RAGAM
SUARA NTB Rabu, 29 Mei 2013
Dua Tahun Direlokasi, Tak Tersentuh Bantuan Dari Hal. 1 Namun ironisnya, selama dua tahun itu pula warga setempat tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah. Seperti bantuan beras miskin (raskin) misalnya. Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga sekitar hanya mengandalkan dari apa yang diperoleh setiap harinya baik itu ketika melaut maupun terpaksa mencari pekerjaan tambahan sebagai pemulung. Pasacarelokasi yang dilakukan oleh Pemkot Mataram, sebagian nelayan ini sudah tidak bisa melaut karena perahu yang mereka miliki sudah rusak. Akibatnya, sebagian warga justru beralih profesi sebagai pemulung atau pencari barang bekas. Terlihat banyak barang bekas yang menumpuk di kediaman beberapa warga Kampung Nelayan II tersebut. Ketua RT 09 Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Nursah, Selasa (28/ 5) kemarin mengaku dirinya memang sudah tidak pernah melaut lagi. Pasalnya, perahu yang menjadi satu-satunya alat untuk mencari nafkah bagi keluarganya kini sudah rusak. “Perahu sudah rusak sejak masih tinggal di pesisir. Kita sudah mengajukan proposal untuk bantuan itu, namun belum ada respons sampai saat ini,” katanya. Tak hanya itu, bantuan lain berupa pembuatan saluran air di lingkungan Kampung Tsunami itu juga belum ada hingga sekarang. Akibatnya, air hasil aktivitas warga seperti mencuci dan lain sebagainya dibuang begitu saja di halaman atau bahkan dijalanan. ‘’Usulan juga sudah kita sampaikan, tapi belum ada respon hingga kini,” tambahnya. Adanya perjuangan dari salah seorang anggota DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos, akhirnya terbangun juga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Merah
Putih. Meski dengan kondisi bangunan seadanya, keberadaan PAUD Merah Putih itu cukup mampu membantu anak-anak sekitar dari kebutaan akan pendidikan. Dengan segala keterbatasan yang diterima warga Kampung Nelayan II itu, Ketua RT yang saat ini berprofesi sebagai pencari barang bekas (pemulung) itu tetap mengharapkan adanya keberpihakan pemerintah kepada warganya. “Kita berharap pemerintah mengerti dengan kondisi kami,” harapnya. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi, kepada Suara NTB, Selasa (28/5) menilai Pemkot Mataram kurang sensitif terhadap kondisi nelayan. Seharusnya, Pemkot Mataram, lanjut dia, bertanggung jawab terhadap relokasi nelayan yang telah dilakukan. Artinya, ketika nelayan direlokasi ke rumah bantuan, tentu dijanjikan kehidupan yang lebih layak daripada sebelumnya. Politisi Hanura ini menekankan bahwa tanggung jawab Pemkot Mataram tidak selesai begitu nelayan direlokasi. Adanya nelayan yang beralih profesi menjadi pemulung menjadi bukti kalau kehidupan mereka di tempat relokasi belum lebih baik. ‘’Seharusnya Pemkot Mataram menjamin kehidupan nelayan yang direlokasi lebih baik,” tegasnya. Apalagi saat musim angin barat seperti sekarang ini, sudah pasti nelayan tidak melaut.Untuk itu, ia meminta Pemkot Mataram melalui bagian-bagian terkait segera berkoordinasi untuk menyikapi kondisi kehidupan nelayan di Lingkungan Gatep. (smd/fit)
Halaman 5
Dirut PDAM Tuding Ada Oknum Dewan Minta Uang untuk Loloskan Anggaran Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu dinilai kurang memiliki komitmen dalam mewujudkan pelayanan air bersih di PDAM. Hingga saat ini, dukungan dana untuk PDAM tidak juga disetujui Dewan. Malah PDAM dimintai uang hingga Rp.100 juta untuk meloloskan anggaran Rp1 miliar. Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Dompu, Syamsul Huriah, S.Sos kepada wartawan di kediamannya, Selasa (28/5) kemarin, mengatakan, pihaknya selalu menjadi sasaran caci maki pengunjuk rasa dan warga yang mempersoalkan ketersediaan air bersih di Dompu. Bahkan dirinya dituding melakukan korupsi dana pemasangan meteran baru (MBR). Padahal dana MBR sebesar Rp.2 miliar tahun 2012 yang dialokasikan pemerintah justru ditarik kembali oleh Dewan tanpa alasan yang jelas. Karena yang cair hanya Rp.1 miliar. “Ada kesan, kita (PDAM) dibiarkan begitu saja,” katanya. Syamsul Huriah men-
