RAGAM
SUARA NTB Kamis, 23 Mei 2013
Hari Ini, Penetapan Cagub-Cawagub NTB Terpilih
Enam Tersangka Ditahan Dari Hal. 1 Sebelum penahanan, para tersangka digiring dari Gedung Krimsus dengan berjalan kaki sekitar pukul 11.20 Wita dari Polda NTB oleh Kanit I Kompol AA Gede Agung dan lima penyidiknya, menuju Kejati NTB yang berjarak hanya 100 meter. Keenam tersangka kemudian dibawa masuk ke lantai dua gedung Pidsus Kejati NTB untuk penandatanganan berkas pelimpahan sekaligus sprin penahanan. Tidak ada komentar dari para tersangka. Mereka memilih diam, kemudian masuk teratur ke mobil tahanan. Sementara terkait pendampingan, enam tersangka didampingi pengacara dari kantor advokat berbeda. Muhtar M. Saleh Cs, mendampingi tersangka re-
kanan. Menurut Muhtar, yang dilakukan segera adalah bersurat untuk upaya penangguhan penahanan. Selebihnya, ia tidak berkomentar, karena menunggu sampai proses persidangan. Sementara tersangka Sarjan dan Jufri, didampingi Kasman, SH Cs. Usai penyerahan tahap dua itu, Kompol AA Gede Agung menjelaskan, pekerjaannya rampung untuk kasus tersebut. ‘’Jadi sudah beres, sehingga berkas tersangka dan barang bukti kami limpahkan,” terangnya. Terpisah Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Made Sutapa, SH menyatakan, penahanan tersangka menjadi hal yang harus dilakukan, dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. (ars)
Mataram (Suara NTB) Hari ini, Kamis (23/5) siang, KPU NTB akan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada NTB sekaligus penetapan Cagub-Cawagub NTB terpilih masa bakti 2013-2018. Acara yang dijadwalkan mulai pukul 13.00 WITA akan dihadiri sekitar 1000 undangan dari berbagai kalangan. Anggota KPU NTB, Lalu Aksar Ansori,SP menyampaikan anggota KPU Kabupaten/ Kota se-NTB telah mulai datang ke Mataram sejak Rabu (22/5) siang kemarin. “Nanti sore (kemarin sore) juga kami sudah
RSUD Tanjung Tangani Tujuh Pasien Gizi Buruk Dari Hal. 1 Selama pasien berada pada kategori kelas 3 atau pasien Jamkesmas, maka seluruh biaya pengobatan gratis. Tidak itu saja, keluarga pasien juga diberikan kompensasi selama menunggu di RSUD, hanya saja dibayarkan melalui Puskesmas asal rujukan. ‘’Kadang ada juga keluarga pasien yang mau diinapkan di ruang VIP, tetap kita layani sesuai prosedur. Obat tetap gratis tapi mereka harus bayar ruang tempat menginap,’’ kata Bahrudin. Menjadi kendala dalam proses penyembuhan pasien gizi buruk kata Bahrudin, adalah kalangan orang tua kerap tidak sabar. Keluarga seringkali minta dipulangkan meskipun belum dinyatakan sembuh. Atas kondisi itu, pihak RSUD tak mau ambil risiko sehingga menyebabkan pasien tak bisa sembuh total. Kabid Pelayanan Kesehatan, Dikes KLU, dr. Abdul Kadir, menambahkan, penanganan pasien dilakukan dengan formula khusus. Dalam pemberian dan pengolahan makanan, keluarga pasien diberikan pengetahuan oleh petugas gizi. Terkecuali balita dengan kategori BGM (Bawah
Garis Merah) maka akan memperoleh bantuan makanan tambahan (BMT). “Lebih dari usia 6 tahun, memang lepas dari Posyandu, namun demikian dia harus tetap mendapat kontrol. Untuk itulah, peran dari keluarga pàsien sangat diharapkan,” kata Kadir. Pasien Uswatun Khasanah Menjawab penderita gizi buruk Uswatun Khasanah, asal Dusun Karang Busur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabid Yankes mengatakan, jika yang bersangkutan harusnya tetap mendapat penanganan. Ia menyangkal jika keluarga pasien pulang lebih awal karena alasan beban biaya rontgen. Pasalnya, untuk pasien gizi buruk, bebas dari semua biaya. “Kami mengimbau keluarga pasien (Uswatun Khasanah), tetangga dan masyarakat sekitar perlu terlibat aktif agar pasien dirujuk lagi ke Puskesmas. Apalagi dia masih anak sekolah dan terbukti putus sekolah, harusnya dinas terkait juga aktif melakukan kunjungan,” tandasnya. (ari)
