SUARA NTB Jumat, 19 April 2013
PKB Siap Dukung Mahfud sebagai Capres Depok (Suara NTB) Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pencalonan Mahfud MD sebagai calon presiden periode 2014-2019. “Ya dia kan kader PKB tentunya kita dukung,” kata Muhaimin usai memberikan kuliah umum di FISIP Universitas Indonesi (UI) Depok, Kamis kemarin. Namun, kata dia, penetapan resmi PKB mengusung siapa capres akan ditentukan setelah dilaksan(ant/bali post) akan pemilu legislatif 2014. Mahfud MD “Kita tunggu saja setelah pemilu legislatif,” ujarnya. Muhaimin yang juga menjabat sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi ini mengatakan bahwa partainya tidak akan menggelar konvensi untuk menentukan calon presiden. “Tidak kami tidak akan menggelar konvensi,” tegasnya. Mengenai dukungan kepada penyanyi dangdut Rhoma Irama, Muhaimin mengatakan dia mempunyai tugas untuk membantu kampanye dikampung-kampung. Ia mengatakan kehadiran Rhoma Irama diharapkan akan mampu mendongkrak perolehan suara PKB. Sebelumnya, Hasil survei PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur (Jatim) bersama Lembaga Survei “Suprimasi” mencatat mantan Ketua MK Mahfud MD menjadi calon presiden idola bagi nahdliyin Jatim. “Kami bertanya kepada 1.238 responden yang dipilih secara proporsional dengan metode terbuka, sehingga tercatat 26 calon presiden yang disodorkan responden,” kata Wakil Sekretaris ISNU Jatim Faza Dhora Nailufar, di Surabaya. Didampingi Wakil Ketua PW ISNU Jatim Imam Syafii, Dhora yang juga Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang menjelaskan hasil survei menunjukkan ada lima nama yang memperoleh dukungan lebih dari tiga persen. “Mahfud MD 21,08 persen, Jokowi 12,76 persen, Prabowo 11,15 persen, Dahlan Iskan 6,7 persen, dan ARB 5,33 persen, sedangkan nama lain di bawah tiga persen, di antaranya Jusuf Kalla, Anas Urbaningrum, Mohammad Nuh, Ahmad Dani, Saifullah Yusuf, dan sebagainya,” katanya. Menurut dia, hasil survei itu akan diserahkan ISNU kepada PWNU Jatim dan PBNU. “Ibaratnya, kalau NU selama ini menggunakan suara langit atau istikhoroh dalam pemilihan kepala daerah, ISNU melengkapi dengan suara bumi atau survei,” katanya. Ditanya alasan nama Mahfud MD menduduki posisi teratas di kalangan nahdliyin, ia mengatakan alasan responden umumnya menyebut Mahfud MD sebagai sosok yang tegas dan objektif dalam bertindak, meski ada beberapa pihak yang menentangnya. Alasan yang terekam adalah 36 persen ketegasan, 31 persen bersih dan jujur, 15 persen pengalaman di pemerintahan, empat persen merupakan kader NU, dan 14 persen untuk alasan lain. “Yang menarik, ARB tidak dipilih sama sekali di Sidoarjo. Bisa saja hal itu akibat lumpur Lapindo, namun yang menarik adalah banyak warga NU yang tidak terkena dampak lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, namun mereka memiliki solidaritas yang tinggi kepada korban lumpur,” katanya. Meski ditanya tentang figur capres, katanya, beberapa nahliyin memilih dengan menggandengkan dengan figur lain, di antaranya 29 dari 261 responden yang memilih Mahfud MD menggandengkan dengan figur lain sebagai cawapres. “Sebanyak 20 dari 83 responden yang memilih Dahlan Iskan memasangkannya dengan figur lain, seperti Jokowi dan Mahfud MD, sedangkan 20 dari 158 responden yang memilih Jokowi juga memasangkan dengan figur lain,” katanya. Untuk peta lokasi pemilih/responden, ia mengatakan mayoritas dari 38 kabupaten/kota di Jatim memilih Mahfud MD, namun mayoritas dukungan untuk Mahfud MD dari pemilih Banyuwangi, sedangkan mayoritas pemilih Jokowi ada di Lumajang, Pasuruan, dan Pamekasan. Untuk ARB, mayoritas pendukung dari Pasuruan dan Jember. (ant/bali post)