gungkapkan, dibiarkannya PDAM oleh Dewan kemungkinan karena kasus penyertaan modal tahun 2008 sebesar Rp.7,5 miliar. Untuk kasus itu, BPK dan BPKP telah melakukan audit dan telah diproses oleh Kejati NTB. “Kalau tidak puas juga, silahkan bentuk apa saja dan lihat PDAM. Karena untuk mengatasi masalah PDAM ini, kita harus duduk bersama. Kalau PDAM tidak becus, buang yang tidak becus dan pangkas pegawainya,” jelasnya. Tapi justru PDAM Dompu malah mau ‘’dipalaki” oleh oknum anggota Dewan. Karena dukungan dana yang diharapkan pihaknya justru dimintai oleh oknum anggota
Dewan untuk dibagikan kepada tujuh oknum anggota badan anggaran (Banggar) Rp 100 juta setiap Rp 1 miliar. Tetapi permintaan ini diketahui LSM, sehingga belakangan tidak terdengar lagi. “Mungkin karena masalah itu sehingga uang Rp.3 miliar itu (dana penyertaan modal tahun 2013) kemungkinan batal lagi,” duga Syamsul Huriah. Dikatakan Syamsul Huriah, penanganan air bersih menjadi kewajiban pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Pemerintah pusat bertugas mengatasi pengelolaan sumber mata air, pipa transmisi dan produksi. Penanganan pipa distribusi dan pelanggan menjadi kewenangan pemerin-
Ketua RT Kampung Tsunami Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Ampenan, Kota Mataram, Nursah yang ditemui Suara NTB dikediamannya, Selasa (28/5) kemarin awalnya mengelak jika ada warganya yang menyewakan rumah bantuan itu. ‘’Tidak ada, sepengetahuan saya tidak ada yang menyewakan rumahnya,” katanya seraya menambahkan, rumah bantuan yang diterima sekitar 84 unit itu hanyalah bersifat hak pakai dan tidak boleh diperjualbelikan. Namun setelah didesak, Ketua RT itu akhirnya mengakui bahwa memang beberapa waktu lalu ada yang menyewa rumah di Kampung Tsunami itu. Namun, karena tidak melaporkan keberadaannya dan memang karena rumah itu tidak boleh disewakan apalagi diperjualbelikan, warga akhirnya mengusir si penyewa tersebut. Dugaan adanya praktik penyewaan dan bahkan memperjualbelikan rumah bantuan itu sempat disentil Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan
Roliskana sehari sebelumnya. Menurut dia, pihak Pemkot Mataram masih menyisakan sekitar 50 KK yang akan dibangunkan rumah bantuan tersebut. “Masih ada sisa 50 KK yang akan kita relokasi karena bencana dan ancaman abrasi di wilayah pesisir,” katanya. Mohan juga menegaskan, warga yang sudah direlokasi tidak boleh lagi kembali ke wilayah pesisir. Menurutnya, hal itu sudah dikoordinasikan dengan matang dengan Dinas PU Kota Mataram. “Kita sudah koordinasikan, dan akan dibangunkan sekitar 50 rumah bantuan lagi khusus nelayan yang terkena abrasi,” imbuhnya. Wakil Walikota juga mengungkapkan, bahwa rumah bantuan yang sudah dibangunkan oleh pemerintah ternyata disewakan ke pihak lain. Setelah disewakan, nelayan asal Bagek Kembar tersebut kembali ke tempat asalnya di pinggir pantai. ‘’Sekarang tidak boleh lagi seperti itu. Kita akan lakukan pengawasan,” tegasnya. (smd)