Penyitaan Gagal Dari Hal. 1 Seharusnya eksekusi barang bukti itu sudah bisa dilakukan jika tersangka tidak sakit dan menanda tangani berita acara penyitaan. “Sementara ini penyitaan belum bisa kami lakukan, karena yang bersangkutan mengaku sakit. Kita tunggu saja, karena pekan ini di akan dipanggil lagi,” kata Wakajati kepada Suara NTB, Rabu (22/5). Penyitaan ini begitu penting dilakukan, karena secara yuridis menurut Wakajati, tanah tersebut menjadi barang bukti yang harus diamankan. Status
tanah bermasalah, karena sebelumnya dijual oleh dua tersangka, BF oknum anggota dewan dan pejabat Kantor Aset di Pemda Lobar berinisial Brh. Kedua tersangka menjual kepada Abdul Kabir setelah melalui pembuatan sertifikat atasnama Kadus Ireng Daye, Ahmad Gazali. “Walaupun kemarin gagal, kami akan lakukan lagi pemanggilan, sampai aset pemerintah ini benar benar kami sita untuk kepentingan penyidikan,” tegasnya. (ars)
(Suara NTB/dok)
Dari pernytaan BKSDA dan hasil temuan sementara itu terangnya, pihaknya akan menelusiri proses perizinan dan apa saja biota laut yang dikirim keluar. Selain itu, jumlah, jenis dan tujuan pengiriman juga akan ditelusurinya. Jika sudah mendapatkan bukti kuat, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas menghentikan sementara operasional perusahaan itu. ‘’Bila perlu kita hentikan seterusnya, karena ilegal,” tegasnya. Menyikapi dugaan penyelundupan itu, Dislutkan, Komisi I dan Komisi II DPRD setempat menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Selanjutnya, akan dilakukan investigasi untuk mendalami persoalan ini. Dewan dalam hal ini akan menelusuri dari segi perizinannya, karena menurut informasi awal izin perusahaan itu sudah kedaluarsa. Sementara Dislutkan sendiri akan menyelidiki asal muasal karang dan ikan hias yang dikelola perusahaan itu, karena pihak pengelola berdalih itu berasal dari Bima namun informasi dari nelayan biota laut yang dikelola diambil juga di perairan Lombok. Selain itu, pihaknya juga akan mengorek informasi terkait izin operasional, lokasi dan jenis biota yang diambil serta jumlah yang diambil. Perusahaan penangkar berlokasi di Tembowong itu beroperasi sekitar lima tahun lalu sebelum ia menjabat sebagai Kadislutkan. Dulunya perusahaan ini bernama UD Ikan Lombok dan menangkar ikan hias saja. Namun belakangan informasinya perusahaan itu dikelola warga Italia. Usahanya pun mengelola koral dan biota laut lainnya. Informasi yang ia peroleh ketika berkunjung ke perusahaan itu bersama Bupati Lobar beberapa waktu lalu, perusahaan itu mengambil karang dan ikan hias di Bima. Perusahaan ini kemudian menangkarnya dan setelah berukuran besar dikirim ke Bali, dari Bali biota laut ini kemudian dikirim ke luar negeri. Akan teta-
pi dari informasi nelayan sekitar daerah itu, biota laut tidak hanya diambil dari Bima melainkan banyak di perairan Lombok. Hal ini menurutnya perlu didalami, karena jika benar itu terjadi maka tentu tanggung jawab perusahaan itu untuk melakukan perbaikan dan perlu meminta izin ke Dislutkan Lobar. Pengiriman biota laut dilakukan hampir setiap bulan. Kadiskanlut menduga, izin pengelolaan yang diperoleh hanya sebatas kedok untuk mengambil biota laut kemudian dikirim dan dijual. Iapun menduga izin pengelolaan itu hanya kedok saja untuk menyelundupkan biota laut lainnya. Hasbullah juga menerima informasi, perusahaan pengelola dan penangkar itu