RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 22 Juni 2013
Halaman 5
KPU NTB Terima Laporan Caleg Terlibat Penipuan
Dikpora akan Evaluasi Kurikulum Pendidikan Dari Hal. 1 ‘’Terus terang ini mengagetkan kami dan dunia pendidikan NTB. Selanjutnya kami akan melakukan evaluasi terhadap proses pendidikan di NTB. Kami juga berharap agar masyarakat, orang tua dan pihak terkait lainnya juga melakukan evaluasi yang sama terkait munculnya kasus ini,” kata Kepala Dikpora NTB, Drs. H. L. Syafi’i,MM, kepada Reporter Global FM Lombok, di Mataram, Jumat (21/6). Syafi’i mengatakan, sekolah telah melakukan upaya maksimal dalam pembentukan karakter siswa dengan menjalankan kurikulum pendidikan nasional. Beberapa diantaranya menggelar bimbingan iman dan taqwa (Imtaq), pendidikan agama dan lainnya. Tapi semua upaya para pendidik di sekolah akan menjadi sia-sia, jika orang tua juga tidak memberikan perhatian, pengawasan dan pendidikan kepada anak-anaknya. Senada dengan Syafi’i, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. Ali A Rahim, menegaskan, guru tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan dalam kasus ini. Karena, guru hanya memberikan pendidikan sekitar 6 jam per hari dan selebihnya 12 jam itu menjadi tanggung jawab orang tua. Di mana, orang tua memiliki peran yang lebih dari seorang guru untuk mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Saat ini lanjut Ali, pemerintah tengah menggalakkan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan nasional. Di dalamnya terdapat tiga komponen penting, yakni sikap, keterampilan dan pengetahuan siswa. ‘’Jadi ke depan, kita ingin mencetak generasi yang tidak saja cerdas, tetapi harus memiliki karakter yang baik. Dulu, memang pendidikan kita lebih mengutamakan pengetahuan, tapi sekarang sudah dievaluasi dan diubah,’’ jelasnya.
Akibat Serangan Media ‘’Cyber’’ Sementara Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Mataram, Drs. H. L. Fatwir Uzali, menilai, terlibatnya siswi dalam jaringan prostitusi akibat makin majunya serangan media cyber di Indonesia, khususnya NTB. Di mana, masyarakat terutama kaum muda dapat mengakses apa saja dan dapat berkomunikasi dengan siapa saja tanpa batas ruang dan waktu. Sekolah dinilai tidak akan mampu membendung itu kalau tidak dari siswa itu sendiri dan orang tuanya. ‘’Ini kan akibat majunya cyber yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan siapa saja. Jelas tidak bisa dibendung. Terkecuali mereka sendiri yang menahan diri. Orang tua juga hendaknya tidak memberi peluang untuk itu,’’ ujar Fatwir Uzali. Fatwir mengatakan, pihak sekolah telah memberikan pendidikan karakter yang sesuai dengan kurikulum pendidikan yang ada. Beberapa diantaranya, digelar pembinaan Imtaq setiap seminggu sekali, pendidikan agama, salat dhuha, pengajian dan lain sebagainya. Selain itu, digelar pendidikan ekstrakulikuler yang berbentuk kegiatan-kegiatan positif. Peran orangtua lanjut Fatwir, sangat menentukan juga sikap anaknya. Jadi, orangtua tidak menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk membentuk karakter anaknya. Pengawasan orang tua saat di luar pelajaran sekolah atau di rumah dan lingkungan juga perlu ditingkatkan agar anak tidak bergaul tanpa batas. ‘’Sekolah akan mengawasinya saat belajar, tapi jika siswa sudah pulang dari sekolah, itu tanggung jawab orang tuanya,’’ tandasnya. (ozi)
