SUARA NUSANTARA
SUARA NTB Sabtu, 22 Juni 2013
Halaman 11
SIMBOL PENOLAKAN -
Bukan Langkah Tepat PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai relokasi warga Syiah dari Sampang, Madura ke Sidoarjo, Jawa Timur, bukan langkah tepat untuk menyelesaikan persoalan konflik antarwarga berlatar belakang keyakinan tersebut. “Relokasi ke luar Sampang bagi penganut aliran Syiah kami nilai sebagai langkah yang tidak tepat, dan bukan jalan keluar permanen,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat. PBNU mendesak pemerintah Kabupaten Sampang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat segera menyusun langkah-langkah terencana untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, mengingat relokasi sudah dilakukan, maka menurut PBNU langkah itu harus dimaknai sebagai penyelamatan korban yang bersifat sementara. PBNU mendesak agar pelayanan kepada penganut aliran Syiah di lokasi penampungan yang baru yakni di rumah susun sewa Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo jauh lebih baik dan lebih manusiawi dari tempat penampungan sebelumnya di GOR Sampang. PBNU juga berharap semua pihak melakukan upaya rekonsiliasi agar kedua pihak yang berselisih bisa hidup damai di kampung-kampung mereka. “PBNU yakin para ulama dan kiai serta masyarakat Madura adalah orang-orang bijak, lapang dada, dan tasamuh,” tukas Said Aqil. Dalam catatan PBNU, masyarakat Madura pada dasarnya toleran, terbukti ada sekitar 20 gereja dan rumah ibadah agama lain yang selama ini aman-aman saja. Oleh karena itu, PBNU mewanti-wanti agar masing-masing pihak di dalam mendakwahkan ajaran keyakinannya lebih mengutamakan ketertiban lingkungan, kultur lokal, dan menghindari materi dakwah yang menjelekjelekkan kelompok lain. (ant/ b a l i post) KH Said Aqil Siroj (ant/bali post)
Aspek Psikologis Polisi Penembak Wartawan Diperiksa Jambi (Suara NTB) Sisi psikologis polisi penembak gas air mata kepada wartawan akan diperiksa. Bidang Propam Polda Jambi menegaskan, Brigadir Satu Polisi Dodi - polisi penembak itu akan diperiksakan aspek psikologisnya ke Bagian Psikologi SDM kepolisian daerah setempat. Dodi status terperiksa terkait insiden tertembaknya wartawan Trans7, Nugroho Kusumawan, alias Anton, saat aksi demo di DPRD Provinsi Jambi Senin lalu (17/6). Kepala Bagian Profesi dan Pengamanan Polda Jambi, AKBP Nurcholis, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat, menyatakan, pemeriksaan psikologi bertujuan untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Dari informasi yang ia dapatkan, Nurcholis mengatakan, Dodi sering mendapatkan teguran. Eriyansyah, anggota Shabara Polresta Jambi yang diduga lalai dalam mengamankan sejata gas air mata yang dipegangnya sehingga meletus dan melukai wartawan Trans7, Anton Nugroho, saat aksi demo di Kantor DPRD Provinsi Jambi. (ant/bali post)
KSAD Jamin Tak Ada Intimidasi Kasus Cebongan Jakarta (Suara NTB) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko menjamin tak ada intimidasi dalam persidangan kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. “Perintah saya kepada jajaran, kita tunjukan persidangan tanpa intimidasi dan tanpa ada keamanan yang menekan,” kata Moeldoko usai acara pelatihan beladiri militer TNI AD di Monas, Jakarta, Jumat. Ia juga mengatakan, pada saat persidangan perdana kasus Cebongan dengan 12 orang terdakwa itu tak banyak prajurit yang diturunkan. Bahkan lebih banyak petugas kepolisian yang berjaga-jaga untuk mengamankan jalannya persidangan di peradilan militer tersebut. “Saya tak menekankan pengamanan secara berlebihan karena persidangan harus tanpa tekanan. Jadi, penjagaannya tak terlalu ketat,” katanya. Ia mengaku, pihaknya juga memberikan jaminan perlindungan bagi Ketua Komnas HAM Siti Nur Laila yang menghadiri persidangan tersebut. “Pada dasarnya, kita menyediakan perlindungan untuk Komnas HAM,” ujarnya. Menurut KSAD, jiwa korsa dalam arti yang positif harus tetap ada karena tanpa ada jiwa korsa akan hilang nafasnya. “Jiwa korsa harus lebih mengutamakan kesatuannya bukan untuk perorangan. Kalau prajurit kalah dalam perkelahian dan memanggil rekannya yang lain, maka prajurit tersebut adalah pengecut. Buat apa prajurit diberikan bekal beladiri, kalau prajurit tak bisa mengatasinya,” kata Moeldoko. