDN bisa dosen tetap yayasan atau dosen negeri yang dipekerjakan itu kembali ke rasio 1:6. Artinya begini semakin banyak dosen DPK semakin bagus, tapi kemampuan negara untuk mengangkat itu kan terbatas, makanya solusinya ialah dosen tetap yayasan pemerintah membayar sertifikasi dosen,” tegas Mashur. (dys)

Zaini Prediksi Lalu Suandi Bisa Selesaikan Persoalan Selong (Suara NTB) Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim, Drs. M. Zaini memprediksi jika, Kadis Dikpora yang saat ini dijabat oleh, Lalu Suandi, S.Sos akan mampu menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di dunia pendidikan setempat.

Betapa tidak, selama ini dunia pendidikan Lotim kerap mendapatkan sorotan negatif dari sejumlah pihak.

Ketika dikonfirmasi, Zaini yang merupakan mantan Kabid Dikdas Dikpora Lotim ini mengaku bersyukur dengan ditempatnya Lalu Suandi sebagai Kadis Dikpora Lotim. Ia menilai, Lalu Suandi sosok pemimpin yang taat aturan dan faham pendidikan pernah menjabat sebagai Sekdis Dikpora Lotim beberapa waktu lalu.

“Saya pribadi memprediksi dunia pendidikan Lotim akan lebih maju, karena pak Bupati sudah menempatkan seseorang yang benar-benar taat aturan dan faham tentang pendidikan,” sanjungnya.

Selain itu, katanya, ia siap berkoordinasi dengan pimpinan apabila terkait upaya dalam memajukan dunia pendidikan Lotim dengan melibatkan semua bidang-bidang yang ada di Dikpora. Pasalnya, selama ini beberapa

bidang terkesan terabaikan dan tidak pernah dilibatkan. Seperti, dalam pembangunan proyek SDN 7 Terara yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Selong, ia selaku Kabid Dikdas pada saat itu sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pembangunannya.

“Jadi kalau mau memajukan dunia pendidikan, semua bidang-bidang jangan diabaikan. Sejauh ini, rancunya dunia pendidikan di Lotim karena bidangbidang yang ada terkesan diabaikan,” ungkapnya.

Dengan koordinasi yang intens dilakukan antara, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, kata Zaini, ia meyakini prospek dunia pendidikan Lotim akan lebih maju baik dari segi mutu dan kualitas. Terutama dalam menyelesaikan PR-PR yang masih belum tercapai akan dikejar supaya tidak ada lagi permasalahan yang bisa membuat pemerinatah daerah merugi, seperti pendataan aset-aset di Dikpora yang digadang-gadang menjadi salah satu penyebab gagalnya Lotim mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Jadi kita harapkan tidak ada lagi PRPR berat di dunia pendidikan, kita harus kerjakan dan benahi,” harapnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, H. Subki As-sasaki mengkritik mahalnya biaya masuk di sejumlah Pondok Pesantren di Kabupaten Lombok Barat.

Dari data yang dikantongi Dewan Pendidikan Lobar, jumlah biaya masuk Ponpes di tiga kecamatan yang menjadi temuan Dewan Pendidikan Lobar yakni Kecamatan Narmada, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Kediri berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 8 juta.

“Yang kita ingin soroti itu ialah Ponpes yang mensyaratkan uang masuk itu di atas pendapatan rata-rata perkapita. Saya sudah kantongi ada tiga atau empat Ponpes syarat masuknya saja itu sampai ada yang Rp 4 juta uang pembangunan, bahkan ada yang sampai Rp 8 juta,” terang Subki ditemui kemarin.

Jumlah tersebut dinilai Subki sangat tidak layak dan tidak etis mengingat pendapatan perkapita di Lobar masih di bawah standar nasional.

“Itu bukan gak boleh secara hukum tapi secara etika, kenapa karena Ponpes itu dibuat dibangun dengan niat untuk dapat menampung peserta didik yang dari ekonomi ke bawah sebenarnya. Tidak pernah kita dengar ada Ponpes yang bertaraf internasional, tapi kalau sekolah ada bertaraf internasional. Ini kan terbalik ada ponpes bertarif internasional, adaada yang dibuat untuk uang kesehatan Rp 1 juta tiap setahun, kayak asuransi gitu.”

Mahalnya biaya masuk Ponpes tersebut diakui Subki mengakibatkan banyak anak di Lobar yang putus sekolah karena tidak mampu membayar uang pembangunan di tengah jalan. Tentu fenomena

ini tidak diinginkan mengingat Kabupaten Lobar saat ini tengah berupaya menurunkan angka putus sekolah.

“Ini yang gini-gini kan akhirnya anak itu sering putus di tengah jalan karena gak bisa bayar uang pembangunan. Jadi misalnya anakanak itu putus sekolah karena tidak bisa bayar atau ketatnya di tempat itu. Ini kan harus juga kita pahami jangan sampai menjadi penyebab, kita kan sedang meminimalisir angka putus sekolah. Sementara lembaga-lemabag yang berdiri atas niat agama, yayasan Ponpes justeru menjadi wadah dimana angka putus sekolah naik di tempat itu.

Coba aja cek ke lapangan, orang berhenti sekolah karena gak bisa bayar,” jelasnya.

Selain itu, kapitalisasi di dunia Ponpes menyebabkan Ponpes kehilangan orientasinya sebagai lembaga pendidikan agama bagi anak-anak.

“Basic pesantren itu arus tetap muncul, sekarang kalau mau, buat aja bisnis pesantren atau pesantren bisnis.

Kalau bisnis pesantren kecenderunganya kesitu, kalau pesantren bisnis mengajarkan manajemen bisnis itu bagus,” imbuhnya.

Disamping persoalan biaya masuk Ponpes yang mahal, Dewan Pendidikan Lobar juga menyoroti manajamen Ponpes yang cenderung tertutup apalagi jika disinggung soal keuangan. Hanya sedikit dari pengelola Ponpes yang menggunakan manajemen yang terbuka, dalam artian akses informasi keuangan bisa diperoleh masyarakat.

“Kebanyakan yang close management tidak jelas, yang open management ada. Bukan tidak ada, dan yang abu-abu tidak jelas,” tukasnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 23 Juni 2016 Hasil Pertandingan Sepak Bola Piala Amerika Rabu, 22 Juni 2016 09:00 Argentina 4 vs 0 Amerika Serikat Euro 2016 Rabu, 22 Juni 2016 00:00 Irlandia Utara 0 vs 1 Jerman 03:00 Kroasia 2 vs 1 Spanyol

Mataram (Suara NTB) Dua atlet dansa NTB, Farhan dan Ni Luh Putri Prabandari mengundurkan diri dari Pelatda NTB persiapan PON XIX di Jabar 2016. Kedua atlet itu sudah sebulan tak lagi mengikuti Pelatda PON cabor dansa.

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Copa America Kamis, 23 Juni 2016 07.30 Kolombia vs Cili @KompasTV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Roma Resmi Permanenkan El Shaarawy Jakarta (Suara NTB) AS Roma secara resmi mengumumkan mereka telah merampungkan proses mengikat penyerang Stephan El Shaarawy dengan status permanen, setelah menjalin kesepakatan dengan klub lamannya AC Milan.

Laman resmi mereka pada Selasa (21/6) menyebutkan Roma mengaktifkan klausul opsi pembelian permanen yang tercantum dalam kontrak peminjaman El Shaarawy dari Milan pada Januari 2016 lalu.

Roma membayar mahar sebesar 13 juta euro (sekira Rp 194,5 miliar) untuk mendatangkan Shaarawy yang telah menandatangai kontrak berdurasi empat tahun. “Ini merupakan hari yang luar biasa karena saya resmi menjadi pemain Roma,” kata El Shaarawy.

“Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Palotta, Direktur Olahraga Walter Sabatini, Pelatih Luciano Spalletti, rekanrekan satu tim dan seluruh staf Roma atas kepercayaan yang mereka berikan kepadaku sejak hari pertama — dan terutama kepada para pendukung Giallorossi, yang menyambutku dengan hangat dan penuh perhatian,” ujarnya menambahkan.

El Shaarawy bertekad untuk mengukir prestasi lebih jauh bersama Roma.

“Bersama-sama kita akan meraih halhal besar ... Daje Roma!” tukasnya.

Pemain berusia 23 tahun itu pada musim lalu mencetak delapan gol dari 16 kali penampilan di Liga Italia Seri A dan memainkan dua pertandingan bersama Roma di ajang Liga Champions.

Punggawa tim nasional Ital i aitu memulai karir profesionalnya di Genoa sebelum bergabung dengan Milan pada 2011.