sudah habis masa izinnya. Ia melihat langsung surat izin itu habis setahun lalu. Ia pun menganjurkan kepada pengelola perusahaan untuk mengajukan perpanjangan melalui Dislutkan, kemudian diteruskan ke Dislutkan NTB. Namun pihak perusahaan tak menggubrisnya dengan alasan pengurusan izin itu berada dibawah kewenangan provinsi. Pengambilan terumbu karang secara terus menerus akan mengancam kelestarian biota laut. Karena berdasarkan hasil penelitiannya, disepanjang pantai dari daerah Eat Mayang Lembar hingga Pelangan- Sekotong Barat terjadi kerusakan karang dan biota laut yang cukup parah. Sementara itu hal senada disampaikan anggota Komisi I DPRD Lobar yang membidangi perizinan, H. Sabirin. Pihaknya bahkan sudah berkoordinasi dengan Pol PP dan Perizinan untuk melakukan sidak ke lokasi. Menurutnya, jika BKSDA menyatakan perusahaan itu tak mengantongi izin maka harus ditutup. “Jalan satu-satunya ditutup, tapi kami harus sidak kesana dulu. Insyallah minggu ini,” tegasnya. (her)
mulai rapat koordinasi,” ujarnya, Rabu (22/5). Setelah KPU Kabupaten/Kota tiba di lokasi acara yaitu di Hotel Sentosa Senggigi Lombok Barat, pihaknya langsung menghimpun dan mengkoordinasikan dokumen
hasil rekapitulasi penghitungan suara di semua kabupaten/kota. Dokumen tersebut kemudian disiapkan untuk rapat pleno hari ini. Untukpengamananpenyelenggaraan rapat pleno, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polda
Ketua Asita Siap Klarifikasi ke Kejaksaan
Perusahaan Pengelola Biota Laut di Sekotong Terancam Ditutup Dari Hal. 1
Halaman 5
Mataram (Suara NTB) Mantan Ketua DPD Asita NTB, Awanadi Aswinabawa mengaku resah dengan laporan yang dilayangkan ke Kejaksaan terkait dugaan tidak jelasnya penggunaan dana hibah Rp 300 Juta. Namun karena laporan itu sudah masuk Kejaksaan, ia mengaku siap diperiksa dan memberi klarifikasi terkait penggunaan dana itu. ‘’Kami menghargai Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang menerima setiap laporan masyarakat. Saya juga hargai pihak Asosiasi Pemuda Peduli Pariwisata yang melaporkan ini, bahwa itu hak mereka,” terang Awanadi menjawab Suara NTB, Rabu (22/5). Pihaknya sebagai pengelola uang negara pun merasa itu sebagai risiko yang harus dihadapi. Namun ia merasa perlu meluruskan, bahwa dana hibah 2011 i t u Awanadi Aswinabawa sudah
dipertanggungjawabkan kepada Biro Keuangan Pemprov NTB. Bukti pengeluaran juga sudah disampaikan. “Dalam Musda DPD Asita sebelumnya, ini juga menjadi bahan SPJ saya dan diterima kok, tidak ada masalah. Lalu sekarang ada laporan seperti ini, saya sendiri bingung apa motifnya,” tegasnya. Mengenai dua item anggaran yang dilaporkan diselewengkan itu, ia merinci bahwa Rp 131 juta dan Rp 129 juta sudah digunakan sesuai peruntukannya, yakni pengembangan pariwisata NTB. Mengenai tudingan bahwa itu digunakan untuk membangun kantor, tidak benar menurutnya. “Dana untuk pembangunan kantor dan operasional lainnya, sudah ada. Jadi tidak mungkin saya pakai dana lain,” klarifikasinya. Khusus kepada pelapor, meski ia sendiri sama sekali tidak mengenal dan apa motifnya, Awan – sapaanya – meminta didatangi. Dengan didatangi, ia akan mejelaskan, detail penggunaan anggaran tersebut, berikut SPJnya. Sehingga sebelum melapor, mereka bisa mendapat penjelasan lengkap, kemudian akan berpikir untuk melapor ke Kejaksaan. Terkait laporan ini, Awan tidak ingin menterjemahkan ada motif terselubung dari pihak tertentu. Tapi ia menafsirkan, ada kesan ketika pihaknya sedang giat membangun pariwisata NTB yang sedang menggeliat, diganggu dengan laporan yang cenderung mengarah ke tudingan tidak mendasar. (ars)
