Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 70 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 29 MEI 2013

12 HALAMAN

Rumah Bantuan Nelayan Diduga Diperjualbelikan Mataram (Suara NTB) Bantuan rumah bagi warga nelayan yang direlokasi karena bencana abrasi diduga disewakan dan diperjualbelikan oleh oknum nelayan. Dugaan sementara, alasan penyewaan hingga memperjualbelikan itu disebabkan, nelayan merasa tidak betah karena dianggap terlalu jauh dari pantai. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/smd)

KAMPUNG NELAYAN - Perkampungan Nelayan II dan Ketua RT Kampung nelayan II, Nursah merapikan barang bekas yang dipungutnya dari pinggir kali (kiri).

Melongok Kampung Nelayan II

Dua Tahun Direlokasi, Tak Tersentuh Bantuan TEPAT berada di belakang Markas Komando (Mako) Brimobda NTB, ada sebuah perkampungan baru yang dibangun Pemkot Mataram. Kampung di Lingkungan Gatep yang kini disebut Kampung Nelayan II ditempati 84 kepala keluarga (KK), merupakan kampong nelayan yang direlokasi karena sebel-

Kasus Proyek Puskesmas RasanaE Timur

TO K O H

Enam Pemda WDP KEPALA BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan NTB, Eldy Mustafa, SH., MH., menyatakan, pihaknya terus melakukan pemeriksaan maraton terhadap laporan keuangan pemerintah daerah seNTB. Dari 11 pemda se-NTB, BPK telah memeriksa tujuh laporan keuangan. Masing-masing milik Pemprov NTB, Pemkot Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dari tujuh pemda yang telah diperiksa laporan keuangannya itu, telah disertai dengan penyerahan LHP ke masing-masing pemda. Dari tujuh pemda yang telah diperiksa laporan keuangannya itu, Bersambung ke hal 5

Eldy Mustafa (Suara NTB/fit)

KO M E N TTAA R

Buat Jalur Evakuasi

H. Bachruddin (Suara NTB/dok)

MENYIKAPI status siaga III Gunung Sangiang Api yang terletak di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan antisipasi dengan membuat jalur evakuasi sementara. Namun, melihat kondisi status gunung api tersebut yang belum dalam tahap mengkhawatirkan, BPBD belum, mendirikan tenda-tenda pada tempat tertentu. Hal tersebut dikatakan Plt Kepala BPBD NTB, Drs. H. Bachruddin, M.Pd dikonfirmasi Suara NTB, Bersambung ke hal 5

Ditreskrimsus Tetapkan Tiga Tersangka Baru

Mataram (Suara NTB) Pihak-pihak yang terseret dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas RasanaE Timur Kota Bima, akan terus bertambah. Setelah enam tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan, penyidik Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB menetapkan tiga tersangka baru. Ketiganya berasal dari kalangan rekanan. Ketiga tersangka baru ini, ST, AZ dan ANG. Mereka dari kalangan rekanan yang terlibat pengerjaan empat paket proyek yang sebelumnya menyeret empat rekanan lain. Empat paket proyek itu, gedung induk puskesmas, mushala, ruang IGD dan rawat inap, dengan nilai kontrak Rp 2,3 miliar dari total Rp 6,4 milar. “Ketiga tersangka ini turut melakukan kegiatan pengerjaan empat item proyek itu dan menerima pembayaran,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein, Selasa (28/5). Ketiganya dianggap bertanggungjawab, karena nama dan perusahaan mereka terungkap ambil bagian dalam proyek tahun 2009 terletak di Kelurahan Kodo Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima itu. ‘’Intinya, tiga tersangka ini masih erat

kaitannya dengan enam tersangka sebelumnya,” tegas Sukarman. Saat ini yang sedang dilakukan penyidik unit I adalah, memeriksa 10 orang saksi. Para saksi ini, berkaitan dengan tiga tersangka baru. Tujuan dikoreknya keterangan saksi, guna menguatkan indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan tiga orang dimaksud. ‘’Jadi sampai saat ini masih pemeriksaan saksi 10 orang, pemeriksaan ke tersangka belum. Kemungkinan setelah selesai para saksi,” terangnya. Distributor Alkes Lotim Dipanggil Sementara itu, sejalan dengan kasus Puskesmas RasanaE Timur, Unit I juga tengah menggenjot penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat keseha-

tan (alkes) Lombok Timur (Lotim). Saat ini, yang sedang berlangsung adalah, pemanggilan 14 orang saksi selaku distributor alkes yang beralamat di Jakarta, Surabaya dan Denpasar. ‘’Ke 14 distributor ini dipanggil masih dalam rangka penyelidikan. Mereka dimintai keterangan, untuk diarahkan ke petunjuk soal harga satuan alkes itu,” tambah Sukarman. Saat ini penyidik masih bekerja keras seputar mencari tahu harga satuan komponen alkes yang pengadaannya terjadi tahun 2008 itu. Upaya mendapatkan itu, juga dilakukan dengan berkoordinasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Namun sampai hari ini, KPK belum menjawab permintaan penyidik Ditreskrimsus,” pungkasnya. (ars)

umnya bermukim di daerah pesisir dan selalu menjadi korban keganasan alam saat musim barat tiba. Direlokasi sejak tahun 2010 lalu atau sekitar dua tahun lebih, warga nelayan itu bisa dibilang sudah sangat betah tinggal di perkampungan baru itu. Bersambung ke hal 5

Pelajar Bantu Uswatun Khasanah Mataram (Suara NTB) Sejumlah pejajar SMA di Mataram terketuk untuk membantu Uswatun Khasanah (9), bocah penderita gizi buruk asal KLU. Mereka yang tergabung dalam organisasi Lombok Feature Leader (LFL),menyerahkan sejumlah uang kepada Uswatun, untuk membantu biaya pengobatan. Penyerahan berlangsung Selasa (28/5) sore kemarin, di kamar perawatan Bougenvil nomor 6 RS Bhayangkara Polda NTB. Komunitas pelajar yang bergerak dibidang sosial dan pemerhati masalah anak ini, diharapkan menjadi pemantik donatur lain untuk menyalurkan bantuan. Menurut Ketua LFL, Kadek Agus Rendy, mereka mengaku tahu informasi anak gizi buruk itu dari koran, kemudian rapat bersama pengurus organisasi dan sepakat menyerahkan bantuan. Sementara dana untuk

donasi, dikumpulkan dari hasil usaha internal organisasi, seperti bazar, penjualan buku bekas, bahkan mereka mengumpulkan keuntungan hasil berjualan di Jalan Udayana. ‘’Kami merasa empati terhadap bocah ini. Sehingga kami sepakat, dengan keadaan keuangan yang kami miliki membantunya agar segera sehat dari gizi buruk,” kata Kadek, pelajar kelas II SMAN 1 Mataram ini. Sementara Aisyah, siswi di sekolah sama, menambahkan, komunitas yang mereka bentuk akan terus menggalang dana membantu anak anak yang kurang beruntung. Meski tidak seberapa, tapi setidaknya sudah ada upaya dan kepedulian serta rasa tanggung jawab sebagai pelajar. Penyerahan bantuan simbolis dihadapan AKP Rendana dan Iptu Laura, dari RS Bhayangkara, juga Mahni, ibu Uswatun. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB /ars)

BANTUAN - Pelajar SMA yang tergabung dalam Lombok Feature Leader menyerahkan bantuan kepada Uswatun Khasanah, bocah penderita gizi buruk asal KLU.

Dugaan Bisnis Koral Ilegal

Walhi NTB Desak Pemerintah Bertindak Tegas Mataram (Suara NTB) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB meminta pihak terkait baik pemerintah dan Kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku yang diduga menjalankan bisnis koral secara ilegal di Sekotong, Lombok Barat (Lobar). Ketua Walhi NTB, Ali Usman Al Khairi menyampaikan pihaknya belum melakukan investigasi mendalam terkait hal tersebut. Pihaknya pun sudah menulis surat yang rencananya akan dikirimkan ke dinas terkait hari ini. Dalam surat tersebut pihaknya meminta dinas terkait

bertindak tegas terkait dugaan bisnis ilegal tersebut. “Kami belum melakukan investigasi secara mendalam, tapi sudah melakukan upaya untuk mencari informasi ke beberapa pihak terkait termasuk juga warga,” ujarnya, Selasa (28/5). Menurut Ali penjulaan koral dan biota laut lainnya akan berdampak signifikan terhadap daya dukung pesisir. Koral mempunyai fungsi yang sangat vital bagi perlindungan kawasan pesisir untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Koral yang diambil dalam skala

besar lanjutnya, akan menyebabkan terganggunya ekosistem dan akan mengganggu penghidupan masyarakat pesisir terutama nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Jika ada oknum yang mengambil koral secara massif untuk diperdagangkan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian oknum tersebut telah ikut merusak sumber-sumber kehidupan orang lain. ‘’Sehingga kami minta kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan tegas. Termasuk juga kepolisian,” kata Ali. Selain di Sekotong, Walhi juga

mengindikasikan ada kegiatan serupa di beberapa wilayah pesisir yaitu di pesisir selatan Lombok Timur dan pesisir utara Bima tepatnya di Wera. Namun diakui berlangsung dalam skala kecil. “Kita lihat kalau yang di Sekotong tindakannya sudah mengkhawatirkan sehingga penting untuk dilakukan tindakan tegas oleh pihak-pihak terkait,” tambahnya. Tindakan tegas lanjutnya tidak hanya kepada pelaku utama bisnis ilegal tersebut, namun juga para cukong yang terlibat dalam perdagangan koral ilegal tersebut. (yan)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Rabu, 29 Mei 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

LHP BPK

Bersihkan Rumah Warga PASCAGELOMBANG pasang yang menerjang wilayah pesisir Kota Mataram beberapa waktu lalu, kini seluruh warga korban banjir rob itu kembali berbenah-benah. Warga dengan di back up oleh pihak Kelurahan melakukan kegiatan gotong royong membersihkan rumah masing-masing. Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana, BA, yang ditemui di ruangannya, Selasa (28/5) kemarin mengatakan, bersama warga, pihaknya turun untuk membersihkan rumah sejak diterjang ombak pada Sabtu dan MingSuara NTB/smd Hj. Elya Hadiana gu lalu. “Banyak pasir yang masuk ke rumah warga dibawa sama air laut. Itu yang dibersihkan kemudian,” katanya. Dia menambahkan, pada dasarnya, pihaknya tidak perlu turun ke masyarakat untuk membantu warga bersih-bersih. Pasalnya, warganya sudah memiliki kesadaran sendiri untuk bergotong royong pada hari-hari berikutnya. “Sudah warga yang membersihkan sendiri,” cetusnya. Selain melakukan pembersihan pasir dan air yang masuk ke dalam rumah, pihaknya juga sudah melakukan pendataan terhadap 10 rumah yang mengalami kerusakan ringan. Setidaknya, jumlah rumah yang menjadi korban gelombang pasang mencapai 117 rumah. “Data kerusakan itu sudah kita serahkan ke BPBD Kota Mataram. Tidak ada yang parah, hanya rusak ringan,” imbuhnya. Pascagelombang pasang itu, ia juga mengimbau warganya untuk selalu waspada. Pun terkait bantuan karung yang diperoleh warga, dia meminta untuk memaksimalkannya sebagai alat untuk menahan gelombang kalau-kalau ada kemungkinan gelombang naik lagi. “Tetap waspada untuk menghindari hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi,” pintanya. (smd)

Walikota Kecewa, Mataram Langganan WDP Mataram (Suara NTB) – Raut kekecewaan nampak di wajah Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh usai menerima penyerahan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas laporan keuangan Pemkot Mataram tahun anggaran 2012 di Auditorium BPK Perwakilan NTB, Selasa (28/5) kemarin. Ternyata kemarin Pemkot Mataram terpaksa menelan pil pahit lantaran LHP yang diterimanya sama seperti tahun 2011. Karena, lagi-lagi Mataram menjadi langganan WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Walikota Mataram, H. ahyar Abduh yang ditemui usai menerima LHP tersebut di BPK Perwakilan NTB, mengaku, pihaknya memang bertekad menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Namun demikian, opini yang didapat masih seperti tahun lalu. Walikota membantah, jika tim yang telah dibentuk Pemkot Mataram untuk menangani persoalan aset lingkup Pemkot Mataram tidak bekerja maksimal. Katanya, semua tetap optimal, hanya saja memang terjadi perbedaan pencatatan. Yang

jelas, dalam hal ini, memang perlu ada yang disinkronkan. Menurut dia, LHP ini menuntut Pemkot Mataram untuk bekerja lebih giat lagi. Ia mengakui Pemkot Mataram masih memiliki beberapa kelemahan terkait dengan LHP atas laporan keuangan Pemkot Mataram tahun anggaran 2012. Ada dua hal yang paling menonjol, yang harus segera ditindaklanjuti. Pertama masalah aset dan kedua administrasi di RSUD Kota Mataram pascapenerapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

‘’Karena ini baru saya terma maka akan kami pelajari dan kami dalami terlebih dahulu,’’ cetusnya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada waktu 60 hari untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai tindaklanjut dari LHP. Setelah mengetahui opini untuk Pemkot Mataram masih juga WDP seperti tahun lalu, muncul keinginan Walikota untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah. Bahkan, muncul ide untuk membentu Badan Aset dan Keuangan supaya pengelolaan aset di Mataram benar-benar terfokus di satu SKPD. Ini, lanjut dia, sebagai bukti keseriusan Pemkot Mataram dalam hal pengeloaan aset daerah. pada bagian lain, Ahyar menyatakan, pihaknya dapat memaklumi jika BLUD menjadi batu sandungan Pemkot Mataram keluar dari opini WDP. Karena, BLUD tersebut baru berjalan dua tahun. ‘’Ini akan menjadi perhatian

(Suara NTB/fit)

BERI KETERANGAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Ketua BPK Perwakilan NTB, Eldy Mustafa, SH., MH., (dua dari kiri), Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini (paling kanan) dan Inspektur Inspektorat Kota Mataram, HL. Djunaidi saat memberi keterangan pers usai menerima LHP di BPK NTB, Selasa (28/5) kemarin. sungguh-sungguh dari Pemkot Mataram untuk membenahinya. Jadi saya serius untuk perbaiki itu. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini yang dikonfirmasi

usai penerimaan LHP di BPK NTB, memiliki pendapat yang sama dengan Walikota Mataram. ‘’Alangkah baiknya masalah aset ini ditangani oleh satu instansi saja,’’ ujarnya. (fit)

Curi Motor di Mapolda

Briptu Ali Topan Divonis 10 Bulan Penjara

Berikan Motivasi 28 tahun mengabdi sebagai guru, Dra. Ni Made Kembar Sailantini M.Pd telah banyak mengukir prestasi. Terakhir Made Kembar dipercaya sebagai guru pembimbing dalam lomba cerpen di Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan berhasil menghantarkan anak didiknya maju ke tingkat nasional. Selama dua tahun berturut-turut SMPN 2 Mataram dipercaya mewakili Provinsi NTB maju ke tingkat nasional, dalam lomba menulis cerpen di (Suara NTB/nia) Ni Made Kembar Sailantini ajang FLS2N. Begitu juga tahun 2013 ini. Rencananya 16 Juni mendatang, NTB kembali mengirim siswa dari SMPN 2 Mataram maju di FLS2N. Ini semua tidak luput dari campur tangan guru pembimbing yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa-siswi. “Kita terus berikan motivasi dan semangat, agar anakanak antusias mengikuti berbagai lomba. Dan saya bersyukur karena selama ini sudah banyak anak-anak yang ikut dalam lomba tingkat kota, provinsi bahkan tingkat nasional,” terang Made Kembar Rabu (28/5) kemarin. Selain menjadi guru pendamping, telah banyak prestasi lain yang telah diraih Made Kembar baik di skala sekolah, Kota Mataram, tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Seperti menjadi guru pembimbing siswa dalam cipta dan baca puisi tingkat Kota Mataram dan meraih juara I, guru pembimbing lomba mading tingkat provinsi NTB meraih juara III, hingga menghantarknan anak didiknya meraih penghargaan dari UNICEF dalam lomba penulis muda nasional tahun 2005. Prestasi lain yang diraih Made Kembar adalah dipercaya mewakili SMPN 2 Mataram maju dalam lomba guru berprestasi tingkat Kota Mataram. Wanita kelahiran 31 Desember 1963 ini merupakan salah satu guru terbaik yang dimiliki di SMPN 2 Mataram. Bahkan Made Kembar telah diusulkan maju mewakili Kota Mataram untuk maju ke tingkat Provinsi NTB dalam lomba guru berprestasi. (nia)

(Suara NTB/smd)

ANCAM - Akibat menurunnya honor yang harus diterima, kalangan PPS se-Kota Mataram mendatangi KPU Kota Mataram dan mengancam akan mundur dari posisi sebagai PPS.

Honor Turun, PPS se-Kota Mataram Ancam Mundur Mataram (Suara NTB) Belasan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Mataram Selasa (28/5) kemarin mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram. Para anggota PPS itu mengancam mundur karena honor mereka diturunkan tanpa alasan yang jelas. Pantauan Suara NTB, belasan jajaran PPS itu berasal dari seluruh wilayah di Kota Mataram. Dengan menggunakan sepeda motor, para PPS itu langsung masuk ke kantor KPU Kota Mataram. Dalam tuntutannya, para PPS itu menolak penurunan yang honor mereka dalam mengawal pelaksanaan pemilu legilatif yang hanya sebesar Rp 450 ribu. Sementara, pada pelaksanaan Pilkada Provinsi NTB, honor mereka jauh lebih tinggi yakni Rp 750 ribu setiap bulannya. Ironisnya, menurut mereka, beban kerja antara pelaksanaan pemilu legislatif dengan pilkada sangat jauh berbeda. Menurut mereka, intensitas pekerjaan dalam mengawal pelaksanaan

pemilu legilatif lebih tinggi, karena ada sekian ratus calon legislatif yang dikawal perolehan suaranya. “Ini terjadi ketimpangan, pekerjaan yang lebih banyak justru honornya menurun,” ujar salah seorang anggota PPS di wilayah Cakranegara yang enggan disebut namanya. Tak hanya itu, dihadapan rekan-rekannya sesama PPS, sumber ini juga mengkritisi kenaikan honor yang diterima oleh jajaran PPK. Dia menjelaskan, honor yang diterima anggota PPK meningkat dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1 juta, sementara untuk honor Ketua PPK juga mengalami kenaikan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2.250 ribu. Sementara itu, Edi Yuswanto, Ketua PPK Ampenan yang didaulat untuk menjadi perwakilan para kalangan PPS untuk berunding dengan jajaran KPU menyampaikan, bahwa itu merupakan keputusan dari pemerintah pusat. Namun demikian, dia berjanji akan terus memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan kalangan PPS. “Kita akan terus perjuangkan apa yang menjadi keinginan rekan-rekan PPS,” ucapnya. Sementara itu Divisi Sosialisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Mataram, Agus Zaeroni yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, apa yang menjadi tun-

tutan kalangan PPS itu merupakan hak dari masing-masing PPS. Kendati demikian, yang harus dipahami oleh kalangan PPS adalah, standarisasi tentang hal itu antara daerah dengan pusat berbeda. “Tuntutan itu tidak mungkin kita realisasikan karena itu kewenangan dan keputusan pusat,” tegasnya. Agus juga menjelaskan, fakta yang juga harus dipahami oleh jajaran PPS adalah, tahun ini mereka diberi honor selama sembilan bulan yakni terhitung sejak April hingga Desember tahun 2013 ini. Padahal, kata dia, jika melihat tahapan pelaksanaan pemilu legislatif , efektif mereka bekerja hanya sampai September 2013. Lalu setelah itu, PPS itu istirahat dan mulai bekerja lagi sekitar bulan Maret hingga April. “Artinya, selama September 2013 hingga Maret 2014 itu mereka memiliki jeda waktu untuk istirahat, namun tetap gaji atau honor mereka diberikan,” jelasnya. Agus Zaeroni mengatakan bahwa keputusan mundur atau tidak merupakan hak mereka sebagai warganegarauntukturutmensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi ini. “Mereka mundur itu sah, tapi tolong alasannya dan dipercepat. Kalau mereka mundur pada saat tahapan, maka itu ada sanksi pidananya karena dianggap mengganggu proses atau tahapan,” imbuhnya. (smd)

Mataram (Suara NTB) Oknum anggota Propam Polda NTB, Briptu Ali Topan, diganjar hukuman 10 bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (28/5). Ia dianggap bersalah dan terbukti terlibat sindikat curanmor di areal Mapolda NTB, Maret lalu. Atas putusan ini, Ali Topan melayangkan protes, bahwa dirinya dikriminalisasi oleh oknum di Mapolda NTB. Hakim menjerat pria berbadan tegap ini dengan pasal tentang turut serta menjadi penadah dan penjual sepeda motor hasil curian. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Wahyu Sektianingsih, SH, MH., yang mencapai satu tahun enam bulan. Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Imam, SH terlihat santai mendengar pembacaan putusan. Sembari beberapa kali tersenyum sinis, ia mengangguk angguk ketika mendengar Hakim Ketua Sri Septianingsih, SH, MH masuk pada inti

putusan 10 bulan penjara. Usai vonis dibacakan, Ali Topan dipeluk istri dan anggota keluarganya yang menunggu di kursi pengunjung. Sebelum digiring petugas Kejaksaan ke mobil tahanan, Ali sempat memberi pernyataan ke media, bahwa kasus itu adalah kriminalisasi yang menimpanya. “Ini kriminalisasi terhadap oknum polisi yang dilakukan oleh polisi sendiri,” protes Ali. “Saya sendiri heran, sebagai aparat kepolisian, kok bisa dikriminalisasi. Bagaimana dengan masyarakat umum?,” tanyanya. Satu hal menjadi pertanyaannya, ketika dijerat dengan pasal turut serta menjadi penadah barang curian, dipertanyakan pencurinya. “Lantas siapa pencuri motor itu? Ini pertanyaan besar saya. Kalau memang benar ini sindikat curanmor, mestinya pencurinya ada, karena penandahnya juga ada,” bebernya. Sementara terkait vonis 10 bulan itu, ia masih menyatakan pikir pikir untuk banding. (ars)

(Suara NTB/ars)

DIGIRING - Briptu Ali Topan, oknum anggota Propam Polda NTB digiring keluar ruang sidang PN Mataram, usai mendengar vonis 10 bulan penjara.

