SUARA NTB Rabu, 3 April 2013
SUARA NUSANTARA
Halaman 11
DPR Setujui Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI Jakarta (Suara NTB) Rapat paripurna DPR RI menyetujui Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Darmin Nasution yang segera mengakhiri masa jabatannya pada Mei mendatang.
(ant/bali post)
GUBERNUR BI - Ketua DPR RI, Marzuki Ali didampingi Wakil Ketua DPR, Pramono Anung memperkenalkan Agus Martowardojo yang resmi disahkan sebagai Gubernur Bank Indonesia pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/4).
Tidak Mengada-ada PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah tidak mengada-ada dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan, namun berangkat dari upaya menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan nasional dan era globalisasi. “Pendidikan itu dinamis, termasuk kurikulumnya sehingga tidak bisa dikatakan mengada-ada kebijakan pengembangan kurikulum. Kita sesuaikan dengan perkembangan situasi,” katanya saat membuka rapat kabinet terbatas bidang pendidikan di Kantor Presiden Jakarta, Selasa kemarin. Meski demikian, kata Yudhoyono, perubahan kurikulum oleh pemerintah juga harus memiliki urgensi dan tujuan yang tepat dan benar. Dia juga meminta pandangan masyarakat, kalangan legislatif dan praktisi pendidikan mesti diperhatikan. “Di antara pandangan yang disampaikan adalah pandangan jangan sampai perubahan ini karena ganti menteri atau memberikan beban pada orang tua yang kurang mampu untuk siapkan teks buku pelajaran yang baru. Pandangan itu patut didengar,” katanya. Sembari mengutip laporan Wakil Presiden, Yudhoyono mengatakan kurikulum ini perlu dibahas lagi di tingkat kabinet agar bisa nanti diimplementasikan dengan baik. (ant/bali post) Susilo Bambang Yudhoyono (ant/bali post)
BPK : Negara Rugi Rp 9,72 Triliun Jakarta (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara senilai Rp 9,72 triliun dari 12.947 temuan kasus, yang terdiri atas kekurangan penerimaan serta ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara selama semester II tahun 2012. “Tentu kita sepakat bahwa nilai temuan tersebut bukanlah jumlah yang kecil, tapi sangatlah besar,” kata (ant/bali post) Ketua BPK RI Hadi PoernoHadi Poernomo mo saat menyampaikan sambutan terkait penyerahan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 di Jakarta, Selasa kemarin. Hadi mengatakan dari jumlah tersebut, sebanyak 3.990 kasus senilai Rp 5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. “Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah maupun perusahaan,” katanya. Kemudian, sebanyak 2.241 kasus senilai Rp 3,88 triliun merupakan temuan ketidakhematan dan ketidakefisienan, sebanyak 4.815 kasus merupakan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 1.901 kasus merupakan penyimpangan administrasi. “Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perlunya perbaikan SPI dan tindakan administratif atau korektif lainnya,” ujar Hadi. Terhadap temuan tersebut, Hadi mengharapkan adanya perhatian dari para anggota DPR RI untuk ikut mengawasi dan mendorong penyelesaian tindak lanjut kasus tersebut. “Temuan tersebut terus terjadi secara berulang setiap tahun, sehingga jika kita tidak bersama-sama mendorong penyelesaian tindaklanjutnya dan mengatasinya, maka potensi terjadinya kerugian yang lebih besar dapat terjadi,” katanya. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan penyetoran uang kepada kas negara, daerah atau perusahaan senilai Rp 124,13 miliar. Selama semester II tahun 2012, BPK RI telah memeriksa 709 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 154 objek pemeriksaan kinerja, 450 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan 105 objek pemeriksaan keuangan. (ant/bali post)
“DPR memberikan persetujuan kepada yang terhormat Agus Martowardojo untuk ditetapkan sebagai Gubernur BI,” ujar Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat memimpin rapat paripurna di Jakarta, Selasa kemarin. Pramono, atas nama pimpinan DPR RI, juga mengucapkan selamat dan mengharapkan Agus Martowardojo dapat menjalankan amanah sebagai Gubernur BI dengan baik. Selain itu, ia melanjutkan, proses administrasi DPR RI untuk pengangkatan Gubernur BI yang baru segera disampaikan kepada Presiden. “Semua akan diproses lebih