Musim lalu ia menghabiskan separuh awal sebagai pemain pinjaman di AS Monaco, sebelum hijrah ke Roma dan saat ini tengah berjuang bersama tim besutan Antonio Conte di Piala Eropa 2016, Prancis. (ant/bali post)

Stephan El Shaarawy (Suara NTB/ist)

HILANG Hilang STNK R2 Honda DR3129CC Noka/Nosin : MH1JFD219CK167010/ FD2E-1053102 an. Asmuni hilang disekitar Jl. Raya Desa Puyung Menuju Praya Kec. Praya Loteng Hilang STNK R2 Yamaha DR4522HD Noka/Nosin : NH31KP00CDJ661802/ 1KP661822 an. Indri Waskitaningrum hilang disekitar Dusun Kebon Bawak Desa Sesela Lobar

SALON Yuni Salon & Schol Kcntkan Rmbt & Kulit Trlngkap bg Prwtan Pria/Wnt, Hrg trjngkau Fsltas Lngkap jl. Dr stomo no.18 Krng Baru & Di Jl. Gtong Ryong No.27A Ampnan HB. 087865155031 SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

Dua Atlet Dansa Mundur dari Pelatda PON Ketua Umum Pengprov Ikatan Dansa Indonesia (IODI) NTB), Dewa Made Wija yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (22/6) kemar-

in membenarkan bila kedua atlet dansa NTB telah mundur dari Pelatda PON. Alasannya kedua atlet itu mundur karena ingin melanjutkan sekolah.

“Ada dua atlet yang mengundurkan diri, Farhan dan Ni Luh Putri Prabandari. Mereka tak bisa ikut latihan karena ingin melanjutkan sekolah,” ucapnya.

Dikatakannya pengunduran diri kedua atlet itu sudah disampaikan pihak IODI NTB kepada pengurus KONI NTB sekitar sebulan yang lalu. Dan pihak KONI NTB sudah merekomendasi pengunduran diri dua atlet dansa tersebut.

Pengunduran diri dua atlet dansa itu kata Made tidak mempengaruhi semangat at-

let dansa lain. Belasan atlet dansa lainnya tetap semangat menjalani latihan.

Hanya saja jumlah atlet dansa yang sebelumnya berjumlah 14 atlet berkurang menjadi 12 atlet. Sisa 12 atlet itu fokus menjalani Pelatda terpusat di Wisma Nusantara Mataram guna menghadapi PON XIX Jabar 2016. (fan)

Atlet Tenis akan Ikuti ”Try Out” Atlet Tenis Meja akan Perbanyak di Makassar Uji Tanding Mataram (Suara NTB) – Atlet tenis NTB terus memantapkan persiapan menghadapi PON XIX di Jabar 2016. Selain menjalani pemusatan latihan di Jakarta, keempat atlet tenis NTB, Panji Untung Setiawan, Arif Rahman, Ibnu Nurmadi dan Valentinus Dias juga akan mengikuti try out di Makassar akhir Juli mendatang.

Ketua Umum Pengprov Pelti NTB, Jamaludin Maladi yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Selasa (22/6) kemarin mengatakan try out atlet tenis NTB di Kejurnas Tenis di Makassar akhir Juli nanti akan menjadi try out yang terakhir.

“Akhir Juli nanti atlet tenis NTB akan mengikuti kejurnas tenis di Makassar. Itu akan menjadi try out at-

let tenis kita yang terakhir,” ucapnya.

Dikatakan Jamal, kekutsertaan atlet tenis NTB di beberapa event nasional merupakan upaya maksimal Pelti NTB untuk meningkatkan kualitas tanding atlet. Selain itu pihak Pelti NTB juga mengirim atlet menjalani latihan di Jakarta.

Kegiatan latihan terpusat di luar daerah sudah dijalani oleh empat atlet tenis NTB sejak awal Januari lalu dan masih berlangsung sampai saat ini. Selama latihan di Jakarta atlet tenis NTB dilatih oleh pelatih nasional. Atlet andalan NTB, Panji Untung Setiawan dilatih oleh pelatih pribadi.

Selain itu, beberapa kompetisi nasional hingga internasional sudah diikuti oleh atlet NTB. Hal itu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas tanding atlet. (fan)

Mataram (Suara NTB) Pengprov PTSI NTB akan memperbanyak uji tanding dua atletnya guna memantapkan persiapan mengikuti PON Jabar 2016. Kabarnya, dua atlet tenis meja NTB, Andita Taufik Hidayat dan Reza Amanda Aulia akan dikirim ke dua kejuaraan nasional tenis meja tahun ini.

Ketua Harian Pengprov PTMSI NTB, H. Sudarman yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (22/6) kemarin mengatakan dua kejuaraan nasional yang akan diikuti atlet tenis meja nanti adalah kejurnas tenis meja di Jakarta bulan Juli dan kejurnas tenis meja di Surabaya bulan Agustus.

“Ada dua kejuaraan nasional yang akan diikuti atlet kami, yakni kejurnas

di Jakarta dan di Surabaya setelah lebaran nanti,” ucapnya Menghadapi dua even nasional itu, kedua atlet tenis meja NTB, Andita Taufik Hidayat dan Reza Amanda Aulia terus memantapkan latihan di Pelatda PON terpusat Mataram. Mereka dilatih oleh pelatih tenis meja NTB, Hery Setiawan.

Latihan sudah dijalani oleh kedua atlet tenis meja NTB sejak Januari lalu di Wisma Nusantara Mataram. Kegiatan latihan itu merupakan latihan persiapan mengikuti PON Jabar 2016. Tenis meja mengaku tak punya target tinggi di PON Jabar 2016. Namun demikian, PTMSI NTB akan melakukan upaya maksimal untuk dapat meningkatkan prestasi atletnya di PON Jabar 2016. (fan)

Messi Pencetak Gol Terbanyak Argentina Sepanjang Masa Jakarta (Suara NTB) Gol dari tendangan bebas yang dilepaskan Lionel Messi pada pertandingan semifinal Copa Amerika melawan Amerika Serikat Rabu pagi kemarin telah menobatkan Messi sebagai pencetak gol terbanyak Argentina sepanjang masa dengan 55 gol.

Pemain terbaik dunia lima kali itu mencetak gol pada menit 32 babak pertama Argentina versus AS yang pada babak pertama memimpin 2-0. Itu adalah gol pada 112 penampilannya bersama Argentina.

Sebelum ini, Gabriel Batistuta menciptakan 54 gol dari 78 penampilan bersama Argentina (federasi sepak bola Argentina AFA tidak memasukkan dua gol Batistuta ke gawang tim muda Slowakia pada 1995).

Batistuta mengoleksi gol sebanyak itu sejak 1991 sampai dengan 2002, termasuk saat mengantarkan Argentina menjadi juara copa America 1991 dan 1993, dan hatrik pada Piala Dunia 1994 dan 1998. Kini rekor itu dipecahkan oleh Messi dan kemungkinan besar akan dia tambah. Sergio Aguero dan Gonzalo

Higuain menyusulnya dengan masing-masing 33 dan 26 gol.

Kemenangan atas Amerika membawa Argentina ke partai final dan akan menghadapi pemenang antara Kolombia melawan Cili yang baru bertanding pada Kamis pagi.

Statistik dari laman Copa America 2016 mencatat, Argentina memenangi penguasaan bola hingga 67 persen dan melesakkan 10 tendangan tepat sasaran, sementara AS tak berkesempatan melakukannya sepanjang laga.

Argentina membuka keunggulan saat laga baru berusia tiga menit berkat gol Ezequiel Lavezzi. Berawal dari sepak pojok, bola diterima oleh Banega yang diopernya kepada Lionel Messi.

Bintang Barcelona ini lantas mengumpannya kepada Lavezzi dan langsung menyundulnya ke gawang Amerika.

Lionel Messi sukses menggetarkan gawang tim tuan rumah pada menit ke-32 melalui tendangan bebas memukau yang mengarah ke pojok kanan atas gawang. Kiper Brad Guzan pun tak kuasa menjangkau bola.

Beranjak ke babak kedua, tepatnya menit ke-50, Argentina mencetak gol ketiga melalui sepakan Gonzalo Higuain. Menerima umpan panjang Lavezzi,

Higuain melepaskan tendangan keras

yang berhasil diblok kiper, namun bola muntahan berhasil disambar pemain Napoli itu.

Argentina berpeluang menambah gol pada menit ke-78 saat Lamela melesakkan tembakan keras setelah menerima umpan terobosan Messi, tetapi sepakannya melenceng ke sisi kiri gawang.