Rizkika Afriana

Balita Penderita Hydrocephalus Dambakan Bantuan Mataram (Suara NTB) – Memperihatinkan. Begitulah kondisi Rizkika Afriana warga RT 5 Lingkungan Batu Raga, Kelurahan Ampenan Utara, Kota Mataram. Balita berusia 15 bulan ini tak seperti balita seusianya. Rizkika divonis menderita hydrocephalus sejak lahir. Berbalut selimut orange kumal, Rizkika yang saat itu tertidur pulas memang tak seperti bayi normal lainnya. Kepalanya tampak membesar karena cairan otak yang masih bersemayam di kepalanya. Sejak dilahirkan sampai sekarang, Rizkika telah divonis menderita hydrocephalus. Kepalanya pun semakin membesar, seiring dengan bertambahnya usia Rizkika. Semula anak keenam pasangan Rumini (42) dan Husen (51) ini lahir dalam kondisi tidak normal. Menurut Rumini, anaknya lahir dalam kondisi berat badan kurang yaitu 1,2 Kg. Tandatanda kelainan pun juga tampak pada kondisi kepala Rizkika yang lunak saat di-

lahir. Saat itulah dokter memvonis Rizkika mengalami hydrocephalus. Hidup di tengah keluarga tidak mampu, Rizkika terpaksa baru melakukan operasi pertamanya saat berusia sembilan bulan. Itupun dari hasil berhutang dan mendapatkan keringanan dari kelurahan setempat. Kondisi kepalanya pun mulai membaik dan sedikit mengecil. Rencananya Rizkika masih akan menjalankan operasi keduanya. Meski tak sebesar dulu, kondisi kepala Rizkika kini masih memprihatinkan. Selang yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan di otaknya masih menempel di kepalanya. Namun karena terkendala biaya dan usia Rizkika yang masih kurang, operasi keduanya belum terlaksana. Penghasilan Husen sebagai tukang bangunan dan Rumini yang berjualan kecil-kecilan di rumahnya, tidak cukup untuk menghidupi keenam anaknya. Rumini tak berharap banyak. Ia hanya ingin anak bungsunya cepat sembuh dari hy-

(Suara NTB/nia)

TERTIDUR - Berbalut selimut kumal, Rizkika penderita hydrocephalus tengah tertidur lelap. drocephalus yang dideritanya. “Saya hanya ingin anak

saya cepet sembuh,” pungkas Rumini. (nia)

SUARA NTB Rabu, 29 Mei 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

TKI Sulit Bersaing KEMAMPUAN serta kualitas keterampilan yang dimiliki TKI asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini diakui masih rendah. Kondisi tersebut membuat para TKI asal Loteng, masih kesulitan bersaing dengan TKI dari daerah lain di negara tujuan. Hal itu diakui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng, M. Nazili, S.IP., ketika ditemui Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (28/5). (Suara NTB/kir) Ia mengungkapkan, saat M. Nazili ini para TKI asal Loteng lebih banyak terserap pada sektor pertanian dan perkebunan, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit. Sementara untuk sektor jasa dan pabrik yang menjanjikan gaji lebih besar, TKI asal Loteng masih kalah dari TKI dari Pulau Jawa. “TKI asal Loteng yang banyak dikirim, sebagian besar untuk sektor perkebunan. Sedangkan untuk sektor lainnya, masih minim,” ujarnya. Beda dengan TKI asal Pulau Jawa, di mana kebanyakan diserap pada sektor jasa dan pabrik. Mereka kurang berminat bekerja pada sektor perkebunan, karena secara kualitas keterampilan lebih baik dari TKI asal Loteng dan NTB secara umumnya. Untuk itu, saat ini pihaknya sudah mulai membuka programprogram keterampilan bagi masyarakat umum. Khususnya bagi masyarakat yang berniat mengadu nasib sebagai TKI dengan harapan para TKI yang dikirim nantinya memiliki bekal keterampilan yang memadai. Pada kesempatan yang sama, Nazili mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah mulai membuka pendaftaran bagi peserta magang ke Jepang. Dan, semua masyarakat bisa ikut serta sebagai peserta magang. Tentunya bagi yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Meski demikian, katanya, rekrutmen baru akan dibuka sekitar bulan Oktober mendatang oleh pemerintah provinsi. Namun pihaknya sengaja mendahului proses rekrutmen supaya bisa memberikan pembekalan bagi calon peserta magang ke Jepang asal Loteng. Apalagi, bisa lulus dalam proses rekrutmen magang ke Jepang, bukan perkara mudah. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta magang, terutama kemampuan penguasaan bahasa serta matematika. (kir)

Evaluasi Penentuan DAU

Secara Nasional KLU Masuk 10 Besar Tanjung (Suara NTB) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. M. Irwan, M.Si., mengklaim jika pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) di KLU masuk 10 besar se-Indonesia. Peringkat tersebut diketahui saat dilakukannya evaluasi penentuan DAU di Jakarta beberapa waktu lalu. “Kita diundang oleh pusat dalam rangka evaluasi dan rekonsiliasi DAU 2014. Meskipun usia otonomi KLU kurang 5 tahun, namun evaluasi pusat menyatakan kita berada di 10 besar dalam pengelolaan DAU dengan reduksi soft fall,” ungkap Irwan, Selasa (28/5). Irwan menjelaskan, dari dasar evaluasi itu maka besar kemungkinan DAU untuk KLU akan ditingkatkan nominalnya pada tahun 2014 mendatang. Sementara untuk tahun ini saja, dana alokasi umum yang diterima KLU dari APBN sebesar Rp 314 miliar. Untuk dimaklumi, kata dia, besaran dana APBD KLU tahun ini berjumlah Rp 501 miliar dengan catatan pendapatan sebesar Rp 473 miliar yang bersumber dari DAU, DAK serta dana bagi hasil kabupaten/kota, ditambah Rp 35,8 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak itu saja, lanjutnya, hasil evaluasi pusat, memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KLU sejajar dengan 50 kabupaten/kota lain di Indonesia. Namun demikian, dirinya tak menyangkal salah satu penyebab IPM masih belum memperlihatkan perkembangan baik, karena tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di KLU. Untuk itulah, RTLH di KLU menjadi salah satu komitmen yang akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. “Kita optimis, dana alokasi umum dan APBD kita di mása mendatang akan terus meningkat. Untuk PAD kita masih berupaya untuk memperoleh tambahan pemasukan dari sumber-sumber PAD potensial yang ada di KLU,” katanya. Retribusi jasa parkir, ujarnya, cukup konsisten untuk menjadi sumber tambahan PAD KLU. Dalam hal ini, dari Perda Retribusi Parkir yang telah disahkan, dua sumber retribusi parkir dapat berasal dari retribusi tempat khusus parkir dan retribusi parkir jalan umum dengan target masing-masing Rp 41,75 juta dan Rp 25 juta di tahun 2012 lalu. Angka ini terkoreksi menurut penilaian BPK menjadi Rp 48,99 juta atau 117 persen. Sedangkan retribusi parkir jalan umum terkoreksi dengan capaian realisasi 127,38 persen. (ari)

Loteng Batal Pinjam Rp 91 Miliar dari PIP Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tidak akan mengambil opsi pinjaman sebesar Rp 91 miliar dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) seperti yang telah disepakati sebelumnya. Pemerintah daerah hanya akan meminjam dana sebesar Rp 85 miliar saja dari PIP. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral (PU dan ESDM) Loteng, H.L. Rasidi, S.T., kepada Suara NTB, Senin (27/5). Sebelumnya, Pemkab Loteng akan meminjam dana sebesar Rp 91,6 miliar lebih kepada PIP dengan suku bunga pinjaman sebesar 7,5 persen. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai perbaikan lima paket ruas jalan di beberapa wilayah. Kesepakatan peminjaman dana sebesar itu pun sudah ditandatangani Pemkab Loteng dengan PIP akhir tahun 2012 lalu. “Tapi setelah dilakukan tender, ternyata dana yang dibutuhkan untuk membiayai lima paket perbaikan ruas jalan berkurang sekitar Rp 6 miliar, menjadi hanya Rp 85 miliar lebih,” jelasnya. Diakui Rasidi, Pemkab Loteng sebenarnya bisa saja tetap mengambil sisa pinjaman yang tidak terpakai tersebut. Namun Pemkab Loteng memutuskan tidak akan mengambil sisa pinjaman yang ada, sehingga beban pinjaman yang harus dikembalikan oleh Pemkab Loteng bisa lebih ringan lagi. Sejauh ini, katanya, Pemkab Loteng sudah mencairkan sekitar 15 persen dari total pinjaman yang akan diambil dari PIP. Sebagai uang muka pembangunan lima paket ruas jalan yang sudah berjalan kepada pihak rekanan. ‘’Dan, saat ini pengajuan pencairan dana tahap kedua sedang dilakukan,’’ terangnya. Menurut Rasidi, proses pencairan dana pinjaman dari PIP tidak sekaligus. Tetapi dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan capaian hasil proyek yang dibiayai dana pinjaman PIP tersebut. “Jadi memang pencairan dana tidak sekaligus. Disesuaikan dengan capaian proyek yang dibiayai. Kalau capaian proyek tidak sesuai target, bisa-bisa anggaran selanjutnya tidak dicairkan oleh pihak PIP,” tegasnya. Sehingga memang khusus untuk proyek jalan PIP, pemerintah daerah benar-benar menaruh perhatian khusus. Tujuannya, capaian hasil pekerjaan proyeknya bisa sesuai target, karena akan berpengaruh pada proses pencairan dana selanjutnya. (kir)

TAMBANG ILEGAL Tambang galian C tersebar di banyak titik di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar). Meski penambangan ini tercatat ilegal, aktivitas masih terus berlangsung dan tak mampu ditindak tegas Pemkab Lobar. Di sisi lain, aktivitas galian C ini kontras dengan keinginan menjadikan Sekotong sebagai kawasan wisata.

(Suara NTB/ars)

Opini BPK

KLU, Lobar dan Lotim Raih WDP

Tanjung (Suara NTB) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Timur (Lotim) meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap penilaian kinerja keuangan hasil tahun anggaran 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Bagi beberapa daerah, raihan opini WDP ini tidak jauh beda dengan opini BPK tahun 2011 lalu. Padahal, pemerintah daerah sudah berusaha maksimal meraih opini setingkat lebih baik. Kepala Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH, dikonfirmasi Suara NTB, via telepon Selasa (28/5) sore, mengatakan “rapor” APBD KLU belum bisa naik dari tangga WDP. Stagnasi opini WDP untuk kali ketiga ini, tentu ada penyebabnya. “Kita masih di tempat yang sama, WDP. Belum bisa WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) karena hanya sedikit saja persoalan yang muncul tahun lalu,” ungkapnya. Menurutnya, item yang disebut sebagai persoalan tahun lalu terletak pada pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas pada APBD 2012 dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan Daerah (Dispenda) tanpa masuk ke Kas Daerah atau Dispenda. Namun pada tahun ini juga, mekanisme anggaran itu sudah dirubah. Zaenal mengakui, tak banyak persoalan keuangan yang dihadapi Pemda KLU dalam merubah predikat opini BPK. Selain Jamkesmas, status serah terima aset juga mempen-

garuhi kinerja APBD KLU secara keseluruhan. Dalam hal ini, sejumlah aset dari Lobar ke KLU belum dapat dilaksanakan pada 2012 lalu. “Aset baru tadi pagi diserahkan oleh Pemda Lobar ke Pemda KLU, dengan difasilitasi oleh Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Total aset yang diserahkan mencapai Rp 112,177 miliar,” terangnya. Sementara untuk opini tahun 2014 atas audit APBD 2013, pihaknya yakin KLU sudah bisa WTP. Alasannya, hanya sedikit sekali perubahan yang membuat opini KLU WDP. Pemkab Lotim juga kembali meraih WDP. Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, H. Napsi, opini WDP diberikan pihak BPK, karena masalah persoalan aset yang belum beres, khususnya pada aspek administrasi. Dicontohkan, aset kendaraan dinas yang ada di masing-masing SKPD masih teledor. Di mana, kendaraan dinas sudah dipindahkan dari SKPD

satu ke SKPD lainnya tanpa dilengkapi dengan administrasi. Hal inilah, lanjutnya, menjadi temuan BPK. “Ada SKPD yang teledor memang soal ini,” ungkapnya. Opini WDP kata Napsi sudah berulang kali diperoleh Lotim. Terhitung sejak tahun 2003 lalu, Lotim hanya memperoleh WDP. “Sudah lama sekali memang kita hanya dapat WDP terus,” paparnya. Kembali diraihnya opini WDP itu sempat membuat kecewa. Pasalnya, yang menjadi temuan hanya persoalan administrasi. Diharapkan tahun 2014 mendatang, Lotim bisa meningkatkan status dari WDP menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Melalui APBD Perubahan 2013 ini, pihaknya menjanjikan menganggarkan khusus untuk membiayai proses perbaikan data yang menyangkut persoalan aset. Meski selama ini, pihaknya sudah melakukan validasi data kepemilikan aset. Diakuinya, dalam mengelola aset, Pemkab Lotim akan melibatkan pihak ketiga. Namun, Lotim belum memiliki

data yang valid, sehingga urung mengajak tim independen membantu Lotim untuk bisa raih opini WTP. Ke depan, lanjutnya, pihaknya akan melibatkan tim independen, khususnya tim

penaksir harga untuk mengetahui nilai aset yang dimiliki Lotim. Harapannya, laporan 2014 mendatang jauh lebih baik dan persoalan administrasi aset tidak lagi jadi temuan. (ari/rus)

Hari Ini, Loteng Terima Hasil Audit BPK RI Praya (Suara NTB) Hasil audit atas kinerja keuangan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, bakal segera diketahui. Pihak BPK RI, Rabu (29/5) ini dijadwalkan menyerahkan hasil audit kepada Pemkab Loteng. “Kita sudah ada konfirmasi kalau BPK akan menyerahkan hasil audit kepada Pemkab Loteng pada hari Rabu besok (hari ini,red),” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, H.M. Suhardi, S.H, Selasa (28/5). Suhardi menjelaskan, proses audit sendiri sudah berlangsung pada awal tahun 2013 lalu. Hasilnya baru akan diserahkan setelah semua proses audit diselesaikan oleh pihak BPK. Adapun hasil audit sendiri, masih dirahasiakan, sehingga belum bisa diketahui hasil auditnya bagaimana. Sebelumnya, tahun 2011 lalu Loteng memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI, terkait pengelolaan keuangannya. Pasalnya, ada beberapa persoalan yang masih mengganjal dan harus diselesaikan. Terutama terkait pengelolaan aset daerah yang belum dilakukan secara maksimal. Bahkan banyak aset daerah yang nyatanya belum terdata ke dalam data aset daerah. Sedangkan untuk tahun 2012, Pemkab Loteng sendiri memasang target bisa memproleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu, berbagai upaya pun sudah dilakukan oleh Pemkab Loteng dengan fokus pada perbaikan data aset serta beberapa catatan hasil audit keuangan tahun sebelumnya. (kir)

Diduga Sering Curi Motor

Ganggu Kenyamanan

Anak di Bawah Umur Ditangkap Polisi

Pol PP Loteng Tertibkan Lapak PKL

Selong (Suara NTB) Jum alias Jo (16) salah satu siswa kelas I di salah satu SMA di Lombok Tengah (Loteng) terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian. Warga Dusun Kelanjuh Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Loteng itu ditangkap polisi dan kini mendekam di Mapolres Lombok Timur (Lotim). Jum diduga kuat menjadi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Bahkan disebut, pelaku yang masih di bawah umur ini merupakan target yang lama jadi buruan polisi. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja, SIK, kepada wartawan di Mapolres Lotim Selasa (28/5), mengungkapkan, pelaku dibekuk polisi usai melakukan aksinya di depan Klinik Permata Cinta Desa Terara, Kamis (16/5) sekitar 14.00 Wita. Pelaku membobol sepeda motor Yamaha Bison dengan Nomor Polisi DR 3234 TB milik Saprodi warga Perok Timur Janapria kecamatan Janapria Loteng yang bekerja sebagai perawat di klinik Permata Cinta. Usai beraksi membobol kunci T, pelaku membawa sepeda motor curiannya itu ke arah Praya. Sesampai di se-

(Suara NTB/rus)

BARANG BUKTI - Sepeda motor Bison dengan nomor polisi DR 3234 TB menjadi barang bukti hasil pencurian yang diduga dilakukan anak di bawah umur yang ditangani Polres Lotim. belah timur perempatan Mantang, tiba-tiba pelaku menabrak seorang anak kecil hingga dia terjatuh dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Saat tiba di Puskesmas, tiba-tiba kunci T yang ada di saku pelaku terjatuh. Hal itu membuat pihak puskesmas curiga dan melapor ke Polsek setempat lalu digiring ke Polres Loteng. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi Loteng, Jo mengaku mencuri kendaraan yang dibawanya. Bahkan, diketahui dari hasil penyelidikan, pelaku

sudah melakukan aksi hingga lima kali. Pelaku mengaku melakukan aksi di Mataram satu kali, Lotim dan Loteng masing-masing dua kali. Sepeda motor yang berhasil dicuri pelaku ini antara lain Honda Vario, Yamaha Jupiter MX, Jupiter Z dan Satria. Atas tindakan pidana yang dilakukan, pelaku dijerat pasal 362 dan 363 KUHP. Saat ini, proses penyelidikan lebih lanjut kasus Jo ditangani di Unit PPA Sat Reskrim Polres Lotim. (rus)