Ketika Kuliah di Luar Daerah Menjadi Pilihan MELANJUTKAN kuliah di luar daerah, masih menjadi pilihan sebagian besar lulusan SMA/sederajat di NTB. Alternatif ini dipilih terutama oleh lulusan sekolah unggulan dan dan ekonominya mapan. Mereka cenderung lebih memilih melanjutkan kuliahnya di perguruan tinggi luar daerah dari pada di NTB. Kenapa? Minimnya jurusan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi di daerah ternyata menjadi salah satu penyebab utama, mengapa sebagian besar siswa lebih memilih menempuh kuliahnya di perguruan tinggi di luar daerah. Selain karena kualitas perguruan tingginya dianggap sudah teruji, mencari pengalaman di luar daerah dan belajar hidup mandiri juga sebagai alasan. Nisa Nur Maulidiana misalnya, siswa kelas XII SMAN 1 Mataram ini lebih memilih melanjutkan kuliah di Bandung karena alasan jurusan yang ditawarkan perguruan tinggi di NTB tidak sesuai dengan minatnya. Inilah yang membuat Nisa semakin mantap menimba ilmu di luar daerah. ‘’Karena di NTB jurusan yang saya inginkan itu nggak ada, saya maunya komunikasi. Karena di Unram sendiri nggak ada. Makanya saya memilih kuliah di Universitas Padjajaran Bandung,” ujarnya. Berbeda dengan Nisa, Mia Rizkiana yang juga siswa SMAN 1 Mataram ini lebih memilih melanjutkan kuliah di luar daerah karena bisa ber-
temu dan bersosialisasi dengan orang-orang dari daerah lain. Ia berharap dengan perbedaan latar belakang dan suku bangsa di tempat baru nanti, ia akan lebih bisa share pengalaman dan mengukur kemampuan. “Mungkin dengan ketemu orang-orang baru bisa share pengalaman dan mengukur kemampuan. Tapi kalau di luar bisa lebih tahu lagi kita kurangnya dimana dan orang luar itu seperti apa,” terangnya. Mia telah mendaftar di program Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada (UGM) menilai, kualitas perguruan tinggi di NTB sudah cukup memadai. Namun banyak jurusan yang diharapkan, tidak tersedia. Terutama untuk jurusan IPS yang masih terbatas. Sementara perguruan tinggi di luar daerah telah menawarkan dan membuka program-program jurusan IPS yang relatif lebih banyak, di banding program perguruan tinggi di daerah. Kepala SMAN 1 Mataram H. L. Fatwir Uzali menanggapi, lebih dari 70 persen siswanya yang lulus tahun ini sudah mendaftar dan memilih perguruan tinggi di luar daerah, sementara sisanya memilih perguruan tinggi di Mataram dan memilih program-program favorit seperti kedokteran, teknik dan ekonomi. Fatwir menilai, minimnya jurusan yang ditawarkan perguruan tinggi di daerah menjadi salah satu alasan utama dipilihnya perguruan tinggi di
luar daerah. Sementara itu menurut pengamatan praktisi pendidikan Unram Dr. H. Sudirman, M. Pd, Unram sebagai menara gading perguruan tinggi negeri di NTB misalnya, hanya menawarkan jurusan yang ituitu saja dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Sementara banyak ilmu-ilmu baru yang dibutuhkan dan diminati masyarakat serta dibutuhkan oleh daerah justru tidak tersedia. “Universitas di daerah sendiri tidak merespons kebutuhan perkembangan zaman. Kan jurusannya itu-itu saja, mestinya buka mana yang semestinya harus dibuka dan ditutup,” tegasnya. Jadi ia tidak heran jika banyak lulusan sekarang lebih memilih kuliah di luar daerah karena tidak ada pilihan jurusan baru. Menurut Sudirman, kalau ada jurusan yang memiliki banyak peminat, itupun karena sedang trend atau memang sudah tidak ada pilihan jurusan lain. Perguruan tinggi dianggap tidak tanggap memenuhi kebutuhan pembangunan masa kini. Padahal jika dilihat dari segi kualitas, Unram tidak kalah dengan universitas lain di wilayah Indonesia bagian Timur. Hanya saja kualitas ini tidak berkorelasi dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Unram. Ruang kuliah, sarana prasarana pendukung lain seperti perpustakaan dan kebutuhan bahan bacaan dianggap masih belum mendukung. (nia)