Enam Pemda WDP Dari Hal. 1 hasilnya satu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan enam WDP (Wajar Dengan Pengecualian). ‘’WTP diraih oleh provinsi,” sebutnya saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (28/5) kemarin. Dari enam kabupaten/kota yang mengantongi opini WDP, Kabupaten Bima termasuk kabupaten yang berhasil naik dari opini sebelumnya disclaimer menjadi WDP. Pada tahun 2011 lalu, tercatat dua kabupaten yang laporan keuangannya disclaimer. Selain Kabupaten Bima, satu kabupaten lainnya yakni Kabupaten Dompu. Untuk Kabupaten Dompu hasilnya belum keluar karena BPK pun belum melakukan pemeriksaan. Menyinggung masalah aset yang kerap menjadi ganjalan pemda dalam laporan keuangan, BPK, demikian Eldy, telah meneken MoU dengan 11 pemda. Dengan demikian, seluruh pemda akan menyampaikan data-datanya kepada BPK secara online, namun demikian harus sampai di pusat terlebih dahulu. Terobosan ini, sambung dia, untuk mengurangi petugas BPK ke lapangan. ‘’Yang tadinya 30 hari, nanti mungkin menjadi 20 hari,” sebutnya. Analisa data bisa dilakukan di kantor BPK, dengan demikian akan menghemat biaya. BPK mendorong pemda membuat aplikasi yang bisa nyambung ke pusat. ‘’Angkan-
ya kan kalau kita lihat di akuntansi dengan di SKPD itu terjadi perbedaan,” terangnya. Perbedaan inipun beragam, mulai dari beda pencatatan hingga belum tercatat. Untuk itu harus ada terobosan dari pemda untuk menertibkan persoalan aset. Eldy mengapresiasi rencana Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang berkeinginan membentuk satu badan tersendiri yang khusus mengurus masalah aset. Eldy tidak menampik jika opini WDP yang kembali didapatkan oleh pemda kabupaten/kota, masih berkutat pada masalah yang sama yakni aset daerah. Memang, lanjut dia, Pemda sudah bekerja maksimal, namun demikian masih ada halhal yang luput dari perhatian mereka. Ia mencontohkan masalah BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang dibentuk RSUD Kota Mataram. Dimana dengan BLUD ini, penghasilan yang diperoleh RSUD dikelola langsung oleh rumah sakit plat merah tersebut, sehingga pencatatannya kadang-kadang menjadi kurang teliti. ‘’Ada yang belum tercatat, ada yang lupa mencatat,” sebutnya. Kekurangcermatan seperti itu berpotensi menimbulkan selisih hasil perhitungan. (fit)
inta uang kepada PDAM. Karena itu bagian dari upaya gratifikasi dan korupsi. Tetapi ia tidak menjaminnya, karena bisa jadi yang meminta dilakukan oleh oknum anggota. ‘’Saya selaku pimpinan Dewan dan bagian dari Banggar tidak pernah meminta uang seperti itu. Tapi saya tidak tahu oknum anggota lain,” katanya. Terkait tudingan bahwa Dewan kurang memberikan dukungan terhadap PDAM, Iwan mengatakan, PDAM lah yang harus pro aktif memberikan pemaparan untuk meyakinkan Dewan tentang program usahanya. Namun pihaknya sadar bahwa PDAM bukan lembaga yang murni usaha dalam mencari keuntungan, tapi lebih kepada memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “PDAM harus pro aktif melakukan pemaparan di hadapan Dewan untuk memberikan keyakinan kepada anggota,” jelasnya. (ula)
KPU NTB Belum Terima Informasi Gugatan ke MK
Rumah Bantuan Nelayan Diduga Diperjualbelikan Dari Hal. 1
tah daerah yaitu provinsi dan kabupaten. “Ibarat tubuh, dari kepala sampai pusar ditangani pusat, pusat sampai pangkal paha ditangani Propinsi dan paha ke bawah itu ditangani oleh kabupaten. Untuk pengolahan air, pipa transmisi dan produksi banyak anggaran di pusat. Tapi masalahnya, pusat tidak akan beri anggaran kalau laporan keuangannya tidak ada,” ujarnya. Selain itu, harga jual air PDAM Dompu juga cukup murah ketimbang PDAM lain di Indonesia. Saat ini, harga jual air PDAM Dompu Rp.300,- per meter kubik. Akibatnya, untuk operasional saja PDAM Dompu masih cukup minim dan bahkan setiap bulan gaji karyawan masih kekurangan hingga Rp 10 juta. Wakil Ketua DPRD Dompu, Iwan Kurniawan, SE, M.Ap yang dihubungi terpisah membantah banggar Dewan yang mem-
(Suara NTB/ula)
DISEGEL - Kantor PDAM Dompu ditumpuki kayu dan bambu pagar di depan pintu masuknya oleh pengunjuk rasa sejak 22 Mei lalu. Akibatnya karyawan PDAM tidak memberikan pelayanan hingga, Selasa (28/5).