Praya (Suara NTB) Setelah memberikan peringatan dan teguran beberapa kali, aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Lombok Tengah (Loteng) akhirnya mengambil langkah tegas terhadap keberadaan sejumlah pegadang kaki lima (PKL) di Kota Praya. Selasa (28/5) pagi, sejumlah lapak milik PKL terpaksa ditertibkan dan diamankan ke Kantor Sat Pol PP. Kepala Sat Pol PP Loteng, Murti S.H., yang dikonfirmasi Suara NTB, menjelaskan, daerah sasaran penertiban yang dilakukan aparatnya, yakni PKL yang berada di sekitar kawasan Masjid Agung Loteng serta di kawasan lapangan Muhajirin Praya. Penertiban sendiri mulai dilakukan sekitar pukul 08.00 Wita dengan mengerahkan belasan anggota Pol PP. Dalam hal ini, ujarnya, PKL sudah diingatkan untuk pindah dari tempatnya berjualan. Bagi PKL yang tidak bisa diingatkan, terpaksa lapaknya diangkut ke kantor Sat Pol PP Loteng. ‘’Kalau memang masih bisa dipindahkan, kita minta PKL untuk pindah. Tapi kalau yang mem-

bandel bahkan ada yang sampai sudah diberi peringatan beberapa kali, mau tidak mau lapaknya kita diangkut,” tegasnya. Murti menjelaskan, penertiban PKL dikawasan Masjid Agung Loteng sendiri dilakukan setelah ada permintaan dari panitia Ijtima’ Tahunan Umat Islam kawasan Nusa Tenggara (Bali,NTB,NTT). Alasannya ada kegiatan yang akan digelar mulai dari tanggal 1 sampai 3 Juni mendatang dan dihadiri belasan ribu umat. Usai melakukan penertiban di kawasan Masjid Agung, aparat kemudian menyisir kawasan Muhajirin Praya. Di sana, sejumlah lapak terpaksa diangkut lantaran ditinggal begitu saja oleh pemilik dalam kondisi semrawut. Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak melarang PKL berjualan di sekitar kawasan Masjid Agung maupun di sekitar lapangan Muhajirin. Asalkan PKL juga bisa tertib dan bisa sama-sama membantu menjaga kenyamanan bersama. “Silahkan berjualan, tapi begitu selesai lapaknya dibawa pulang. Jangan ditinggal begitu saja,” tandasnya. (kir)

Kamis, Sidang Gugatan Sufi di MK Selong (Suara NTB) Kamis (30/5) besok sidang gugatan pasangan calon H.M. Sukiman Azmy-H.M. Syamsul Luthfi (Sufi) akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang dengan Nomor Perkara 72/2013 dijadwalkan pukul 09.00 WIB. Koordinator Pengacara Sufi, Sirra Prayuna yang dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (28/5) kemarin, menjelaskan, agenda sidang pertama akan membacakan permohonan dan perbaikan permohonan gugatan dari kua-

sa hukum pemohon. Menurutnya, ada empat anggota pengacara yang memperjuangkan permohonan pasangan calon incumbent itu. “Kita berempat dari kantor Sirra Prayuna,” ucapnya. Limit waktu persidangan di MK diketahui hanya 14 hari kerja. Proses sidang untuk kasus Sufi ini dipastikan akan lebih cepat dengan target sidang rampung selama 2-4 kali sidang.. “Rata-rata 7-8 hari saja. Waktu sidang ini kan tidak bisa ditentukan, jadwal sidang Kamis

kadang bisa tertunda sampai Senin,” ungkapnya. Sebagai kuasa hukum, pihaknya tidak mau mengumbar janji kemenangan bagi kliennya. Target kemenangan dalam beracara di persidangan, katanya, merupakan cita-cita tertinggi dari lawyer, karena ada wewenang hakim. Dalam proses sidang nantinya, Sirra menyatakan tidak perlu menghadirkan pasangan calon. Baik H.M. Sukiman Azmy maupun H.M. Syamsul Luthfi. “Cuk-

up kuasa hukum saja yang datang,” tuturnya. Mengenai saksi-saksi, menyesuaikan dengan kebutuhan fakta persidangan di MK. Sebelumnya, Sufi melayangkan gugatan ke MK, karena adanya dugaan penggelembungan suara dan pelanggaran pidana panitia penyelenggara Pilkada. Hasil kajian tim pengacara menyimpulkan untuk menggugat hasil pleno rekapitulasi suara yang sebelumnya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim.

Anggota KPU Lotim, H. Hidayatullah saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah menerima konfirmasi terkait gugatan pasangan calon Sufi ke MK. Hanya saja, sampai saat ini KPU belum mengetahui inti dari materi gugatan yang dituntut Sufi. KPU, katanya, akan datang langsung ke MK menanyakan materi gugatannya. Selaku pihak termohon, pihak KPU siap menghadapi gugatan tim pasangan calon bupati incumbent di meja hijau MK. (rus)

SUARA NTB Rabu, 29 Mei 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

KERJASAMA PROGRAM DIKDAS DINAS DIKNAS SUMBAWA DENGAN HARIAN SUARA NTB

Delapan Atlet O2SN Sumbawa Tembus Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Prestasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) tingkat SD tahun ini di Sumbawa sangat membanggakan. Sebanyak delapan atlet dari Sumbawa berhasil menembus 02SN tingkat nasional, setelah berhasil menjadi juara di tingkat provinsi. Sebagaimana disebutkan Ketua Kontingen O2SN SD Kabupaten Sumbawa, Amiruddin S.Pd, delapan siswa SD yang lolos ke O2SN tingkat nasional tahun 2013 ini berasal dari empat Cabang Olahraga. Yakni, Cabang Olahraga Atletik putra dan putri untuk nomor lari estafet. Untuk beregu putra Muhammad Amin (SDN Ngeru) dan

Syamsul Amri (SDN Labuhan Aji) dan estafet putri atas nama Rika Sartika (SDN 1 Moyo Hilir) dan Armi Sorika Sofianti (SDN 1 Moyo Hilir). Kemudian Cabang Bulutangkis putri atas nama Jessica Engelina Funai (SDN 4 Sumbawa) Cabang Catur Putra atas nama Ogi Septian Saputra (SDN 2 Sumbawa) Cabang Senam artistik putri atas nama Septia Yuliana Zentri dan putra atas M Fauzan (SDN Gelampar Alas Barat). Secara umum, pada pelaksanaan O2SN tingkat Provinsi, Kabupaten Sumbawa meraih juara kedua dengan perolehan medali, enam emas, dua perak dan empat perunggu, kalah satu perunggu dengan Lombok Timur yang berhasil menjadi juara umum.

Pilkada Kota Bima

Kubu Fersi Layangkan Gugatan ke MK Kota Bima (Suara NTB) Setelah menempuh cara non litigasi yakni dengan unjuk rasa dan aksi protes terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Bima dan pasangan calon lainnya saat kampanye calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, kubu pasangan calon Fersi (Hj Fera Amelia, SE, MM - Drs H.M. Natsir) pun menempuh jalur hukum. Beberapa waktu lalu, kubu Fersi melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Koordinator Bagian Hukum Tim Fersi, Al Imran, SH yang ditemui Senin (27/5) malam menjelaskan pihaknya telah mendaftarkan gugatan ke MK pada tanggal 24 lalu. Gugatan tersebut terdaftar di MK dengan nomor: 865/PAN.MK/V/2013. Saat ini pihaknya masih menunggu panggilan dari MK untuk dilakukan uji materi. “Materinya belum, kita masih tunggu panggilan dari MK untuk membawa materinya,” terang Al Imran. Sementara itu, berdasarkan rilis gugatan tersebut dilayangkan terkait sejumlah temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan ‘incumbent’ serta KPU Kota Bima. Khusus yang dilakukan oleh KPU antara lain masalah DPT. Di mana DPT yang yang ditetapkan oleh KPU sebelumnya adalah 104.483, namun faktanya hasil rekapitulasi KPU pada tanggal 21 Mei DPT menjadi 104.496. Suara sah sebanyak 83.952 dan suara tidak sah sebanyak 1.609 sehigga total suara sah dan tidak sah sebanyak 85.561. Namun jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih terdapat selisih sebanyak 931. Anehnya, katanya, selisih ini tak dicantumkan oleh KPU dalam berita acara terkait pemilih yang menggunakan hak pilih namun tak tercantum namanya dalam DPT. “Ini menjadi salah satu temuan yang akan kami bawa ke MK,” terangnya. Tak hanya itu, pelaksanaan Pilkada kali ini juga tak transparan dan penuh dengan pelanggaran. Antara lain tak dibukannya surat suara oleh petugas KPPS sebelum diserahkan kepada pemilih. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya sosialisasi dari penyelenggara Pilkada. Dilanjutkannya, selain temuan-temuan di atas, banyak juga temuan terkait penggelembungan DPT yang dilakukan oleh penyelenggara mulai dari KPPS, PPS, dan KPU Kota Bima. Sehingga pihaknya pun menduga adanya konspirasi dengan pasangan tertentu yang secara sistemik dan terstruktur. Di mana konspirasi ini berdampak pada hasil perolehan suara kepada masing-masing calon. “Oleh karena itu penyelenggara Pilkada Kota Bima harus bertanggungjawab secara administratif nantinya di depan majelis hakim MK,” ujar Al Imran. Ditambahkannya, bukti-bukti terkait adanya penggelembungan DPT ini akan dibeberkan di depan majelis MK. Sementara itu, terkait pelayangan gugatan ke MK ini, Ketua KPU Kota Bima Dra Nurfarhati, M.Si belum memberi komentar. Ditemui di gedung KPU, Nurfarhati menolak untuk memberikan konfirmasi. “Saya lagi sibuk, ada rapat,” ujarnya singkat. (use)

Terkait kesiapan, delapan atlet yang akan berlaga di tingkat nasional, menurut Amir, kini tengah digembleng oleh Dikpora Provinsi NTB. Bersama dengan dari cabang olahraga lainnya akan mewakili Provinsi NTB di tingkat nasional. 02SN tingkat nasional akan digelar pada akhir Juni mendatang di Kalimantan

Harun Arsul dan Junaidi Timur. “Training Center (TC) sekarang ini tingkat provinsi, karena menjadi tanggung

jawab mereka,” ujarnya. Sementara itu, Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Dikdas Dinas Diknas Sumbawa, Junaidi SPd, MPd, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur kepada anak-anak dari Sumba(Suara NTB/arn) wa atas prestasi yang gemilang tersebut. Sebagai imbas dari program-program unggulan dan pengembangan

pada sekolah masing-masing. “Prestasi ini merupakan bukti dari kinerja dan kerja keras semua pihak, terutama guru, kepala sekolah dan Dinas Diknas Sumbawa,” jelasnya. Untuk diketahui, program unggulan sekolah tersebut tercantum dalam dokumen kurikulum masing-masing sekolah yang disesuaikan dengan situasi dan potensi sekolah bersangkutan. Seperti masalah akademik, olahraga, seni budaya dan lain sebagainya. Pola ini akan terus dipakai dan dikembangkan ke depan, karena program ini telah terbukti berhasil dengan munculnya berbagai prestasi anak-anak di sekolah-sekolah hingga ke tingkat nasional. “Prinsipnya tidak ada prestasi tanpa kerja

keras,” pungkas Junaidi. Sebagai gambaran, pada tahun ini, cukup banyak prestasi yang telah diraih oleh Diknas selain 02SN. Sebelumnya, pada pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP, dua orang siswa SMPN 1 Nasional Sumbawa berhasil lolos ke tingkat nasional yang berlangsung di Batam. Disusul dua siswa SDN yakni dari SDN Sela Kecamatan Moyo Hulu dan SDN 2 Sumbawa juga berhasil lolos ke tingkat nasional pada lomba yang sama yang berlangsung di Bandung. Selain itu, salah seorang siswa dari SMPN 1 Sumbawa berhasil lolos ke tingkat nasional dalam Lomba Karya Tulis dan Penyuluhan Sanitasi. (arn/*)

Tiga Terpidana Korupsi Kemenag Bima Dieksekusi

Kota Bima (Suara NTB)Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pada kantor Kemenag Kabupaten Bima tahun 2010, HM Jusfrin, Abdul Muis dan Vivi yang sebelumnya tak memenuhi panggilan penyidik, akhirnya kooperatif dan mendatangi Kantor Kejari Raba Bima, Selasa (28/ 5). Ketiga terpidana ini pun langsung dieksekusi dan digiring ke Rutan Bima. Tiga terpidana ini menadatangi Kantor Kejari secara terpisah. HM Jufrin dan Abdul Muis tiba di kantor Kejaksaan pukul 10.00 Wita. Dua orang ini kemudian menjalani proses eksekusi dan diba-

wa ke Rutan Raba Bima. Berselang enam jam kemudian, terpidana ketiga yakni Vivi yang tak hadir tanpa keterangan, juga hadir. Terhadapnya jaksa pun melakukan eksekusi dan dibawa

ke Rutan Raba Bima. “Sekarang ketiga terdakwa sudah kita lakukan proses eksekusi,” ujar Kasi Intel Kejari Raba Bima, Edi Tanto Putra, SH. Menurut Edi, ketiga terdakwa ini memang dipanggil dengan surat panggilan kedua untuk hadir kemarin. Sebelumnya ketiganya tidak hadir dengan keterangan dan ada yang tanpa keterangan. “Tapi hari ini mereka hadir dengan kesadaran sendiri,” katanya. Sementara itu, terkait mantan Kepala Kemenag Kabupaten Bima, Drs. H. Yaman, baru Senin lalu pihaknya menerima salinan petikan putusan dari Pen-

gadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram. Pihaknya kemudian melayangkan surat panggilan untuk proses eksekusi. Rencananya jika yang bersangkutan hadir, akan diseksekusi pada Rabu (29/5). “Surat panggilannya sudah kami layangkan ke Haji Yaman untuk bisa hadir Rabu besok (Hari ini,red),” katanya. Sebelumnya, keempat orang tersebut termasuk Kepala Kemenag didakwa oleh Pengadilan Tipikor dengan pidana hukuman kurungan penjara masing-masing selama satu tahun dan denda Rp 50 juta. Namun tiga orang itu, hanya Vivi yang dikenakan biaya pengganti sebesar Rp 10 juta. (use)

Kemenpera Bantu Sumbawa 650 Sertifikat Rumah

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada tahun ini, Pemkab Sumbawa mendapatkan bantuan 650 sertifikat rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari pusat. Untuk itu, tim Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan turun melakukan sosialisasi ke Sumbawa. Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang TTG dan Sumber Daya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD) Sumbawa, Ni Wayan Rusmaningsih, M.Si, ke(Suara NTB/arn) pada Suara NTB, Selasa (28/5), Ni Wayan Rusmaningsih program sertifikasi rumah dari Kemenpera direncanakan sebanyak 650 unit bagi MBR yang pernah mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Terkait bantuan ini, Tim dari Kempera akan turun pada 5 Juni mendatang. Dihadiri pula Pokja Kegiatan Fasilitasi Pra Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Pendamping Pasca Sertifikasi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tahun 2013, yang terdiri dari unsur BPN, BPM-PD, Bappeda, Camat, Desa dan Tenaga Pendamping Masyarakat. KeKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN menpera akan turun ke SumPOLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG bawa pada 5 Juni 2013. PDD SUMBAWA Wayan menekankan, dari Jalan Lingkar Selatan KM. 4 Sumbawa Besar 650 usulan sertifikasi, kemuTelepon/fax : (0371) 2628067, email : Website : http://ak-sumbawa.net ngkian tidak seluruhnya lulus. Sebab dari hasil verifikasi lapangan terdapat rumah yang PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU telah memiliki serifikat atau sedang diproses sertifikatnya Program Studi : oleh BPN karna masuk dalam Prona. “Mengenai kejelasan 1. D-II PETERNAKAN pelaksanaan program ini, nan2. D-II TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA ti akan disampaikan oleh Pok3. D-II TEKNOLOGI PANGAN ja dalam pertemuan dengan Persyaratan : semua kepala desa,” terangnya. 1.Mengisi dan Menyerahkan Formulir Pendafataran Diketahui, desa yang telah 2.Menyerahkan fotocopy ijazah (SMA/SMKMA/Paket C) yang telah dilegalisir (3 lembar) diusulkan bantuan sertifikat 3.Menyerahkan Pas photo 3 x 4 cm (3 lbr), dan 2 x 3 cm (3 lbr) tersebut yakni, Desa Pelat, 4.Menyerahkan uang pendaftaran sebasar Rp. 50.000,- per orang Desa Lamenta, Desa Gapit, 5.Uang kuliah (SPP) sebesar Rp. 300.000,- per semester atau Rp. 600.000,- per tahun Desa Empang Bawa, Desa 6.Uang SPP dapat dibayar sekaligus/cicil. Kukin, Desa Telung Santong, 7.Pendafataran tidak ada pembatasan usia. Desa Semamung, dan Desa Luk Karya, Desa Songkar, Desa Waktu dan Tempat Pendaftaran : Simu, Desa Pemasar, Desa : 3 Juni s.d 22 Juni 2013 1. Pendaftaran dilaksanakan Barora, dan Desa Nijang. (arn) : 24 Juni s.d 26 juni 2013 2. Seleksi administrasi : 28 Juni 2013 3. Pengumuman seleksi administrasi 4. Seleksi tertulis / Tes Potensi Akademik (TPA) : 3 Juli 2013 : 10 Juli 2013 5. Wawancara : 4-6 Juli 2013 6. Pengumuman kelulusan Sumbawa Besar : 11 Juli s.d 18 Juli 2013 7. Pendaftaran Ulang (Suara NTB) : 22 Juli s.d 3 Agustus 2013 8. Matrikulasi Sejumlah organisasi gerakan di Sumbawa menyimpan haraSyarat pendaftaran ulang : pan atas kedatangan Wakil a. Mengisi formulir pendaftaran ulang Presiden (Wapres) RI, Budiono, b. Membayar uang : yang dijadwalkan 1 Juni men- SPP semester I : Rp. 300.000,datang ke Sumbawa. Selain - Jas praktikum : Rp. 160.000,dapat mendukung kemajuan - Jas almamater : Rp. 160.000,sector pendidikan di daerah ini, : Rp. 100.000,- Matrikulasi diharapkan pula memperhatiTempat pendaftaran di : kan berbagai persoalan lainnya. 1. Sekretariat PDD Sumbawa / Akademi Komunitas Negeri Sumbawa Seperti percepatan infrastruk(SMKN 2 Sumbawa Besar) tur, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. 2. Sub Kampus Peternakan (SMKN 1 Plampang) Irwansyah, dari Jaringan 3. Sub Kampus Tanaman Pangan dan Hortikultura (SMKN 1 Lopok) Samawa, kepada wartawan, 4. Sub Kampus Teknologi Pangan (SMKN 1 Alas) Selasa (28/5) menyambut positif kedatangan Wapres RI. Untuk informasi lengkap dapat meng hubungi : Dalam hal program percepatan 1. Khairiman, S.Pt., M.Si (08123701380 / 087863732372) infrastruktur, salah satunya 2. Yuyun Mardiana, S.Pd (081239477247) jalan lingkar utara untuk men3. Sekretariat : 0371-2628067 dan dorong percepatan pariwisata di 4. Masing-masing sub kampus Sumbawa. Kedua, kedatangan Wapres berkontribusi besar Penanggungjawab dalam peningkatan Sumber PDD Sumbawa Daya Manusia (SDM) di daerTtd ah ini, agar dapat berkompetisi SAHRIL, S.Pd.,M.Pd dengan daerah lain. Diharapkan pula kedatangan Wapres ini

(Suara NTB/ula)

DIRAWAT - Dandi Agustiawan (3 bulan) penderita hydrocephalus dijaga orang tuanya di IGD RSU Dompu, Selasa (28/5).

