8
SRIWIJAYA POST Selasa, 30 Juni 2009
Indralaya, Kayuagung, Martapura, Muaradua KUPPKS OI Juara Nasional
Pengedar Upal Dibekuk
Motor Lawan Truk Fuso
INDRALAYA —Tidak sia-sia pembinaan peningkatan keluarga sejahtera yang dilakukan Pemkab Ogan Ilir melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) setempat yang mengirimkan kelompok usaha Gelam Indah Desa Tanjug Gelam Kecamatan Indralaya Selatan. Kelompok usaha Gelam Indah DesaTanjung Gelam yang mewakili Sumsel dalam lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (KUPPKS) yang dilaksanakan BKKBN Pusat berhasil menjadi juara nasional. “Penghargaan kepada KUPPKS Gelam Indah diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN Pusat dr Sugiri MPH dalam acara Harganas di Jakarta, Minggu (28/6) kepada BKBPP Ogan Ilir,” kata Kepala BKBPP Ogan Ilir, Rizal Effendi, Senin (29/6). Kelompok Usaha Gelam Indah mengalahkan peserta dari 32 provinsi lainnya di tanah air. Kelompok usaha Gelam Indah merupakan semacam koperasi atau kelompok usaha yang memproduksi dan membina beberapa industri rumah tangga di Desa Tanjung Gelam. Seperti usaha kerupuk, kempelang, kue semprong, dan dawat. (st1)
BANYUASIN — Aparat Polsek Betung, Senin (29/6) sekitar pukul 01.30 dini hari membekuk lima orang diduga kawanan pengedar uang palsu (Upal). Mereka adalah, Suharman (37) dan Huzairin alias Gobang (38) dari Lorong Combat Rimba Asam, Dedi (32), Sudirman (32) dan Puspita (51) dari Betung. Polisi mengamankan barang bukti upal pecahan Rp 20 ribu sebanyak 200 lembar dengan nomor seri sama WCV910720. “Saat itu tersangka Dedi beli rokok kepada pedagang Zulkarnain di lokasi pesta Desa Bukit, Betung. Tersangka mengeluarkan upal pecahan Rp 20 ribu. Pedagang curiga lalu melapor,” kata Kapolres Banyuasin, AKBP Susilo Rahayu Irianto melalui Kapolsek Betung AKP Daswir Pasaribu. Setelah Dedi dibekuk, petugas beruturut-turut mengamankan empat tersangka lainnya di tempat berbeda. Dari rumah Suharman petugas menyita upal 195 lembar yang disembunyikan di bawah kasur. Dari tangan Huzairin disita 2 lembar upal. “Kasus upal ini masih dikembangkan,” kata. (udn)
KAYUAGUNG — Yuwayar alias Mayer (35) asal Desa Sukapulih IV Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI tewas mengenaskan setelah motor Beijing BG 4409 KR tabrakan dengan truk fuso BK 9688 EB. Yuwayar tewas di tempat, sedangkan Ikhas (40) yang dibonceng luka-luka dilarikan ke RSUD Kayuagung. Kepala Desa (Kades) Sukapulih IV, Warsono membenarkan, salah satu warganya atas nama Yuwayar tewas kecelakaan di tikungan tajam DesaTalang Pangeran, poros Jalintim OKI, Senin (29/6) pukul 08.00. “Lawan motor itu truk fuso, sopirnya Kasiman (35) asal Desa II Mangkai Baru (Asahan, Sumut) sudah diamankan polisi,” kata kades melalui ponselnya. Kapolres OKI, AKBP Drs Cok Bagus AryYudayasa melalui Kasat Lantas Iptu Mario Prahatinto, SH mengatakan, membenarkan seorang pengendara motor tewas tabrakan dengan truk fuso di tikungan tajam DesaTalang Pangeran. “Kasus kecelakaan yang menewaskan pengendara motor ini masih dalam pengusutan, namun sopir truk fuso sudah diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga mengamankan barang bukti truk dan motor korban,” katanya. (std)
Petani Mulai Jual Kebun Karet
■ Har ga Kar et tak Membaik Harga Karet
SRIPO/SYAIFUDDIN
UJI EMISI —Asisten I Husnan Bhakti, SH, MSi didampingi Kepala Dishub dan Infokom, Supriyadi mengamati uji emisi kendaraan roda empat, Senin (29/6).
