SUARA NTB Kamis, 14 Maret 2013
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 10
Puluhan Ribu Warga KLU Antre Program Biogas
SOLUSI Bersinergi dengan Baik KETUA DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengingatkan dalam kegiatan pembangunan semua pihak harus dapat membangun sinergi dengan baik. Sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Semua memiliki peranan yang sangat penting. “Pembangunan ini butuh support dari masyarakat,” terang Rohmi dalam pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lotim di Selong, Rabu (13/3) kemarin. Kakak kandung Gubernur NTB ini menganalogikan antara masyarakat dengan pemerintah itu seperti ular. Antara kepala dengan ekor saling mendukung sehingga bisa berjalan dengan sempurna. Rohmi menjelaskan tentang analoginya, kepala ular tidak akan bisa bergerak tanpa dorongan dari ekor. Ketika sang ekor protes lalu melilitkan ekornya di pohon, sang kepala tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, ketika sang ekor ini berjalan jadi depan tanpa kepala, akan terjadi musibah. Mengaca pada analogi ular diingatkan Rohmi, semua pihak harus saling mendukung untuk bisa mencapai kemajuan. Sejauh ini di Kabupaten Lotim, diakui Rohmi sudah banyak program yang dijalankan. Namun ia mengingatkan masih banyak kekurangan yang harus dikerjakan. Program yang digelontorkan pemerintah ditekankan harus benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Apa yang diikhtiarkan bersama untuk kemajuan harus mengedepankan aspek pelayanan terhadap masyarakat. Disebutkan Rohmi, dalam hal pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Semuanya harus bermuara pada sistem pelayanan yang baik. (rus) Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/rus)
Bupati Klaim Lotim Kunci Kemajuan NTB Selong (Suara NTB) Tingginya jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencapai 1,2 juta jiwa, terbanyak dibandingkan sembilan kabupaten/kota lain se NTB menempatkan gumi selaparang ini sebagai barometer. Bahkan, Lotim bisa dikatakan sebagai kunci kemajuan bagi NTB. Jika Lotim sejahtera, maka sekaligus NTB akan sejahtera. Demikian disampaikan Bupati Lombok Timur (Lotim) H.M. Sukiman Azmy dalam acara pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Lotim di Selong, Rabu (13/3) kemarin. Sukiman mengklaim, selama kepemimpinannya sudah banyak kemajuan yang dicapai. Antara lain dibidang pendidikan yang dilihat dari indikator angka putus sekolah perbandingan dari awal kemepimpinannya hingga berakhir 2013 ini, sudah menorehkan hasil cukup menggembirakan. Tingkat SD, angka putus sekolah menurun drastis dari fakta 0, 31 persen pada tahun 2008 menjadi 0,09 persen ditahun 2012. Tingkat SMP dan SMA sederajat pun mengalami penurunan cukup besar. Masing-masing 1,14 persen pada tahun 2008 menjadi 0,83 persen pada tahun 2012 untuk tingkat SMP dan 1,14 persen ke 0,94 persen untuk tingkat SMA sederajat. Dari sisi angka lulusam, tingkat SD yang sebelumnya masih tersisa 12 persen belum lulus, terakhir mampu diluluskan hingga 100 persen. Tingkat SMP dan SMA sederajat mendekati angka kelulusan yang sempurna, yakni masih rata-rata 99 persen. Dalam hal pembangunan infrastruktur, sebagian besar jalan di Kabupaten yakni sepanjang 1.073 km, sebanyak 80 persen jalan sudah cukup bagus. Sisanya siap akan dituntaskan. Semua kemajuan yang telah dicapai dipandang bupati masih minim publikasinya. Ia pun menyinggung para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lotim yang minim sosialisasi keberhasilan pemerintah. Sedikit disindir Bupati, khusus jalan-jalan provinsi yang ada di Lotim. Sejauh ini dinilai klaimnya sebagai jalan provinsi namun tidak pernah tersentuh pemeliharaan jalan. Dikemukakan, semua ruas jalan di Kota Selong merupakan jalan provinsi. Namun sejauh ini dana pemeliharaan masih terbilang minim. Di luar kota Selong, disebutkan antara lain jalan dari Desa Denggen-Pancor, Rempung -Pancor, Sekarteja-Pancor dan paling penting ekonomi utama masyarakat, SembalunSuela butuh sentuhan segera. Permintaan Bupati, Pemprov NTB bisa segera memprioritaskan pembangunan jalanjalan yang strategis. Jalan yang selama ini menjadi satusatunya jalur perekonomia masyarakat. Pujian ke TGB Selanjutnya, di momentum pembukaan acara perencanaan pembangunan yang akan dilaksanaan eksekutif 2014 mendatang itu, bupati Sukiman Azmy kembali melayangkan pujiannya kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA. Bagi Sukiman, TGB merupakan sosok yang luar biasa. Sejauh ini dinilai tidak ada sosok yang seperti TGB. Ketua Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan itu katanya sangat mengerti semua persoalan dan bisa menghadirkan solusi menyelesaikan persoalan tersebut. Apa yang disampaikan selalu kontekstual. Selaku tokoh muda yang sudah mendapat gelar doktor dengan predikat summacumlaude TGB selalu tampil energik. (rus)
(Suara NTB/rus)
MUSRENBANG - Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy memberikan sambutan saat pembukaan Musrenbang di Selong, Rabu kemarin. Tampak jajaran Muspida Kabupaten Lotim.