lanjut dan kami mengucapkan selamat kepada Agus Martowardojo untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” kata Pramono. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis sempat membacakan laporan hasil pembahasan calon Gubernur Bank Indonesia terkait proses uji kepatutan dan kelayakan serta pemilihan Agus Martowardojo. Sementara Menteri Keuangan Agus Martowardojo memberikan apresiasi kepada rapat paripurna DPR RI yang telah memberikan persetujuan atas pengangkatannya sebagai Gubernur BI. “Kami berterima kasih
Menag Jamin Penurunan BPIH Tak Ubah Pelayanan Jakarta (Suara NTB) Menteri Agama Suryadharma Ali menjamin penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2013 yang telah disepakati oleh DPR RI pada 1 April 2013, tidak akan mengubah kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia. “Turunnya biaya penyelenggaraan haji tidak berarti turunnya kualitas pelayanan haji. Ini menjadi perhatian kami, kualitas tidak boleh turun,” kata Suryadharma Ali dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa kemarin. Menteri Agama mengatakan berdasarkan pembahasan dengan DPR RI maka diputuskan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2013 dari rata-rata 3.617 dolar AS pada 2012 menjadi rata-rata 3.527 dolar AS. Menurut dia biaya rata-rata itu diambil dari BPIH dari 12 embarkasi yang ada dengan berbagai variasi biayanya. Seperti embarkasi Banda Aceh pada 2013 BPIH yang dikenakan sejumlah 3.253 dolar AS, Medan 3.267 dolar
AS, Batam 3.357 dolar AS, Padang 3.329 dolar AS, Palembang 3.381 dolar AS, Jakarta 3.522 dolar AS, Surabaya 3.616 dolar AS dan Lombok 3.582 dolar AS. Penurunan biaya BPIH 2013 dibandingkan 2012 bervariasi untuk sejumlah daerah, meski secara nasional rata-rata 90 dolar AS. “Seperti di Jakarta pada 2013 pada 3.522 dolar AS dibandingkan 2012 ada penurunan 116 dolar AS. Seperti untuk Surabaya pada 2013 3.619 dolar AS dan pada 2012 3.738 dolar AS maka ada penurunan 119 dolar AS,” papar Menteri Agama. Lebih lanjut Suryadharma Ali mengatakan keputusan DPR RI ini menunjukkan adanya peningkatan subsidi kepada jamaah haji Indonesia. Subsidi tersebut berasal dari setoran awal yang jamaah simpan di Kementerian Agama yang kemudian menghasilkan manfaat atau bunga dalam istilah perbankan konvensional. “Pada 2010 subsidi yang diberikan sebesar Rp 7,6 juta, pada 2011 sebesar Rp 11 juta
(ant/bali post)
Suryadharma Ali
atau 19 persen dari total BPIH yang harus dibayar saat itu, pada 2012 sebesar Rp 12,9 juta atau 21 persen dari BPIH yang harus dibayarkan dan pada 2013 subsidi yang diberikan Rp 16,1 juta atau 34 persen dari total BPIH yang harus dibayarkan,” ujar Menteri Agama. (ant/bali post)
KLB Tandingan Hanya Emosi Sesaat Surabaya (Suara NTB) Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Soekarwo menilai rencana kader Demokrat yang akan menggelar kongres luar biasa (KLB) tandingan hanya emosi sesaat. “Rencana kongres luar biasa tandingan hanyalah emosi sesaat usai suksesnya KLB di Bali akhir pekan lalu. Nantinya emosi itu akan surut dan berakhir kok,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa kemarin. Dia menepis anggapan bahwa setelah KLB yang menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum malah terjadi perpecahan pada internal partai. “Semua DPC dan DPD ketika disuruh berdiri sebagai tanda setuju, semua berdiri. Sehingga mereka sepakat mendukung keputusan tersebut,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur tersebut. Sebelumnya, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto menyatakan menggelar KLB tandingan dan mengaku telah menyiapkan dua opsi lokasi KLB tandingan, di Bandung dan Jakarta. Sebelumnya, Pengurus DPP Partai Demokrat menyambut baik dan mendukung dipilihnya Syarief Hasan sebagai Ketua Harian Partai Demokrat, kata Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. Menurut