Pemerintah Akhirnya Tanggung Pengobatan Penderita Hydrocephalus Dompu (Suara NTB) Dandi Agustiawan (3 bulan) penderita hydrocephalus yang terkendala biaya untuk pengobatannya, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Namun operasi putra kedua pasangan Imansyah dan Hadijah warga Dusun Taa Desa Taa Kecamatan Kempo ini akan dilakukan sepekan kemudian. Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.MKes kepada wartawan di kantornya, Selasa (28/5) mengaku baru mendapat informasi ada penderita hydrocephalus setelah diberitakan media. Pihaknya tidak mendapatkan laporan dari Puskesmas, walaupun ia sempat berobat ke dokter Puskesmas dan dokter spesialis anak. “Kami justru dapat informasi setelah diberitakan Suara NTB,” kata Gatot yang mengaku diperintahkan Kepala Dikes NTB untuk segera menanganinya. Menurut Gatot, untuk biaya pengobatan Dandi sepenuhnya akan ditangani pemerintah melalui program Jamkesmas NTB. Tindakan operasi akan dilakukan di RSU Mataram dan seluruh biayanya hingga ambulans akan ditanggung. “RSU Mataram sudah dihubungi Dikes Provinsi dan seluruh biayanya akan di-

tanggung pemerintah,” katanya. Namun Gatot mengaku, orang tua Dandi meminta waktu sepekan untuk dirujuk ke Mataram. Karena orang tuanya harus memanen hasil pertaniannya. “Kita akan pulangkan dulu ke rumahnya hari ini, sepekan kemudian setelah orang tuanya panen jagung akan kita urus untuk dirujuk ke Mataram agar bisa dilakukan tindakan operasi,” jelasnya. Faisal, SKM kepala Puskesmas Kempo mengaku, keberadan Dandi luput dari pihaknya karena berada di ladang mengikuti orang tuanya. Tetapi kondisi Dandi tetap mendapat pengawasan pihaknya sejak ia dilahirkan hingga usia dua bulan. “Ketika usia tiga bulan, ia malah dibawa orang tuanya ke ladang sehingga luput dari perhatian kita,” katanya. Imansyah, orang tua dari Dandi yang dihubungi di IGD RSU Dompu mengatakan, sangat bersyukur pemerintah bisa menanggung seluruh biaya pengobatan anaknya. Tetapi pihaknya meminta ditunda sepekan untuk memanen jagungnya. “Kalau kita pergi ke Mataram sekarang, dikhawatirkan jagung kami tidak bisa dipanen dan anak kami terbengkalai. Makanya kami minta ditunda sepekan,” ungkapnya. (ula)

Organisasi Gerakan Dukung Kunjungan Wapres ke Sumbawa bisa mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian di daerah ini. Perwakilan LMND, Khairuddin menjelaskan, kedatangan Budiono diharapkan bisa memberikan dampak luas bagi Sumbawa. Selain mendorong sektor pendidikan, sesuai hajat UUD 1945. Pihaknya juga mendukung pemerintah menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi air dan kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tak jauh berbeda, Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sumbawa, One Ashari, berharap agar kedatangan Budiono tidak hanya melihat sektor pendidikan saja. Tetapi juga melihat sektor lain, seperti pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan pengangguran. “Jangan hanya sarjana, tetapi masyarakat berpendidikan rendah juga mesti mendapat perhatian melalui programprogram pemerintah,” katanya.

(Suara NTB/arn)

AKTIVIS - Para aktivis gerakan yang mendukung kedatangan Wapres ke Sumbawa. Sementara itu, Dedi Sanjaya, dari Partai Rayat Demokratik Sumbawa, mendukung kedatangan Budiono. Apalagi bisa membantu menyelesaikan persoalan rakyat. Di antaranya, soal kebutuhan listrik di wilayah Selatan. Infras-

truktur jalan dan pemanfaatan hutan rakyat agar bisa dikelola oleh masyarakat. Begitu pula dengan bidang pertanian, membantu petani mendapatkan teknologi murah massal dalam menunjang produktivitas padi di daerah ini. (arn/*)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 29 Mei 2013

Dua Tahun Direlokasi, Tak Tersentuh Bantuan Dari Hal. 1 Namun ironisnya, selama dua tahun itu pula warga setempat tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah. Seperti bantuan beras miskin (raskin) misalnya. Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga sekitar hanya mengandalkan dari apa yang diperoleh setiap harinya baik itu ketika melaut maupun terpaksa mencari pekerjaan tambahan sebagai pemulung. Pasacarelokasi yang dilakukan oleh Pemkot Mataram, sebagian nelayan ini sudah tidak bisa melaut karena perahu yang mereka miliki sudah rusak. Akibatnya, sebagian warga justru beralih profesi sebagai pemulung atau pencari barang bekas. Terlihat banyak barang bekas yang menumpuk di kediaman beberapa warga Kampung Nelayan II tersebut. Ketua RT 09 Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Nursah, Selasa (28/ 5) kemarin mengaku dirinya memang sudah tidak pernah melaut lagi. Pasalnya, perahu yang menjadi satu-satunya alat untuk mencari nafkah bagi keluarganya kini sudah rusak. “Perahu sudah rusak sejak masih tinggal di pesisir. Kita sudah mengajukan proposal untuk bantuan itu, namun belum ada respons sampai saat ini,” katanya. Tak hanya itu, bantuan lain berupa pembuatan saluran air di lingkungan Kampung Tsunami itu juga belum ada hingga sekarang. Akibatnya, air hasil aktivitas warga seperti mencuci dan lain sebagainya dibuang begitu saja di halaman atau bahkan dijalanan. ‘’Usulan juga sudah kita sampaikan, tapi belum ada respon hingga kini,” tambahnya. Adanya perjuangan dari salah seorang anggota DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos, akhirnya terbangun juga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Merah

Putih. Meski dengan kondisi bangunan seadanya, keberadaan PAUD Merah Putih itu cukup mampu membantu anak-anak sekitar dari kebutaan akan pendidikan. Dengan segala keterbatasan yang diterima warga Kampung Nelayan II itu, Ketua RT yang saat ini berprofesi sebagai pencari barang bekas (pemulung) itu tetap mengharapkan adanya keberpihakan pemerintah kepada warganya. “Kita berharap pemerintah mengerti dengan kondisi kami,” harapnya. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi, kepada Suara NTB, Selasa (28/5) menilai Pemkot Mataram kurang sensitif terhadap kondisi nelayan. Seharusnya, Pemkot Mataram, lanjut dia, bertanggung jawab terhadap relokasi nelayan yang telah dilakukan. Artinya, ketika nelayan direlokasi ke rumah bantuan, tentu dijanjikan kehidupan yang lebih layak daripada sebelumnya. Politisi Hanura ini menekankan bahwa tanggung jawab Pemkot Mataram tidak selesai begitu nelayan direlokasi. Adanya nelayan yang beralih profesi menjadi pemulung menjadi bukti kalau kehidupan mereka di tempat relokasi belum lebih baik. ‘’Seharusnya Pemkot Mataram menjamin kehidupan nelayan yang direlokasi lebih baik,” tegasnya. Apalagi saat musim angin barat seperti sekarang ini, sudah pasti nelayan tidak melaut.Untuk itu, ia meminta Pemkot Mataram melalui bagian-bagian terkait segera berkoordinasi untuk menyikapi kondisi kehidupan nelayan di Lingkungan Gatep. (smd/fit)

Halaman 5

Dirut PDAM Tuding Ada Oknum Dewan Minta Uang untuk Loloskan Anggaran Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu dinilai kurang memiliki komitmen dalam mewujudkan pelayanan air bersih di PDAM. Hingga saat ini, dukungan dana untuk PDAM tidak juga disetujui Dewan. Malah PDAM dimintai uang hingga Rp.100 juta untuk meloloskan anggaran Rp1 miliar. Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Dompu, Syamsul Huriah, S.Sos kepada wartawan di kediamannya, Selasa (28/5) kemarin, mengatakan, pihaknya selalu menjadi sasaran caci maki pengunjuk rasa dan warga yang mempersoalkan ketersediaan air bersih di Dompu. Bahkan dirinya dituding melakukan korupsi dana pemasangan meteran baru (MBR). Padahal dana MBR sebesar Rp.2 miliar tahun 2012 yang dialokasikan pemerintah justru ditarik kembali oleh Dewan tanpa alasan yang jelas. Karena yang cair hanya Rp.1 miliar. “Ada kesan, kita (PDAM) dibiarkan begitu saja,” katanya. Syamsul Huriah men-

gungkapkan, dibiarkannya PDAM oleh Dewan kemungkinan karena kasus penyertaan modal tahun 2008 sebesar Rp.7,5 miliar. Untuk kasus itu, BPK dan BPKP telah melakukan audit dan telah diproses oleh Kejati NTB. “Kalau tidak puas juga, silahkan bentuk apa saja dan lihat PDAM. Karena untuk mengatasi masalah PDAM ini, kita harus duduk bersama. Kalau PDAM tidak becus, buang yang tidak becus dan pangkas pegawainya,” jelasnya. Tapi justru PDAM Dompu malah mau ‘’dipalaki” oleh oknum anggota Dewan. Karena dukungan dana yang diharapkan pihaknya justru dimintai oleh oknum anggota

Dewan untuk dibagikan kepada tujuh oknum anggota badan anggaran (Banggar) Rp 100 juta setiap Rp 1 miliar. Tetapi permintaan ini diketahui LSM, sehingga belakangan tidak terdengar lagi. “Mungkin karena masalah itu sehingga uang Rp.3 miliar itu (dana penyertaan modal tahun 2013) kemungkinan batal lagi,” duga Syamsul Huriah. Dikatakan Syamsul Huriah, penanganan air bersih menjadi kewajiban pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Pemerintah pusat bertugas mengatasi pengelolaan sumber mata air, pipa transmisi dan produksi. Penanganan pipa distribusi dan pelanggan menjadi kewenangan pemerin-

Ketua RT Kampung Tsunami Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Ampenan, Kota Mataram, Nursah yang ditemui Suara NTB dikediamannya, Selasa (28/5) kemarin awalnya mengelak jika ada warganya yang menyewakan rumah bantuan itu. ‘’Tidak ada, sepengetahuan saya tidak ada yang menyewakan rumahnya,” katanya seraya menambahkan, rumah bantuan yang diterima sekitar 84 unit itu hanyalah bersifat hak pakai dan tidak boleh diperjualbelikan. Namun setelah didesak, Ketua RT itu akhirnya mengakui bahwa memang beberapa waktu lalu ada yang menyewa rumah di Kampung Tsunami itu. Namun, karena tidak melaporkan keberadaannya dan memang karena rumah itu tidak boleh disewakan apalagi diperjualbelikan, warga akhirnya mengusir si penyewa tersebut. Dugaan adanya praktik penyewaan dan bahkan memperjualbelikan rumah bantuan itu sempat disentil Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan

Roliskana sehari sebelumnya. Menurut dia, pihak Pemkot Mataram masih menyisakan sekitar 50 KK yang akan dibangunkan rumah bantuan tersebut. “Masih ada sisa 50 KK yang akan kita relokasi karena bencana dan ancaman abrasi di wilayah pesisir,” katanya. Mohan juga menegaskan, warga yang sudah direlokasi tidak boleh lagi kembali ke wilayah pesisir. Menurutnya, hal itu sudah dikoordinasikan dengan matang dengan Dinas PU Kota Mataram. “Kita sudah koordinasikan, dan akan dibangunkan sekitar 50 rumah bantuan lagi khusus nelayan yang terkena abrasi,” imbuhnya. Wakil Walikota juga mengungkapkan, bahwa rumah bantuan yang sudah dibangunkan oleh pemerintah ternyata disewakan ke pihak lain. Setelah disewakan, nelayan asal Bagek Kembar tersebut kembali ke tempat asalnya di pinggir pantai. ‘’Sekarang tidak boleh lagi seperti itu. Kita akan lakukan pengawasan,” tegasnya. (smd)

Enam Pemda WDP Dari Hal. 1 hasilnya satu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan enam WDP (Wajar Dengan Pengecualian). ‘’WTP diraih oleh provinsi,” sebutnya saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (28/5) kemarin. Dari enam kabupaten/kota yang mengantongi opini WDP, Kabupaten Bima termasuk kabupaten yang berhasil naik dari opini sebelumnya disclaimer menjadi WDP. Pada tahun 2011 lalu, tercatat dua kabupaten yang laporan keuangannya disclaimer. Selain Kabupaten Bima, satu kabupaten lainnya yakni Kabupaten Dompu. Untuk Kabupaten Dompu hasilnya belum keluar karena BPK pun belum melakukan pemeriksaan. Menyinggung masalah aset yang kerap menjadi ganjalan pemda dalam laporan keuangan, BPK, demikian Eldy, telah meneken MoU dengan 11 pemda. Dengan demikian, seluruh pemda akan menyampaikan data-datanya kepada BPK secara online, namun demikian harus sampai di pusat terlebih dahulu. Terobosan ini, sambung dia, untuk mengurangi petugas BPK ke lapangan. ‘’Yang tadinya 30 hari, nanti mungkin menjadi 20 hari,” sebutnya. Analisa data bisa dilakukan di kantor BPK, dengan demikian akan menghemat biaya. BPK mendorong pemda membuat aplikasi yang bisa nyambung ke pusat. ‘’Angkan-

ya kan kalau kita lihat di akuntansi dengan di SKPD itu terjadi perbedaan,” terangnya. Perbedaan inipun beragam, mulai dari beda pencatatan hingga belum tercatat. Untuk itu harus ada terobosan dari pemda untuk menertibkan persoalan aset. Eldy mengapresiasi rencana Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang berkeinginan membentuk satu badan tersendiri yang khusus mengurus masalah aset. Eldy tidak menampik jika opini WDP yang kembali didapatkan oleh pemda kabupaten/kota, masih berkutat pada masalah yang sama yakni aset daerah. Memang, lanjut dia, Pemda sudah bekerja maksimal, namun demikian masih ada halhal yang luput dari perhatian mereka. Ia mencontohkan masalah BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang dibentuk RSUD Kota Mataram. Dimana dengan BLUD ini, penghasilan yang diperoleh RSUD dikelola langsung oleh rumah sakit plat merah tersebut, sehingga pencatatannya kadang-kadang menjadi kurang teliti. ‘’Ada yang belum tercatat, ada yang lupa mencatat,” sebutnya. Kekurangcermatan seperti itu berpotensi menimbulkan selisih hasil perhitungan. (fit)

inta uang kepada PDAM. Karena itu bagian dari upaya gratifikasi dan korupsi. Tetapi ia tidak menjaminnya, karena bisa jadi yang meminta dilakukan oleh oknum anggota. ‘’Saya selaku pimpinan Dewan dan bagian dari Banggar tidak pernah meminta uang seperti itu. Tapi saya tidak tahu oknum anggota lain,” katanya. Terkait tudingan bahwa Dewan kurang memberikan dukungan terhadap PDAM, Iwan mengatakan, PDAM lah yang harus pro aktif memberikan pemaparan untuk meyakinkan Dewan tentang program usahanya. Namun pihaknya sadar bahwa PDAM bukan lembaga yang murni usaha dalam mencari keuntungan, tapi lebih kepada memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “PDAM harus pro aktif melakukan pemaparan di hadapan Dewan untuk memberikan keyakinan kepada anggota,” jelasnya. (ula)

KPU NTB Belum Terima Informasi Gugatan ke MK

Rumah Bantuan Nelayan Diduga Diperjualbelikan Dari Hal. 1

tah daerah yaitu provinsi dan kabupaten. “Ibarat tubuh, dari kepala sampai pusar ditangani pusat, pusat sampai pangkal paha ditangani Propinsi dan paha ke bawah itu ditangani oleh kabupaten. Untuk pengolahan air, pipa transmisi dan produksi banyak anggaran di pusat. Tapi masalahnya, pusat tidak akan beri anggaran kalau laporan keuangannya tidak ada,” ujarnya. Selain itu, harga jual air PDAM Dompu juga cukup murah ketimbang PDAM lain di Indonesia. Saat ini, harga jual air PDAM Dompu Rp.300,- per meter kubik. Akibatnya, untuk operasional saja PDAM Dompu masih cukup minim dan bahkan setiap bulan gaji karyawan masih kekurangan hingga Rp 10 juta. Wakil Ketua DPRD Dompu, Iwan Kurniawan, SE, M.Ap yang dihubungi terpisah membantah banggar Dewan yang mem-

(Suara NTB/ula)

DISEGEL - Kantor PDAM Dompu ditumpuki kayu dan bambu pagar di depan pintu masuknya oleh pengunjuk rasa sejak 22 Mei lalu. Akibatnya karyawan PDAM tidak memberikan pelayanan hingga, Selasa (28/5).