17 Mahasiswa Diminta Menyerahkan Diri Dari Hal. 1 Maka dari itu, kami meminta dengan hormat kepada bapak bapak tokoh masyarakat Bima dan Dompu, membantu kami mencari tau keberadaan mereka. Kalau sudah ditemukan, ajak mereka baik baik ke polres,” pinta Taufik. Dia meyakinkan, para mahasiswa ini hanya diminta hadir untuk didengar keterangannya sebagai saksi. “Hanya sebagai saksi,” tegasnya. Deadline Polisi Pada pertemuan itu hadir sejumlah tokoh dari Bima dan Dompu yang menjabat di sejumlah instansi pemerintah dan swasta. Seperti anggota DPRD NTB, Ali Ahmad dan Mori Hanafi, Kepala D i s h u b k o m i n f o Ir.H.Ridwansyah, Kabag Hukum Pemkab Lobar, Muliadin, SH. Rektor UMM, Drs. Mustamin MS, H. Muammad Sidik dari Universitas Mataram, juga Ketua Ikatan Mahasiswa Bima (Imbi) Firmansyah. Masing-masing pihak menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Sebagaimana dilontarkan Mori Hanafi, yang berharap pelaku segera ditangkap. Karena yang dikhawatirkannya adalah ekses di kemudian hari. ‘’Sementara ini, saya memang bisa menahan anak -nak mahasiswa baik yang di Mataram mau-
pun di Bima, agar tidak bertindak. Saya sudah memberi jaminan, bahkan saya mengancam mereka agar tidak melakukan aksi balasan. Tapi satu permintaan kami kepada polisi, segera tangkap pelakunya,’’ tegas Mori. Ali Ahmad justru mengkritik keberadaan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang dinilainya tidak ada pekerjaannya. Padahal menurutnya, dari APBD anggaran untuk Kominda tetap berjalan. ‘’Tapi apa yang dikerjakan Kominda selama ini? Kenapa mereka tidak bekerja sejak awal, mendeteksi potensi gangguan keamanan, contohnya bentrokkan ini. Mestinya mereka kan tahu ada potensi gejolak seperti ini,” tegas politisi PAN ini dengan nada tinggi. Ridwansyah juga menyatakan sikap dalam pertemuan itu. Ia akan segera mengintervensi upaya persuasif itu dengan menghubungi Sekda Kabupaten Bima dan Sekda Kabupaten Dompu. Ia akan meminta kepada dua petinggi birokrasi itu berkoordinasi dengan camat tempat tinggal para mahasiswa yang dicari tersebut. ‘’Agar dicari tahu keberadaannya. Sekda bisa back up untuk mencari tahu,’’ tegasnya. (ars)
Bantah Langgar Aturan Dari Hal. 1 Semua sudah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,’’ tegasnya. Menurutnya, tidak ada aturan yang dilanggar dalam persoalan tersebut. Karena memang semua mekanisme sudah dijalankan sesuai aturan yang ada. Pasalnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah tentu didasari dengan aturan yang berlaku. Tidak mungkin kalau kemudian keputusan tersebut diambil tanpa ada dasar hukum. Lagi pula, pemerintah daerah sebelum memutuskan melakukan pengalihan kas daerah tentunya sudah mempertimbangkan dengan matang. Bukan hanya pertimbangan secara finansial juga banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya. Proses pengalihan kas daerah juga dilakukan secara resmi. Sehingga secara administrasi, pengalihan kas daerah tersebut legal. ‘’Ada surat resminya kok dari pemerintah dengan pihak bank. Kalau memang menyalahi aturan, tidak mungkin ada surat menyurat,’’ tegas bupati. Tidak hanya itu, kas daer-
ah yang dialihkan hanya sebagian kecil dari kas daerah yang masih tersimpan di Bank NTB yang jauh lebih besar. Dana tersebut juga disimpan atas nama rekening pemerintah daerah. Bukan atas nama rekening pribadi seperti yang disangkakan. “Kalau ada yang mengatakan dananya masuk ke rekening pribadi itu salah. Karena dana tersimpan atas nama rekening pemerintah daerah,” jelasnya. Untuk itu, ia berharap supaya persoalan tersebut tidak menjadi polemik terlalu jauh dan dibesar-besarkan. Apalagi sampai dipolitisir dengan tujuantujuan tertentu. Karena semua sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. ‘’Sesuai aturan pemerintah daerah berhak menjadikan bank umum mana saja sebagai bank kas daerah. Bahkan bila perlu nanti, semua bank yang ada di Loteng dijadikan bank kas daerah. Jadi tidak perlu ada yang dipersoalkan lagi,’’ ujar Bupati Loteng dengan nada sedikit tinggi. (kir)
(Suara NTB/ars)
TERBAKAR - Bagian dalam Kantor Pegadaian yang ludes di lalap api, dipicu ledakan mobil di garasi Lesehan Kemuning, Jalan Majapahit, semalam.