Messi menebar ancaman pada menit ke-83. Lolos dari jebakan offside, pemain bernomor punggung 10 itu melakukan sontekan keras dari dalam kotak penalti, sayangnya kiper sigap memblok bola.

Argentina berhasil merobek gawang AS untuk keempat kalinya pada menit ke-86. Gol dilesakkan oleh Higuain usai menerima umpan matang Messi yang berhasil mencuri bola dari pemain AS yang terlalu lama memainkan bola di area pertahanan. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol tambahan tercipta. 4-0 untuk kemenangan Argentina. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

TENDANGAN BERSEJARAH – Tendangan bebas yang dilepaskan Messi ke gawang Amerika Serikat ini mengantarkannya ke puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Argentina. Argentina mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 4-0 sekaligus mengantarkan mereka ke final Copa America, Rabu kemarin.

Dier Sebut Tim Lain Takut Hadapi Inggris Paris Meskipun gagal mengamankan posisi juara di Grup B, namun tim negara lain akan takut menghadapi timnas Inggris di fase gugur Piala Eropa 2016, kata gelandang Eric Dier.

Setelah buntu dengan tidak ada gol saat melawan Slowakia, Senin (20/6), Inggris dilewati oleh Wales dan akan menghadapi negara manapun yang berada di peringkat dua Grup F apakah Hungaria, Islandia, Portugal

(Suara NTB/ist)

RAYAKAN GOL - Eric Dier (kanan) merayakan golnya ke gawang Rusia pada pertandingan Piala Eropa Grup B di Marseille, Prancis, Sabtu (11/6).

atau Austria di babak 16 besar di Nice, Senin depan.

“Tentu saja kami tidak akan memenangkan semuanya, tapi secara umum permainan kami telah menunjukkan hal positif, dan saya yakin ada banyak yang tidak ingin berhadapan dengan kami,” kata Dier kepada pewarta di Prancis, di mana Inggris juga bermain imbang melawan Rusia sebelum mengalahkan Wales.

“Kami tidak seharusnya takut kepada siapapun, itu adalah kata yang salah. Kita lihat saja nanti, tetapi kami tidak seharusnya takut terhadap siapapun,” katanya.

Kiper Inggris, Joe Hart setuju dengan Dier dan bangga atas penampilan dari rekannya di turnamen ini. “Kami telah menampilkan tiga permainan terbaik. Hasil bukanlah yang terbaik tetapi penampilan kami baik, saya tidak

berpikir siapapun ingin bermain melawan kami,” katanya.

Namun, Kapten Timnas Islandia Aron Gunnarrsson mengatakan ingin melawan Inggris pada babak selanjutnya jika lolos. Islandia yang berada di peringkat dua dalam grup, akan menghadapi Austria dalam pertandingan akhir grup pada hari Rabu (22/6) disaat Hungaria melawan Portugal.

“Melawan Inggris di partai final adalah hal yang spesial. Itu akan menjadi mimpi setiap orang Islandia. Kami selalu mengincar Inggris di partai final,” kata Gunnarrson yang bermain di liga kasta kedua Inggris dengan tim Cardif City.

“Liga Inggris selalu menjadi yang terbanyak ditonton di Islandia dan paling banyak dibicarakan. Itu akan menjadi momen yang dikenang” katanya dikutip AFP. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 23 Juni 2016

Pelaku Wisata Optimis Kunjungan Wisatawan Muslim Meningkat Mataram (Suara NTB) Momentum Ramadhan dijadikan sebagai ajang promosi wisata halal NTB. Bebagai macam kegiatan akan dilangsungkan selama sepekan di Taman Budaya NTB melalui Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat maupun wisawtawan. Hal itu terbukti pada hari pertama dan kedua, taman budaya ramai oleh pengunjung. Bukan hanya pengunjung lokal atau domestik, namun juga wisatawan mancanegara. Pelaku wisata optimis dengan adanya kegiatan ini dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan setelah Ramadhan, terutama wisatawan muslim.

“Kita sangat optimis bisa menambah jumlah kunjungan wisatawan, tidak perlu nunggu lebaran sekarang juga banyak wisatawan yang datang,” kata Totok dari Lima Vita Tours and Travel kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (22/6) kemarin.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi NTB menar-

getkan jumlah kunjungan wisatawan muslim mancanegara pada 2016 mencapai 20 persen atau sekitar 600.000 orang dari total target kunjungan wisatawan sebanyak tiga juta wisatawan. Terlebih NTB telah dinobatkan sebagai salah satu destinasi halal dunia. Sehingga NTB ditargetkan akan banyak dikunjungi oleh wisatawan muslim baik nusantara maupun mancanegara.

“Kegiatan promosi ini sangat bagus untuk mencapai target tiga juta wisatawan itu.

Apalagi jika melihat antusiasme masyarakat maupun wisatawan itu cukup baik,” ujarnya.

Promosi wisata halal terus dikembangkan diantaranya tempat berjualan di Lombok international Airport (LIA) akan diberikan label halal. Informasi yang dihimpun Suara NTB, 10 produk pariwisata yang ada LIA telah mendapatkan sertifikasi halal. Diantaranya Restoran, Makanan Siap Saji, House Of Burger, Roti Bun, Bakso Lapangan Tembak Senayan dan beberapa Indonesian Food. Bukan

hanya itu saja, ratusan hotel juga saat ini tengah berproses untuk pengurusan sertifikasi halalnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang berbasis halal.

“Makanan khas Lombok dan Sumbawa juga sudah dilakukan promosi. Pada Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa juga memperlihatkan sejumlah makanan khas kita. Banyak juga wisatawan yang tertarik dengan hal itu,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H.L.Muh. Faozal, S.Sos., M.Si juga mengatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan muslim ke NTB sudah cukup baik. Apalagi setelah branding dan mengeluarkan paket wisata halal. Baik Disbudpar maupun pelaku pariwisata mengaku optimis akan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendatangi NTB. (lin)

Halaman 12

Duta Humas Polda NTB Turun ke Jalan

Ngabuburit Sambil Tangkal Paham Radikalisme Mataram (Suara NTB) – Jelang Idul Fitri 1437 H, Polda NTB mengantisipasi paham radikal dan antipancasila di wilayah Mataram yang dihembuskan kelompok tertentu. Sebagian masyarakat yang telah mengenal dan dengan tegas menolak keberadaan kelompok beserta pahamnya tersebut.

Hal itu tampak pada saat sosialisasi program 1 quick wins Polri, yakni penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan antipancasila. Duta Humas Polda NTB, Manik Puspita dan Savira Jauhari membagikan selebaran bahaya ISIS dan kelompok radikal, Rabu (22/6).

Menyusuri Jalan Majapahit sekitar Taman Budaya NTB, para dara manis tersebut menyapa para pemburu takjil jelang buka puasa sekitar pukul 17.30 Wita. Sembari memberi penjelasan mengenai bahaya paham radikalisme.

Mey, Salah satu penjual takjil asal Gatep, Ampenan mengaku tahu seberapa bahayanya organisasi yang mengatasnamakan agama tertentu itu. “Iya yang teror bom itu kan,” jawabnya

(Suara NTB/why)

CEGAH RADIKALISME - Duta Humas Polda NTB, Manik Puspita (paling kanan) dan Savira Jauhari (paling kiri) didampingi Polwan memberikan selebaran sosialisasi pencegahan paham radikal dan antipancasila kepada masyarakat Mataram, Rabu (22/6) sore. menanggapi Manik yang mengulurkan secarik selebaran.

Salah satu pembeli, Asnam pun mengatakan hal yang sama. Ia berharap kelompok dan paham semacam itu tidak berkembang di Mataram. “Ya kita dukung polisi memberantas itu,” ujar warga Pagesangan itu menjawab Savira.

Duta Humas kembali bergeser kepada para penjual dan pembeli lainnya. Jawaban sama diberikan oleh Lalu Rosiadi. Ia yang sedang menanti

hidangan buka puasanya disajikan itu tegas menolak adanya paham merusak tersebut.

“Sama sekali tidak setuju,” katanya tegasnya. “Apalagi itu mengatasnamakan Islam,” kata istrinya, Dewi menimpali.

Para Duta Humas yang juga merupakan Putri Mutiara NTB itu bergerak ke kawasan Taman Sangkareang. Sejumlah warga yang diberi selebaran pun menyatakan ketegasannya dalam menolak paham radikal berkembang di Mataram.

Kawasan kos-kosan di Kekalik juga tak luput dari sasaran sosialiasi. Nada penolakan pun disampaikan.