Presiden Utus Staf dan Gubernur Bantu Tasripin Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutus Staf Khusus Presiden dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo untuk membantu Tasripin, bocah berusia 12 tahun yang menjadi buruh tani untuk menghidupi tiga adiknya. “Saya akan segera mengutus Staf Khusus saya, bekerja sama dengan Gubernur Jateng, untuk mengatasi persoalan hidup Tasripin,” tulis Presiden dalam akun jejaring sosial Twitternya, @SBYudhoyono, Kamis siang. Dalam akunnya Presiden mengatakan kisah bocah asal Banyumas itu sungguh menggores hati. “Tasripin terlalu kecil untuk memikul beban dan tanggung jawab ini. Secara moral, saya dan kita semua harus membantunya,” tulis Presiden. Sebagaimana dilaporkan media, Tasripin harus bertahan hidup sambil menghidupi tiga adiknya setelah ditinggal ayahnya bekerja ke luar Jawa, sementara sang ibu meninggal akibat tertimpa longsor dua tahun silam. Tasripin dan ketiga adiknya, Riyanti (9), Dandi (7) dan Daryo (5) tinggal di sebuah rumah terpencil di atas bukit di Dusun Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok yang berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat kota dengan kondisi jalan yang cukup terjal. Tasripin yang mestinya duduk di bangku kelas VI SD, harus berhenti sekolah dan menjadi kepala keluarga sekaligus mengurus tiga adiknya. (ant/bali post)
Tasripin dan adik - adiknya
(ant/bali post)
Pasti Ada Solusi Bendera Aceh Jakarta (Suara NTB) Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpandangan permasalahan bendera Aceh pasti dapat ditemukan jalan keluarnya. “Masalah ini juga bukan hal pelik yang membuat kita menghadapi jalan buntu di ujungnya,” kata Daniel dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis. Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi Aceh menerbitkan qanun (peraturan pemerintah provinsi Aceh) nomor 3/ 2013 tentang lambang dan bendera Aceh. Qanun tersebut menuai kontroversi terkait lambang Aceh yang mirip dengan bendera GAM. Presiden SBY, kata Daniel, mendorong agar semua pihak mengambil hikmah dari setiap sejarah yang dibuat. Daniel mengatakan tidak seorang pun mengambil manfaat karena percekcokan yang tidak signifikan tersebut. “Hari hari yang paling sulit telah dilalui kedua belah pihak,” katanya. (ant/bali post)
SUARA NUSANTARA
Halaman 11
SBY Klarifikasi Pemberitaan Soal Yenny Wahid Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengklarifikasi pemberitaan terkait Yenny Wahid, anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, yang diisukan akan menjabat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Hal ini dikatakan SBY dalam konferensi pers yang digelar di depan pintu masuk Kantor Presiden, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam pukul 21.15 WIB. Menurut Presiden, pemberitaan menyangkut hal itu telah melenceng, seolah-olah Yenny Wahid meminta jabatan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, begitu pula sebaliknya, seolah-olah dirinya juga menawarkan jabatan itu. “Tidak ada sama sekali Mbak Yenny mengharapkan posisi tertentu atau jabatan tertentu, tidak ada. Kalau diberitakan mbak Yenny ingin menjabat Wakil Ketua Umum tidak ada, kasihan beliau.