Mobil Meledak, Picu Kebakaran Lesehan Mataram (Suara NTB) Peristiwa kebakaran berlangsung Jumat (21/6) petang kemarin. Kebakaran dipicu ledakan sebuah mobil, yang kemudian memicu terbakarnya Lesehan Kemuning, Jalan Majapahit Kota Mataram. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai Rp 400 juta. Peristiwa kebakaran ini disaksikan langsung pemilik Lesehan Kemuning, Budi Dharmawan (34). Saat itu, sekitar pukul 19.00 Wita, terdengar ledakan di garasi mobil yang terletak di bagian depan lesehan. Ledakan terdengar seperti rentetan senjata api laras panjang M16. “Pas ledakan itu, api naik ke atas atap garasi,” kata Budi. Saat itu juga, ia bersama
sejumlah karyawannya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, ember berisi air dan menyemprotkan dengan selang air PDAM. Namun karena api makin membesar, ia kemudian menghubungi pihak Pemadam Kebakaran Kota Mataram. Kurang dari 30 menit, empat mobil pemadam tiba di lokasi dan langsung memuntahkan air dari pipa. Menurut saksi, mobil pemadam kebakaran sempat kesulitan karena api menjalar hingga bengkel di samping garasi, terciprat hingga ke Kantor Pegadaian yang juga letaknya dekat garasi. Karena yang terbakar hingga atap, api bahkan mengenai bagian belakang lesehan. Kerja keras petu-
gas pemadam akhirnya membuahkan hasil sekitar satu jam kemudian. Api benar benar bisa dipadamkan. Dalam peristiwa ini, sedikitnya lima mobil pemadam dikerahkan. Sementara Budi menyebut, kerugian dihitung dari mobil yang terbakar hebat, Kantor Pegadaian dan sebagian kafe. ‘’Saya rugi sekitar Rp 400 juta,’’ sebutnya. Sementara di lokasi kejadian, tim dari Polsek Ampenan langsung meminta keterangan saksi saksi. Termasuk pemilik lesehan juga sempat dimintai informasi. Dari pengamatan sementara, menurut Kapolsek Mataram, Kompol Yunus Junaidi S, Sos, kebakaran dipicu ledakan mobil, sebagaimana keterangan saksi. (ars)
Belum Jelas, Pendistribusian Kartu BLSM di Dompu Dompu (Suara NTB) Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti dengan pembagian Bantuan Langsung Sementara Mandiri (BLSM) di Kabupaten Dompu belum jelas. Bahkan pihak Pos di Dompu baru akan menerima sosialisasinya, Minggu (23/6) besok. Kpala Kantor Pos Dompu, Muslim kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (21/6) kemarin, mengatakan, rencana pemberian BLSM masih be-
lum bisa dipastikan. Apalagi, pihaknya belum menerima nama-nama penerima BLSM. Selain BLSM, PT Pos Indonesia juga mendistribusian bantuan siswa miskin (BSM) dan sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu. Penerima BSM tingkat SD di Dompu sebanyak 4.430 orang atau 240 SD dengan nilai uang hingga Rp 1,485,540,000.- atau Rp180 ribu per siswa untuk kelas 6 SD dan Rp 360 ribu per siswa untuk kelas 1-5 SD. “Untuk
BSM ini mau kita distribusikan. Modelnya, akan diterima kolektif oleh guru dan sekolah yang akan membagikan kepada siswa,” jelasnya. Sementara untuk tingkat SMP, penerimanya 1.418 orang siswa atau 57 SMP seKabupaten Dompu. Jumlah bantuan BSM untuk siswa SMP sebesar Rp.614,350 juta. “Kalau bantuan siswa miskin untuk SMP sudah dicairkan dan publik bisa mengontrolnya,” katanya. (ula)
SMK PP NTB Jadi Inkubator Agribisnis Mataram (Suara NTB) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) milik Pemprov NTB yang terletak di Jalan Tuan Guru Lopan, Labuapi Lombok Barat (Lobar) akan dijadikan inkubator agribisnis. Seluruh pelajar SMK-PP diarahkan untuk mengolah hasil pertanian sehingga memiliki nilai jual yang bagus. Inkubator agribisnis merupakan industri kecil yang berbasis lahan praktik. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) NTB Dr.H. Mashur di Labuapi, Lobar Jumat (21/6) mengatakan, siswa yang telah lulus