Kantor PDAM Disegel, Pelayanan Macet Dompu (Suara NTB) Kantor PDAM Kabupaten Dompu yang disegel pengunjuk rasa sejak 22 Mei lalu, hingga saat ini belum dibuka. Akibatnya, pelayanan di PDAM Dompu menjadi macet. Bahkan untuk sementara, pelayanan tamu diterima di kediaman pribadi direktur utama (Dirut) PDAM. Dirut PDAM Dompu, Syamsul Huriah, S.Sos kepada wartawan di kediamannya, Selasa (28/5) mengatakan, dirinya tidak mau membuka kantor yang telah disegel pendemo sejak 22 Mei 2013 lalu. Sehingga pihaknya tidak memberikan pelayanan karena kantor disegel pengunjuk rasa. “Kantor itu saya tidak mau buka. Kita tidak ada pelayanan. Kalau ada masyarakat minta pelayanan, minta saja pada pendemo. Kalau mau bayar meteran, bayar saja pada pendemo. Kalau diden-
da, biar didenda oleh pendemo,” kata Syamsul Huriah. Dikatakan Syamsul Huriah, pihaknya bosan dengan aksi unjuk rasa. Karena yang demo orangnya itu-itu saja dan tuntutannya itu-itu saja. Padahal pihaknya sudah berulang kali menjelaskan, tetapi tidak juga mau didengarkan. “Bahkan materi tuntutannya berbeda dengan yang diorasikan. Malah sampai menyerang pribadi saya. Itu yang saya tidak terima,” katanya kesal. Menurut Syamsul Huriah, pihaknya tidak berdiam diri dalam mengatasi air bersih di Dompu bersama pemerintah daerah. bahkan kini tengah dikerjakan pemasangan perpipaan untuk mengkoneksi jaringan perpipaan baru dengan perpipaan lama sehingga bisa memanfaatkan air 20 liter per detik yang dihasilkan oleh Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selaparan. “Kita juga
melakukan penertiban sambungan air liar di Oo. Karena dari satu yang sambungan resmi, terdapat 7-8 sambungan yang tidak resmi mengikutinya,” ungkapnya. Akibat disegel kantornya, Dirut PDAM Dompu menerima tim validasi dan verifikasi usulan RT3 (rekomendasi tindak turun tangan) yang diajukan PDAM Dompu tahun 20122013 dari Direktorat Cipta Karya Kementerian PU RI. Berdasarkan pantauan Suara NTB di kantor PDAM Dompu tidak terlihat kantor ini disegel oleh pengunjuk rasa. Namun terdapat beberapa kayu dan bambu sisa pagar ditumpuk depan pintu masuk gedung kantor PDAM Dompu. Kayu dan bambu pagar ini disimpan pengunjuk rasa 22 Mei lalu yang kesal karena tidak ada petugas PDAM Dompu yang menerimanya. (ula)
Pelajar Bantu Uswatun Khasanah Dari Hal. 1 Kondisi Membaik Sementara itu, hasil pemeriksaan medis, kondisi Uswatun kian hari semakin membaik. Berat
badan yang sebelumnya hanya 10 Kg, sudah naik. Kulit pada kaki dan tangan yang tadinya menempel di tulang, terlihat makin berisi. Perut buncitnya juga agak mengecil. “Masih dalam proses
pemulihan. Yang paling awal ditangani adalah dehidrasinya, baru kemudian pemulihan dari penyakit komplikasinya. Sekarang anak ini masih ditangani Dokter Spesialis Anak,” kata Iptu Laura. (ars)
Buat Jalur Evakuasi Dari Hal. 1 Selasa (28/5) di Mataram. ‘’Memang kita menerima laporandari BPBD Kabupaten Bima terkait status siaga III Gunung Sangiang itu. BPBD setempat sudah membuat jalur evakuasi sementara. Tetapi karena belum sampai kepada tanda-tanda mengkhawatirkan sekali , kita belum mendirikan tenda di tempat-tempat hunian,”ujarnya. Dijelaskan, pihaknya sudah membuat rencana kontigensi terkait dengan status gunung api tersebut. Rencana kontigensi katanya, rencana yang diciptakan untuk risiko luar biasa yang meskipun tidak mungkin, akan memiliki konsekuensi bencana. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kejadian yang mungkin terjadi. “Sudah ada rencana kontigensi yang dibuat, identifika-