Demikian juga saya, saya tidak pernah menawarkan (posisi tersebut),” katanya. SBY mengakui, dirinya didampingi Ani Yudhoyono pernah bertemu dengan Yenny Wahid dan ibunya, Sinta Nuriyah Wahid, di kediaman Puri Cikeas, Kabupaten Bogor. Pertemuan itu memperbincangkan kerukunan umat beragama dan pluralisme, nostalgia dengan Gus Dur, serta mengait terkait politik. “Memang ada pembicaraan saya dengan mbak Yenny yang mengait dengan politik masa kini dan masa depan. Dalam pembicaraan itu misalnya, apa dimungkinkan untuk berjuang bersama-sama di arena politik,
apakah harus bersama-sama dalam satu partai politik atau tidak, yang penting kerja sama untuk kepentingan yang baik. Tidak ada sama sekali Mbak Yenny mengharapkan posisi tertentu,” katanya. Dalam kesempatan itu, menurut SBY, Yenny Wahid mengatakan, untuk berjuang dalam satu partai politik maka dirinya harus berkonsultasi dengan para kyai NU. “Dan belakangan saya tahu setelah berkonsultasi dengan kyai NU, dikatakan lebih baik tidak bersama-sama. Saya menghormati pilihan beliau,” katanya. Ia menambahkan, dirinya mengenal baik Yenny Wahid,
baik ketika di masa pemerintahan Gus Dur maupun saat Yenny Wahid menjadi staf khusus Presiden SBY. Menurut dia, pemberitaan yang simpang- siur dan tidak benar terkait Yenny Wahid tersebut merugikan yang bersangkutan maupun dirinya. “Jadi tolong masyarakat luas jangan dibingungkan dengan berita yang simpang siur, yang seolah-olah mbak Yenny menginginkan jabatan tertentu, saya menawarkan jabatan tertentu,” katanya. Ia menambahkan hubungan dirinya dengan keluarga Gus Dur tetap baik dan mendoakan Yenny Wahid agar karir politiknya dapat terus meningkat di masa depan. Staf khusus Presiden bidang komunikasi politik, Daniel Sparringa mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampai-
kan pernyataannya dengan jelas demi diluruskannya beberapa hal sehubungan polemik tentang Yenny Wahid. “Penegasan Presiden SBY terkait dengan anggapan sebagian kalangan yang menegaskan kesan telah terjadinya pengingkaran kepada sebuah janji yang sebenarnya tidak pernah ada,” ujar Daniel Sparringa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis. Menurut dia, Presiden perlu mengirim pesan yang jelas kepada publik untuk menegaskan sikap hormat SBY pada niat baik Yenny. “Sikap hormat tersebut untuk memajukan Indonesia atas dasar ikatan idealisme yang mengikat persahabatan di antara kedua belah pihak,Yenny dan SBY. Ini sama sekali bukan soal partai atau politik,” kata dia. (ant/bali post)
Penjagaan Konsulat Asing di Denpasar Diperketat
(ant/bali post)
VONIS - Hakim ad hoc nonaktif Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Julianna Magdalena Marpaung, saat mengikuti sidang dengan agenda pembacaan vonis, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Kamis (18/4).
Hakim Kartini Divonis 8 Tahun Penjara Semarang (Suara NTB) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis hukuman delapan tahun penjara kepada hakim ad hoc nonaktif Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Julianna Magdalena Marpaung, karena terbukti menerima suap. Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Ifa Sudewi, majelis hakim juga mengenakan denda Rp 500 juta subsider lima bulan penjara kepada Kartini, yang dinilai terbukti menerima suap dalam kasus korupsi APBD Kabupaten Grobogan.
Hukuman yang dijatuhkan kepada Kartini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menuntut Kartini dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Menurut Ifa, Kartini terbukti melanggar pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Hal yang memberatkan terdakwa dalam perkara ini, menurut Ifa, perbuatan yang bersangkutan telah menjatuhkan citra dan wibawa hakim. “Mencoreng serta mencederai wibawa keadilan serta bertentangan
Djoko Susilo Disidang Selasa Depan Jakarta (Suara NTB) Tersangka kasus korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri 2011 dan tindak pidana pencucian uang Irjen Pol Djoko Susilo akan menjalani persidangan pada Selasa (23/4). “Secara resmi kami belum mendapat panggilan, tapi kami mendapat info sidang pada Selasa (23/4), prinsipnya penasehat hukum maupun Pak DS (Djoko Susilo) sudah siap mengikuti proses persidangan,” kata anggota tim penasihat hukum Djoko Susilo, Juniver Girsang di Jakarta, Kamis. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sudjatmiko mengonfirmasi bahwa sidang Djoko akan dilangsungkan di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Selasa (23/4). “Sudah masuk berkasnya pada Senin (15/4) sore dan sudah ditetapkan majelis hakimnya, ketuanya adalah Pak Suhartoyo dengan hakim anggotanya Amin Ismanto, Matius Samiaji, Anwar dan Hugo, sidang pada Selasa tanggal 23 April pada sekitar pukul 10.00 WIB,” kata Sudjatmiko di Jakarta pada Rabu (17/4). Hakim Suhartoyo adalah ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pernah menjadi ketua majelis hakim dalam sidang kasus suap terhadap sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 19992004 terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dengan terdakwa Miranda Swaray Goeltom. Dalam persidangan, menurut Juniver, Djoko Susilo akan menjelaskan kasus tersebut dengan terang dan tegas. Seperti diberitakan sebelumnya KPK menyangkakan Djoko pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