di SMK-PP ini diharapkan menjadi ahli dalam bidang pengolahan hasil pertanian. Karena selama masa pendidikan mereka terlibat langsung dalam proses pertanian itu sendiri. “Karena ini di bawah UPTBnya Bakorluh kami akan membuat namanya sekarang ini inkubator agribisnis. Inkubator agribisnis itu adalah industri mini yang ada disini yang berbasis laboratorium atau lahan praktik itu. Misalnya dia harus belajar melon yang berkualitas, siswa yang menanam dan mereka juga yang menjual,’’ kata Mashur. Ia menerangkan, NTB saat ini sangat fokus pada pengembangan industri pengolahan
hasil pertanian. Karena itu SDM akan dipersiapkan semaksimal mungkin untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Inkubator agribisnis akan melahirkan siswa yang profesional di bidang pertanian. Meski demikian, masih adanya hambatan dalam mendukung program tersebut yaitu kurangnya sarana laboratorium yang tersedia. Di SMK-PP NTB baru terbangun tiga lokal laboratorium dari kebutuhan ideal tujuh lokal ruang laboratorium. Begitu juga dengan asrama siswa masih ada kekurangan, namun akan disempurnakan secara bertahap. (ris/kmb)
SPBU Diserbu Kendaraan Dari Hal. 1 Tampak di setiap SPBU dijaga ketat aparat gabungan, TNI dan Polri. Termasuk salah satu SPBU milik TNI Angkatan Laut di Ampenan, pun dikawal cukup ketat oleh anggota TNI AL. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak SPBU pun membatasi pembelian premium maupun solar menggunakan jeriken. Sement-
ara stok BBM di masing-masing SPBU juga cukup, mengingat sudah ada komitmen Pertamina untuk menyiapkan stok sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu petugas SPBU kepada Suara NTB mengatakan, terjadi lonjakan pembelian dalam waktu yang sangat cepat. ‘’Semua minta tangki full, kita yang bertugas agak kalang kabut dengan banyaknya pembeli,’’ katanya. Untuk itu, pemilik SPBU-pun
menerapkan sitem bergilir kepada petugasnya. Bahkan beberapa unit mesin pengisianpun difungsikan maksimal untuk mengimbangi membludaknya pembeli. Warga yang antre di SPBU mengaku rela mengantre meski dalam waktu yang lama. ‘’Lumayan selisih harganya. Kalau harga BBM naik dari Rp 4.500 ke Rp 6.500, lumayan selisihnya. harus ngisi tangki full,’’ aku Zulfan. (bul)
Di Rumahnya, LP Penjual Pulsa Dari Hal. 1 Tapi siapa yang menyangka, di rumahnya dia adalah sosok yang biasa, sama dengan remaja lainnya. Penampilannya tidak tampak seperti seorang pengendali bisnis prositusi. Menurut pengakuan ibunya, LP di rumah adalah gadis yang biasa bergaul dan wajar-wajar
saja. Sehari hari LP membuka bisnis kecil-kecilan sebagai penjual pulsa. Maklum setelah tamat dari salah satu SMA di Mataram, LP langsung membuka kios untuk berjualan pulsa. ‘’Terakhir dia minta uang Rp 250.000 buat beli pulsa. Karena saldo pulsanya habis,’’ kata ibu LP, yang enggan menyebut identitasnya. Hanya sebatas itu yang ia
ketahui. Anaknya beraktivitas sebagai penjual pulsa sejumlah operator seluler. ‘’Saya tidak tahu dia jadi beginian (mucikari, red), sama sekali tidak tahu,’’ akunya. Selebihnya wanita ini enggan bekomentar banyak. Ia lebih banyak tertutup. Namun harapannya, agar anaknya tidak diproses hukum jika memang tidak terbukti bersalah. (ars)