80 Persen Angdes tak Layak BA NYUASIN, SRIPO Angkutan pedesaan (Angdes) yang beroperasi di Kabupaten Banyuasin sekitar 80 persen tidak layak operasi. Dari 22 angdes yang dijadikan sampel uji emisi gas buang, hanya tiga yang dinyatakan layak operasi. Tidak hanya angdes yang rata-rata berusia 20 tahun, mobil pribadi termasuk mobil dinas Pemkab Banyuasin sebagian tidak lulus uji emisi, karena memiliki kadar Karbon Monoksida (CO) melebihi 4,5 persen, di antaranya mobil dinas Bapedalda BG 8014 JZ. Uji emisi gas buang kendaraan itu dilakukan
Bapedalda bekerjasama dengan Dishub dan Infokom Banyuasin, dalam rangka memperingati HUT Banyuasin ke-7. Uji emisi ini dipusatkan di gerbang Pemkab Banyuasin di Kelurahan Kayuara Kuning, Senin (29/6). Khusus angkot yang tak laik operasi, pihak Dishub Banyuasin akan merekomendasi peremajaan angkot. “Dari jumlah kendaraan yang beroperasi di Banyuasin ini lebih dari 80 persennya tidak laik, selama ini kita telah menjalankan yang namanya uji kieur bagi angkot. Ini mengecek emisi selain total kieur serta perlengkapan
lainnya, memang kita akui dari angkot yang beropersi rata-rata keluaran tahun 80-an,” kata Kepala Dishub Banyuasin, Supriadi. Sekretaris Bapedalda Banyuasin, Enry Yusron menambahkan, kandungan emisi berbahaya dalam asap kendaraan bermotor dikatakan bisa berbahaya dengan persentase kandungan parameter Baku Mutu Emisi TH produksi kurang dari 2010 dengan tonase kurang dari 3,5 ton, sementara opasitas 70 persen. Kemudian kurang dari 2010 TH produkai dengan kurang dari 3,5 ton tonase dan opasitas 50 persen. (udn)
Desa Sripenganten di Zona Khusus ■ Masuk Wilayah TNKS MUSIRAWAS, SRIPO - Kepala Seksi Wilayah V Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Sumsel M Zainuddin menjelaskan, Desa Sripenganten Kecamatan Suku Tengah Lakitan (STL) Ulu Terawas, Kabupaten Musirawas, termasuk dalam zona khusus TNKS. Karena, desa tersebut berada dalam kawasan TNKS, yang pada dasarnya tidak diperbolehkan dibuka untuk pemukiman penduduk. “Tapi, Desa Sripenganten di Kecamatan STL Ulu Terawas ini, memang berdiri sudah cukup lama, dan desa tersebut sudah ada sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi TNKS. Jadi desa tersebut tidak dipindahkan, namun dimasukkan dalam zona khusus TNKS. Tadinya kawasan
TNKS disebut hutan suaka alam, dan kemudian pada tahun 1996 diubah menjadi TNKS,” ujarnya. Disebutkan, selain Desa Sripenganten Kecamatan STL Ulu Terawas, masih ada beberapa wilayah yang termasuk dalam zona khusus TNKS, yaitu di wilayah Kesie I dan Kesie II Lubuklinggau Barat, serta di wilayah Sungainapal, Ulumalus Lubuklinggau Utara. Sama halnya dengan Desa Sripenganten, wilayah yang disebut belakangan ini pun sudah ada sebelum kawasan TNKS ditetapkan menjadi taman nasional, sehingga tidak bisa dipindahkan begitu saja, tapi dimasukkan dalam zona khusus. Dikatakan, di Musirawas sendiri cukup banyak desadesa atau pemukiman penduduk yang lokasinya ber-
dekatan dengan kawasan TNKS, terutama di Kecamatan Ulurawas. Sebagian besar desa-desa yang ada diwilayah kecamatan ini, berbatasan langsung dengan kawasan TNKS, seperti Desa Napallicin misalnya, dimana antara desa dengan kawasan TNKS hanya dipisahkan oleh sungai Rawas. Diakuinya, posisi pemukiman penduduk yang bersinggungan langsung dengan hutan kawasan TNKS, maka kemungkinan terjadinya potensi perambahan kawasan sangat mungkin terjadi. “Temuan kita dilapangan, masih ada aksi perambahan kawasan untuk dijadikan ladang atau kebun oleh warga sekitar. Kita senantiasa memberikan pengarahan kepada warga agar tidak merambah kawasan,” katanya. (zie)