(ant/bali post)
Djoko Susilo
rupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun. Perhitungan KPK, negara mengalami kerugian total Rp 121 miliar dari proyek dengan anggaran Rp 196,8 miliar tersebut. Sedangkan dalam kasus pencucian uang, KPK menduga Djoko melanggar pasal 3 dan atau 4 Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 UU 15 tahun 2002 tentang TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. KPK telah menyita lebih dari 33 tanah dan bangunan, ditambah 3 stasiun pengisian bahan bakar umum, 4 mobil serta 6 bus besar milik jenderal bintang dua tersebut dengan nilai sekitar Rp 70 miliar. Aset Djoko yang disita berada di berbagai kota antara lain Jakarta, Depok, Bogor, Solo, Semarang, Yogyakarta, Subang dan Kuta.(ant/bali post)
dengan kode etik hakim,” katanya. Kartini dan penasihat hukumnya menyatakan masih pikir-pikir atas keputusan majelis hakim tersebut. Penasihat hukum Kartini, Sahala Siahaan, menyatakan keberatan atas keputusan tersebut. “Tidak adil jika kesalahan ini hanya dibebankan kepada terdakwa,” katanya. (ant/bali post)
Denpasar (Suara NTB) Penjagaan sejumlah kantor konsulat asing di Kota Denpasar diperketat untuk mengantisipasi aksi terorisme seperti yang terjadi di Boston, Amerika Serikat, Senin (15/4). Penjagaan sejumlah kantor konsulat asing itu melibatkan pihak kepolisian. “Pengamanan kantor konsulat kami laksanakan sesuai prosedur,” kata Wakil Kepala Polda Bali Komisaris Besar Dewa Anom saat ditemui di Sanur, Denpasar, Kamis. Namun dia tidak menyebutkan tingkat eskalasi yang dilakukan untuk mengamankan sejumlah kantor konsulat di Pulau Dewata termasuk berapa jumlah personel yang dikerahkan. “Meningkat atau tidak, itu tidak mesti kami tunjukkan. Kalau disebutkan jumlahnya, jangan sampai nanti bisa mudah diawasi oleh orang yang tak bertanggungjawab,” ujar perwira yang baru dilantik menjadi Wakapolda Bali itu. Dia mengungkapkan bahwa aksi-aksi teroris akan terus menjadi atensi pihak kepolisian dengan meningkatkan kegiatan preventif dan
preentif untuk menjaga keamanan Pulau Dewata. “Teroris itu tidak mencari berapa jumlah korban, tetapi mereka ingin menunjukkan keberadaannya dan mencuri perhatian dunia,” tegasnya. Berdasarkan pantauan di Konsulat Amerika Serikat di kawasan Renon, Denpasar, pengamanan memang tidak begitu mencolok. Namun beberapa personel Polda Bali tetap disiagakan di pos dekat kantor agensi itu. Sejumlah kantor konsulat dan perwakilan negara sahabat mayoritas terletak di kawasan Renon hingga Sanur. Kantor tersebut di antaranya Amerika Serikat, Australia, Jepang, India, Thailand, Prancis, dan Meksiko. Dewa Anom menegaskan bahwa tak hanya sejumlah kantor perwakilan asing yang dijaga namun polisi akan mengamankan seluruh kepentingan nasional termasuk semua warga negara. Tak hanya itu sejumlah kawasan wisata di Pulau Dewata juga tak terlepas dari pengamatan aparat kepolisian, karena banyak dikunjungi turis mancanegara. (ant/bali post)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
HIMBAUAN NOMOR :
/KPU-Kota-017.433903/2013
Berdasarkan ketentuan BAB VIII LARANGAN DALAM KAMPANYE Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bahwa tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menghimbau kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang memperhatikan dan mengindahkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa : a. sebelum dimulai masa kampanye; b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon; c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara. 2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye. 3. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan. 4. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri serta Pegawai Negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang JUJUR, ADIL, DAMAI dan BERMARTABAT.
Kota Bima, 5 April 2013 Ketua, TTD Dra. Nurfarhati, M.Si. Alamat : Jalan Gajah Mada Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima, Kode Pos 84113 Telp. (0374) 44865, Fax. (0374) 43074 E-mail: kpu_kobi@yahoo.com, Website: www.kpu-bimakota.go.id