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono sebelumnya meminta masyarakat untuk bisa mengikuti persidangan kasus penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan di Sleman sehingga dapat mengetahui proses hukum yang berlangsung. “Kita ikuti saja proses peradilan ini sehingga kita akan ikuti terus perkembangannya akan bisa dilaksanakan seadil-adilnya sehingga bisa memenuhi tuntutan bagi masyarakat,” kata Panglima TNI di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (20/ Jenderal TNI Moeldoko 6). (ant/bali post) (ant/bali post)
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa (FAM) Universitas Indonesia menutup mulutnya dengan lakban sebagai simbol penolakan kenaikan harga BBM di Depok, Jawa Barat, Kamis (20/6).
(ant/bali post)
Kenaikan Harga BBM Diumumkan
Pertamina Sudah Antisipasi, TNI Siap Ambil Tindakan Tegas Jakarta (Suara NTB) PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diumumkan tadi malam. Aparat kepolisian dan TNI memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap adanya upaya penyelundupan BBM. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya usai mengecek kesiapan terminal BBM di Plumpang, Jakarta Utara, Jumat mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan guna memastikan kelancaran pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Pertamina siap menyalurkan BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan tidak terjadi antrean di SPBU,” katanya. Menurut dia, Pertamina telah meningkatkan ketahanan stok di seluruh terminal BBM Pertamina pada level minimal 18 hari. Data Pertamina menunjukkan rata-rata konsumsi premium dalam lima hari terakhir menca-
pai 23 persen di atas permintaan normal sebesar 80.000 kiloliter per hari dan solar 13 persen di atas normal 43.000 kiloliter per hari. Bahkan, pada Selasa (18/6), konsumsi premium pernah 100.000 kiloliter atau 25 persen di atas normal. Hanung mengatakan, pusat pemantauan dan pengamanan distribusi BBM terpadu telah aktif bekerja sejak 17 Mei 2013. “Sosialisasi kebijakan penyesuaian harga BBM telah dilakukan,” ujarnya. Pertamina juga menambah armada mobil tangki untuk kelancaran distribusi BBM. “Terminal BBM dan SPBU siap beroperasi lebih lama dibandingkan dengan hari biasa, bahkan apabila diperlukan dapat
beroperasi selama 24 jam,” ujarnya. Pertamina, lanjutnya, juga mempersiapkan kantong BBM di titik-titik rawan kemacetan sehingga dimungkinkan pengiriman BBM dapat dilakukan secara cepat dan tanggap. Selain juga telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk dukungan pengamanannya. Hanung mengatakan persiapan harga baru di sistem telah dilakukan dengan matang dan dilakukan koordinasi dengan perbankan untuk perubahan setoran lembaga penyalur. Sementara itu, TNI Angkatan Darat telah menyiagakan pasukan yang berada di perbatasan untuk mengantisipasi adanya penyelundupan BBM terkait