Tanjung (Suara NTB) Antusias masyarakat Kabupaten Lombok Utara untuk program Biogas cukup besar. Belum lagi program Biogas untuk tahun 2013 terealisasikan, antrean warga yang meminta dibuatkan tungku kompor kotoran sapi tersebut sudah memanjang. Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan memperkirakan jumlah warga yang masuk waiting list program ini mencapai angka puluhan ribu orang. “Kita belum mendata secara riil, tetapi secara parsial di kelompok sudah ada yang antre dengan menyodorkan fotokopi KTP. Jumlahnya mencapai puluhan ribu orang,” kata Kepala DPPKKP KLU, Hermanto, melalui Kepala Bidang Peternakan, Adi Wibawa, S.Pt., kepada Suara NTB, Senin (11/3). Dijelaskan Adi Wibawa, hingga saat ini sudah tercatat 185 unit kompor biogas yang beredar di KLU, terbanyak di Kecamatan Kayangan, tepatnya Desa Pendua dan Desa Sesait dengan capaian 100 unit. Sementara sisanya beredar di beberapa desa di Kecamatan lain di KLU. Untuk tahun ini, Pemda KLU akan mengalokasikan jumlah 2 paket biogas dengan total angka sementara mencapai 207 unit. Jumlah tersebut terakumulasi dari program biogas yang ada di Dinas PU Tamben KLU, Kantor
Lingkungan Hidup, Hipos, Bantuan Provinsi NTB dan DPPKKPAPBD KLU. Untuk 3 lembaga pertama, masih akan menunggu juklak dari Kementerian masingmasing agar bisa divalidasi. “Bagi masyarakat yang berminat bisa mendaftar dengan menghubungi SKPD terkait atau melalui UPTD Dinas Pertanian di Kecamatan. Karena jumlahnya terbatas, dinas hanya akan menerima pendaftaran tetapi verifikasi penerima dilakukan oleh Hipos,” jelas Adi. Adi mengatakan manfaat biogas sudah dirasakan oleh masyarakat KLU. Selain sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak, biogas juga dimanfaatkan sebagai sumber listrik pada jam tertentu di kala listrik tidak menyala. Bagi Dinas Pertanian yang di dalamnya bergabung Perkebunan dan Kehutanan, Adi menilai biogas dapat menghindarkan warga dari aksi pembabatan
hutan untuk kayu bakar (memasak). Terlebih jaminan/garansi kompor biogas relatif cukup lama, 3 tahun. Sementara garansi tungku hingga 25 tahun. Adi berharap, animo masyarakat yang sangat tinggi ini akan mendorong Pemangku kebijakan terutama di Provinsi dan Kementerian untuk mengalokasikan program Biogas di KLU sebanyak mungkin. Idealnya kata Adi, dengan antrean besar ini jumlah alokasi biogas di KLU setahun harusnya menyentuh angka di atas 1.000 kompor. Terpisah, penerima manfaat Kompor Biogas, Siti Rukayah, kepada Suara NTB mengakui sejak menggunakan kompor biogas tahun 2010 lalu, manfaatnya yang ia rasakan sangat besar. Selain hemat energi, ia juga tidak pusing memikirkan anggaran untuk pembelian minyak tanah, LPG dan lainnya untuk memasak. “Saya menggunakan dua ko-
(Suara NTB/ist)
BIOGAS - Siti Rukayah, menuangkan kotoran sapi untuk diolah sebagai energi biogas di belakang rumahnya, Desa Sesait. mpor dengan kapasitas tungku 6 kubik. Hanya dengan mengisi 10 kilogram kotoran sapi tiap hari, sudah bisa memakai kompor sepuasnya. Bahkan di rumah, saya memasak air untuk mandi karena cuaca dingin,” kata warga Desa Sesait ini. Selain kompor, ia juga memanfaatkan biogas untuk menyalakan 3 buah lampu di kandang milikn-
ya. Siti mengakui, memperoleh Biogas dari program Subsidi. Untuk kompor biogas, minimal keperluan anggaran diperkirakan Rp 8 juta. Dengan share Provinsi, Hipos, dan dana di masing-masing SKPD, maka penerima manfaat hanya mengeluarkan anggaran untuk ongkos tukang, dan penyediaan material; kerikil, pasir dan batu bata. (ari)