Jangan Ganggu Stabilitas Dari Hal. 1 Ia berharap, ini menjadi kejadian terakhir kalinya. Karena sudah banyak korban jatuh. Dan korban kali ini, adalah yang paling mengenaskan karena Farhan dibunuh dengan cara tidak manusiawi. Citra Suku Mbojo di Mataram justru rusak karena perkelahian dan bentrok akibat masalah sepele. ‘’Saya berharap ini kejadian terakhir kalinya, karena ini sudah cukup merusak citra kita sebagai masyarakat Bima dan
Dompu. Ini kami harap kepada para mahasiswa untuk bisa menahan diri. Kalau ada masalah, mari selesaikan bersama sama. Di Mataram ini kan ada orang tua yang bisa diajak berunding menyelesaikan masalah,’’ kata Arsyad. Terkait kejadian yang merenggut satu korban jiwa dan seorang mahasiswa luka parah itu, pihaknya sesegera mungkin menempuh upaya pendekatan sekaligus desakan kepada aparat Kepolisian untuk membantu mengendalikan situasi. Karena selama
ini, yang beredar banyak isuisu menyesatkan. Seperti aksi balasan, penculikan mahasiswa, pembacokan, sampai pemerkosaan. Isu-isu ini diharapkan tidak disebarkan. Karena Kepolisian sudah memberi jaminan bahwa Mataram aman, tidak ada aksi sweeping apalagi balas dendam. Desakan terkait dengan keinginan agar pelaku segera tertangkap. ‘’Dalam waktu dekat, kita jadwalkan bertemu dengan Kapolda, Kapolres Mataram, juga Walikota Mataram membahas kasus ini,’’ pungkasnya. (ars)
Mataram (Suara NTB) KPU NTB hingga saat ini masih menerima tanggapan dari masyarakat terkait Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif. Hingga saat ini, KPU NTB telah menerima sekitar lima tanggapan atau laporan dari masyarakat terkait calon legislatif (caleg) yang ada dalam DCS. Dari ke lima laporan tersebut, KPU NTB menerima laporan adanya caleg yang pernah terlibat dalam kasus penipuan. Demikian diungkapkan Anggota KPU NTB Divisi Hukum dan Pengawasan, H. Ilyas Sarbini, SH. ‘’Dalam salah satu laporan ada yang mempersoalkan caleg ini terlibat dalam kasus penipuan tapi empat tahun yang lalu. Namun (laporan) tidak disertakan dengan adanya proses hukum,” terangnya di ruang kerjanya, Jumat (21/6) kemarin. Selain laporan kasus penipuan, KPU NTB juga menerima laporan adanya caleg yang terlibat kasus amoral. Namun Ilyas tidak menyebutkan secara rinci bentuk perbuatan amoral tersebut. Laporan yang masuk juga adanya caleg yang sudah dicabut SK keanggotaan partainya. “Kalau sudah dicabut SK partainya dia tidak berhak lagi,” ujarnya. Laporan ke empat yaitu ada pejabat yang secara nyata masih memegang jabatan tertentu tapi ikut mencalonkan diri. Dalam pendaftarannya, caleg ini tidak menyertakan surat pengunduran diri. “Bukan dari PNS. Ada jabatan yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara. Dia salah satu pimpinan dalam kantor itu,” terangnya. KPU NTB akan langsung mengcrosscheck terkait hal itu, jika memang benar menjabat jabatan
tertentu yang dananya dari uang negara, yang bersangkutan masih bisa melengkapi dengan surat pengunduran diri sampai tanggal 1 Agustus. Ilyas menyebutkan ada satu lagi laporan dari masyarakat. Namun ia belum mengetahui substansi laporan tersebut. Ia menyatakan jika memang banyak laporan yang masuk ke KPU NTB, pihaknya berjanji akan membuka ke publik. Ia menegaskan dari berbagai laporan yang masuk, pihaknya tidak akan membuka siapa pelapornya dan pihaknya menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Dari laporan-laporan yang masuk tersebut, identitas pelapor juga jelas. Begitu juga dengan caleg dan parpol yang dilaporkan. Berbagai laporan tersebut akan dijadikan bahan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi ke parpol dan caleg yang bersangkutan. Setelah melakukan klarifikasi dan verifikasi, baru