kenaikan harga BBM bersubsidi. “Kami sudah menyiagakan pasukan di wilayah perbatasan sebanyak dua batalyon reguler ditambah kesatuan-kesatuan terirorial di kawasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Hal ini untuk mengantisipasi adanya penyelundupan BBM dari daerah maupun negara lain,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko saat ditemui di acara pelatihan beladiri TNI AD di Monas, Jakarta, Jumat. Ia mengaku telah memberikan surat perintah kepada pasukannya, baik yang bertugas di wilayah perbatasan maupun di seluruh Indonesia untuk menjalankan kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM ini. Oleh karena itu, kata jenderal berbintang empat tersebut, bila nantinya ada prajurit TNI AD yang mencoba untuk bermainmain terhadap perintah tersebut maka dirinya tak akan segan-se-
gan memberikan hukuman kepada para prajurit tersebut. “Kami sudah diberikan surat perintah untuk menjalankan kebijakan pemerintah, jadi tidak ada yang main-main kalau mainmain akan diberi tindakan tegas,” kata KSAD menegaskan. Tak hanya itu, kata dia, pasukannya juga diperbantukan untuk mengantisipasi adanya aksi demonstrasi yang dilakukan di beberapa lokasi vital, seperti SPBU dan lain sebagainya. “TNI AD selalu siap untuk mengantisipasi, dan Panglima TNI sudah membangun sinergisitas dengan Kapolri. Kita yang di bawah juga begitu,” katanya menegaskan. Terkait rencana penaikan harga BBM bersubsidi yang akan segera diumumkan oleh pemerintah, sejumlah unjuk rasa muncul di berbagai daerah yang melakukan penolakan. Unjuk rasa itu dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat, khususnya para mahasiswa. (ant/bali post)
Pedagang Lebih Berharap Bantuan Modal Jakarta (Suara NTB) Beberapa pedagang di Pasar Senen menyatakan lebih memilih mendapatkan suntikan modal dibanding harus menerima BLSM sebagai dana kompensasi kenaikan harga BBM. “Kalau harga BBM jadi naik, saya sih lebih memilih dipinjami uang untuk menambah modal usaha, soalnya sekarang hargaharga sudah banyak yang naik,” kata salah seorang pemilik warung nasi tegal (warteg) di kawasan Pasar Senen, Nurlaila (36). Nurlaila mengatakan dirinya tidak mungkin menaikkan harga daganga-
nnya meski harga sembako naik karena sebagian besar pelanggannya adalah kenalan baik yang sudah setia membeli makanan di warungnya sejak sembilan tahun lalu. “Paling saya menyiasati kenaikan harga dengan mengurangi porsi makanan, misalnya kalau dulu tumis kacang Rp 2.000 dapat tiga sendok, sekarang cuma satu sendok,” katanya. Suhaib (53), pria beranak empat yang berprofesi sebagai supir bajaj memiliki harapan lain, dia ingin meninggalkan profesinya karena merasa kesulitan menutupi biaya pengeluaran untuk bahan bakar bajajnya. “Dari pada Rp 150 ribu cuma didapat untuk sembilan
Kalau cuma dapat segitu, dua hari saja bisa langsung habis, mending saya usaha sendiri Pedagang Pasar Senen, Nurlaila
bulan, mending saya dikasih pinjaman modal untuk buka usaha, istilahnya Rp 100 ribu untuk beli nasi satu keluarga saja masih kurang,” kata dia. Setiap hari, Suhaib harus menyetor Rp 120 ribu ke pemilik bajaj, belum membeli bensin Rp 50 ribu, ditambah untuk makan dan sebagainya. “Kalau ramai, setengah hari saya cuma dapat Rp 150 ribu,” kata dia. Senada dengan Suhaib, seorang pedagang asongan Bachrudin (39)menilai BLSM yang sebesar Rp 150 ribu tiap bulan tidak efektif sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. “Kalau cuma dapat segitu, dua hari saja bisa langsung habis, mending saya us-
aha sendiri, sehari bisa dapat Rp 100 ribu,” katanya. Direncanakan, sebanyak 74 juta jiwa akan warga Indonesia akan menerima BLSM, paket kompensasi terkait kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Bantuan sebesar Rp 150.000 akan diberikan selama sembilan bulan. Selain BLSM di transfer tunai, kompensasi bagi warga miskin terkait kenaikan harga BBM subsidi juga dilakukan dalam bentuk penambahan subsidi siswa miskin, penambahan jumlah penyaluran raskin dan subsidi pengelola angkutan masyarakat atau angkutan desa. (ant/bali post)