Bupati Loteng Janjikan Mutasi Segera Digelar Praya (Suara NTB) Mutasi pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal segera digelar. Draf komposisi pejabat-pejabat yang akan mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong pascapenerapan struktur organisasi pemerintahan yang baru, diyakini sudah selesai digodok. Dimana pada mutasi kali ini, fokus perhatian Pemkab Loteng yakni untuk pejabat setingkat eselon III kebawah. Dihadapan ratusan petani yang hadir saat penen raya benih unggul di Desa Puyung Jonggat, Rabu (13/3) kemarin, Bupati Loteng, H. Moh. Suhaili, FT., yang sebelum terkesan tertutup terkait rencana mutasi pejabat, mengungkapkan kalau mutasi akan digelar dalam minggu ini juga. “Dalam satu atau dua hari kedepan, kita akan menggelar mutasi pejabat di lingkup Pemkab Loteng,” sebutnya. Kendati demikian, Bupati enggan mengungkapkan bera-
pa banyak pejabat yang akan dimutasi. Menurutnya, mutasi memang harus dilakukan. Sebagai upaya untuk bisa terus meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. Yang akhir-akhir ini dinilai masih belum begitu optimal. Ia mengungkapkan, selain penataan birokrasi, fokus pemerintah saat ini juga pada pemerataan pegawai pemerintahan. Pasalnya, jumlah pegawai yang dimiliki Loteng sampai saat ini cukup banyak. Dimana kalau dibandingkan dengan daerah lain, komposisi pegawai Loteng termasuk yang paling gemuk. Sehingga kedepan, pihaknya memiliki konsep bagaiman kemudian pegawai-pegawai pemerintah yang ada akan lebih banyak ditempatkan di kecamatan-kecamatan dan desa. Dengan harapan, bisa membaur bersama masyarakat. Tidak kemudian hanya numpuk di kabupaten tanpa ada pekerjaan yang jelas seperti yang terjadi saat ini. (kir)
DPPKKP Akui Distribusi Pupuk Sempat Macet Tanjung (Suara NTB) Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan-Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan (DPPKKP), tak menyangkal distribusi pupuk beberapa waktu lalu sempat mengalami kemacetan. Namun, pupuk di KLU tidak bermasalah/langka seperti yang dikhawatirkan. “Pupuk sebenarnya tidak langka, tetapi hanya telat pengiriman akibat lambatnya penebusan oleh Pengecer. Pupuk ditebus berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Cuaca yang kurang bersahabat juga menyebabkan pupuk lamban di distribusikan dari distributor ke pengecer,” kata Kabid Pertanian, Sapdi, SP., kepada Suara NTB, Senin (11/3) di ruang kerjanya. Sapdi mengatakan, secara akumulatif jumlah pupuk yang diperlukan warga di lima kecamatan di KLU mencapai 5.300 ton, untuk 5 jenis, yakni urea, Za, SP 36, NPK dan organik. Jumlah tersebut didasari oleh tingkat penyerapan 2012 lalu. Awalnya di tahun 2011, jumlah alokasi pupuk KLU mencapai 8.500 ton, namun faktanya, tingkat penyerapan petani lebih rendah. Pola pemupukan untuk tanaman didasari dengan dosis tepat, tepat waktu, tepat sasaran. Oleh karena itu pula, pengecer di tiap Kecamatan diimbau untuk tetap menyediakan pupuk saat dibutuhkan oleh masyarakat petani. “Alokasi pupuk di tiap kecamatan sudah kita hitung sesuai dengan luas area tanam. Areal baku