Kantor PDAM Disegel, Pelayanan Macet Dompu (Suara NTB) Kantor PDAM Kabupaten Dompu yang disegel pengunjuk rasa sejak 22 Mei lalu, hingga saat ini belum dibuka. Akibatnya, pelayanan di PDAM Dompu menjadi macet. Bahkan untuk sementara, pelayanan tamu diterima di kediaman pribadi direktur utama (Dirut) PDAM. Dirut PDAM Dompu, Syamsul Huriah, S.Sos kepada wartawan di kediamannya, Selasa (28/5) mengatakan, dirinya tidak mau membuka kantor yang telah disegel pendemo sejak 22 Mei 2013 lalu. Sehingga pihaknya tidak memberikan pelayanan karena kantor disegel pengunjuk rasa. “Kantor itu saya tidak mau buka. Kita tidak ada pelayanan. Kalau ada masyarakat minta pelayanan, minta saja pada pendemo. Kalau mau bayar meteran, bayar saja pada pendemo. Kalau diden-

da, biar didenda oleh pendemo,” kata Syamsul Huriah. Dikatakan Syamsul Huriah, pihaknya bosan dengan aksi unjuk rasa. Karena yang demo orangnya itu-itu saja dan tuntutannya itu-itu saja. Padahal pihaknya sudah berulang kali menjelaskan, tetapi tidak juga mau didengarkan. “Bahkan materi tuntutannya berbeda dengan yang diorasikan. Malah sampai menyerang pribadi saya. Itu yang saya tidak terima,” katanya kesal. Menurut Syamsul Huriah, pihaknya tidak berdiam diri dalam mengatasi air bersih di Dompu bersama pemerintah daerah. bahkan kini tengah dikerjakan pemasangan perpipaan untuk mengkoneksi jaringan perpipaan baru dengan perpipaan lama sehingga bisa memanfaatkan air 20 liter per detik yang dihasilkan oleh Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selaparan. “Kita juga

melakukan penertiban sambungan air liar di Oo. Karena dari satu yang sambungan resmi, terdapat 7-8 sambungan yang tidak resmi mengikutinya,” ungkapnya. Akibat disegel kantornya, Dirut PDAM Dompu menerima tim validasi dan verifikasi usulan RT3 (rekomendasi tindak turun tangan) yang diajukan PDAM Dompu tahun 20122013 dari Direktorat Cipta Karya Kementerian PU RI. Berdasarkan pantauan Suara NTB di kantor PDAM Dompu tidak terlihat kantor ini disegel oleh pengunjuk rasa. Namun terdapat beberapa kayu dan bambu sisa pagar ditumpuk depan pintu masuk gedung kantor PDAM Dompu. Kayu dan bambu pagar ini disimpan pengunjuk rasa 22 Mei lalu yang kesal karena tidak ada petugas PDAM Dompu yang menerimanya. (ula)

Pelajar Bantu Uswatun Khasanah Dari Hal. 1 Kondisi Membaik Sementara itu, hasil pemeriksaan medis, kondisi Uswatun kian hari semakin membaik. Berat

badan yang sebelumnya hanya 10 Kg, sudah naik. Kulit pada kaki dan tangan yang tadinya menempel di tulang, terlihat makin berisi. Perut buncitnya juga agak mengecil. “Masih dalam proses

pemulihan. Yang paling awal ditangani adalah dehidrasinya, baru kemudian pemulihan dari penyakit komplikasinya. Sekarang anak ini masih ditangani Dokter Spesialis Anak,” kata Iptu Laura. (ars)

Buat Jalur Evakuasi Dari Hal. 1 Selasa (28/5) di Mataram. ‘’Memang kita menerima laporandari BPBD Kabupaten Bima terkait status siaga III Gunung Sangiang itu. BPBD setempat sudah membuat jalur evakuasi sementara. Tetapi karena belum sampai kepada tanda-tanda mengkhawatirkan sekali , kita belum mendirikan tenda di tempat-tempat hunian,”ujarnya. Dijelaskan, pihaknya sudah membuat rencana kontigensi terkait dengan status gunung api tersebut. Rencana kontigensi katanya, rencana yang diciptakan untuk risiko luar biasa yang meskipun tidak mungkin, akan memiliki konsekuensi bencana. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kejadian yang mungkin terjadi. “Sudah ada rencana kontigensi yang dibuat, identifika-

si tempat-tempat, gedung-gedung yang bisa dijadikan sebagai tempat hunian sementara. Itu sudah diidentifikasi oleh teman-teman dari BPBD koordinasi dengan beberapa instansi terkait termasuk perhubungan dan lainlain,’imbuhnya. Menurut Bachrudin, pihaknya belum mendirikan tenda-tenda dalam kondisi status siaga III ini karena jangan sampai masyarakat takut dan panic. Karena takutnya nanti masyarakat mengira akan terjadi bencana yang besar. ‘’Sudah diwaspadai kemungkinan apa yang tejadi oleh teman-teman BPBD Kabupaten Bima. Bahkan kita sudah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk penanganan yang sifatnya kebutuhan pokok. Kita siap back up dari provinsi,” jelasnya. Sementara itu, untuk me-

mantau perkembangan aktivitas Gunung Sangiang Api, pihak BPBD terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Sehingga, jika terjkadi peningkatan status maka pihaknya langsung bisa menentukan tindakan yang akan di lakukan di lapangan dalam menyelamatkan masyarakat. “Petugas di kabupaten terus memantau aktivitas gunung selalu bertanya kepada PVMBG, sama seperti kasus dulu ketika Gunung Tambora diisukan akan meletus besar. Seperti itulah, kita ready dan hati-hati juga, kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat itu. Karena kita takut mereka panik, merepotkan juga. Kepala kampungnya kita ajak untuk diskusi terkait dengan ini supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat,”tandasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Sampai hari terakhir pengajuan gugatan Pilkada ke MK yang jatuh pada hari Selasa (28/5) kemarin, KPU NTB belum menerima informasi apakah ada pihak yang memasukkan gugatan ke MK terkait hasil pelaksanaan Pilkada NTB. KPU NTB hanya mendapatkan informasi adanya gugatan untuk Pilkada Lombok Timur dan Kota Bima. “Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi apakah pasangan calon yang merasa haknya dilanggar oleh proses Pilkada ini telah mengajukan atau tidak kami belum tahu informasinya,” terang anggota KPU NTB, H. Ilyas Sarbini, Selasa (28/ 5). Batas akhir pengajuan gugatan di MK adalah hari Selasa kemarin pukul 16.00 WIB sesuai dengan jam kerja di MK. Ilyas menyampaikan gugatan Pilkada Lombok Timur sudah masuk dalam registrasi di MK pada hari Senin (27/5) lalu. Sidang perdana akan berlangsung Kamis (30/5) besok. Sementara Kota Bima sampai dengan kemarin belum teregistrasi kendatipun pihak penggugat sudah mengajukan. Kabarnya ada dua pasangan yang memasukkan gugatan terkait Pilkada Kota Bima. “Saya dengar ada dua pasan-

gan (penggugat) untuk Kota Bima. Mereka sudah layangkan surat gugatan ke MK. Apakah gugatan yang diajukan dapat diregistrasi di MK atau tidak, nanti akan ada penilaian dulu di MK apakah memenuhi syarat atau tidak untuk mengajukan gugatan,” jelasnya. Jika MK menilai baik dari prosedur maupun materi gugatan yang diajukan tidak menjadi bagian sengketa di MK maka tidak akan teregistrasi. Terkait pemberitahuan ke DPRD NTB terkait hasil Pilkada NTB, KPU NTB masih menunggu apakah ada gugatan atau tidak yang masuk ke MK. Jika ada gugatan, KPU akan memberitahukan ke DPRD bahwa hasil Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur NTB belum bisa disampaikan ke DPRD untuk proses selanjutnya karena ada pihak yang sedang mengajukan gugatan. Namun jika tidak ada pihak yang memasukkan gugatan ke MK, maka hari ini pihaknya akan meminta surat dari MK bahwa tidak ada perkara yang diajukan. “Maka dengan dasar itu kami akan menyerahkan seluruh hasil Pilgub ke DPRD NTB untuk diproses lebih lanjut ke Presiden melalui Mendagri untuk pengesahan dan pengangkatannya,” tandasnya. (yan)

Polda NTB Tunggu Laporan PPATK Mataram (Suara NTB) Iptu Labora Sitorus, oknum polisi pemilik rekening gendut yang berasal dari transaksi bermasalah, tidak hanya di lingkup Polda Papua. Baru baru ini, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), juga menemukan indikasi yang sama di lingkup Mapolda NTB. Namun lembaga itu enggan menyebut spesifik, identitas dan berapa nilai transaksi jumlah bank tempat penyimpanan rekening mencurigakan oknum polisi itu. Melalui Direktur Kerjasama dan Humas PPATK, Zulkarnain, saat kunjungannya ke Mataram beberapa waktu lalu menyebut, ditemukan transaksi mencurigakan terbanyak di kalangan ibu rumah tangga. Selebihnya, beberapa dari kalangan PNS, kalangan TNI dan Polri. Sebelumnya, Danrem 162/WB, Kolonel Inf. Zulfardi Junin memastikan tidak ada anggotanya yang memiliki kekayaan menonjol.

Sementara Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein menanggapi informasi ini, meminta PPATK menyerahkan laporan terkait temuan rekening mencurigakan tersebut. Dengan maksud, agar bisa disinkronkan dengan kondisi sebenarnya. “Apakah memang ada anggota sesuai dengan kecurigaan PPATK, maka dari itu diperlukan laporan soal transaksi itu, agar kami juga mudah melacaknya,” kata Sukarman. “Apakah itu setingkat brigadir, perwira pertama, menengah atau tinggi, maka harus diperjelas oleh PPATK,” sambungnya. Jika data itu benar adanya, maka perlu klarifikasi lebih mendalam terhadap oknum Polisi pemilik rekening gendut. Dari mana sumber harta kekayaan dan transaksi keuangan yang dilakukan. ‘’Jadi intinya kami menunggu data dari PPATK, kalau memang perlu untuk dilakukan klarifikasi terhadap pemilik rekening itu,” pungkasnya. (ars)

Bertambah, Jumlah Siswa Tak Lulus Mataram (Suara NTB) Jumlah siswa yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) tahun 2013 di NTB bertambah. Menurut data terbaru yang dilansir dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, jumlah siswa yang tidak lulus bertambah dari semula 66 siswa menjadi 111 siswa. Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Dikpora NTB Hj. Uum Umayah, S.Pd Rabu (28/5) kemarin menyebutkan, data terbaru tingkat kelulusan UN untuk jejang SMA/MA dari jumlah peserta ujian sebanyak 45.044 siswa 91 siswa dinyatakan tidak lulus. Dengan persentase kelulusan sebesar 99,80 persen. Sementara untuk jenjang SMK dari 13.476 peserta ujian 20 siswa diantaranya dinyata-

kan tidak lulus. Dengan persentase kelulusan 99,85 persen. Namun belum diketahui pasti apa penyebab utama siswasiswa ini dinyatakan tidak lulus. “Menurut data terbaru jenjang SMA/MA ada 91 siswa dan SMK ada 20 siswa yang tidak lulus,” terang Uum. Untuk itu pihaknya meminta kepada seluruh sekolah di kabupaten/kota bisa mengimbau seluruh siswanya yang tidak lulus UN tahun ini, mengikuti UN kesetaraan paket C yang rencananya dijadwalkan mulai Juli 2013 mendatang. Bagi para siswa yang sudah dinyatakan tidak lulus, pihaknya meminta kepada seluruh siswa segera mempersiapkan diri mendaftar dan mengikuti ujian paket C. ‘’Bagi para siswa yang tidak lulus ujian bisa mengikuti ujian paket C,” pungkasnya. (nia)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 29 Mei 2013

Cegah Aksi Borong Elpiji 3 Kg MUSIM omprongan tembakau tahun ini, nampaknya mesti diwaspadai. Sebab, setiap kali tibanya musim pengomprongan tembakau, petani tembakau kerap dibuat pusing memikirkan bahan bakar apa yang harus digunakan. Umumnya, para petani omprongan tembakau ingin menggunakan bahan bakar yang murah dan mudah didapatkan. Keinginan ini, tidak lain untuk menekan biaya produksi seminimal mungkin, namun hasilnya tetap maksimal. Fenomena petani omprongan tembakau dalam menjalankan aktivitas pengomprongan, ibarat pepatah tidak ada akar rotan pun jadi. Ogah menggunakan bahan bakar batubara sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak tanah (BBMT), petani tembakau di Lombok mulai memburu elpiji 3 Kg. Batubara dianggap gagal lantaran kualitas bahan bakar ini yang menyebabkan hasil pengeringan yang kualitasnya kurang bagus. Bukan kali ini saja petani tembakau pusing memikirkan bahan bakar yang akan mereka gunakan. Tahun-tahun sebelumnya pun, petani tembakau sempat memanfaatkan kayu bakar sebagai pengganti BBMT. Petani pengomprong tembakau menganggap, belum ada bahan bakar yang lebih irit daripada BBMT. Sehingga, petani pengomprongpun potong kompas dengan menggunakan kayu bakar. Tingginya kebutuhan akan kayu bakar untuk keperluan omprongan tembakau, bukan tanpa risiko. Maraknya pembalakan liar yang terjadi di sejumlah hutan di kawasan Pulau Lombok disebutsebut berkaitan dengan musim omprongan tembakau. Seolah tidak mau ambil pusing, petani omprongan mulai melirik elpiji 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk omprongan tembakau. Ulah para petani omprongan ini, tentu saja berpotensi menimbulkan masalah baru. Sebab, satu petani omprongan membutuhkan sedikitnya enam tabung elpiji untuk keperluan pengomprongan tembakau. Seperti halnya kayu bakar, tingginya kebutuhan tabung elpiji, dikhawatirkan bakal menimbulkan gejolak pasar. Harus diakui, bahan bakar merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat peka dengan reaksi pasar. Pada kondisi biasa saja, katakan, stok terlambat tiba di agen-agen langsung berbuntut. Tidak saja elpiji menjadi langka, tetapi disertaijuga dengan meroketnya harga elpiji 3 Kg. apalagi, kalau petani omprongan benar-benar memburu bahan bakar subsidi untuk rumah tangga tersebut, jelas akan mempengaruhi pasar. Apalagi sejumlah petani omprongan yakin, penggunaan elpiji 3 Kg, meski dilarang namun tidak akan diawasi secara detail, oleh pihak kepolisian sekalipun. Untuk itu, harus ada solusi bagi para petani omprongan di NTB. Solusi ini, hendaknya tidak merugikan para pihak, baik petani omprongan maupun kalangan di luar petani omprongan. Pihak-pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus segera melakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya aksi borong elpiji 3 Kg oleh petani omprongan. Para pihak terkait harus segera melakukan koordinasi supaya apa yang menjadi hak rumah tangga miskin, yakni elpiji 3 Kg tidak dirampas oleh pihak yang tidak berhak, seperti petani omprongan. (*)

Halaman 6

Televisi: Zombie Imajinasi dan Realitas Distortif

B

Kematian imajinasi dimulai ketika intervensi mesin menjadi bagian dari kebutuhan kita. Dulu, orang tua menceritakan pada kita seranai kisah-kisah fantastis yang merangsang imajinasi untuk hidup dan berkembang. Dongeng-dongeng tua dilisankan menjelang tidur dengan keintiman yang familiar. Tokoh, karakter dan peristiwa dalam dongeng-dongeng itu membangunkan imajinasi dimana kita lalu mengolahnya kembali dengan citraan-citraan sendiri. Suatu karakter dalam dongeng yang dilisankan itu kita interpretasikan sendiri sesuai dengan imajinasi. Ajaibnya, imajinasi tersebut bersifat personal: berbeda antara satu pendengar dongeng dengan pendengar dongeng yang lainnya. Bahkan juga bersifat multi-faset sebab masing-masing pendongeng juga punya imajinasinya sendiri perihal dongeng yang dikisahkannya. Keintiman yang familiar merentangkan jalan bercecabang sehingga petualangan imajinatif berpeluang untuk terus mekar. Ketika radio bergelombang masuk, intervensi mesin tingkat pertama mematikan keintiman yang familiar itu. Suara pendongeng mengerucut jadi tunggal dan asing. Juru dongeng dari mesin suara itu seperti entah berada dimana. Tetapi imajinasi masih bisa berkembang dari sana. Tokoh, karakter dan peristiwa dalam dongeng dari mesin ini menggantikan pendongeng alami yang pribadi. Juru dongeng kini bisa didengar secara massif dan serentak. Keintiman mati dan suara manusia berada dalam cetakan mesin yang diproduksi dan diperjualbelikan. Lalu hadirlah televisi, sihir modern yang menyempurnakan intervensi mesin dalam kehidupan kita. Mula-mula hitam putih, lalu disebabkan oleh olah-pikir dan eksperimen yang terus menerus warnawarna hadir sedemikian nyata. Tokoh, karakter dan peristiwa dalam cerita dibuat cetakannya hingga tak ada lagi peluang untuk meraba-raba. Kita menonton sekaligus mendengar, kita dipaksakan untuk percaya seperti itulah tokoh, karakter dan peristiwa dalam cerita yang seharusnya. Kita harus percaya sebab kita sudah disodorkan “bukti hidup� dalam gambar dan suara. Mula-mula televisi hadir dengan pukau teknologi di sekelilingnya. Bagaimana sebuah kotak kaca bisa menyimpan kenyataan di dalamnya. Bisa menampilkan kembali manusia, suatu rekaman yang membuat informasi jadi serentak dapat diulang.

Oleh :

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon, Mataram) Kehadiran televisi menyumbat kran imajinasi, sebab imajinasi seperti tak diperlukan lagi. Pembayangan dari imajinasi yang semula personal dan bercecabang sudah di-kongkritkan dalam gambar dan suara. Dengan ucap lain televisi menyodorkan kesepakatan yang harus diberi anggukan. Televisi aktif dan kita penontonnya harus pasif. Dalam perkembangannya televisi menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Manusia tanpa televisi seakan tertinggal informasi sekian masa. Televisi memenuhi kebutuhan akan informasi dan hiburan. Dan kita bisa mengaksesnya 24 jam sehari, sebagian besar gratis. Maksudnya seolaholah gratis. Meski sebenarnya tidak. Sebab kita membayarnya dengan kepasifan mengkonsumsi apa yang dicecoki televisi. Juga dengan mengorbankan kemungkinan berkembangnya imajinasi. Sekarang ini, apabila kita perhatikan jagad kaca itu kita bisa melihat bahwa imajinasi yang sebelumnya terbunuh telah dihidupkan kembali. Dan yang menghidupkan adalah yang membunuhnya. Ya, televisi menghidupkan kembali imajinasi, tetapi sebagai zombie. Zombie imajinasi ini bergerak serempak dengan cara yang hampir seragam. Lalu menginfeksi pikiran dan mental. Yang terinfeksi akan turut menjadi zombie. Itu bisa kita lihat sebagai analogi terhadap fenomena bagaimana apa yang diimajinasikan oleh televisi diikuti sebagai tren, ukuran dan citra sosial di dunia nyata. Itu artinya telah terjadi proses infeksi, dimana kita secara tak sadar terjangkit virus yang telah disebarkan televisi. Dan kita mafhum, televisi sudah menjadi corong utama kapitalisme. Pada saat itu kita berada dalam dua titik ekstrem sekaligus: jadi konsumen sekaligus barang dagangan. Maka bunyi iklan akan menunjukkan angka, semisal 9 dari 10 perempuan memakai shampoo merek tertentu. Pertama kita adalah konsumen yang memakai, berikutnya kita adalah dagangan yang dijual karena memakai. Realitas Distortif Upaya televisi memutar ulang kenyataan sekarang cenderung menghasilkan realitas distortif. Lewat tayangan berita, informasi diproduksi. Celakanya, televisi selalu berkoar seolah menampilkan

realitas yang sebenarnya. Padahal realitas yang hadir dalam televisi adalah realitas yang sudah terdistorsi. Ada citra yang terpenggal dan tak utuh. Ada kronologi pra dan pasca yang tak hadir. Itu berpengaruh pada persepsi atas realitas yang sebenarnya. Misalnya waktu ada bentrok antar kampung, seperti yang beberapa kali terjadi di Lombok, tidak pernah kemudian proses rekonsiliasi dan perdamaian pasca-bentrok ditampilkan. Akibatnya persepsi yang muncul Lombok adalah pulau dimana masyarakatnya kerap saling bunuh. Dalam posisi ini televisi bisa menjadi penjungkir balik “nasib� manusia. Seorang ustadz terkenal dan dikagumi serta sering muncul di televisi tiba-tiba bisa begitu merosot tajam karirnya hanya gara-gara dia menikah lagi. Perlu digaris bawahi ustadz ini menikah secara sah. Sementara seorang vokalis band yang dibui karena kasus video porno dengan lebih dari seorang perempuan malah tambah melejit karirnya. Kenapa bisa begitu? Pertanyaannya darimana orang-orang mengenal kedua sosok ini? Dari televisi, dan televisilah yang menciptakan citra bagi keduanya. Citra ini kemudian menjadi harga mati. Keduanya diangkat dalam sebuah pabrik gibah bernama infotainment. Kita tahu infotainment adalah salah satu anak emas televisi penghasil rating tertinggi. Dalam infotainment distorsi realitas justru melahirkan citra yang melar. Semuanya didramatisir, dilebih-lebihkan. Peristiwa menikahnya si ustadz untuk kedua kalinya diekspos habis-habisan dan menghasilkan persepsi negatif, sebaliknya waktu si vokalis band berada dalam bui, infotainment mengekspos dukungan beberapa gelintir orang terhadapnya. Eksploitasi berlebihan atas citra yang juga berlebihan mampu menggiring opini masyarakat pada kedua sosok ini. Padahal tidak usah kita berpikir panjang untuk bisa menjelaskan, baik secara agama, moral, hukum maupun etika mana di antara keduanya yang telah melakukan hal tak pantas. Dalam infotainment pula (juga kemudian reality show) kita melihat bagaimana duka dan kesedihan dieksploitasi tanpa ampun. Meninggalnya seorang ustadz muda karena kecelakaan jadi menu utama selama berhari-hari, seolah-olah cuma dia saja yang

meninggal di dunia ini. Kesedihan keluarga yang ditinggal disiarkan berulang-ulang, kisahkisah mistis dimunculkan, kekaguman dan penghormatan orang dilebih-lebihkan. Begitu juga kalau ada seleb yang mengantar sumbangan pada sebuah keluarga miskin. Keluarga itu seolaholah dipaksa menangis di depan kamera, semakin histeris semakin bagus. Kalau perlu pakai pingsan segala. Dan sebelumnya kemiskinannya dieksploitasi, didramatisir dan dilebih-lebihkan. Si seleb sebagai host atau tamu, bermain drama dengan pura-pura terharu, pura-pura penuh simpati. Dan acara tersebut diproduksi seakan-akan itu murni realitas. Si keluarga miskin memang benar-benar ada, dan sumbangan juga benar-benar diberikan. Tapi ada citra yang melar disana: bahwa orang miskin suka menunjukkan kemiskinannya. Dari zombie imajinasi dan realitas distortif produksi televisi ini kita bisa melihat bahwa peradaban kemanusiaan kita mundur jauh. Imajinasi yang kreatif hanya minoritas yang tak mendapat perhatian. Kita lebih memilih menjadi konsumtif dan pasif. Kita hanya membeli dan menerima begitu saja. Tanpa bertanya apa-apa.