BATURAJA, SRIPO — Harga getah karet yang belum ada tanda-tanda akan membaik membuat sejumlah petani karet mulai prutasi dan ramai-ramai mau melepas kebun karetnya dan melirik usaha lain. Beberapa petani karet yang ditemui di lapangan, Minggu (28/6) menuturkan, kondisi petani karet saat ini betul-betul sedang terjepit, harga ketah karet yang ditimbang bulanan hanya Rp 6.700/Kg, sedangkan untuk karet mingguan paling tinggi Rp 5.500/Kg. Padahal pada masa jayanya harga karet mencapai Rp 14.000/K untuk karet timbang bulanan, dan mencapai Rp 9.000/Kg untuk karet harian. Dari penjualan karet ini dirasakan petani tidak lagi mencukupi
Logistik Pilpres Siap MARTAPURA, SRIPO Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten OKU Timur mulai melakukan pendistribusian logistik ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 20 kecamatan. Pendistribusian logistik pilpres ini dijadwalkan selesai tepat waktu, 2 Juli 2009. “Logistik yang diprioritaskan segera didistribusikan itu meliputi kertas surat suara, tinta dan segel, dengan target seluruhnya sampai di PPK H-7, dan H-3 sampai di PPS, H-1 tiba di KPPS,” kata anggota KPUD OKUT Divisi Logistik, Rialdy, Senin (29/6). Saat ini pihaknya masih menunggu kiriman logistik lainnya berupa alat tulis kantor (ATK) dan alat bantu pencontrengan bagi pemilih tuna netra yang jumlahnya sama dengan jumlah TPS di OKUT 1.360 TPS. “Setiap TPS disipakan satu alat bantu bagi pemilih tuna netra,” katanya. Sekretaris KPUD OKUT Ir Agus Darwa menambahkan, pihaknya sudah mengajukan revisi anggaran jika Pilpres terjadi dua putaran. “Dana sisa Pemilu Legeslatif lalu ada Rp 10 miliar. Diusulkan penambahan Rp 6 miliar persiapan jika Pilpres dua putaran,” katanya. (hr)
iklan
untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. “Bayangkan beras paling murah Rp 5.000/Kg sedangkan harga karet mingguan Rp 3.000/Kg,” keluh Widiyanto. Keluhkan serupa jua dilontarkan Widodo. Petani asal Panai Makmur Kecamatan Semidangaji ini mengaku kewalahan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia memiliki dua hekatre kebun karet terpaksa gali lubang tutup lubang. Yang lebih menyedihkan biaya perawatan kebun tetap mahal, seperti obat semprot harganya sekitar Rp 50 ribu/liter, pupuk urea Rp 60 ribu dan NPK mutiara Rp 400 ribu per karung isi 20 Kg. Biaya perawatan sangat tidak sebanding dengan hasil produksi, akibat-
nya sejumlah petani ingin melepas kebun karet dan mencari usaha lain. Kepala Desa Kebunjati Kecamatan Semidangaji, Basman yang juga tauke karet yang memiliki ratusan hekatre kebun karet membenarkan harga getah sangat rendah ini membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan hidup seharihari. Menurut Basman, karet tidak naik-naik sedangkan harga sarana produksi pertanian terus bergerak naik, sehingga banyak petani tak mampu lagi membiayai perawatan kebun, bahkan sebagian terpaksa menjual kebun. “Saya sendidi sudah melepas (menjual,Red) 18 hekatre kebun karet usia 3 tahun, karena kewalahan membiayai pearawatan kebun,” katanya.