sawah paling luas ada di Bayan, lebih dari 3.000 ha. Kayangan 2000-an ha dari toal 8.304 hektar areal baku sawah. Sementara untuk areal baku tanam padi saja di KLU mencapai 13 ribu ha lebih, karena ada areal yang bisa ditanam dua kali dalam setahun,” sambungnya. Kejadian kelangkaan pupuk yang berlangsung tidak lama di Bayan, turut disesalkan Sapdi. Pihaknya bahkan langsung melakukan kontak dengan perusahaan (produsen) langsung untuk mengetahui penyebabnya. Namun dari keterangan yang diperoleh, pupuk tidak bermasalah dalam jangka waktu lama. Di KLU pun, perbedaan distributor menyebabkan kelangkaan pupuk hanya berlaku di Bayan saja. Sapdi juga menjamin, dengan pengawasan yang dilakukan pihak Dinas, harga pupuk tidak mengalami kontraksi di tingkat pengecer. Sebagaimana pupuk bersubsidi, maka harga jual eceran tertinggi (HET) mengacu pada peraturan pemerintah. Masing-masing harga pupuk di pengecer sebesar Rp 1.800,per kg urea, Za sebesar Rp 1.400,-/kg, SP 36 Rp 2.000,/kg, NPK Rp 2.300/kg, dan pupuk organik dengan HET Rp 500,- per kg. “Kemungkinan dijual dengan harga lebih tinggi seperti agak susah, karena tata niaganya dengan sistem pasar tertutup. Petani juga tak bisa membeli ke distributor, tapi ke pengecer dengan kepastian harga yang sudah diatur,” tutup Sapdi. (ari)
(Suara NTB/rus)
SRIKAYA - Srikaya merupakan salah satu komoditi perkebunan yang bisa dihasilkan di kabupaten Lotim. Terlihat, para pedagang mulai banyak berjejeran menjajakan srikaya di sepanjang jalan menuju Dermaga Kayangan Labuhan Lombok.
PPP Dinilai Lamban Proses PAW Syahrudin Giri Menang (Suara NTB) Lambannya proses pembahasan pergantian antar waktu (PAW) Syahrudin, salah seorang anggota DPRD Lombok Barat yang divonis empat tahun dalam kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) Lobar tahun 2009 menurut Ketua DPRD Lobar, H. Umar Said, S.Ag, dikarenakan parpol bersangkutan kurang responsif. Hal ini mengakibatkan proses PAW Syahrudin memakan waktu lama, sementara jika diproses dewan melalui badan kehormarmatan (BK) susah pasalnya dari pengganti bersangkutan juga kurang responsif. “Dari partainya sendiri tidak begitu merespon, kalau ditangani melalui dewan ya bisa, cuman agak susah karena dari pengantinya sendiri juga tidak pernah merespon,” ungkap Ketua DPRD Lobar, Umar Said ketika dikonfirmasi via teleponnya. Dijelaskan proses PAW ini ssudah sejak tahun lalu semenjak yang bersangkutan divonis. Namun prosesnya belum jelas hasilnya karena pihak Parpol tak merespon sehingga pembahasannya juga lamban. Jika pihak DPRD melalui BK menangani proses PAW ini juga sulit karena pengganti bersangkutan juga. Kurang merepon. Kondisi ini menambah lambannya proses PAW. Sementara dilain sisi, status tersangka dan divonis bersalah
seharusnya dilanjutkan dengan proses PAW. Tahun lalu pengadilan Tipikor Mataram memvonis Syahrudin empat tahun penjara, namun ia keberatan lalu mengajukan banding ke PTN Mataram. Namun karena putusan PTN Mataram malah memberatkan bersangkutan karena tuntutan hukumannya bertambah menjadi enam tahun, maka ia mengajukan kasasi ke MA. Saat ini pengajuan kasasi itu sedang dalam di MA. Seperti diketahui, Syahrudin ditutut pidana penjara selama empat tahun dalam kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) Lobar tahun 2009. Akibat perbuatannya, anggota DPRD Lobar dari PPP diduga telah merugikan Negara sekitar Rp 571 juta dan denda Rp 100 juta serta harus membayar uang pengganti sebesar Rp 450 juta. Sementara dari pihak KPU sendiri belum menerima SK terkait permintaan PAW dari pihak dewan, dalam masalah ini KPU jelas bagian Divisi Hukum KPU Lobar, Umar Akhamd Seth tidak punya kewenangan mendesak pihak dewan untuk segerag memproses PAW Syahrudin. Hal ini menjadi keweangan dari pihak Parpol dan Dewan dalam hal ini BK untuk membahasa masalah ini. “Untuk PAW, KPU tidak punya daya paksa ke Dewan dan Parpol, karena itu kewenangan Parpol,”ujarnya. (her)