Transaksi Mencurigakan Terbanyak di Kota Mataram Dari Hal. 1 Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat tiga temuan, Sumbawa dan Lombok Tengah masing-masing dua temuan dan Kabupaten Bima sebanyak satu temuan. ‘’Jika dipersentase, kasus yang terjadi di NTB baru 0,48 persen dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Sebagian besar transaksi mencurigakan itu dilakukan Pegawai Negeri Sipil. Dan beberapa di antaranya ibu rumah tangga,’’ terangnya. Membandingkan dengan jumlah temuan yang terjadi dari tahun ke tahun di NTB, Zulkarnain mengaku ada peningkatan. Dicontohkannya, tahun 2010, PPATK menemukan tiga transaksi keuangan mencurigakan. Temuan PPATK di NTB tersebut meningkat di tahun 2011 menjadi 23 transaksi. Bahkan temuan PPATK di tahun 2012 meningkat drastis menjadi 116 temuan. Pihaknya mencurigai terjadinya transaksi keuangan tersebut, karena tidak sesuai dengan profil atau profesinya.
‘’Misalnya, ibu rumah tangga tiba-tiba dia menerima uang dan aliran uang dalam jumlah yang cukup besar. Ini membutuhkan analisis lebih lanjut dari PPATK,’’ ujarnya. Meski demikian, pihaknya masih belum melihat transaksi keuangan ini sebagai sebuah tindakan pencucian uang. Namun, jika menemukan ada indikasi yang mengarah pada pidana, seperti korupsi, perjudian, prostitusi, narkotika, illegal logging dan illegal mining, PPATK akan menyerahkan pada penyidik untuk melakukan tindakan. Melihat tren terjadinya peningkatan laporan transaksi keuangan mencurigakan di NTB, PPATK gencar melakukan sosialisasi ke aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, hakim dan aparatur penyelenggara pemerintahan. Dari sosialisasi ini, lanjutnya, akan ada kesamaan visi dan misi dari penyelenggara pemerintah mengenai kasus pencucian uang dan upaya penindakannya. ‘’Persentase hanya 0,48 persen dan NTB dalam posisi kuning belum merah (mem-
bahayakan, red). Untuk itu, sosialisasi gencar kita lakukan pada aparat penegak hukum dan pemerintahan supaya mereka memiliki visi sama dalam mencegah kasus pencucian uang ini,’’ harapnya. Pelaksana Harian Sekda NTB Drs. H. Ridwan Hidayat menyambut positif kegiatan yang dilakukan PPATK. Pihaknya berharap, kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia tidak terjadi di NTB, karena berdampak pada pengendalian moneter dan mengurangi pendapatan negara. Selain itu, menimbulkan high cost economy dan mengganggu persaingan usaha yang sehat. Termasuk, menimbulkan permasalahan dalam penggunaan uang tersebut di tengah masyarakat. Dalam memerangi kejahatan pencucian uang, lanjutnya, memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah, pelapor, penyedia jasa keuangan serta lembaga-lembaga regional dan internasional yang konsen di bidang pencegahan dan pemberantasan praktik pencucian uang. (ham)
NTB. Selain itu juga berkoordinasi dengan keempat pasangan calon dan tim pasangan calon. “Untuk pleno besok (hari ini), keamanan sangat memadai,” ujarnya. KPU NTB mengundang sekitar 1000 orang. Undangan tersebut terdiri dari pasangan calon, para saksi, tim pasangan calon, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah daerah, DPR, perwakilan perguruan tinggi, media, dan lainnya. “Target kami, rekapitulasi