“Kita berharap polisi tegas menindak kelompok yang menyebarkan paham itu. Agar keamanan warga terwujud,” kata Tahmid, warga setempat.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti melalui Kasubbid Kemitraan Penmas Humas, Aipda Muhammad Hatta menerangkan, kegiatan sosialiasi itu akan terus dilakukan di bulan Ramadhan ini.

Ia mengatakan kepolisian bertekad menangkal dan memberantas paham radikalisme agar tidak meracuni dan berkembang di masyarakat. (why/*)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 23 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 23 Juni 2016

Harus Cari Solusi Terbaik KEBIJAKAN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut peraturan daerah (Perda) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk di NTB menjadi salah satu indikasi ketegasan dalam menegakkan aturan. Apalagi aturan yang menjadi dasar pencabutan ribuan perda di seluruh Indonesia ini sudah jelas. Yakni, perda-perda yang ditetapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak sesuai dengan undang-undang yang menjadi acuan.

Bagi pemerintah daerah pencabutan perda merupakan sebuah kerugian. Terlebih, perda yang dicabut ini menyangkut pendapatan asli daerah (PAD) atau retribusi yang memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah bersangkutan. Sementara dalam APBD yang sudah ditetapkan, target penerimaan daerah sudah dipatok jumlahnya. Jika perda ini dicabut, maka realisasi pendapatan atau penerimaan daerah akan berkurang alias tidak memenuhi target.

Selain itu, pencabutan perda ini karena dianggap bukan wewenang pemerintah daerah bersangkutan. Sebagai contoh, kewenangan yang sebelumnya ada di pemerintah kabupaten, seperti pendidikan menengah dan kejuruan, kelautan, pertambangan sudah dialihkan ke provinsi. Begitu juga ada beberapa kewenangan yang sebelumnya ditangani provinsi sudah dialihkan ke pusat. Hal ini yang menjadi salah satu alasan dicabutnya perda.

Bagi masyarakat, pengusaha atau investor yang merupakan objek bagi perda, pencabutan perda-perda ini sedikit tidak memberikan pengaruh. Bagaimana tidak, adanya pungutan atau retribusi yang cukup banyak, terutama dalam mengurus perizinan sebuah usaha investasi akan membuat calon investor membatalkan rencana investasinya.

Namun, jika perda yang berkaitan dengan satu jenis usaha dan perizinannya sudah diurus di tingkat pusat dan provinsi, penarikan retribusinya tidak perlu dilakukan. Sementara harus diakui, banyak perda yang mengharuskan investor saat memulai investasi harus mengurus perizinan yang cukup panjang dan bertele-tele, padahal, investor sudah mengurus perizinan sesuai ketentuan.

Langkah pencabutan perda ini tentunya harus dibarengi dengan kebijakan lain dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, khususnya dari sisi penerimaan tambahan. Jika selama ini, pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pendapatan asli daerah dari retribusi yang dicabut, maka pemerintah pusat harus menggantinya. Misalnya mengganti dengan dana tambahan di dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK), sehingga pemerintah daerah tidak terlalu dirugikan.

Pengumpulan kepala biro hukum atau bagian hukum di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (23/6) ini mampu memberikan pemahaman pada pemerintah daerah terkait pencabutan perda. Adanya pemahaman ini menjadikan daerah lebih selektif lagi dalam menyusun atau menetapkan perda, sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.

Apa yang disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Setda NTB Dr. M. Agus Patria, SH, MH, jika pemerintah daerah tidak perlu resah atas pencabutan perda ini harus diikuti. Jangan sampai pencabutan perda ini justru membuat daerah tidak bersemangat, karena pendapatan daerah berkurang. Apalagi sudah ada aturan yang lebih tinggi di atasnya yang menjadikan perda di kabupaten/kota dan provinsi tidak berlaku. Namun, yang paling penting di sini adalah, pemerintah pusat memiliki solusi terbaik atas pencabutan perda, sehingga daerah tidak dirugikan. Kita tidak ingin pemerintah pusat asal mencabut perda tanpa ada solusi atau penjelasan yang konkret. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Puasa dan Spiritualisme Piala Amerika-Eropa MAT Islam kini sedang menunaikan ibadah puasa wajib setiap bulan Ramadhan. Semarak dan aura spritual telah hadir sejak menjelang Ramadhan, saat bulan puasa, hingga nanti pasca lebaran. Ramadan tahun ini diuji sekaligus dihibur karena bersamaan dengan penyelenggaraan Piala Amerika dan Piala Eropa. Piala Amerika berlangsung 3- 26 Juni 2016 di Amerika Serikat dan diikuti oleh 16 negara. Sedangkan Piala Eropa berlangsung di Perancis pada 10 Juni- 10 Juli 2016.

Mayoritas pemain, pelatih, dan pendukung pertandingan Piala Amerika dan Piala Eropa memang non muslim. Namun, penikmat tayangan sepakbola khususnya di tanah air mayoritas muslim. Momentum ini penting disikapi secara proporsional agar tidak menganggu ibadah puasa. Justru diharapkan dapat menjadi bahan refleksi secara spiritual guna perbaikan sepakbola Indonesia yang sedang terpuruk.

Iklim Spiritual FIFA baru saja menarik sanksi kepada PSSI atau sepakbola Indonesia. Sepakbola negeri ini mendapatkan angin segar untuk bangkit kembali. Kini kompetisi sudah dapat dimulai dengan sebutan Indonesia Soccer Championship (ISC).

Pelaksanaan ISC mendapatkan ujian berat terkait ibadah puasa Ramadhan. ISC tetap berlangsung selama Ramadhan. Pesepakbola, pelatih, dan offisial dituntut terus berlatih bahkan bertanding di bulan suci ini. Adaptasi, motivasi, dan strategi telah jamak disiapkan guna mengoptimalkan tugas dan profesi tanpa meninggalkan ibadah puasa.

Iklim spiritual di lapangan hijau mulai menonjol sejak dicontohkan skuad Timnas U-19 kala diasih pelatih Indra Sjafri. Gestur syukur terungkapkan dengan selebrasi sujud tatkala merayakan gol dan memenangkan laga. Spiritualitas Timnas tidak hanya hadir di lapangan hijau, di luar itu Indra Sjafri menekankan sisi spiritualisme pemain. Pelatih tersebut konon sering mengajak pemain menyelenggarakan pengajian. Motivasi spiritual juga kerap dilontarkan Kapten Timnas U-19 Evan Dimas bahwa “semua bisa dikalahkan, kecuali Tuhan�.

Kehadiran Piala Amerika dan Piala Eropa juga penting disikapi secara spiritual. Pelaksana nonton bareng dan penonton mesti dapat mengelola waktu agar tidak menganggu ibadah pua-

Oleh:

RIBUT LUPIYANTO

(Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration); Penggemar Sepakbola)

Piala Amerika dan Piala Eropa layak dinikmati dan dijadikan bahan pembelajaran. Event nonton bersama penting menghormati ibadah-ibadah di bulan Ramadhan ini. Penonton muslim juga mesti menyeimbangkan diri dan mengatur dengan baik waktunya. Tujuannya agar ibadah tetap jalan sekaligus dapat menikmati sepakbola. Bahkan menonton sepakbola penting diniatkan guna mendapatkan refleksi spiritual. sa. Piala Amerika dapat disaksikan sehabis sholat subuh di Indonesia. Hal ini mestinya tidak banyak memengaruhi agenda subuh dan kajian pagi hari.

Sedangkan Piala Eropa dapat disaksikan pada malam dan dini hari.

Jadwal ini menjadi ujian berat. Jadwal malam berpotensi benturan dengan agenda tarawih. Sedangkan jadwal dini hari memengaruhi agenda sahur dan subuh. Penonton muslim penting mengelola secara proporsional.

Optimisme Sepakbola Spiritualisme dalam sepakbola sebenarnya bukan hal baru. Timnas bahkan tim-tim mancanegara juga tidak jarang pemainnya memperagakan doa saat memulai, mencetak gol, dan mengakhiri pertandingan. Hal fenomenal yang diperagakan skuad Garuda Muda adalah spiritualisme hadir secara kolektif dan total.

Iklim spiritualisme bersepakbola menjadi oase yang mengalirkan energi optimisme bagi bangsa. Dunia sepakbola Indonesia kerap diwarnai dengan insiden perkelahian pemain, protes wasit tidak etis, sikap rasis, tawuran suporter, dan lainnya. Kondisi luar lapangan juga tidak jarang dihiasi isu-isu miring pemain seputar hobi dugem, gaya hedonis, tersangkut narkoba, kriminalitas, dan lainnya. Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemain sepakbola agar tetap istiqomah, disamping secara teknis juga secara spritrual.