Penetapan DPT Pilkada NTB
Terkendala Rendahnya Partisipasi Parpol di Lobar Mataram (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) sedang gencar melakukan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di daerah setempat, saat ini tahapan yang dilalui pengumuman daftar pemilih tambahan mulai sejak tanggal 12 - 14 Maret. Daftar tambahan pemilih yang tidak ada namanya dalam daftar pemilih sementara (DPS), dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini KPU menuai kendala rendahnya partisipasi partai politik dan tim kampanye untuk memberikan masukan dan mendaftar namanama konstituen di lokasi Daerah Pemilihan (Dapil) masingmasing. Persoalan ini nantinya menjadi titik krusial dan kritis pada waktu penetapan DPT. Demikian disampaikan Ketua KPU Lobar melalui Divisi Sosialisasi, Suhardi ditemui di kantornya, Rabu (13/3). “Sampai saat ini belum ada parpol dan tim kampanye yang memberikan masukan, ini akan menjadi tahapan paling sensitif pada penetapan DPT nanti,” ungkapnya. Dikatakan, tahapan pengumu-
man daftar pemilih tambahan dimulai sejak tangga 12 lalu sampai 14 Maret mendatang. Pemilih tambahan ini calon pemilih yang belum terdaftar di DPS, seperti halnyaTKIyangpergikeluarnegeri namun tidak lama kembali lagi. Nama TKI ini akan masuk ke calom pemilih tambahan. Selanjutnya, daftar pemilih tambahan dan DPS itu akan ditetapkan menjadi DPT. Pada tanggal 22 Maret mendatang DPS dan daftar pemilih tambahan itu akan disyahkan menjadi DPT oleh PPS. Sejauh ini sebutnya, jumlah DPS yang masuk akumulasi mencapai 452. 804 orang. Sedangkan untuk daftar pemilih tambahan belum masuk dari tingkat PPS, data itu saat ini sedang direkap. Pada tahapan penetapan DPT dan DPS ini menurutnya paling krusial dibanding tahapan lain, karena sampai saat ini belum ada satupun tim kampanye dan parpol yang memberikan masukan dalam arti memberikan data terkait nama-nama konstituennya. Hal ini menurutnya, besar kemungkinan menjadi sengketa. “Tapi kita berupaya tidak terjadi
sengketa,” ujarnya. Persoalan ini jelasnya, akan mencuat pada waktu penetapan DPT nanti. Untuk itu, KPU meminta dan menekan semaksimal mungkin kepada PPK dan PPS untuk mendaftar nama-nama pemilih tambahan itu. Selain itu, ia berharap agar Parpol lebih responsif dalam hal ini karena hal ini menyangkut hak dan kepentingan masyarakat dalam menentukan pilihannya pada Pilgub mendatang. Lebih jauh dikatakan, berdasarkan keputusan KPU pusat telah ditetapkan lima Dapil untuk Pileg mendatang. Lima Dapil itu antara lain, Dapil I masuk kecamatan Ssekotong dan Lembar sebanyak 7 kursi, Dapil II Gerung dan Kuripan sebanyak 8 kursi, Dapil III Kediri dan Labuapi sebanyak 10 kursi, Dapil IV Batu Layar dan Gunung Sari sebanyak 9 kursi serta Dapil V masuk Kecamatan Narmada dan Lingsar 11 kursi. Total kursi yang diperebutkan 45 kursi. Kenapa 45 kursi, karena jumlah penduduk Lobar mencapai 500 sampai 1 juta jiwa. (her)