Herman, dipilihnya Menteri Koperasi dan UKM itu oleh Ketua Umum Partai Demokrat terpilih hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Susilo Bambang Yudhoyono, tentu telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai aspek. “Tentunya Pak SBY tentu telah membaca dan menelaah siapa yang pantas untuk menduduki ketua harian,” katanya belum lama ini. Karena itu, dia berpendapat penempatan Pak Syarif Hasan tersebut sudah tepat. Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menyebutkan Syarif memiliki pengalaman dan seorang yang mampu mengelola partai. “Yang lebih penting itu, loyalitas beliau kepada partai tidak disanksikanlah lagi,” ujarnya. Syarief Hasan ditunjuk sebagai Ketua Harian DPP Partai Demokrat oleh Ketua Umum terpilih hasil KLB Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Ketua DPP Partai Demokrat Umar Arsal menyarankan Syarief Hasan untuk melakukan roadshow ke daerah-daerah. “Pak Syarief harus segera bergerak cepat, melakukan `roadshow` ke DPD dan DPC,” tukasnya. Umar menilai apa yang pernah dilakukan oleh Anas dengan sering mengunjungi DPD dan DPC terbukti efektif dan mampu meningkatkan kepercayaan kader dan pengurus partai di daerah-daerah. Selain itu,
Soekarwo
(ant/bali post)
roadshow Ketua Harian DPP Partai Demokrat tersebut juga sekaligus untuk memastikan pengurus partai di provinsi, kota dan kabupaten bekerja secara optimal guna menghadapi Pemilu 2014. (ant/bali post)
bahwa di sidang paripurna telah disetujui untuk menjadi Gubernur BI pada Mei untuk menggantikan Darmin Nasution,” ujarnya. Agus Martowardojo terpilih sebagai Gubernur BI periode 2013-2018 melalui hasil penghitungan suara atau voting secara tertutup dengan hasil 46 anggota Komisi XI DPR RI setuju, tujuh suara tidak setuju dan satu suara abstain. Pemungutan suara dilakukan setelah rapat internal Komisi XI DPR RI tidak menemukan kesepakatan secara bulat atau aklamasi untuk menetapkan Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI. Ko-
misi XI DPR RI memberikan 14 catatan kepada Gubernur BI terpilih dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain terkait pengendalian inflasi, kestabilan nilai tukar, pengembangan perbankan syariah, asas resiprokal, keberpihakan kepada sektor riil dan menciptakan sistem pembayaran yang efisien. Sebelumnya, Agus Martowardojo telah memiliki sejumlah pengalaman dan pernah menempati beberapa jabatan strategis dalam lingkungan perbankan, seperti menjadi Ketua Perbanas dan Ketua Himbara. Pada 20 Mei 2010, Agus Martowardojo terpilih sebagai Menteri Keuangan, menggantikan posisi yang ditinggalkan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. (ant/bali post)
Pejabat Kemendagri Pertemuan Tertutup dengan Pimpinan Aceh Banda Aceh (Suara NTB) Dirjen Otda dan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri mengadakan pertemuan tertutup dengan para pimpinan pemerintahan dan legislatif Provinsi Aceh terkait dengan klarifikasi Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh. Pertemuan tertutup di Pendopo Gubernuran Aceh di Banda Aceh, Selasa, dihadiri Gubernur Zaini Abdullah, Wakil Gubernur Muzakir Manaf, Ketua DPRA Tgk Hasbi Abdullah, dan Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud AlHaytar. Pertemuan itu diperkirakan sebagai salah satu bentuk klarifikasi pihak Kemendagri terkait dengan Qanun Nomor 13/ 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh yang telah disahkan oleh DPRA pada 25 Maret 2013. Qanun itu dinilai prokontra oleh masyarakat dan Pemerintah Pusat karena identik dengan simbol-simbol yang pernah digunakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat
konflik bersenjata di provinsi itu. “Kedatangan kami ke Aceh ini sebagai bentuk klarifikasi terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh itu,” kata Dirjen Otda Kemendagri Djoehermansyah Johar. Sementara di luar ruang pertemuan tampak puluhan wartawan media cetak dan elektronik yang ingin mengetahui hasil pertemuan tersebut. Tidak terlihat Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Zahari Siregar dan Kapolda Aceh Irjen Pol Herman Effendi dalam pertemuan tersebut. Sementara sehari sebelumnya, ribuan orang konvoi keliling Kota Banda Aceh sambil mengarak bendera Aceh yang disahkan oleh DPRA dan Gubernur Aceh itu. Pada hari yang sama, ratusan warga Aceh Tengah juga berkonvoi keliling kota Takengon mengarak dan mengibarkan bendera merah putih sebagai sikap penolakan terhadap Qanun Bendera, Lambang dan Himne Aceh. (ant/ bali post)