akan selesai sampai jam 16.00 WITA. Kemudian kita skorsing untuk salat ashar baru akan dilanjutkan dengan penetapan calon terpilih,” ujarnya. Setelah pihaknya mengumumkan siapa pasangan calon terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru, tiga hari selanjutnya KPU akan menunggu apakah ada pihak yang mempersoalkan hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. (yan)
Disorot, Penghentian Kasus Bansos Lobar 2008 Mataram (Suara NTB) Di pandangan para pegiat antikorupsi, informasi penghentian kasus Bansos 2008 yang sudah menetapkan dua tersangka, menjadi aneh. Mereka meminta Kejaksaan Negeri Mataram yang menangani kasus ini, memberi penjelasan resmi kepada publik dan alasan paling rasional, sehingga kasus yang sudah menjebloskan empat terpidana ini dihentikan. Sorotan itu salah satunya disampaikan Ahyar Supriadi, SH, Koordinator Posko Pemantau Peradilan NTB. Ia yang sempat membaca pemberitaan tentang pengehentian kasus itu di media, merasa belum cukup sehingga butuh penjelasan lebih rasional dari Kejaksaan. “Saya dan publik umumnya, butuh penjelasan dari Pak Kajari Mataram (Sang Ketut Mudita, SH,MH),” pintanya. Ahyar kemudian mengurai satu per satu alasan Kejaksaan yang sempat dibacanya. Salah satu alasan itu terkait dua tersangka, Najatul Akbar dan Lalu Turmuzi sudah mengembalikan uang Negara. Masing Masing Rp 45 Juta untuk Turmuzi, dan Rp 100 Juta lebih untuk Najatul Akbar. Ia mjenyanggah alasan itu dengan menyebut penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Dalam penjelasan pasal 4 dinyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut,” kata Ahyar,
dan ia yakin Kajari Mataram lebih paham soal itu. Terkait alasan salah satu tersangka sakit, diharapkannya Kejaksaan bisa menjelaskan bukti rekam medik. Sehingga dengan bukti itu, masyarakat bisa menilai, apakah sakit dimaksud sangat parah, sehingga layak dihentikan dengan pertimbangan hati nurani. “Penyakitnya apa, separah apa, apakah perlu berobat berlanjut, ini harus bisa dijelaskan Kejaksaan,” pintanya. Juga terkait biata yang dikeluarkan tidak sebanding dengan perkara Bansos 2008 yang ditangani, mestinya Kajari menurutnya tidak berpikir terlalu jauh tentang ini. Korupsi tetap lah perbuatan pidana yang merugian masyarakat dan Negara umumnya. Menjawab kritik itu, Wakajati NTB, I Gede Sudiatmaja, SH meyakinkan, bahwa pihak Kejari Mataram punya alasan teknis untuk menghentikan kasus dimaksud. Seperti halnya soal kerugian negara yang kecil dan sudah dikembalikan ke kas negara. “Tapi memang, ini bukan alasan yuridis. Hanya saja, kalau ini diproses maka biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi,” jawab Wakajati. Satu hal lagi yang jadi catatannya, bahwa penghentian kasus ini tentu saja tidak serta merta. Jika memang ada bukti baru terkait kerugian negara, maka mereka ini akan diproses,” tegas Wakajati. “Artinya, penghentian kasus ini ada klausul akhir, apabila ada fakta baru, akan dibuka lagi,” tegasnya. Ia memahami jika kemudian masyarakat menyoroti ini. Namun itulah alasan objektif yang bisa disampaikan pihaknya. (ars)
Personel Dituntut Konsisten Tegakkan Perda Dari Hal. 1 Bintek ini berkenaan dengan negosiasi, mediasi dan kepemimpinan. Bintek ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi Satpol PP dibidang pemeliharaan, penyelenggaraan trantibum. Melalui Bintek ini didharapkan pelaksanaan tugas Satpol PP dapat lebih optimal dan bermuara bagi terciptanya kondusivitas daerah. Dalam arahannya ketika membuka Bintek tersebut, Wakil Gubernur(Wagub)NTB,Ir.H.BadrulMunirMM,menekankanSDMpersonel Pol PP harus memadai. “Selain dilengkapi sarana dan prasarana serta atribut yang melekat pada Pol PP, terpenting kemampuan SDM dari personel,’’ungkap Wagub, BadrulMunir. SDM