si tempat-tempat, gedung-gedung yang bisa dijadikan sebagai tempat hunian sementara. Itu sudah diidentifikasi oleh teman-teman dari BPBD koordinasi dengan beberapa instansi terkait termasuk perhubungan dan lainlain,’imbuhnya. Menurut Bachrudin, pihaknya belum mendirikan tenda-tenda dalam kondisi status siaga III ini karena jangan sampai masyarakat takut dan panic. Karena takutnya nanti masyarakat mengira akan terjadi bencana yang besar. ‘’Sudah diwaspadai kemungkinan apa yang tejadi oleh teman-teman BPBD Kabupaten Bima. Bahkan kita sudah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk penanganan yang sifatnya kebutuhan pokok. Kita siap back up dari provinsi,” jelasnya. Sementara itu, untuk me-
mantau perkembangan aktivitas Gunung Sangiang Api, pihak BPBD terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Sehingga, jika terjkadi peningkatan status maka pihaknya langsung bisa menentukan tindakan yang akan di lakukan di lapangan dalam menyelamatkan masyarakat. “Petugas di kabupaten terus memantau aktivitas gunung selalu bertanya kepada PVMBG, sama seperti kasus dulu ketika Gunung Tambora diisukan akan meletus besar. Seperti itulah, kita ready dan hati-hati juga, kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat itu. Karena kita takut mereka panik, merepotkan juga. Kepala kampungnya kita ajak untuk diskusi terkait dengan ini supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat,”tandasnya. (nas)
Mataram (Suara NTB) Sampai hari terakhir pengajuan gugatan Pilkada ke MK yang jatuh pada hari Selasa (28/5) kemarin, KPU NTB belum menerima informasi apakah ada pihak yang memasukkan gugatan ke MK terkait hasil pelaksanaan Pilkada NTB. KPU NTB hanya mendapatkan informasi adanya gugatan untuk Pilkada Lombok Timur dan Kota Bima. “Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi apakah pasangan calon yang merasa haknya dilanggar oleh proses Pilkada ini telah mengajukan atau tidak kami belum tahu informasinya,” terang anggota KPU NTB, H. Ilyas Sarbini, Selasa (28/ 5). Batas akhir pengajuan gugatan di MK adalah hari Selasa kemarin pukul 16.00 WIB sesuai dengan jam kerja di MK. Ilyas menyampaikan gugatan Pilkada Lombok Timur sudah masuk dalam registrasi di MK pada hari Senin (27/5) lalu. Sidang perdana akan berlangsung Kamis (30/5) besok. Sementara Kota Bima sampai dengan kemarin belum teregistrasi kendatipun pihak penggugat sudah mengajukan. Kabarnya ada dua pasangan yang memasukkan gugatan terkait Pilkada Kota Bima. “Saya dengar ada dua pasan-
gan (penggugat) untuk Kota Bima. Mereka sudah layangkan surat gugatan ke MK. Apakah gugatan yang diajukan dapat diregistrasi di MK atau tidak, nanti akan ada penilaian dulu di MK apakah memenuhi syarat atau tidak untuk mengajukan gugatan,” jelasnya. Jika MK menilai baik dari prosedur maupun materi gugatan yang diajukan tidak menjadi bagian sengketa di MK maka tidak akan teregistrasi. Terkait pemberitahuan ke DPRD NTB terkait hasil Pilkada NTB, KPU NTB masih menunggu apakah ada gugatan atau tidak yang masuk ke MK. Jika ada gugatan, KPU akan memberitahukan ke DPRD bahwa hasil Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur NTB belum bisa disampaikan ke DPRD untuk proses selanjutnya karena ada pihak yang sedang mengajukan gugatan. Namun jika tidak ada pihak yang memasukkan gugatan ke MK, maka hari ini pihaknya akan meminta surat dari MK bahwa tidak ada perkara yang diajukan. “Maka dengan dasar itu kami akan menyerahkan seluruh hasil Pilgub ke DPRD NTB untuk diproses lebih lanjut ke Presiden melalui Mendagri untuk pengesahan dan pengangkatannya,” tandasnya. (yan)