Informasi di lapangan sejumlah petani memang sudah kewalahan dengan tingginya biaya perawatan kebun, sementara harga karet belum memiliki tanda-tanda akan naik. Di kawasan Panaimakmur misalnya, saat Sripo ke lokasi ada tiga petani yang menawarkan kebun karetnya. Di Blok F karet yang mulai disadap juga mau dilepas pemiliknya, termasuk beberapa petani di kawasan Trans Guna Makmur Semidangaji. Di Desa Penyandingan Kecamatan Sosohbuayrayap ada tujuh hektare karet yang mulai menyadap juga sudah ditawarkan pemilik kebun. Padahal saat getah karet sedang mahal, banyak pemodal dari luar desa mencari kebun karet untuk investasi. (eni)
Perpustakaan Masih Amburadul INDRALAYA, SRIPO - Keberadaan perpustakaan di Kabupaten Ogan Ilir dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan. Padahal, di ibukota kabupaten inilah tempat Unversitas Sriwijaya (Unsri). Pantauan di lokasi, perpustakaan sendiri berada dalam Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) OI, selain tempatnya belum luas, buku-buku terbaru pun masih sangat minim. Selain itu tempat duduk pembaca juga sempit dan kurang nyaman. “Karena itulah kami secara bertahap melakukan pembenahan perpustakaan ini,” kata Kasi Perpustakaan, M Natsir seraya mengakui saat ini baru memiliki kurang lebih 2.000 jenis buku yang didapat dari bantuan pusat, provinsi dan juga masyarakat. Sementara itu Kepala KPAD Kabupaten OI, Hj Laila MS, SH mengakui masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. “Apalagi Kabupaten OI lebih dikenal dengan kota santri dan ada beberapa perguruan tinggi. Artinya banyak sekali orang yang membutuhkan buku-buku terbaru dan tempat yang strategis dan nyaman sebagai tempat membaca,” katanya. (st1)
SRIPO/ST1
Hj Laila MS, SH
Perketat Alokasi Uang Makan
SRIPO/ST1
Irawan Bulhasan
INDRALAYA, SRIPO - Uang makan yang selama ini diterima oleh personil Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Ogan Ilir (OI) sebesar Rp 150 ribu per bulan, tidak akan diterima penuh oleh personil apabila kehadirannya kurang. “Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan bagi para personil Pol PP yang berjumlah 210 orang, maka uang makan hanya akan dialokasikan sesuai dengan jumlah kehadiran selama satu bulan,” kata Kepala Kesatuan (Kasat) Pol PP Pemkab Ogan Ilir (OI), Irawan Bulhasan MSi, Senin (29/6). Bahkan pengawasan akan dilakukan sesuai dengan jam kerja. “Artinya bila personil Pol PP tidak masuk dan tidak siap pada jam kerja atau pulang sebelum waktu kerja habis, maka uang makan yang biasa diberikan penuh akan dikurangi sesuai dengan jam kerjanya,” kata Irawan seraya menyebutkan, honor yang diterima Pol PP Pemkab OI Rp 350 ribu per bulan, sedangkan uang makan selama ini Rp 150 ribu per bulan. “Honor maupun uang makan ini dialokasikan setiap tiga bulan sekali,” kata Irawan seraya mengecualikan staf berjumlah 12 personil. (st1)