RUKO - VILA - KOST

Indonesia sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan selalu haus akan prestasi yang ditopang energi spiritual. Karut marut problematika bangsa tiap hari didominasi informasi kriminalitas, korupsi, hingga gosip amoral selebriti. Spiritualisme yang ditunjukkan Garuda Muda adalah oase bagi kebangkitan optimisme pembangunan Indonesia.

Giddens (2001) menungkapkan “Era kehidupan seperti yang kita jalani sekarang tidak pelak lagi akan memunculkan kebangkitan agama dan berbagai filsafat zaman baru, yang berbalik menyerang pandangan ilmiah�. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa peradaban modern sekarang ini telah menunjukkan kondisi bahaya. Harapan dari pandangan baru lahir untuk mendasari peradaban zaman ke depan, yaitu agama dan filsafat kehidupan kontemporer.

Ruh spiritual sebagai pegangan fundamental tidak hanya direalisasikan dalam pola hubungan vertikal dengan Tuhan. Spiritualisme juga mesti dilaksanakan secara horisontal dengan semua makhuk dan dalam segala aspek kehidupan yang berperan menata peradaban manusia. Agama-agama besar terbukti tidak hanya membentuk dan menumbuhkan, tetapi menurut Christopher Dawson (dalam Husaini, 2001) juga menjadi fondasi bertahannya peradaban besar, seperti Yunani, Romawi, dan Islam.

Insan sepakbola mayoritas adalah

kalangan muda yang masih penuh idealismenya. Idealisme menurut Tan Malaka pernah adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda. Idealisme yang ditopang spiritualisme akan menjadi senjata ampuh melawan segala godaan dan memotivasi berperan dalam kemajuan.

Piala Amerika dan Piala Eropa layak dinikmati dan dijadikan bahan pembelajaran. Even nonton bersama penting menghormati ibadah-ibadah di bulan Ramadhan ini. Penonton muslim juga mesti menyeimbangkan diri dan mengatur dengan baik waktunya. Tujuannya agar ibadah tetap jalan sekaligus dapat menikmati sepakbola. Bahkan menonton sepakbola penting diniatkan guna mendapatkan refleksi spiritual.

Dunia sepakbola Indonesia terpuruk akibat sanksi FIFA beberapa waktu lalu. Ketua Umum PSSI juga sedang menghadapi kasus hukum menjadi tersangka. Karut marut manajemen sepakbola seakan sudah membentuk lingkaran setan. Puasa Ramadhan dapat dijadikan momentum refleksi dan mediasi dengan duduk bersama semua pihak.

Dinaungi iklim spiritual semoga dapat memupuk optimisme membenahi sepakbola negeri ini.

Pesanan parsel Lebaran meningkat Waspadai produk kedaluarsa

*** Disbudpar deteksi objek wisata rawan begal Keamanan adalah roh pariwisata

***

SUARA NTB Kamis, 23 Juni 2016

Diduga Korban Aborsi, Orok Dibuang ke Sungai Mataram (Suara NTB) – Warga Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, digegerkan penemuan orok Rabu (22/6) pagi di sungai tepat di belakang rumah warga. Orok berumur sekitar 8 bulan itu diduga merupakan hasil aborsi. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan.

Kapolsek Pagutan, Ipda Putu Gede Sudarsana, SH menjelaskan, orok itu ditemukan Jumaiyah sekitar pukul 07.00 Wita. Warga tersebut menemukan orok berjenis kelamin perempuan itu saat hendak buang air di sungai.

Ibu yang kalut itu mendatangi rumah Ketua RT 05, Karang Genteng, Jus’an. Kemudian dilaporkan ke Polsek Pagutan sekitar pukul 08.15 Wita untuk meminta bantuan evakuasi. “Orok ditemukan tanpa terbungkus plastik,” terangnya dikonfirmasi Suara NTB. Pada saat olah TKP, polisi menemukan orok masih dalam keadaan lengkap dengan tali plasenta. Diduga dibuang pada Rabu dini hari. “Ditemukan dalam keadaan sudah meninggal,” ungkapnya.

Setelah dievakuasi, lanjut Kapolsek, orok tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk dilakukan visum mengenai penyebab kematian. “Saat ini masih disemayamkan di sana,” kata Sudarsana.

Hingga saat ini pihaknya masih menggali bukti dan saksi mengenai siapa terduga pelaku pembuangan orok malang itu. “Masih kita dalami. Sementara diduga hasil aborsi,” pungkasnya. (why)

Buka Pendaftaran Dari Hal. 1 Dalam rapat tersebut, Pansel akan menyusun jadwal seleksi mulai dari pendaftaran, seleksi administratif, wawancara dan penentuan tiga besar calon kepala SKPD masing-masing posisi. ‘’Sudah ada anggota Pansel.

Makanya hari ini (kemarin, Red) Pansel mulai kerja. Ada rapat Pansel untuk menentukan jadwal mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi, tes wawancara dan lainnya,’’ kata Sekda ketika dikonfirmasi, Rabu (22/6) siang kemarin.

Jumlah anggota Pansel sebanyak sembilan orang. Terdiri dari empat orang dari unsur Pemprov NTB dan lima orang dari unsur eksternal Pemprov NTB. Dari unsur internal Pemprov NTB, diantaranya Sekda sebagai Ketua Pansel, Kepala BKD dan Diklat NTB sebagai Sekretaris Pansel. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten III Administrasi Umum dan Kesra. Sementara itu, dari unsur eksternal Pemprov NTB, anggota Pansel berasal dari perguruan tinggi/akademisi, tokoh masyarakat dan unsur media.

Sejumlah jabatan Kepala SKPD yang lowong diantaran-

ya Direktur RSUD NTB, Kepala Dikes NTB, Kepala BP3AKB, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Sekretaris Bakorluh, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kerjasama dan SDA serta Kepala Biro Umum.

Untuk menjaring Kepala SKPD yang benar-benar berkompeten, kata Rosiady memang butuh waktu yang agak lama, sekitar satu bulan. Sehingga ditargetkan, hasil seleksi terbuka Kepala SKPD ini ditargetkan dapat tuntas pada awal Agustus mendatang. ‘’Kita harapkan awal Agustus sudah selesai. Paling ndak sudah kita serahkan ke gubernur tiga besar masingmasing posisi,’’ katanya.

Rosiady menjamin seleksi terbuka yang dilakukan Pansel dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pasalnya, orang-orang yang menjadi anggota Pansel merupakan orang yang kredibel. ‘’Insya Allah hasilnya dijamin. Panselnya orang-orang kredibel,’’ ucapnya. (nas)

Giliran Bendahara Bansos KLU Diklarifikasi Dari Hal. 1 informasi dari tim pemeriksa bahwa Abdul Hakim masih harus dipanggil kembali. ‘’Belum semua pertanyaan terjawab, jadi pekan depan harus kita panggil lagi,’’ katanya.

Klarifikasi terhadap bendahara diketahui seputar dana Bansos sebesar Rp 10.373.500.000, tahun 2015.

Penyelidik mempertanyakan keputusan yang menjadi dasar pencairan anggaran. Di mana diawali dengan penetapan nama penerima berdasarkan SK Nomor 460 dan SK Nomor 255. Namun saat itu dana tidak bisa dieksekusi karena terbentur Pilkada.

Setelah masuk masa Pilkada KLU 2015, kemudian ditetapkan Penjabat Bupati

KLU, keluar dua SK baru nomor 410/27/Kesra/2015, lengkap dengan nama nama penerima dana Bansos sebanyak 56 orang, sekaligus mencabut atau membatalkan SK 255 sebelumnya. Ada SK susulan nomor 361/26/Kesra/2015 terkait perubahan penerima, menjadi 33 orang.

Dalam dua SK berbeda dengan jumlah penerima berbeda ini, nilai anggaran yang dicairkan mencapai Rp 10.373.500.000.

Pencairan dana Bansos Rp 10 Miliar lebih ini diduga menyimpang, karena sesuai Permendagri, dipertegas lagi larangan Presiden agar tidak mencairkan Bansos saat Pilkada berlangsung. (ars)

Pemprov Pasrah, Dewan Pertanyakan Pembatalan Puluhan Perda di NTB Dari Hal. 1 Oleh pemerintah pusat, kata Sekda, itu semua dievaluasi. ‘’Tujuannya bagaimana agar Perda itu harus mempercepat investasi. Sekarang banyak daerah yang membuat inovasi. Itu bisa seminggu, sehari bahkan ada yang tiga jam selesai pengurusan izin usaha,’’ ucapnya.