Polda NTB Tunggu Laporan PPATK Mataram (Suara NTB) Iptu Labora Sitorus, oknum polisi pemilik rekening gendut yang berasal dari transaksi bermasalah, tidak hanya di lingkup Polda Papua. Baru baru ini, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), juga menemukan indikasi yang sama di lingkup Mapolda NTB. Namun lembaga itu enggan menyebut spesifik, identitas dan berapa nilai transaksi jumlah bank tempat penyimpanan rekening mencurigakan oknum polisi itu. Melalui Direktur Kerjasama dan Humas PPATK, Zulkarnain, saat kunjungannya ke Mataram beberapa waktu lalu menyebut, ditemukan transaksi mencurigakan terbanyak di kalangan ibu rumah tangga. Selebihnya, beberapa dari kalangan PNS, kalangan TNI dan Polri. Sebelumnya, Danrem 162/WB, Kolonel Inf. Zulfardi Junin memastikan tidak ada anggotanya yang memiliki kekayaan menonjol.
Sementara Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein menanggapi informasi ini, meminta PPATK menyerahkan laporan terkait temuan rekening mencurigakan tersebut. Dengan maksud, agar bisa disinkronkan dengan kondisi sebenarnya. “Apakah memang ada anggota sesuai dengan kecurigaan PPATK, maka dari itu diperlukan laporan soal transaksi itu, agar kami juga mudah melacaknya,” kata Sukarman. “Apakah itu setingkat brigadir, perwira pertama, menengah atau tinggi, maka harus diperjelas oleh PPATK,” sambungnya. Jika data itu benar adanya, maka perlu klarifikasi lebih mendalam terhadap oknum Polisi pemilik rekening gendut. Dari mana sumber harta kekayaan dan transaksi keuangan yang dilakukan. ‘’Jadi intinya kami menunggu data dari PPATK, kalau memang perlu untuk dilakukan klarifikasi terhadap pemilik rekening itu,” pungkasnya. (ars)
Bertambah, Jumlah Siswa Tak Lulus Mataram (Suara NTB) Jumlah siswa yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) tahun 2013 di NTB bertambah. Menurut data terbaru yang dilansir dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, jumlah siswa yang tidak lulus bertambah dari semula 66 siswa menjadi 111 siswa. Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Dikpora NTB Hj. Uum Umayah, S.Pd Rabu (28/5) kemarin menyebutkan, data terbaru tingkat kelulusan UN untuk jejang SMA/MA dari jumlah peserta ujian sebanyak 45.044 siswa 91 siswa dinyatakan tidak lulus. Dengan persentase kelulusan sebesar 99,80 persen. Sementara untuk jenjang SMK dari 13.476 peserta ujian 20 siswa diantaranya dinyata-
kan tidak lulus. Dengan persentase kelulusan 99,85 persen. Namun belum diketahui pasti apa penyebab utama siswasiswa ini dinyatakan tidak lulus. “Menurut data terbaru jenjang SMA/MA ada 91 siswa dan SMK ada 20 siswa yang tidak lulus,” terang Uum. Untuk itu pihaknya meminta kepada seluruh sekolah di kabupaten/kota bisa mengimbau seluruh siswanya yang tidak lulus UN tahun ini, mengikuti UN kesetaraan paket C yang rencananya dijadwalkan mulai Juli 2013 mendatang. Bagi para siswa yang sudah dinyatakan tidak lulus, pihaknya meminta kepada seluruh siswa segera mempersiapkan diri mendaftar dan mengikuti ujian paket C. ‘’Bagi para siswa yang tidak lulus ujian bisa mengikuti ujian paket C,” pungkasnya. (nia)