LHP BPK, walikota kecewa Mataram langganan WDP Butuh kerja keras

*** Masih lemah perkembangan industri manufaktur NTB Intensifkan pembinaan perajin

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 29 Mei 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Jelang Kenaikan Harga

Prioritaskan NTB SECARA nasional, NTB dipandang sebagai salah satu pasar dengan potensi terbesar, sehingga segala kebutuhan layanan menjadi prioritas. Apapun bentuk produk dan promosinya sudah mulai diarahkan secara besar-besaran. Demikian VP XL East Region, Titus Dodi menjawab Suara NTB di Mataram, Selasa (28/5). NTB dipandang sebagai wilayah pemasaran dengan peringkat pelanggan tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya, karena jumlah market share-nya rata-rata di atas (Suara NTB/bul) 50 persen. Titus Dodi “NTB bagi kami menjadi fokus pemasaran produkproduk dan layanan terbaru kami. Kalau NTB pasarnya lemah, bangkrut XL,” demikian Titus didampingi GM Sales Bali - Nusra, Dodyk Supriyono. Untuk itu, pada tahun ini XL sudah merencanakan akan melakukan penambahan Base Transmission Station (BTS) sebanyak 260 unit, dan sebagiannya akan diarahkan untuk penambahan BTS di beberapa titik strategis di wilayah NTB, sebagai penambahan 620 BTS yang sudah beroperasi saat ini. Beberapa daerah wisata menurut Titus akan diperkuat jaringannya, untuk mendukung program pariwisata yang diunggulkan daerah. Salah satunya di wilayah Mandalika Lombok Tengah yang dihitung sebagai rencana tahun 2014, menunggu peningkatan populasi penggunanya. Meski demikian, diakui terdapat beberapa daerah tujuan wisata yang ada di NTB sejauh ini belum tergarap total, untuk itu diprioritaskan akan didukung secara maksimal. Bahkan pada pelaksanaan even-even nasional dan internasional yang akan digelar di daerah ini, akan disiapkan mobil combat untuk meningkatkan layanan penggunaan data. Secara umum, untuk daerah Timur Indonesia, khususnya NTB, XL sedang melakukan peningkatan performa bisnis. Salah satunya dengan memperkuat jaringan 3G, utamanya di kawasan wisata yang paling banyak pengunjungnya, baik domestik maupun asing. “Layanan terbaik selalu kami prioritaskan di NTB, tidak hanya kualitas jaringan, tetapi pelayanan produk pun tetap kami tingkatkan. Dengan 3G masyarakat bisa melakukan pemanggilan telephon dengan kualitas suara dan internet lancar serta stabil,” demikian diurai. Tidak sampai di situ, melalui program-program coorporate social responsibility (CSR) pun, terutama di bidang pendidikan menjadi fokus utama perusahaan ini, di antaranya dengan memberikan Komputer Untuk Sekolah Interarktif (KUSi), SMS Gateway, dan XL Featur Leader,. Tahun ini XL akan melakukan mengejar peningkatan pertumbuhan layanan data, di mana pertumbuhan pelanggannya pun sudah mencapai 20 persen YOY. Dengan meluncurkan XL Rumahnya Android beberapa waktu lalu, XL telah melakukan kerjasama dengan serangkaian konten digital, di antaranya kakaotalk, line, picmix, opera mini dan lainnya. (bul)

Kalbar Belajar Pengelolaan Keuangan ke NTB Mataram (Suara NTB) Jajaran Pemprov Kalimantan Barat (Kalbar) belajar tentang pengelolaan keuangan ke NTB. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk dapat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pasalnya, dua tahun terakhir mereka hanya memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal dua tahun sebelumnya, Kalbar dan NTB samasama memperoleh predikat disclaimer dari BPK terkait dengan laporan keuangannya. Kepala Bagian Pengelola Keuangan Biro Umum Pemprov Kalbar, Natalia yang ditemui Suara NTB usai pertemuan dengan jajaran pemprov NTB di Mataram, Selasa (27/5) mengatakan pihaknya berkunjung ke NTB untuk meningkatkan wawasan pengelolaan keuangan daerah. ”Karena menurut kami NTB ini sangat menarik, berhasil meraih WTP berturut-turut untuk laporan keuangan daerahnya. Jadi kita ingin menggali informasi bagaimana kinerja pengelolaan keuangan di sini terutama Biro umum,” ujarnya. Dikatakan, Kalbar dan NTB dua tahun yang lalu samasama pernah mendapatkan opini disclaimer dari BPK. Untuk itu, pihaknya merasa patut belajar dari NTB, upayaupaya yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan aset sehingga dapat memperoleh predikat WTP dua kali berturut-turut dua tahun terakhir. “Karena kita juga sedang diaudit BPK untuk laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi mungkin ada banyak hal yang menarik yang bisa kami terapkan di Kalbar. Pengelolaan keuangan Kalbar sendiri masih WDP, belum pernah WTP. Bahkan dua tahun sebelumnya kita pernah sama disclaimer juga. Makanya kita melihat bagaimana perkembangan di NTB, cepat sekali. Bagaimana mereka berubah,” tandasnya. Natalia menambahkan, persoalan yang dihadapi Kalbar terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sama dengan yang dihadapi NTB. Diungkapkan, persoalan aset menjadi persoalan utama yang dihadapi. Pasalnya, dalam administrasi aset masih banyak yang harus dibenahi. Misalnya, ada aset yang suratnya ada tetapi barangnya tidak ada. Kemudian aset yang bernilai nol serta aset-aset bekas instansi vertikal yang belum diserahkan ke pemerintah daerah setempat. “Banyak aset-aset yang tidak terdata, ada aset tetapi nilainya itu Rp 0. Ada juga aset yang dikuasai pihak ketiga, atau bekas instansi vertikal yang belum diserahkan ke daerah. Itu persoalan yang kami hadapi di sana,’ tuturnya. (nas)

Waspadai Penimbunan BBM Mataram (Suara NTB) Jelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan segera diberlakukan pemerintah pusat pada bulan Juni mendatang, diyakini akan berdampak pada naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Kendati masih dalam rencana, perlu diantisipasi penimbunan oleh oknum-oknum tertentu. Demikian disarankan oleh anggota Komisi II DPRD NTB (Bidang Perekonomian) Ir. Made Slamet, MM. Menurutnya pemda harus mengantisipasi terjadinya penimbunan, tidak hanya penimbunan BBM, tetapi juga penimbunan barangbarang kebutuhan lainnya. Menurutnya kenaikan harga BBM sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menimbun barang. “Oleh mafia-mafia ini akan dimanfaatkan. Kenaikan harga akan terjadi di semua sektor karena penimbunan barang-barang lain-

nya. Tidak hanya barang konsumsi tapi juga bahan-bahan bangunan,” ujarnya. Pemerintah harus tegas untuk mengantisipasi hal tersebut dengan terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Para mafia-mafia menurutnya memanfaatkan rencana kenaikan BBM ini untuk menyiapkan gudang dan menimbun barang-barang keperluan masyarakat. Dengan demikian mereka dapat memperoleh keuntun-

gan yang berlipat. Ia mengingatkan pemerintah tidak boleh lengah dalam hal ini karena akan berdampak sangat luas. “Pemerintah harus fokus betul terhadap antisipasi masalah ini. Penimbun harus ditindak tegas karena mereka akan mengambil keuntungan banyak,” pesannya. Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI juga tidak setuju dengan rencana pemerintah

(Suara NTB/dok)

Made Slamet

menaikkan harga BBM. Menurut Made, pihaknya berasumsi pemerintah seharus-

nya memperbaiki dan membenahi sektor hulu sehingga tidak perlu ada kenaikan BBM. Pemberlakuan dua opsi atau dua harga juga akan menghilangkan mata pencaharian para pedagang bensin eceran. Meskipun ada dua opsi hal itu juga tetap akan berdampak pada kenaikan harga lainnya. Walaupun nanti kenaikan BBM disubsidi dengan pembagian BLT kepada masyarakat miskin, hal ini dinilai akan menimbulkan masalah baru. “Apakah data masyarakat miskin yang berhak menerima BLT sudah valid? Ini akan menimbulkan masalah lagi. Siapa yang berhak (terima BLT) apakah mereka sudah didata?,” demikian Made Slamet. (yan)

(Suara NTB/.bul)

TRADISIONAL - Luas kawasan di tiga gili, yakni Gili Trawangan, Meno dan Air di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih dapat dijangkau dengan sepeda ontel atau kendaraan tradisional tanpa asap knalpot seperti cikar atau dokar. Alat angkut tradisional itu pula yang digunakan untuk mengangkut dan mendistribusikan air mineral dan minuman keras (miras) kebutuhan hotel dan kafe di Gili Trawangan, seperti tampak dalam gambar.

Masih Lemah Perkembangan Industri Manufaktur NTB Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015 mendatang, tingkat persaingan pasar dinilai tinggi. Untuk itu kesiapan para pengusaha yang fokus dalam pengembangan industri manufaktur, mencakup tekstil, pupuk, keramik dan produksi garam sangat perlu ditingkatkan, mengingat pada era mendatang, hampir dipastikan tak ada sekat untuk membendung arus distribusi barang dari manapun. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Kementerian Perindustrian RI, Tarli Sutrisno, M. Pd pada sosialisasi hasil-hasil perundingan internasional sub sektor basis industri manufaktur di Lombok Plaza, Selasa (28/5) menyebut, secara nasional Indonesia masuk dalam tataran negara-negara dengan hasil industri yang besar. Hanya saja, pelaku industrinya belum terkoordinasi secara maksimal, serta masih lemahnya daya saing. Menghadapi AEC mendatang, berbagai tantangan sudah tentu akan dihadapi. Oleh karenanya, pe-

ran semua pihak dianggap sangat penting dalam strategi dan upaya bersama antar pemangku kepentingan. Berbagai upaya yang bisa diimplementasikan, menurutnya perbaikan infrastruktur fisik, baik transportasi, telekomunikasi, pelabuhan dan rekonstrukturisasi industri. Peningkatan ilmu usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi bidang perpajakan dan birokrasi. Selain itu, mereformasi kebijakan dengan penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi, peningkatan SDM di birokrasi, dunia usaha, maupun sistem pendidikan nasional, pengembangan industri prioritas yang diharapkan akan berdampak luas bagi komoditi andalan. Sementara itu, Kepala Bidang Agro Kimia dan Aneka Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Drs. Bambang Sugeng Ariyadi, MM menyebut, di NTB khususnya, perkembangan industri manufaktur dinilai masih lamban. “Tingkat pertumbuhannya masih lemah, secara nasional rata-rata 6,2 persen. Sementara NTB 3,76 persen, sehingga perlu perhatian pemerintah pusat dan daer-

ah untuk memacu perkembangannya,” katanya. Tatarannya, industri yang berkembang di NTB masih pada skala kecil dan menengah, dikarenakan perhatian pemerintah daerah khususnya masih tertuju pada program-program andalan, seperti PIJAR, dan pengolahan hasil laut lainnya, termasuk industri pertanian. Tak heran, beberapa produksi manufaktur yang ada di NTB masih sangat bergantung pada industri-industri di daerah maju lainnya. Contohnya pada industri kulit dan hasil hutan, masih harus melakukan kerjasama dengan pabrik industri di Sidoarjo. Padahal di NTB ini, jumlah pelaku industrinya sudah mencapai hampir seratusan ribu, dan menyerap tidak kecil jumlah tenaga kerja. Perspektif perkembangan industri manufaktur ini dianggap bisa mendongkrak perekonomian nasional, sehingga keseriusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat menanganinya perlu berkesinambungan. (bul)

Mudik Liburan Sekolah

Arus Transportasi ke NTB Diprediksi Meningkat Mataram (Suara NTB) Menjelang libur panjang sekolah Juni mendatang, jumlah penumpang angkutan transportasi udara maupun darat ke NTB diprediksi akan naik sebesar 10 persen. Hal tersebut sesuai dengan kondisi tahun sebelumnya yang menunjukkan angka peningkatan yang sama. Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Senin (27/5). ”Pengalaman tahuntahun sebelumnya, ada peningkatan sampai 10 persen. Semua angkutan transportasi udara dan darat sudah siap,” katanya. Untuk armada angkutan udara melalui Bandara Internasional Lombok (BIL), jumlah maskapai penerbangan ke BIL terus bertambah setiap tahun. Tahun 2009 jumlah maskapai penerbangan ke NTB mencapai delapan perusahaan penerbangan. Sejak tahun 2010 hingga sekarang telah bertambah menjadi 13 perusahaan penerbangan. Sementara itu, frekuensi penerbangan domestik maupun internasional yang ditargetkan sebanyak 18 kali per hari pada 2009 telah terealisasi menjadi 23 kali per hari pada 2010 dan meningkat menjadi 26 kali per hari pada tahun 2011. Tahun 2012 sudah menjadi 27 kali per hari dan tahun ini sudah mencapai 38 kali per hari. BIL melayani penerbangan

domestik seperti Garuda Indonesia, Merpati, Lion Air, Wings Air, Citilink, Trigana Air. Sedangkan rute internasional dilayani oleh Silk Air dan AirAsia. Sementara itu, untuk transportasi laut, pelabuhan Lembar Lombok Barat menjadi pintu masuk utama NTB dari wilayah Barat. Sementara untuk wilayah timur, pelabuhan Sape Bima menjadi pintu masuk utama ke NTB. Dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang, Ridwan Syah meminta para pengusaha angkutan untuk meningkatkan pelayanan. ”Para pengusaha angkutan untuk peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam bus maupun kapal. Juga di terminal dan bandara, kapal-kapal supaya siap standby 24 jam dan meminta pihak pengelola untuk koordinasi dengan pihak keamanan setempat,” pintanya. (nas)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

HOTEL

BATIK

ACCESORIES

FINANCE

PETS SHOP

TRUSS

DIJUAL

SANGGAR SENAM

ADVERTISING

Halaman 8

SUARA NTB Rabu, 29 Mei 2013

Timnas U-14 Kalah dari Thailand Jakarta (Suara NTB) Timnas U-14 yang saat ini dilatih oleh Mundari Karya menyerah dari Thailand 2-6 pada laga perdana kualifikasi Piala AFC 2013 Grup F di di Stadion Zeyar Thiri, Myanmar, Selasa.

(ant/bali post)

DILARANG – Caxirola, sejenis terompet vuvuzela dilarang di Piala Konfederasi Brazil Juni mendatang.

’’Vuvuzela Brazil’’ Dilarang di Piala Konfederasi Rio de Janeiro “Caxirola”, perkusi musik sejenis terompet vuvuzela di Afrika Selatan, dilarang dimainkan pada turnamen Piala Konfederasi 15-30 Juni mendatang dengan alasan keamanan. Demikian diumumkan panitia pertandingan, Senin waktu setempat. “Penonton tidak diizinkan memainkan alat musik di dalam stadion, termasuk caxirola,” kata Medeiros Hilario, salah satu ofisial Panitia Penyelenggara Piala Konfederasi yang bertanggung jawab atas masalah keamanan. Larangan penggunaan alat musik itu mulai berlaku sejak Minggu, ketika Brazil mengadakan pertandingan persahabatan dengan Inggris di lapangan ikon Rio, Stadion Maracana. Keputusan pelarangan itu menyusul kejadian pada 28 April, ketika penonton yang berang melemparkan lusinan caxirolas ke tengah lapangan saat berlangsung pertandingan antara Bahia dan Vitoria. Caxirola, menjadi instrumen resmi pada Piala Dunia 2014. Brazil sebagai tuan rumah, diresmikan Presiden Dilma Rousseff bulan lalu. Alat itu terbuat dari plastik dirancang pembuatannya oleh bintang musik Brazil dan penulis lirik Carlinhos Brown. Caxirola bisa mengeluarkan suara harmonis bila diguncang-guncang. Vuvuzela, trompet plastik berasal dari instrumen tradisional di Afrika Selatan, mengeluarkan suara khusus dan menjadi simbol dalam sepakbola Afrika Selatan setelah penonton menganggapnya sebagai aksesori penting dalam pertandingan. Alat itu menjadi dikenal secara luas pada penyelenggaraan Piala Konfederasi 2009 dan menjadi lebih luas dikenal pada Piala Dunia tahun berikutnya. (ant/bali post)

Hadapi Kejurnas, FPTI NTB Siapkan 60 Atlet Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Panjat Tebing Kelompok Umur (KU) usia 7 tahun hingga 19 tahun di Gelanggang Pemuda Youth Center Mataram, 29 Juni4 Juli mendatang, tuan rumah NTB sudah menjaring puluhan atlet. Setidaknya 60 atlet disiapkan untuk memperkuat NTB di event bergengsi tersebut. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Pengprov FPTI NTB, Adi Hendra Susanto, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (28/5), mengungkapkan, 60 atlet yang disiapkan FPTI NTB itu berasal dari Kota Mataram, Sumbawa Barat, Lombok Tengah, Kota Bima, Bima dan Dompu. “Terdapat tiga kabupaten yang tidak mengirim atlet, yakni, Sumbawa, Lombok Utara dan Lobar. Sementara Lotim belum melakukan konfirmasi,’’ terangnya. Jumlah atlet yang dikirim 6 kabupaten/kota itu lebih dari kuota, sehingga harus diseleksi menjadi 60 atlet. Sejumlah atlet tersebut akan digodok lewat pemusatan latihan yang akan digelar awal Juni ini. Dijelaskannya, pada Kejurnas yang berlangsung selama enam hari nanti akan melibatkan ratusan atlet dari 20 provinsi se Indonesia. Pihak tuan rumah sendiri mengirim semua atlet di enam kategori kelas yang diperlombakan. Ditanya soal target, Adi mengatakan pihaknya tidak mematok target berlebihan. “Target kita dua emas di putra dan dua emas putri,” ucapnya, seraya menambahkan, target tersebut dibebankan pada Azhar Wanakbar dan Anggun. (fan)