Berkaitan dengan regulasi di kabupaten/kota yang ikut dibatalkan oleh Kemendagri, lanjutnya, karena aturan mengenai zakat sudah ada UU yang mengaturnya. Sepanjang tidak bertentangan dengan UU maka tidak ada alasan pemerintah untuk membatalkannya.

Ketika ditanya ada sejumlah Perda yang dibatalkan pemerintah pusat dinilai mengekang kearifan lokal di daerah? Mantan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB ini mengatakan, semua Perda yang ada di provinsi dan kabupaten/kota harus sinkron dengan aturan yang ada di atasnya, baik PP maupun UU. ‘’Itu kuncinya. Sepanjang tak melampaui, bertentangan dengan UU di atasnya, tidak mungkin akan dibatalkan,’’ tandasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri mengatakan Dewan memper-

tanyakan pembatalan puluhan Perda yang ada di NTB. Pihaknya akan mengkomunikasikan lagi dengan pemerintah pusat mengenai pembatalan puluhan Perda tersebut. ‘’Karena bagaimanapun, pembuatan Perda di sini sudah memenuhi ketentuan , kaidah-kaidah hukum dan tata perundangan yang ada di negara kita. Iya (kita mempertanyakan) pembatalan ini,” kata Mahalli.

Politisi Partai Demokrat NTB ini mengatakan, pada Jumat (24/6), besok dua komisi di DPRD NTB akan mendatangi Kemendagri. ‘’Itu akan ke Kemendagri pada Jumat, sudah dijadwalkan. Salah satu agenda Komisi I mendiskusikan itu. Apa latar belakang sehingga Perda itu dibatalkan,’’ tanyanya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Mahalli, Dewan akan menyampaikan kondisi dan perkembangan perpolitikan di daerah kaitannya dengan pembatalan Perda tersebut. ‘’Di sana mungkin dia melihat apa dari Perda kita, sesuatu yang mungkin tidak dipahami sesuai dengan pemahaman kita. Ini penting,’’ pungkasnya. (nas)

RAGAM Polres Loteng Bongkar Sindikat Curanmor Praya (Suara NTB) Seorang pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) bersama penadah hasil curamor berhasil dibekuk jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Kedua pelaku dibekuk hanya dalam satu malam, Selasa (21/6). Setelah beraksi sehari sebelumnya. Pelaku bersama barang bukti sepeda motor hasil curian, kini sudah diamankan di Mapolres Loteng.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK, kepada Suara NTB, Rabu (22/6), mengungkapkan, kalau kedua pelaku diduga meriupakan satu sindikat dan, diduga sudah lama beraksi di wilayah hukum Polres Loteng dan Polres Lombok

Barat (Lobar).

Tertangkapnya kedua pelaku, berawal dari laporan pencurian sepeda motor di Polsek Pringgarata tanggal 19 Juni. Polisi yang mendapat laporan langsung mengembangkan laporan tersebut. Dan, berhasil mengindentifikasi pelaku SB (25) asal Desa Sisik Kecamatan Pringgarata.

Setelah mengantongi identitas pelaku, polisi langsung bergerak pada Selasa malam. Sekitar pukul 22.30 Wita, SB berhasil ditangkap. Saat diinterogasi aparat kepolisian, pelaku mengaku kalau sepeda motor hasil curanmor sudah dijual ke wilayah Desa Sekotong Lobar.

Malam itu juga, aparat ke-

mudian bergerak menuju Desa Sekotong. Usaha aparat kepolisian ternyata tidak sia-sia. Sekitar pukul 02.00 Wita, dibantu personel dari Polres Lobar, LP (25) yang diduga sebagai penadah berhasil ditangkap.

Tanpa perlawanan berarti.

Dari tangan LP, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit X yang diduga hasil curian.

Kedua pelaku bersama sepeda motor langsung digelandang ke Polres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

“Kasusnya sedangkan kita kembangkan. Karena pelaku pencurian diduga tidak beraksi sendiri,” tambahnya. (kir)

Dinas PU Lobar Minta Mesin Pompa Air di Senteluk Dioperasikan Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Barat (Lobar) meminta kepada pihak provinsi segera mengoperasikan proyek pompa air di muara Menange Desa Seteluk, Kecamatan Batulayar. Pasalnya mesin ini dibangun oleh pihak provinsi dalam hal ini Satuan Kerja Pengembangan Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker P2LP).

“Itu provinsi yang pasang, kami sudah koordinasi agar segera dioperasikan,”kata Sekretaris Dinas PU Lobar Made Artadhana kepada war-

tawan, Rabu (22/6).

Pompa air ini dibangun untuk menyedot air ketika naik di muara setempat. Namun, mesin pompa ini diakui belum beroperasi maksimal, sehingga menimbulkan keluhan masyarakat. Terkait nilai mesin ini, Made tidak tahu menahu, karena pengadaan di pusat dan provinsi. Pihaknya sudah menggelar rapat dengan provinsi, supaya cepat pompa ini bisa beroperasi. Pihaknya juga koordinasi dengan satker pusat dan pihak Hotel Jayakarta sebagai pihak yang berke-

pentingan disana.

Diberitakan sebelumnya masyarakat Sententuk mempertanyakan proyek pompa air di muara Menange, ujung utara Hotel Jayakarta. Pompa bermesin jumbo itu nyaris tidak berfungsi sama sekali setelah mulai dibangun sejak tahun 2014 lalu.

Warga setempat mempertanyakan keberadaan pompa itu lantaran tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Hajatannya, pompa itu untuk menaikkan air di muara Menange saat hujan atau saat pasang. (her)

BBPOM Temukan Takjil Berbahaya di Bima Mataram (Suara NTB) Dari hasil operasi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menemukan takjil mengandung zat berbahaya baik di Kabupaten maupun di Kota Bima. BBPOM melaukan operasi di Pulau Sumbawa untuk mengukur standar kualitas jajanan yang dipasarkan selama bulan suci Ramadhan.

Petugas BBPOM yang memimpin operasi, Yosef Dwi Irawan yang masih berada di lapangan, Rabu (22/6) kemarin mengemukakan, jenis - jenis makanan yang mengandung zat berbahaya di kota ujung timur daerah NTB ini antara lain terdapat pada takjil. Pihaknya melakukan penindakan secara langsung terhadap pedagang yang kedapatan menjual penganan mengandung zat berbahaya.

‘’Mengawali operasi kami mulai dari Kota Bim. 10 persen takjil yang dijajakan untuk berbuka puasa mengandung zat - zat berbahaya. Kami melakukan penindakan langsung di tempat yakni dengan memberi wawasan dan pembinaan untuk para pengusaha,” kata Yosef yang dikonfirmasi via telepon.

Dikatakan, salah satu jenis makanan yang mengandung zat berbahaya yang ditemukan selama operasi di Pulau Sumbawa itu yakni kerupuk. Beragam jenis kerupuk yang dipasarkan produsen di wilayah setempat rata - rata mengandung boraks.

Selain itu, beberapa jenis makanan juga ternyata terisi kandungan Rodhamin B. Makanan yang mengandung zat berbahaya satu ini didapat dari penganan

yang juga dikomposisi dari terasi, maupun penyedap makanan.

Sambil mengawasi peredaran penganan mengandung zat zat berbahaya, BBPOM juga melakukan operasi pasar di wilayah setempat. Sasarannya kosmetik yang tidak memiliki standar kualitas baku. Selama melakukan operasi, pihaknya belum menemukan obat atau kosmetik berbahaya.

Adapun, operasi yang terlaksana di Pulau Sumbawa itu menyusul agenda pemantauan dan pengawasan yang berlangsung di Lombok. Awal Ramadhan, BBPOM telah menyisir produk - produk berupa takjil yang mengandung zat berbahaya.

Di samping itu, pihak pengawas makanan ini juga melakukan operasi di beberapa pasar yang ada di Kota Mataram. (met)

Direktif Gubernur Belum Jadi Pedoman Dari Hal. 1 Ir.H.Rosiady H.Sayuti, M.Sc.Ph.D mewakili gubernur.

Fraksi Partai Demokrat, katanya, belum melihat langkah nyata berupa satunya koordinasi dan gerak langkah dari SKPD terkait dengan program unggulan di hilirisasi komoditas unggulan daerah. Padahal, program ini sangat strategis karena diyakini merupakan jalan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah di pasar.