kemudian pihaknya bisa menilai benar atau tidak terkait laporan-laporan tersebut. Mekanisme klarifikasi adalah dengan bersurat ke caleg bersangkutan melalui partainya untuk memberikan klarifikasi terhadap keberatan dari masyarakat tersebut. “Substansi keberatan itu kami akan kirim ke yang bersangkutan walaupun nama pelapornya tidak kami cantumkan. Ini untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi pelapor. Cukup substansi persoalan,” terangnya. KPU menerima tanggapan masyarakat sampai tanggal 27 Juni mendatang. Sementara KPU akan melakukan klarifikasi terkait laporan-laporan tersebut mulai tanggal 28 Juni selama satu minggu. (yan)
Prostitusi Pelajar
Dinilai Akibat Kurang Pengawasan Mataram (Suara NTB) – Mencuatnya 30 nama baru dalam kasus prostitusi pelajar, mengundang keprihatinan dunia pendidikan saat ini. Pengamat sekaligus anggota Dewan Pendidikan NTB, Kutjib Anwar menilai, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dan komunikasi, antara orang tua maupun guru di sekolah. Menurut Kutjib, perlu ditanamkan pendidikan Imtaq di sekolah. Masyarakat dan orang tua tentu tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kesalahan pada sekolah. Disini letak pentingnya komunikasi antara sekolah, masyarakat dan orang tua. “Kalau bisa dengan kejadian ini semua orang tua yang punya anak perempuan itu harus menjalin komunikasi intens dengan sekolah. Bila anaknya pulang tidak tepat waktu,” terangnya Jumat (21/6) kemarin. Dengan kata lain, orang tua harus memiliki jadwal kepulangan anaknya dari sekolah. Sehingga orang tua tahu betul posisi anaknya berada di mana. Sekarang ini Kutjib melihat banyak diantara or-
ang tua yang tidak tahu jadwal anaknya. Inilah yang dikhawatirkan menjadi celah pelajar terjerumus dalam lembah hitam. Kutjib menilai, faktor keluarga yang kurang harmonis dan faktor ekonomi merupakan beberapa penyebab yang melatarbelakangi siswa mudah tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan sang mucikari. Terlebih dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi ditambah dengan kondisi keuangan orang tua yang tergolong ekonomi lemah, tak heran banyak diantara para siswa yang lebih memilih jalan pintas. Kutjib berharap kepada orang tua untuk semakin intens menjalin komunikasi dengan sekolah. Begitu juga kepada sekolah untuk wajib melakukan pemberitahuan kepada orang tua, jika pada hari-hari tertentu siswa pulang lebih pagi. Hal senada diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati. Menurut Nyayu orang tua harus lebih mendekatkan diri kepada anak dan menjalin komunikasi. (nia)
Tersangka Mucikari Mogok Makan Dari Hal. 1 Mulai dari pemeriksaan jumlah tahanan, apakah sesuai data atau tidak, jumlah personel yang bertugas, sampai dengan kelengkapan sarana dan prasana. Sampai pada hal-hal yang menyangkut kebersihan. Menurutnya pemeriksaan ini penting, karena sebagai bagian dari pencitraan kondisi penghuni di sel tahanan titipan setempat. ‘’Kami ingin kondisi sel di sini lebih baik dari tempat lain, karena ini men-
yangkut kenyamanan orang yang ditahan. Bagaimana pun juga mereka manusia yang harus dimanusiakan,’’ terang Giri. Dalam kewenangan pengawasan ini, tidak hanya dikendalikan oleh bidang Tahti (Tahanan Titipan), tapi semua pihak bertanggung jawab, karena mereka yang ditahan masih dalam status pemeriksaan. Pihaknya juga ikut ambil bagian dalam tanggung jawab tersebut. ‘’Apalagi Kapolda juga sangat atensi, tidak ingin sel tahanan di dalam ini tercitrakan tidak baik,’’ pungkasnya. (ars)