Dikutip dari situs resmi AFC, gol dari Timnas Garuda Muda dicetak oleh Ferdiansyah menit 50 dan Aria Bisma Bagaskara 63. Sementara gol Thailand oleh Arun Suberi menit 10, 46 dan 58, Thanawat Auethanapai menit 34 serta Jinnawat Russamee menit 39 dan 44. Pelatih Timnas U-14 Mundari Karya saat dikonfir-

masi dari Jakarta mengatakan, sejak awal babak pertama anak asuhnya langsung mendapatkan tekanan dari Thailand yang memiliki postur tubuh lebih besar dibandingkan pemain Indonesia. Pertandingan baru berjalan 10 menit gawang Mochmad Rafly sudah dibobol oleh Arun Suberi. Setelah kebobolan permainan Timnas Garu-

da Muda ini mulai membaik, namun hingga babak pertama usai tidak ada tambahan gol yang tercipta. Petaka bagi timnas terjadi di babak kedua. Ferdiansyah dan kawan-kawan ternyata belum mampu mempertahankan permainan, sehingga kondisi itu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain lawan. Menit 34 Thanawat Auetha-

napai membawa Thailand unggul 2-0. Setelah itu giliran Jinnawat Russamee menjebol gawang timnas pada menit 39 dan 44 setelah itu Arun Suberi menambah pundi-pundi gol pada menit 46 dan 58. Gol balasan timnas baru tercipta pada menit Ferdiansyah menit 50 dan Aria Bisma Bagaskara 63. “Hampir semua grogi dalam pertandingan perdana ini. Apalagi mereka kurang jam terbang ujicoba internasional,” kata Mundari Karya. Mantan pelatih PSPS Pekanbaru itu menegaskan,

meski terus mendapatkan tekanan dari lawan sebenarnya banyak peluang menciptakan gol yang tercipta. Hanya saja peluang yang tercipta bagi Timnas Indonesia yang di antaranya melalui Bayu Yudha Pratama membentur mistar gawang Thailand. Setelah menghadapi Thailand, Timnas Garuda Muda selanjutnya akan menghadapi negara yang tergabung di Grup F lainnya yaitu Kamboja, Rabu (29/ 5), Singapura, Jumat (31/5), Laos, Minggu (2/6) dan pertandingan terakhir melawan Bangladesh, Senin (3/6). (ant/bali post)

Ratusan Pelajar Ikuti O2SN SMP Mataram (Suara NTB) Sebanyak 500 pelajar SMP se-NTB berusaha menjadi yang terbaik di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Mataram, Selasa (28/5). Agenda yang digelar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB bertujuan mencari bibit atlet terbaik di 7 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan. Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga pada Dikpora NTB, Drs. H. Surya Bahari, menjelaskan, 7 cabor yang dipertandingkan tersebut adalah atletik, pencak silat, karate, bulutangkis, bola voli, renang dan catur. Lanjutnya, para peserta yang sukses meraih prestsi terbaik di event tersebut akan dipersiapkan mewakili NTB di kancah nasional di Kalimantan Timur akhir Juni ini. Event ini, digelar di beberapa titik di Kota Mataram. Untuk pertandingan bola voli indoor digelar di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram. Di mana, tim voli putri Kota Mataram dan Kota Bima sukses maju ke babak semifinal. Pada pertandingan voli indoor yang menggunakan sistem gugur itu, tim Kota Mataram sukses mengalahkan tim Lombok Barat, sementara tim putri Kota Bima mengalahkan Lombok Tengah (Loteng). Di pertandingan putra, tim Kabupaten Bima dan Sumbawa bertemu di partai semifinal. Tim Kabupaten Bima melaju ke putaran semifinal setelah menyingkirkan tim Loteng di babak penyisihan, sementara tim Sumbawa sukses menyingkirkan tim Lobar. (fan)

(Suara NTB/fan)

VOLI INDOOR - Pertandingan voli indoor O2SN antara tim putri Kabupaten Bima melawan Lombok Timur di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram, Selasa (28/5).

Neymar Dikontrak Barca Lima Tahun

(ant/bali post)

Sao Paulo Bintang sepak bola Brazil, Neymar, Senin menandatangani kontrak lima tahun dengan tim kuat Spanyol, FC Barcelona. Ia akan datang ke Spanyol pekan depan untuk mengikuti presentasi resmi. Pemain kondang berusia 21 tahun itu, - nama panjangnya Neymar da Silva Santos Junior-, mengumumkan tim pilihannya dalam akun Instagram, Sabtu, setelah menerima tawaran dari klub Katalan itu dan dari klub saingannya, Real Madrid. “Saya berterima kasih pada pendukung Santos yang begitu hebat mendukung saya dalam sembilan tahun Neymar ini,” tulis Neymar, yang saat ini merupakan pe-

main depan tim bersejarah di Brazil, Santos. Agen Neymar Wagner Ribeiro mengatakan, kliennya itu bisa jadi merupakan salah satu pemain termahal di Barca, tapi ia tidak mengumumkan masalah finansial pemain dan klub itu. “Ia akan mendapat bayaran lebih kecil sedikit dari (Lionel) Messi, tetapi ia semakin mendekat dengan apa yang dilakukan (rekannya pemain bintang lainnya dari Brazil) Kaka saat ini,” kata agen itu dalam saluran televisi Gazeta. “Neymar dalam perjalanannya menjadi orang ketiga atau keempat yang dibayar paling tinggi di Barca,” katanya. Menurut laporan media Spanyol, transfer pemain itu senilai antara 51,7 juta dolar dan 64,6 juta dolar. (ant/bali post)

Siap Tampil Lawan PSBS Biak Mataram (Suara NTB) Meski belum berpengalaman tampil di level Divisi Utama, penjaga gawang Persatuan Sepakbola Sumbawa Barat (PSSB) Rae Sanjaya siap tampil maksimal bila diturunkan dalam laga putaran kedua melawan tim PSBS Biak di Lapangan Cendrawasih Biak Papua, 4 Juni mendatang. Dihubungi Suara NTB, via ponselnya Selasa (28/5) Rae Sanjaya mengaku dalam kondisi prima, sehingga ia pun tak ada alasan untuk tidak bermain maksimal. “Saat ini saya dalam kondisi prima. Dan saya yakin bisa tampil maksimal,” ucapnya. Bagi Rae, bermain di pertandingan di Biak tidak semudah membalik telapak tangan, karena tim PSSB me-

miliki tiga penjaga gawang, yakni M. Iqbal, Rae Sanjaya dan Junaidi. Kualitas penjaga gawang PSSB musim ini cukup bagus, meski pun Rae Sanjaya merupakan penjaga gawang pendatang baru, namun dia selalu menunjukan performa terbaik disetiap latihan maupun uji coba. Rae Sanjaya sendiri cukup dikenal di NTB. Alasannya, penjaga gawang asal Kota Mataram itu pernah memperkuat tim NTB di PON XVIII di Riau 2012 lalu. Meski belum berpengalaman tampil di Divisi Utama, tidak menjadi beban bagi dirinya tampil di kandang lawan. Saat ini, dirinya total mempersiapkan diri di setiap mengikuti sesi latihan hingga pertandingan uji coba yang diikuti oleh PSSB. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BAWA PULANG MOBIL NISSAN DENGAN DP 18 JT

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Rabu, 29 Mei 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

BUDAYA DAN HIBURAN Promosi Potensi NTB di Ajang Ahmad Fuadi Puteri Kopi Indonesia 2013

SUARA NTB Rabu, 29 Mei 2013

Selatan, Dian mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru. Pada masa karantina yang berlangsung dari tanggal 1017 Mei, rombongan finalis diajak mengunjungi perkebunan kopi. “Itu yang paling menarik,” ujarnya. Di perkebunan kopi, ia bisa melihat budidaya tanaman kopi, bagaimam cara memetik biji kopi yang baik sampai pada proses produksi biji k o p i y a n g berkuali t a s . “Banyak dapat pelajaran juga tentang bisnis k o p i d a n agrowis a t a tanam a n kopi,” u j a r karyawan sebuah bank di M a t aram ini.

Sebagai bekal pengetahuannya tentang ihwal perkopian sebelum berangkat ke Jakarta, perempuan bernama lengkap Ni Made Dwi Citra Budiani ini banyak browsing internet tentang kopi. Ia juga mendapat informasi mengenai kopi-kopi yang dihasilkan di NTB dari Dinas Perkebunan NTB. (yan)

Dian Citra (Suara NTB/ist)

Dikejar Paparazi, Selena Gomez Kabur dengan Penggemarnya Beijing – Selena Gomez kembali “mendapat masalah” setelah berkendaraan dengan empat penggemarnya yang menyambut kedatangannya di satu bandara. Penyanyi “Come and Get It” itu disambut oleh beberapa pendukung mudanya di bandara, tetapi dia panik ketika paparazi tiba dan berbaur dengan kelompok itu. “Saya mendapat masalah sekali lagi, saya dikejar 12 paSelena Gomez (Suara NTB/ist)

parazi dan mereka berada di bandara,” katanya. “Saya tundukkan kepala karena saya tidak yakin jumlah mereka yang banyak, dan ada sekitar empat penggemar saya. Jadi ketika aku sampai di mobil aku tarik empat gadis itu dan menempatkan mereka di dalam mobil dengan saya, lalu kami berangkat,” ujar dia. Selena yang menjalin hubungan putus-sambung dengan penyanyi idola remaja Justin Bieber selalu heran dengan dedikasi fansnya. (ant/bali post)

Luncurkan Novel ”Rantau 1 Muara” di Amerika

Jakarta (Suara NTB) – Sukses dengan dua novelnya terdahulu yakni “Negeri 5 Menara” dan “Ranah 3 Warna”, penulis dan mantan wartawan Ahmad Fuadi baru-baru ini meluncurkan novel ketiganya berjudul “Rantau 1 Muara” di Amerika Serikat. Fuadi menjelaskan novel ke-3 ini bercerita tentang petualangan tokoh utama dalam novel, Alif setelah dia lulus kuliah dan berjuang melakukan tiga pencarian besar dalam hidupnya: pencarian tempat berkarya, pencarian belahan jiwa dan pencarian dimana hidup akan bermuara. Semboyan ketiga “man saara ala darbi washala” (siapa yang berjalan di jalannya akan sampai di tujuan) menuntun pencarian misi hidup Alif. “Setting yang diambil dalam novel ini adalah New York, Washington DC, Bandung dan Jakarta. Tempat peluncuran novel ini sengaja sesuai dengan lokasi yang ada dalam cerita,” katanya. Fuadi berada di Amerika Serikat selama tiga pekan untuk mengadakan diskusi novel-novelnya di San Francisco dan Washington DC. Selain itu, dengan

dukungan Dompet Dhuafa, diadakan pula pemutaran film “Negeri 5 Menara” di KJRI New York dan KBRI Washington DC. Acara pemutaran film dan diskusi buku ini dihadiri ratusan warga Amerika dan Indonesia. “Selama di Amerika saya kembali mendatangi beberapa tempat yang menjadi inspirasi cerita novel ini. Saya kebetulan kuliah dan tinggal di Amerika tahun 1999-2002. Karena itu, di novel ini juga ada peta New York dan Washington DC, untuk memudahkan pembaca membayangkan alur cerita,” kata penulis kelahiran Bayur Maninjau, Sumatera Barat ini. Buku ketiga yang merupakan trilogi pamungkas dari dua karya sebelumnya ini mulai beredar di Indonesia pada 27 Mei. (ant/bali post) Novel Rantau 1 Muara

(Suara NTB/ist)

MEWAKILI NTB di tingkat nasional dimanfaatkan oleh Duta Wisata NTB, Dian Citra untuk mempromosikan berbagai potensi NTB. Dian Citra mewakili NTB dalam Pemilihan Puteri Kopi Indonesia 2013 di Jakarta belum lama ini. Dian tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut untuk berbagi informasi tentang NTB. Tidak hanya hal spesifik seperti kopi, sesuai dengan apa yang dilombakan. Tapi juga pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan daerah ini. “Pastinya disana saya promosikan kopi-kopi unggulan NTB. Kopi jenis apa saja yang dihasilkan juga cita rasanya,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (28/5). Menurut penuturannya banyak finalis lain menanyakan tentang pariwisata NTB yang memang sudah kesohor di tingkat nasional. Ia pun menjelaskan dari transportasi, akomodasi dan objek-objek wisata unggulan yang ada di daerah ini. “Mereka tertarik dan merencanakan liburan akhir tahun datang backpacker-an ke Lombok,” ujarnya. Dian mengungkapkan baru kali ini dia mewakili NTB dalam ajang berskala nasional. Itu cukup membuatnya degdegan namun juga senang. Dalam kontes yang diikuti oleh perwakilan seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Sulawesi

Halaman 10

Lukman Sardi, Pemeran Utama Pria Terbaik Jakarta (Suara NTB) – Indonesian Movie Awards kembali digelar untuk ketujuh kalinya malam ini, Jumat (27/5). Salah satu katagori yang cukup bergengsi, yaitu pemeran utama pria terbaik. Berdasarkan siaran langsung dari studio 8 televisi swasta nasional, katagori pemeran utama pria Lukman Sardi ter(Suara NTB/ist)

baik dibacakan oleh aktor senior Slamet Rahardjo dan aktor kawakan Donny Damara, katagori ini memang diperebutkan oleh nama-nama yang berkompeten di bidangnya. Katagori pemeran utama terbaik dipilih oleh para dewan juri. Sedangkan untuk yang terfavorit berdasarkan poling pemirsa. Nama-nama yang masuk nominasi adalah Abimana lewat film Belenggu, Agus Kuncoro dalam film Gending Sriwijaya,

Lukman Sardi di film Rectoverso, Reza Rahadian di film Habibie & Ainun, dan Rio Dewanto lewat film Modus Anomali. Dan yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut adalah Lukman Sardi lewat film Rectoverso. Lukman tak bisa hadir malam itu karena sedang syuting film Soekarno. Prosesi penyerahan piala pun diwakilkan oleh Marcella Zalianty selaku sutradara film Rectoverso. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Rabu, 29 Mei 2013

Halaman 11

LPSK Minta Telekonferensi untuk Saksi Cebongan Jakarta (Suara NTB) Pemeriksaan saksi kasus penyerangan LP Cebongan Cebongan, Yogyakarta, tidak langsung melainkan menggunakan telekonferensi, kata Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, usai penandatanganan kerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) di Jakarta, Selasa. Semendawai mendapat informasi dari oditur militer bahwa seluruh saksi akan diperiksa di persidangan. LPSK telah memutuskan 42 saksi kasus Cebongan - 31 tahanan dan 11 sipir - akan diberi perlindungan. “Dalam bulan Juni ini mereka akan diperiksa sebagai saksi,” kata Semendawai. LPSK sudah menyurati MA dan berkomunikasi dengan peradilan militer, namun belum mendapat jawaban. “(Permintaan telekonferensi) sampai sekarang belum ada respon,” kata Semendawai. Semendawai mengungkapkan para saksi telah mendapat perlakuan khusus., seperti layanan psikologi dan medis. Semandawai mengatakan para saksi perlu mendapat layanan psikologi karena mengalami trauma. “Tiga orang dibantai di depan mata mereka, itu bukan hal yang gampang dilupakan dan membuat mereka trauma dan takut, sehingga butuh pemulihan dan pengobatan,” kata Semendawai. Beberapa dari mereka dipukul sehingga membutuhkan pengobatan. Semandawai mengakui para saksi tidak mendapat ancaman. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PEMERIKSAAN LANJUTAN - Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq bergegas memasuki ruangan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/5). Luthfi diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap perijinan impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Anton Medan Minta Farhat Abbas Ditahan

BPK Temukan Keanehan dalam Audit Hambalang II

Jakarta (Suara NTB) Tokoh masyarakat Tionghoa, Anton Medan meminta penyidik Polda Metro Jaya menahan pengacara, Farhat Abbas yang menjadi tersangka dugaan penghinaan melalui media sosial (twitter) terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. “Pertanyaannya kenapa tidak ditahan, kalau sudah (jadi) tersangka ditahan saja,” kata Anton Medan di Markas Polda Metro Jaya, Selasa. Anton mengatakan, penyidik kepolisian mempertimbangkan Farhat kooperatif menjalani proses hukum, sehingga tidak dilakukan penahanan, namun hal tersebut soal teknis. Anton menuturkan penahanan terhadap Farhat bertujuan untuk memberikan effek jera terhadap suami penyanyi Nia Daniati tersebut, karena kerap memberikan komentar yang kontroversial. Mantan preman itu menjelaskan Farhat pernah menyampaikan permohonan maaf saat bertemu di salah satu studio, namun Anton tetap meminta proses hukum tetap berjalan. “Kalau mau minta maaf harus ada etikanya,” ujar Anton yang berharap kasus Farhat menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat, agar tidak menebar kebencian dan permusuhan. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan menemukan keanehan-keanehan baru dalam audit kasus korupsi Hambalang jilid II. “Dalam audit Hambalang II ini banyak hal yang anomali yang nantinya akan Anda dapatkan di luar dugaaan Anda. Hanya kami belum bisa dibuka karena belum dis-

Jakarta (Suara NTB) Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan Gubernur DKI Jakarta Joko “Jokowi” Widodo untuk meladeni permintaan interpelasi anggota DPRD dalam sistem klaim pembayaran tagihan melalui Indonesia Case Basic Groups (INA-CBG`s) dalam menjalankan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). “Interpelasi itu hak bertanya, kalau bisa dijawab ya selesai,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa kemarin. Setiap program yang disediakan pemerintah untuk masyarakat selalu menimbulkan pro dan kontra, terutama dari anggota dewan. Terlebih, sejumlah program Jokowi menunjukkan perubahan drastis dari gubernur sebelumnya. “Semua program itu pasti ada tantangan dan masalahnya, apalagi ini perubahan yang drastis. Tetapi juga sambil berjalan (program KJS) itu diperbaiki dan ditambah dananya,” tambahnya. Anggota DPRD DKI Jakarta dari lima fraksi mengajukan hak interpelasi kepada Jokowi. Kelima fraksi adalah Demokrat, PPP, Hanura Damai Sejahtera, PAN-PKB, dan Golkar. Hak interpelasi diajukan DPRD untuk menanyakan program KJS yang dianggap tidak dikelola secara profesional sehingga mengakibat banyak rumah sakit mengeluh mengalami kerugian akibat pasien yang terus-menerus bertambah. Pemprov DKI Jakarta sendiri mengakui program KJS menghadapi tiga masalah utama, yaitu belum ada kesepakatan dari rumah sakit swasta, besaran premi yang masih kurang dan penerapan sistem INA CBG‘s mengenai pemberian resep kepada pasien. Terkait premi kesehatan, Jokowi mengaku akan berpikir ulang untuk menaikkannya karena akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. “Untuk menaikkan premi ini, tentunya saya harus berpikir matang, kemudian berkoordinasi dengan dewan. Karena kalau premi naik, berarti APBD juga harus ditambah, sedangkan saya tidak ingin sebentar-sebentar APBD naik. Tidak, saya tidak mau begitu,” tukas Jokowi. Kemarin, Jokowi membagikan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Kepada warga yang berjubel ingin memperoleh KJS, Jokowi berpesan agar warga meminta rujukan terlebih dahulu ke puskesmas. “Ke puskesmas dulu ya Ibu, Bapak,” kata Jokowi di Puskesmas Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa. Penggunaan rujukan dari puskesmas ini, menurutnya bisa menekan lonjakan pasien pengguna KJS di rumah sakit. Puskesmas berhak memutuskan untuk memberikan rujukan atau tidak. Alasan itu juga yang membuat Jokowi memilih Puskesmas sebagai tempat pembagian KJS secara simbolis. “Karena enggak penting lokasi di mana yang penting bisa disalurkan,” kata Jokowi. Dia melanjutkan bahwa kartu tersebut bisa diambil kapan saja di Puskesmas yang sudah ditunjuk. “Tapi makin cepat makin bagus,” katanya. Sebelumnya Jokowi juga membagikan KJS secara simbolis di Puskesmas Kecamatan Koja. Total kartu yang akan dibagikan oleh Jokowi mencapai 1.733.991 kartu. (ant/bali post)

Jusuf Kalla

(ant/bali post)

Semua program itu pasti ada tantangan dan masalahnya

(ant/bali post)

JK Sarankan Jokowi Ladeni Interpelasi

Hadi Poernomo

erahkan ke DPR RI,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo dalam keterangan pers di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (28/5) kemarin. Keanehan ini adalah keterlibatan eksekutif, legislatif dan pengusaha, “Anomalianomali, seperti Hambalang I jelas sekali, Anda tidak menduga, bahwa surat Probo Sutejo itu palsu, ternyata tidak. APBN yang dibintangi, DIPA-nya tidak dibintangi. APBN tidak dibintangi, DIPA-nya dibintangi. Oh ya, pasti ada (pejabatpejabat),” kata Hadi. Hadi menga-

takan, hingga hari ini, BPK sudah memeriksa 82 orang dari eksekutif, legislatif, legislatif dan pengusaha. Namun dia boleh memberikan informasi itu. ”Anomali-anomali baru ini yang akan kami telusuri. Anomali hal baru yang tentu sangat dalam sekali, yang tentu belum bisa kami sebutkan. Ini kalau ketahuan tentu akan kaget. Hal substansinya bisa dilihat di Hambalang 1, tapi belum saatnya kami umumkan sekarang,” kata Hadi. Dalam audit Hambalang II ini, Hadi juga mengisyaratkan keterlibatan anggota DPR RI dalam kasus tersebut. “Justu itu, BPK tahap dua ini masuk ke anggaran. Makanya diperiksa, eksekutif, legislatif, pengusaha. Jumlahnya sekitar 82, baik yang di tahanan maupun tidak, kami periksa,” kata Hadi. (ant/bali post)

Perundingan Qanun Harus Ada Timbal Balik Jakarta (Suara NTB) Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan hasil perundingan antara Pemerintah pusat dan Pemprov Aceh terkait Qanun Nomor 3 Tahun 2013 harus menciptakan kesepakatan timbal balik bagi kedua belah pihak. “Dalam setiap perundingan perdamaian, semuanya harus ada `take and give`, toleransi dan selalu ada kompromi.