dalam hal ini personel Pol PP harus punya dan menguasi ilmu pengetahuan seperti keterampilan teknis untuk menghadapi situasi di lapangan. Ketika di lapangan jelasnya, menuntut tindakan cepat untuk pemecahan suatu masalah. Wagub juga menyoroti aturan yang ada berupa Perda tapi institusi penegak yang diembankan ke Pol PP belum optimal dalam melaksanakan penegakan Perda. “Karena itu personel dituntut untuk konsisten melakukan penegakan Perda,’’ pesannya. Seperti contoh pengawalan aturan yang belum optimal, penggunaan trotoar serharusnya bagi pejalan kaki namun faktanya banyak dipasang pot dan baliho serta reklame. Hal ini jelasnya perlu dikawal Pol PP ke depan. Sementara itu, Kasatpol PP
NTB, Ibnu Salim, SH.MH menyatakan, Bintek ini merupakan upaya Pemda di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wagub saat ini untuk meningkatkan kompetensi Satpol PP di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan trantibum. “Hal ini bermuara bagi terciptanya kondusivitas daerah,”tukasnya. Dijelaskannya, sesuai ketentuan UU nomor 32 tahun 2004, terkait pelaksanaan urusan wajib kewenangan pemda meliputi penyelenggaraan trantibum menjadi tugas Pol PP. Tugas ini menurutnya berat, apalagi ke depan persoalan dihadapi semakin kompleks. Sehingga mau tidak mau, satusatunya cara melalui peningkatan kompetensi dan SDM personel melalui perbanyak Bintek. Lebih jauh dikatakan, tujuan Bintek ini untuk meningkatkan pengembangan dan pengetahuan serta pemahaman aparatur Satpol PP dalam melaksanaan tugas dan fungsinya. Sehingga, dengan terpeliharannya trantibum bisa mewujudkan pencitraan bagi aparatur penegak perda dan wibawa pemerintah. Bintek ini sendiri dihadiri semua kasat, kasi operasional se kabupaten/ kota. Polda juga dilibatkan sebagai naras umber dan instruktur. “Bintek ini juga diisi penyampaian teori dan praktik, simulasi-simulasi,”ujarnya. Ibnu Salim yang juga calon pemimpin muda masa depan ini menambahkan, Polda lebih banyak melakukan pembinaan terhadap personel Pol PP untuk meningkatkan kompetensi personel Pol PP sendiri. (her/*)
Satukan Kekuatan Dari Hal. 1 ketika kita memang mau membangun NTB ke depan,” tandas Mahally. Seperti diketahui, KPU NTB hari ini menggelar Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan Cagub/ Cawagub NTB serta pleno penetapan Cagub/Cawagub NTB terpilih di Pilkada 2013. Dengan demikian, hari ini sudah bisa diperoleh kepastian siapa yang akan memimpin NTB lima tahun ke depan. Menurut Mahally, Pilkada adalah sebuah proses untuk menentukan bahwa sebuah daerah yang menyelenggarakannya bisa dijamin untuk berkembang ke arah yang lebih baik seiring dilakukannya suksesi kepemimpinan. Pilkada juga tidak seharusnya meninggalkan ekses yang berkepanjangan, melebihi jangka waktu pelaksanaannya. Ketika pemenang
Pilkada sudah dipastikan, sudah seharusnya semua pihak yang berkompetisi kembali menyatukan kekuatan. Dalam konteks itulah, Mahally memandang proses rekonsiliasi politik tidak lagi sebagai sebuah kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan. Sebab, ia meyakini bahwa para kandidat yang tampil semuanya adalah pribadi – pribadi terpilih yang masing – masing bisa memberikan kontribusi besar meski tidak semuanya harus terpilih sebagai pemimpin. Ia menyerukan agar pihak – pihak yang tidak terpilih dalam Pilkada tidak merasa kalah atau kecewa. Selain itu, pihak yang berhasil terpilih juga tentu tidak akan mengekspresikan euforia yang berlebihan. “Sebab kita tahu, ada janji – janji kepada rakyat NTB yang harus segera ditunaikan ketika Pilkada ini sudah selesai,” tandas Mahally. (aan)