Titik Api Diduga dari Hutan Tanaman Industri Dua Hakim Jakarta (Suara NTB) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memastikan sekitar 300 titik api di Riau ada di wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan wilayah perkebunan besar. “Ini menunjukkan proses pengeluaran izin tidak berdasarkan kajian memadai. Penerapan kaidah lingkungan dalam praktek Industri HTI dan Perkebunan masih jauh dari sikap bertanggung jawab,” kata Direktur Eksekutif Walhi Riau, Rico Kurniawan, di Jakarta, Jumat kemarin. Dia mengatakan, upaya penghentian penyebab kebakaran mestinya sudah dilakukan pemerintah sejak dulu. Hal senada diungkapkan Hadi Jadmiko, pejabat Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, kejadian bencana asap seharusnya tidak terulang bila ada sikap serius pemerintah terhadap penyebab dan upaya hukum terhadap pelaku. Pada 2012 Walhi setempat melaporkan tindak pidana pembakaran lahan oleh dua perusahaan ke Polda Sumatera Selatan namun sampai dengan hari ini tidak ada yang bersangkutan tetap bebas be-
gitu saja. Sementara itu, Kepolisian Daerah Riau bekerja sama dengan Penyidik Pejabat Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kejaksaan Negeri Riau mulai berkoordinasi menyelidiki kebakaran lahan dan hutan yang meluas di Riau. “Kepolisian bersama PPNS KLH melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya kesengajaan pembukaan lahan dengan membakar,” kata Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono di Pekanbaru, Kamis. Ia mengatakan penyelidikan masih dilakukan secara intensif oleh ahli dari Kepolisian dan KLH. Hingga kemarin, menurut dia, belum ada indikasi bahwa penyebab kebakaran lahan dan hutan dilakukan pihak tertentu. Kepolisian bahkan dari tingkat Polres, lanjut nya, telah memiliki format sendiri terkait penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan, dan harus dilaporkan secara terusmenerus. “Kami sudah masuk menyelidiki kejadian kebakaran di beberapa daerah tadi, Rokan Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Dumai. Rokan Hilir
daerah paling parah,” ujar dia. Kebakaran lahan dan hutan di Riau, ia mengatakan tidak hanya terjadi di lahan kosong tetapi juga lahan-lahan masyarakat pemilik kebun sawit. “Ada yang luasnya satu hektare, dua hektare, lima hektare, 10 hektare, ada juga milik perusahaan. Jadi masyarakat sebenarnya juga
jadi korban,” katanya. Karena itu, ia menegaskan aparat berkomitmen siapa pun pelaku yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar akan ditindak tegas. “Siapa pun pelakunya, dengan satu pentul korek api atau apapun itu akan kami tindak tegas,” ujar dia. (ant/ bali post)
(ant/bali post)
PENGENDARA - Sejumlah pengendara motor melaju dengan hati-hati karena asap pekat sisa kebakaran lahan dan hutan menyelimuti udara Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (21/6).
Diadili di Majelis Kehormatan
Jakarta (Suara NTB) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) sepakat untuk membawa dua hakim untuk diadili di sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang akan digelar pada awal Juli 2013. “Ada dua hakim yang akan dibawa ke MKH, selain Hakim AS yang diduga selingkuh, satu lagi hakim dulu bertugas Pengadilan Negeri wilayah Jawa Tengah,” kata Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar, di Jakarta, Jumat kemarin. Hakim AS dibawa ke Majelis Kehormatan atas rekomendasi KY. AS yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) di wilayah Kalimantan Barat diduga melakukan perselingkuhan dengan empat perempuan. Hakim AS dilaporkan ke KY oleh istri kedua dan salah seorang perempuan yang terlibat perselingkuhan dengannya. Sementara hakim dari PN wilayah Jateng direkomendasikan oleh MA terkait masalah integritas. (ant/bali post)