Oleh karena itu diperlukan waktu lagi untuk mencari kompromi itu,” kata Kalla di Jakarta, Selasa. Jusuf Kalla merupakan tokoh inisiator perdamaian antara Pemerintah dan kelompok separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga tercetus perjanjian Helsinky pada Agustus 2005. Dalam hal pencapaian kesepakatan melalui jalan

damai itu, harus dilakukan pendekatan sungguh-sungguh dan menghindari tekanan-tekanan yang semakin menjauhkan keduanya dari kesepakatan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan proses perundingan terkait revisi dan evaluasi Qanun (perda) Nomor 3 Tahun 2013 diperpanjang 90 hari terhitung sejak 17 April. (ant/bali post)

Golkar Tak Percaya Lembaga Survei Jakarta (Suara NTB) Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Roem Kono mengatakan Partai Golkar tak percaya pada lembagalembaga survei, apalagi yang berkaitan dengan calon presiden. “Calon presiden itu bukan diserahkan ke lembaga survei, tapi diserahkan ke rakyat karena rakyat yang memilih,” kata Roem di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. Dikatakannya, beberapa hasil survei yang telah dipublikasikan ternyata salah. “Misalnya, hasil survei tentang Pilkada Jawa Tengah, Pilkada Bali, Pilkada Jawa Barat, semua salah dan tak sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Jadi untuk calon presiden, Partai Golkar tak lagi percaya pada lembaga survei,” kata anggota Komisi V DPR RI itu. Disamping itu, dirinya juga menyayangkan lembaga survei yang tidak mengakui kesalahannya. “Seharusnya lembaga-lembaga survei itu mengakui kesalahan. Tapi yang kita lihat, mereka tidak mengakui kesalahannya,” ungkap Roem Kono. Terkait pencalonan Aburizal Bakrie atau Ical sebagai capres Golkar, Roem menegaskan, tak ada keraguan dari Golkar untuk tetap mengusung Ical. “Golkar tetap konsisten mencalonkan Pak Ical sebagai capres. Tak ada

faktor yang membuat Ical mundur, dia fighter (petarung),” katanya. Diusungnya Ical sebagai capres Golkar dikarenakan Ical memiliki tipikal fighter. “Selama ini rakyat memilih karena suka, simpati dan empati,” kata Roem. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengakui pergerakan elektabilitas (angka keterpilihan) Aburizal Bakrie (Ical) dalam survei calon presiden masih bergerak lambat. Namun demikian, menurut Agung di Bandara Halim Perdana Kusuma, Senin, elekatabilitas Ical masih dapat terus bergerak naik hingga 2014 nanti. “Memang agak lambat (membaik), tapi ada progress (kemajuan). Awalnya kan hanya dibawah 5 persen, sekarang sudah di atas 7 persen, ada peningkatan,” katanya menanggapi hasil survei yang dilakukan CSIS terhadap para tokoh yang potensial dalam pemilihan presiden 2014 nanti. Namun demikian, Ia memastikan Partai Golkar tetap mengusung Ical sebagai calon presiden yang akan diajukan dalam pemilihan presiden 2014. “Tetap, hanya mungkin ada yang kurang pendekatan di kalangan kaum muda atau kaum pekerja, seperti itu. Tapi tidak merubah keputusan yang sudah diambil,” katanya. (ant/bali post)

Pemerintah Diminta Pikir Ulang Berikan BLSM Jakarta (Suara NTB) Partai Gerindra meminta pemerintah memikir ulang rencana pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). “Setiap bantuan yang diberikan pemerintah kepada rakyat harus mendidik, tidak boleh menciptakan ketergantungan rakyat kepada bantuan-bantuan itu karena tidak menciptakan kemandirian bagi masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. Dalam pandangan Partai Gerindra, angka Rp 30 triliun akibat penghematan kenaikan BBM, mestinya dipakai untuk hal-hal produktif bagi rakyat. Misalnya, kata Muzani, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, meningkatkan pertanian dengan memberi benih yang lebih baik, pupuk, berikan kredit murah atau pedagang dengan bungan 0 persen. “Cara-cara itu perlu dipikirkan sebagai pola kompensasi. Kalau diberikan bantuan langsung, Rp 150 ribu, untuk keluarga miskin, dihitung satu minggu habis dan setelah itu akan ada inflasi yang sangat

(ant/bali post)

Ahmad Muzani

tinggi dari kenaikan BBM, maka sama juga membebani rakyat karena harga-harga kebutuhan tinggi,” kata anggota Komisi I DPR RI itu. Kalau pemerintah tetap berkeinginan memberikan bantuan kepada masyarakat, maka sebaiknya Rp 500 ribu. “Karena bisa digunakan sebagai modal untuk usaha bagi masyarakat, apakah jual nasi uduk, buka tambal ban, usaha kecil-kecil yang akhirnya pemberdayaan masyarakat terjadi dan masyarakat bisa mandiri. Intinya, pemerintah harus pikirkan bagaimana Rp 30 triliun itu bernilai baik bagi kehidupan rakyat menjadi lebih baik,” pungkas Muzani. (ant/bali post)

DPR dan MK Bahas Kewenangan DPD Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Anna Muawanah menyatakan hari ini pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi membahas putusan MK terkait kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “Rapat ini akan membahas juga soal turunan dari putusan MK itu,” kata Anna di Jakarta, Selasa. Rapat konsultasi digelar sebagai keterusan dari dampak putusan MK yang sangat mempengaruhi fungsi dan tugas DPR RI dan pada revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mengingat posisi DPD diatur dalam UU MD3. “Salah satunya adalah DPD mengusulkan agar dalam setiap usulan RUU yang datang dari DPD dibahas secara tripartit, yakni DPD, DPR, dan pemerintah,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu. Putusan MK soal DPD juga disebut bakal mempengaruhi usulan RUU dan Peraturan DPR tentang Pencabutan RUU. ”Semua peraturan dan perundang-undangan kan harus disinkronkan,” kata Ketua Panja Revisi UU MD3. (ant/bali post)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II MATARAM JALAN ADI SUCIPTO, KEC. AMPENAN - MATARAM 83124 TELEPON (0370) 6194701, 6194702, FAKSIMILE (0370) 6194703 POS ELEKTRONIK bki_selaparang@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG Nomor : B.43/07.0/PL.820/V/2013 Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indoensia Nomor : 150/KEPMEN.KP/SJ/2013 tanggal 08 Mei 2013, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataran melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram akan melaksanakan lelang dengan kondisi apa adanya berupa : 1. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Toyota/KF80 Jenis Minibus tahun 1997 Nopol DR 4125, No.Rangka MHF11KF8000013522, No.Mesin 7K-0144161 BPKB No. 5842251.O, harga limit Rp 21.450.000,00 (uang jaminan Rp 10.000.000,00) 2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Suzuki/ST160 Jenis Minibus tahun 2000 Nopol DR 1522, No.Rangka MHDESL416XJ-504854, No.Mesin S16A-ID-504854 BPKB No. 9206202.O, harga limit Rp 15.364.000,00 (uang jaminan Rp 10.000.000,00) Lelang akan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Senin / 03 Juni 2013 Waktu : Pukul 08.00 WITA s.d. Selesai T e mp at : Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram, Jalan Adi Sucipto Mataram Syarat-syarat lelang : 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sebagaimana tersebut di atas kepada Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang dimulai; 2. Peserta lelang harus hadir pada saat lelang dengan membawa asli dan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku serta surat kuasa (jika dikuasakan, dilampiri fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa); 3. Kondisi barang yang dilelang adalah sebagaimana adanya (as it is); 4. Pemenang lelang selain membayar harga lelang masih diwajibkan untuk membayar Bea Lelang Pembeli sebesar 2 % dari harga lelang, serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 5. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah lelang, apabila tidak dilunasi maka pemenang lelang dianggap wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara; 6. Penawaran lelang dilaksanakan secara lisan dengan harga naik-naik; 7. Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang; 8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram, selama jam kerja. Mataram, 29 Mei 2013 Kepala Subbagian Tata Usaha Selaku Ketua Panitia Lelang, Ttd Slamet Eko Pujiyono, A.Pi NIP 197408201999031002

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Rabu, 29 Mei 2013

34 Tewas dalam Serangkaian Bom Mobil di Baghdad Baghdad Sebanyak 34 orang tewas dan 155 orang lagi cedera dalam sedikitnya 10 ledakan bom mobil di Ibu Kota Irak, Baghdad, Senin (27/5), kata satu sumber Kementerian Dalam Negeri Irak. Satu bom mobil dan satu bom pinggir jalan menggetarkan Daerah Um Al-Maalif di Baghdad Selatan, menewaskan sebanyak enam orang dan melukai 34 orang lagi, kata sumber itu - yang tak ingin disebutkan jatidirinya - kepada Xinhua. Satu bom mobil lagi meledak di Kabupaten Kadhmiyah di Baghdad Utara, menewaskan dua orang dan melukai delapan orang lagi, kata sumber tersebut. Di Baghdad Tengah, bom mobil ketiga meledakkan satu

pasar terkenal di dekat Daerah Komersial Shorja, menewaskan lima orang dan melukai 31 orang lagi, tambah sumber itu. Sementara itu, satu bom mobil meledak di satu jalan yang ramai di Kabupaten Baiyaa di bagian selatan ibu kota Irak tersebut, menewaskan dua orang dan melukai sembilan orang lagi, katanya. Lima warga sipil tewas dan 27 lagi cedera ketika dua bom mobil meledak di Daerah Habibiyah di dalam lingkungan Kota Sadr di Baghdad Timur, tambah

sumber itu sebagaimana dilaporkan Xinhua, Selasa. Serangan bom mobil keenam terjadi setelah dua pemboman pada siang hari di ibu kota Irak tersebut. Sumber itu mengatakan satu bom mobil meledak di Jalan Saadoun di pusat kota Baghdad, menewaskan sampai enam orang dan melukai tak kurang dari 14 orang lagi. Ia juga menyatakan satu bom mobil lagi meledak di dekat Masjid As-Samarrai di Kabupaten Baghdad Baru di

bagian selatan ibu kota Irak itu, menewaskan satu orang dan melukai sembilan orang lagi. Masih pada Senin, satu bom mobil meledak di Kabupaten Huriya di Baghdar Timur-laut, menewaskan tiga orang serta melukai 14 orang lagi, sedangkan satu bom mobil di dekat pasar di Daerah Geser Deyla di Baghdad Selatan menewaskan empat orang dan melukai sembilan orang, kata sumber tersebut. Sejauh ini tak ada kelompok yang mengaku bertanggung-jawab atas serangan mematikan itu, tapi front Al Qaida di Irak, dalam kebanyakan kasus, bertanggung-jawab atas serangan besar di negeri tersebut. (ant/bali post)

Venezuela Bersedia Pangkas Produksi Minyak Caracas Venezuela bersedia mengurangi produksi minyak jika Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memandang itu memang diperlukan untuk membantu mempertahankan harga, kata Menteri Energi Rafael Ramirez seperti dikutip Reuters. “Kami memiliki tingkat produksi bersama sebesar

30 juta barel per hari...bahwa kita dapat mempertahankan dalam upaya menjaga harga di level 100 dolar per barrel, “ kata Ramirez Senin, menjelang pertemuan OPEC di Wina akhir pekan ini. Ramirez menambahkan: “Jika selama diskusi kekhawatiran dinyatakan bahwa tingkat produksi seperti itu dapat mempengaruhi harga,

kami bersedia memotong produksi.” Ramirez dijadwalkan berangkat Selasa untuk memimpin pertemuan Wina dengan rekan-rekan OPEC mulai Kamis nanti. Kartel minyak itu menyumbang 35 persen dari total produksi minyak dunia. OPEC meningkatkan produksi menjadi 30,21 juta barel per hari pada April dari 29,93 juta barel yang

diproduksi Maret. Menteri Perminyakan Venezuela itu mengatakan tujuan dari pertemuan ini adalah mempertahankan harga minyak. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dan memproduksi tiga juta barel minyak per hari, meskipun OPEC mematok angka 2,3 juta barel. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PROTES PEMILU - Rakyat Puluhan ribu massa Pakatan Rakyat, oposisi di Malaysia, memenuhi Petaling Jaya Stadium, Selangor, Malaysia, Rabu (8/5). Aksi tersebut memprotes hasil dari Pilihan Rakyat Umum Malaysia ke-13.

Enam Pemimpin Oposisi Malaysia Diajukan ke Pengadilan Kuala Lumpur Enam pemimpin oposisi diajukan ke pengadilan negeri atas tuduhan tidak memberikan informasi kepada polisi 10 hari sebelum melakukan aksi demonstrasi menolak hasil pemilihan umum Malaysia (PRU-13). Keenam terdakwa disidang secara terpisah di pengadilan negeri wilayah masing-masing, demikian dilaporkan berbagai media di Kuala Lumpur, Selasa. Di Seremban, Negeri Sembilan, Ketua Angkatan Muda Keadilan (AMK) Negeri Sembilan Mohd Nazree Mohd Yunus (29) mengaku tidak bersalah atas dakwaan itu. Di Ipoh, Perak, anggota parlemen Ipoh Timur, Thomas Su Keong Siong dari Partai Aksi Demokratis (DAP) dan sekretaris Partai Keadilan Rakyat

(PKR) Perak, Muhammad Anuar Zakaria mengaku tidak bersalah telah menggelar demo ilegal. Keduanya dituduh menggelar aksi demo itu masing-masing pada 9 dan 12 Mei pukul 7.30 malam. Di Kuantan, Pahang, Sekretaris PKR Pahang Kamarzaman Mohamed Yunus (57) didakwa menggelar aksi demo pada 14 Mei pukul 8.30 malam. Ia juga mengaku tidak bersalah. Di Butterworth, Pulau Pinang, sekretaris eksekutif koalisi partai oposisi Pakatan Rakyat Pulau Pinang, Ong Eu Leong (44) didakwa menggelar demonstrasi pada 11 Mei pukul 8.30 malam. Namun tidak ada catatan pengakuan dari terdakwa. Sementara di Johor Bahru, Johor, sekretaris PKR Johor R

Yuneswaran (27) mengaku tidak bersalah atas dakwaan menggelar aksi demo Himpunan Black 505 pada 15 Mei pukul 8.30 malam. Keenam terdakwa dijerat dengan UU Perhimpunan Aman dengan ancaman hukuman denda 10 ribu ringgit jika terbukti bersalah. Para terdakwa yang diwakili pengacara masing-masing telah dibebaskan dengan jaminan antara 3.000 hingga 5.000 ringgit. Sebelumnya, tiga nama kalangan oposisi juga ditahan pihak kepolisian Malaysia namun kini telah dibebaskan. Mereka adalah Wakil Ketua Partai Keadilan Rakyat Tian Chua, Tamrin Ghafar (aktivis) dan Haris Ibrahim yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan non pemerintah (NGO). (ant/bali post)

Diskriminasi Terhadap Uighur

Cina : Mereka Lebih Sibuk Menari Beijing Warga etnis minoritas di Provinsi Xinjiang, Cina, lebih dikenal akan keahliannya dalam seni tari, tarik suara dan jamuan ketimbang membuat kekacauan, kata seorang pejabat tinggi Cina, Selasa, seperti dikutip Reuters. Sebagian besar warga etnis Uighur, etnis muslim berbahasa Turki yang mendiami daerah kaya energi provinsi Xinjiang, jengkel atas larangan pemerintah Cina atas kebudayaan, bahasa dan agama mereka, serta wilayah tersebut yang beberapa kali menjadi lokasi terjadinya kekerasan etnis mematikan. Bulan lalu, 21 nyawa menjadi korban dalam insiden di dekat kota jalur sutra lama, Kashgar, yang amerupakan kejadian paling banyak menelan korban jiwa semenjak Juli 2009, kala itu hampir 200 orang terbunuh dalam satu kerusuhan di ibukota Xinjiang, Urumqi. Cina mengklaim telah memberikan kebebasan memadai di Xinjiang, akan tetapi sejumlah pejabat berupaya mempelajari bahasa etnis Uighur atau memahami lebih jauh Islam di sebuah negara yang resmimya atheis itu. Wakil gubernur Xinjiang Shi Dagang mengaku telah menghabiskan lebih dari satu dekade bekerja di wilayah selatan Xinjiang dan tidak pernah membawa senjata api atau bahkan dikawal polisi. Ini adalah pengalaman tersendiri bagi pejabat pemerintah yang menjadi wakil etnis mayoritas Cina, Han, yang sebagian besar bekerja di wilayahwilayah padat populasi minoritas, ujar dia. “Ada saling percaya antara kader Han dan etnis minoritas, kami bersahabat. Ketika kami bertamu ke rumah-rumah mereka, daging dan anggur menjadi sajian utama didampingi persembahan lagu dengan tari-tarian,” kata Shi. “Etnis minoritas adalah orang-orang yang naif dan jujur, sangat baik dan tidak dibuat-

(ant/bali post)

MASUKKAN DOMBA - Seorang warga etnis Uighur memasukkan domba ke dalam bagasi bus di sebuah terminal bus di Aksu, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, Cina. buat. Mereka sangat mencintai tamu,” kata dia. Pemerintah Cina membantah tudingan kebijakan mereka menjadi penyebab kekacauan di wilayah

ini seraya mengalihkan tuduhan bahwa kaum militan sedang berupaya melancarkan serangan demi mendirikan negara Turkistan Timur. (ant/bali post)


SUARA NTB 29 MEI 2013