Selain menyoroti belum maksimalnya terobosan dalam program unggulan, Partai Demokrat juga belum melihat kemajuan yang berarti dalam pelaksanaan APBD 2015 terutama di sektor kesehatan. Program unggulan Ashar (Aksi Seribu Hari Kehidupan) yang telah dirancang untuk menekan angka kematian ibu dan bayi dinilai belum terlalu jelas agenda aksinya.

Tidak Boleh Stagnan Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan sepanjang tahun 2015 yang dinilai mengalami sedikit kemuduran.

Pasalnya, pada tahun 2015

lalu terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan yang cukup tinggi. Sehingga membuat angka kemskinan di NTB menjadi 16,54 persen atau sekitar 800 ribu jiwa. Angka kemiskinan ini dipandang Fraksi Demokrat masih sangat tinggi. Karena jika dibandingkan dengan angka rata-rata kemiskinan nasional yang berada pada angka 9-10 persen. ‘’Nah ini membuktikan bahwa terjadi perlambatan penurunan kemiskinan sepanjang tahun 2015. Sehingga tidak heran jika angka itu kemudian menjadi perhatian publik secara luas,’’ ujar Guntur. Perhatian publik ini dimaknai sebagai isyarat baik oleh pemerintah yang menandakan bahwa publik juga tidak apatis dan masa bodoh dengan kinerja pemerintah daerah. Yang artinya masyarakat juga masih memiliki kepedulian yang sama dalam mengurangi kemiskinan.

Dengan masih tingginya angka kemiskinan di NTB menurut Guntur, telah memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah masih cukup berat. Penurunan kemiskinan diharapkan tetap progresif, tidak boleh

dalam posisi stagnan, apalagi sampai mengalami kemunduruan dan kemerosotan.

“Untuk itu Fraksi Demokrat meminta agar tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah yang dikomandoi oleh wakil gubernur, terus meningkatkan koordinasi dan sinergisitasnya dengan semua stakeholder yang ada. Untuk sama-sama memerangi angka kemiskinan,’’ tegasnya.

Disebutkan juga bahwa pemerintah daerah telah memberikan perhatian yang cukup besar dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Yakni dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar. ‘’Sehingga Fraksi Demokrat berharap dengan alokasi anggaran penangulangan kemiskinan yang semakin besar ini, harus dapat dikelola dengan tepat dan benar, ‘’ harapnya.

Sekda NTB, H.Rosiady H.Sayuti yang konfirmasi terkait pandangan Fraksi Demokrat tersebut, enggan berkomentar. Sekda hanya tersenyum tanpa berkomentar kemudian masuk ke dalam mobil dinasnya ketika dikonfirmasi Suara NTB usai rapat paripurna kemarin. (nas/ndi)

Halaman 15

Penjualan Saham 24 Persen, DMB akan Minta Fatwa BPK Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM mengatakan PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) telah mengantongi persetujuan tiga Pemda dan DPRD masing-masing mengenai rencana penjualan saham sebesar 6 persen yang berada di PT. Multi Daerah Bersaing (MDB).

Saham Pemda ini rencananya akan dijual bersamaan dengan saham milik PT. Multicapital sebesar 18 persen. ‘’Sudah diserahkan ke PT. DMB persetujuan para pemegang saham itu. Tinggal komunikasi B to B (business to business) antara DMB dengan Multicapital. Proses di Pemda sudah tuntas, tinggal di sana (MDB),” kata Manggaukang ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (22/6) siang kemarin.

Dikatakan, persetujuan penjualan saham pertama kali ke luar dari KSB, Sumbawa dan terakhir Pemprov NTB. Ketika ditanya, siapa nanti yang menentukan nilai saham Pemda yang akan dijual tersebut? Manggaukang mengatakan, nantinya DMB dan Multicapital akan meminta fatwa ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Jangan sampai nanti ada persoalan hukum. Konsultasi dengan BPK sebelum itu dijual, DMB bersama Multicapital,”imbuhnya.

Diharapkan, proses penjualan saham ini secepatnya tuntas.

Jika memungkinkan hasil penjualan saham itu masuk ke dalam RAPBD Perubahan 2016.

Jika tidak memungkinkan maka diharapkan dapat masuk dalam RAPBD 2017. Mengenai penggunaan hasil penjualan saham ini nantinya, Manggaukang mengatakan akan diarahkan un-

tuk investasi. Hasil penjualan saham itu akan dipergunakan untuk memberikan penyertaan modal kepada sejumlah BUMD milik Pemprov NTB. Ketika ditanya apakah dengan penjualan saham ini otomatis PT. DMB akan bubar? Manggaukang mengatakan, perusahaan daerah itu akan tetap ada.

Namun PT. DMB akan diarahkan untuk pengembangan usaha lainnya. Bisa saja PT. DMB bergerak dalam pengembangan sektor pariwisata, seperti membangun hotel. ‘’Itu bisa. Ke depan didorong untuk pengembangan usaha sektor pariwisata. Bisa jadi nanti kita kembangkan pemegang sahamnya bukan hanya tiga Pemda tapi 10 Pemda kabupaten/kota dan provinsi,’’pungkasnya.

PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) dan PT. Multicapital telah menandatangani kesepakatan untuk menjual saham 24 persen yang berada di PT. MDB. Penandatanganan kesepakatan untuk menjual saham itu disaksikan oleh seluruh pemegang saham belum lama ini di Jakarta.

Penandatanganan kesepakatan menjual saham 24 persen itu dilakukan oleh Direktur Utama PT. DMB, Andi Hadianto, SH, MM dan Direktur Utama PT. Multi Capital. Disaksikan seluruh pemegang saham, yakni Direktur Utama PT. MDB, pemilik perusahaan group Bakrie, Nirwan Bakrie.

Pemegang saham dari Pemda, seperti Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm. Kemudian, Bupati KSB, Ketua DPRD KSB, Bupati Sumbawa, Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB. (nas)

Cari Ahli Lain Dari Hal. 1 ‘’Sampai beberapa kali kami koordinasi dengan ahli, tidak ada yang mau naik ke Rinjani,” kata Aspidus Kejati NTB, Suripto Irianto.

Permintaan melalui surat juga tidak ada tanggapan. Pihaknya sejauh ini memang masih tergantung dari ahli fisik dari Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram). ‘’Ketika mereka tidak mau, tentu saja ini kesulitannya,’’ kata Suripto.

Menurut Aspidsus, ada empat item yang diselidiki pada proyek jalur trekking Rinjani senilai Rp 2,5 miliar. Tiga item berada di jalur pendakian, satu item paling besar nilainya di puncak Rinjani. Itulah yang jadi

kesulitannya, karena mendaki butuh waktu dan tenaga. Selain itu akademisi juga beralasan kesibukan akademis.

Namun demikian sebagaimana penjelasan Kajati Tedjolekmono, SH, MH sebelumnya, pihaknya masih akan tetap berupaya untuk mencari jalan lain.

Sebelum diputuskan untuk dihentikan, akan dilakukan gelar perkara. ‘’Akan kita evaluasi dulu dalam gelar perkara,’’ ujarnya.

Hal itu dilakukan guna mendapat kepastian hukum terhadap penanganan perkara yang diketahuinya telah dilaporkan sejak awal 2014 lalu oleh Forum Masyarakat Peduli Keadilan (Formapi) Perwakilan NTB. (ars)

Pemprov Anggap Pengentasan Buta Aksara Sudah Tuntas Dari Hal. 1 ‘’Itu yang diungkap Asisten I Lombok Tengah (saat pertemuan dengan pejabat Kemendikbud). Oleh karenanya mungkin metode sampling yang perlu diperbaiki.

Kita juga bingung kalau dengan data buta aksara itu.

Karena begitu masif gerakannya 2009, 2010, 2011. Kenapa angkanya masih juga 10 persen,’’ tanya Suruji.

Mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini mengatakan semua pihak punya data masing-masing. Namun masalahnya, data yang diakui oleh pemerintah sebagai data resmi adalah data BPS. Sebenarnya, lanjut Suruji, dengan intervensi yang begitu masif selama tiga tahun mulai 2009-2011 angka buta aksara si NTB sudah jauh di bawah 10 persen. ‘’Yang pasti sejak 2012 itu tak ada lagi anggaran untuk pengentasan buta aksara dari provinsi. Karena kita di tahun 2012 itu, kita sudah meyakini itu sudah selesai. Itu diintervensi besar-besaran tiga tahun. Bahkan sampai disisir

dengan nama, alamat, by name by address dicari ke kampung-kampung untuk dibelajarkan,’’ terangnya.

Untuk itu, kata Suruji, pihaknya sekarang sedang fokus untuk menekan angka drop out semua jenjang pendidikan yang tahun lalu angkanya sebanyak 5.000 lebih. Kemudian, Dikpora juga sedang fokus untuk menjamin keadilan akses pendidikan. ‘’Itu yang lebih penting di banding mengurus buta aksara itu. Menjamin keadilan akses pendidikan. Artinya, bagaimana anak-anak dari keluarga miskin, hidup di pinggiran juga punya akses yang cukup untuk dia bisa masuk di sekolah yang berkualitas,’’ imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga fokus untuk menjamin pemerataan mutu pendidikan. Ke depan, bagaimana mengangkat mutu sekolah yang belum bermutu. Sementara sekolah yang sudah bermutu mutunya terus ditingkatkan. ‘’Kalau belum bermutu apa intervensi yang kita lakukan meningkatkan mutunya,’’ pungkasnya. (nas)

Konflik Golkar dan Umar Tutup Buku Dari Hal. 1 pertemuan yang berlangsung singkat itu menjadi babak penutup konflik panjang yang melibatkan Golkar dan Umar.

“Sudah selesai, Pak Umar sudah bertobat,” ujar Chris yang dikonfirmasi sesaat setelah menghadiri pertemuan tersebut.

Selain Chris, Umar juga didampingi Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi. Hadir pula Wakil Ketua DPRD NTB yang merupakan Politisi Partai Gerindra, Mori Hanafi, SE, M.Comm dan Politisi PKS, yang juga Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan, ST. Mereka diterima oleh Nurdin Halid yang mewakili DPP Partai Golkar.

Chris menegaskan, Umar tidak saja mendapatkan rehabilitasi. Ia juga mendapatkan garansi bahwa keanggotaannya di DPRD NTB akan tetap aman.

Umar juga akan memperoleh ‘bonus’ lainnya, yaitu pe-

luang baru bagi karir politiknya. Menurut Chris, jika Umar bisa kembali bersikap wajar, tidak tertutup kemungkinan ia akan mendapatkan kepercayaan untuk diusung dalam suksesi Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar). ‘’Kalau beliau bersikap baik, DPP memberi sinyal beliau akan diusung untuk Wakil Bupati Lombok Barat. Tapi itu baru sinyal ya,” ungkap Chris.

Sementara di DPRD NTB, perdamaian ini juga memuluskan jalan bagi Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH untuk naik ke kursi Ketua DPRD NTB. Hari ini, ujar Chris, pengurus DPD Partai Golkar NTB akan mulai mengurus proses pergantian Ketua DPRD NTB di Kementerian Dalam Negeri.

Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi terpisah mengakui tercapainya perdamaian ini. “Umar sudah bersedia mundur, dan sudah mencabut surat gugatannya. Jadi sekarang sudah resmi damai,

sudah ada islah. Sore ini ia menghadap ke DPP dan diampingi oleh Ketua Harian.

Coba dari dulu ia seperti ini, kan tidak perlu seperti ini,” ujar Sekretaris DPD Partai Golkar NTB ini kepada Suara NTB, Rabu (22/6).

Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Umar Said, Rofik Ashari, SH, MH membenarkan bahwa Umar memang telah resmi mencabut gugatannya. “Iya betul, kalau Pak Umar Said sudah mencabut gugatannya, dan kita sudah sampaikan ke Pengadilan Negeri Mataram,” kata Rofik pada Suara NTB. Babak Baru Umar Said yang dikonfirmasi usai pertemuan menegaskan bahwa Nurdin Halid memang telah menyatakan bahwa keanggotaannya di Partai Golkar akan segera direhabilitasi. Umar menegaskan, melalui pertemuan ini, maka problem yang melibatkannya dengan Partai

Golkar sudah bisa dikatakan tutup buku.

“Alhamdulillah, tidak ada gunanya kita memperpanjang permasalahan. Sekarang semuanya sudah selesai, tutup buku. Insya Allah ini berkah bulan Ramadhan,” ujar Umar.

Ia menegaskan, dilihat dari kepentingan yang lebih luas, tercapainya kesepakatan ini merupakan kemenangan bagi semua pihak. Bagi Umar, jika konflik ini berlarut dan terus diperpanjang, maka banyak pihak yang akan dirugikan.

Mulai dari dirinya sendiri, Partai Golkar, konstituen, hingga DPRD NTB sebagai sebuah institusi. Umar menegaskan, ia tidak menghendaki konflik kepentingan ini menjadi duri dalam daging bagi DPRD NTB. Saat dikonfirmasi mengenai sinyalemen Partai Golkar yang membuka kemungkinan mengusungnya sebagai Wakil Bupati Lobar, Umar mengakui hal itu memang benar adanya.

Umar menerangkan, sudah tu-

juh tahun ia berkiprah di lembaga legislatif. Lima tahun menjabat sebagai anggota dan Ketua DPRD Lobar serta hampir dua tahun di DPRD NTB. Umar merasa, dengan pengalaman memimpin DPRD Lobar, dirinya telah menjalin ikatan yang cukup kuat dengan para penentu kebijakan di Lobar, khususnya di DPRD Lobar. Apalagi, ujarnya, selama memimpin DPRD lobar, ia merasa tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji. “Tahu sendiri, saya tidak pernah neko-neko.”

Sementara itu, Johan Rosihan yang dikonfirmasi Suara NTB melalui layanan aplikasi pesan singkat WhatsApp, mengaku lega dengan tercapainya perdamaian ini. ‘’Kami sangat senang bahwa persoalan ini dapat berakhir dengan baik. Semoga agenda Dewan yang sangat (padat) ke depan dapat segera kita selesaikan dengan lancar tanpa ada lagi suasana konflik,’’ pungkasnya. (aan/ndi)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Kamis, 23 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

(Suara NTB/lin)

LOMBA MEWARNAI - Suasana lomba mewarnai kaligrafi yang digelar serangkaian Festival Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa, Rabu (22/6).

Festival Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa

Disbudpar Gelar Lomba Mewarnai Kaligrafi Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB sukses menyelenggarakan Festival Pesona Lombok Sumbawa. Hal itu terbukti dengan ramainya pengunjung sejak Festival Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa dibuka.

Tidak saja pengunjung lokal dan domestik, namun juga wisatawan mancanegara.

Salah satu rangkaian kegiatan festival yang sukses digelar yaitu lomba mewarnai kaligrafi. Kegiatan ini diikuti oleh seratusan orang peserta. ‘’Kita ingin anak muda kita yang punya bakat ini bisa tersalurkan bakatnya. Karena banyak juga anak-anak kita yang menyukai kaligrafi. Ini merupakan ajang untuk melihat potensi mereka,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H.L. Moh.Faozal, S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (22/6) kemarin.

Terlihat acara tersebut sangat meriah dengan adanya hiburan musik untuk menghibur pengunjung yang datang

ke Taman Budaya. Terlihat antusiasme para pengunjung untuk melihat pemeran foto, kerajinan khas Lombok dan Sumbawa, stan-stan kuliner dan fashion. Begitu pula antusiasme dari para peserta lomba mewarnai kaligrafi. ‘’Ini merupakan ajang untuk kita mempromosikan potensi wisata yang ada di NTB. Kita juga ingin promosikan wisata religi yang kita miliki melalui pameran foto di sepanjang jalan di dalam di kawasan Taman Budaya,’’ kata Faozal.

Kegiatan ini berlangsung selama sepekan, 20-27 Juni 2016, di mana Disbudpar bekerjasama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) NTB, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB dan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTB. “Di sebelah barat kita siapkan untuk kampung kuliner dan sebelah timur untuk kampung fashion,” ujarnya.

Selain lomba mewarnai kaligrafi, juga diadakan lomba

menabuh bedug. Terlihat para peserta dengan tabuhan yang dipadu dengan gerakan-gerakan penabuh yang serempak.

Afriza yang merupakan salah satu pengunjung mengaku sangat terkesan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Disbudpar ini. Ia menjadi memiliki referensi tempat ngabuburit dan tempat untuk memilih kuliner.

Pasalnya pada festival ini juga terdapat berbagai kuliner yang dijajakan oleh pedagang. Selain itu juga terdapat sejumlah jajanan dan makanan khas Lombok dan Sumbawa yang diperjualbelikan.

“Saya ke sini awalnya diajak teman, saya lihat suasananya seru dan asik. Ada musiknya juga, jadi saya ajak pasangan saya dan dia juga suka,” ujarnya. Afriza berharap pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kegiatan ini secara rutin. Sebab, selain sebagai tempat mencari berbagai kuliner, acara ini juga dapat dijadikan sebagai ajang bersilaturahmi dengan kerabat. (lin/*)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257