12
SRIWIJAYA POST Rabu, 2 Februari 2011
Lahat, Pagaralam, Muaraenim, Empat Lawang
Polisi Gagal Jemput Paksa PAGARALAM, SRIPO - Unit Pidana Umum (Pidum) Polisi Resort (Polres) Kota Pagaralam, gagal menjemput paksa saksi dalam kasus dugaan kecurangan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pagaralam formasi 2009 di Kantor Badan Kepegawaian daerah (BKD), Selasa (1/2). Dua saksi tersebut yaitu H Sukaimi, sebagai Kepala BKD dan Feriyanto sebagai Kesubid Kepangkatan. Upaya jemput paksa oleh Polres Pagaralam meyusul kedua saksi tidak mengin-dah-kan surat panggilan dari Polres sebanyak dua kali tanpa keterangan. Kapolres Pagaralam, AKBP KA Sholeh, mengatakan pihaknya sudah memanggil kedua saksi sebanyak dua kali. Tetapi tak diindahkan oleh keduanya. “Seharusnya kedua pejabat kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik, karena saat ini keduanya masih sebagai saksi terkait adanya pengaduan kecurangan seleksi penerimaan CPNS formasi 2009,” ujar Kapolres, Selasa (1/2). Terpisah Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Pagaralam, H A Fachri, mengatakan, saat ini kedua pejabat tersebut yaitu Feryanto dan Sukaimi sudah meminta izin dinas luar. “Untuk Feriyanto yang merupakan Kasubid Kepangkatan izin untuk dinas luar kota ke Palembang menyerahkan berkas ke BKN. Sedangkan Kepala BKD Sukaimi sedang sakit yang saat ini masih dalam perawatan,” jelasnya.(mg16)
Peredaran Pil Destro Meluas ■ Ke Lintang Kanan dan Pendopo ■ Oknum Bidan Bakal Disanksi EMPATLAWANG, SRIPO Oknum tenaga kesehatan yang memperjualbelikan Dextromethorpan atau dikenal masyarakat dengan nama pil Destro, terancam dijatuhi sanksi. Warga mendesak pihak terkait mengambil sikap karena peredaran pil Destro merusak generasi muda. Pil yang bisa membuat teler atau fly ternyata sudah meluas. Selain di Kecamatan Muarapinang, peredaran dan korban juga sudah
mencapai Kecamatan Lintangkanan dan Pendopo. Anak-anak muda ternyata mengetahui simpul-simpul untuk mendapatkan pil Destro. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Empatlawang, Samsul A Rizal ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan segera memanggil oknum bidan tersebut untuk dimintai keterangannya. Tindakan pengedaran itu jelas menyalahi aturan, apalagi dampaknya sangat
merugikan orang banyak. “Nanti kita juga akan menyelidiki, sejauh mana ia telah melakukan pengedarannya. Kalau dari instansi akan diberikan sanksi administratif, bisa berupa mutasi bahkan pemecatan,” ujarnya, Selasa (1/2). Sementara dari informasi yang dihimpun Sripo, setidaknya untuk sekali konsumsi mencapai 15 butir atau 1 paket seharga Rp 10 ribu yang berisi 30 butir untuk dua kali pemakaian.
Menurut warga yang tak mau disebut namanya, pemuda yang mengkonsumsi tersebut memang sudah banyak, sebagian besar pemuda desa di tiga kecamatan itu sudah banyak memakainya. Destro menurutnya, dianggap murah meriah karena harganya lebih terjangkau. Mereka biasa mengkonsumsi saat berkumpul-kumpul dengan teman pada malam hari atau pada acara pesta orgen tunggal. “Kalau saya melihat teman saya itu, sekali makan sebanyak 15 butir. Ya, memang Destro itu pengganti Aibon,” ujar seorang pemu-
da dari Kecamatan Muarapinang. Sedangkan Sekretaris KNPI Empatlawang, Kurtubi mengecam diedarkannya pil Destro secara bebas karena bisa merusak generasi muda. Ia minta aparat mengusut peredaran itu. “Kita sangat menyayangkan, apalagi selaku bidan yang seharusnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi atas tindakan itu malah menghancurkan dan sangat bertentangan dengan profesinya. Oleh karena itu, pelaku harus ditindak tegas, bila perlu ditindak pidana atas perbuatannya itu,” ujar Kurtubi. (st2)
Prabumulih Simpan Potensi Batu Bara ■ Indikasi Keberadaan Gas Metan PRABUMULIH, SRIPO Pemkot Prabumulih tak menyadari di bawah wilayahnya terkandung aset endapan batu bara. Gas liar di sekitar Terminal Tipe B Prabumulih yang muncul diduga identik dengan keberadaan endapan batu bara. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup (DPELH), H Dani Fachrial, Selasa (1/2). Dani mengatakan, pihaknya telah terjun ke lokasi penemuan gas liar di sekitar Terminal Tipe B beberapa waktu lalu. Tim juga menemukan hal yang mengejutkan setelah meneliti keberadaan gas liar di lahan milik Pemkot Prabumulih itu. “Gas itu sudah ada sejak tahun 70-an. Keberadaan gas juga sudah terdeteksi bahkan sebelum peta topografi pada tahun 1986 dibuat,” ujarnya. Dani yang didampingi
Kabid Pengkaji dan Pengendalian Dampak Lingkungan (P2DL), Dwi Koryana dan anggota tim peneliti, Iwan Nusmareri menyebut, gas tersebut selama ini belum diketahui pihaknya. Hal itu terbukti dari tidak adanya tindakan berupa pemberian peringatan kepada masyarakat terkait bahaya penggunaan api di sekitar wilayah itu. “Sifat gas jika tersulut api mudah terbakar,” ujarnya. Sedangkan pengamanan sementara dilakukan oleh masyarakat dengan membangun pagar ala kadarnya dari bambu. Hal itu dilakukan guna mencegah masyarakat masuk ke area gas karena membahayakan jiwa. Sementara dari hasil penelitian tim DPELH, gas liar yang keluar dari tanah itu murni mengandung gas metan. Gas metan tersebut dihasilkan dari pembentuk-
an batubara yang ada di perut bumi. Namun, pihaknya belum mau memberikan kepastian akan hal itu. Dalam waktu dekat, pemkot akan menggandeng Pertamina dan BP Migas guna meneliti lebih dalam kandungan di tanah milik pemerintah. “Kita belum tahu jumlah dan kadarnya. Itu berdasarkan hasil tes sementara tim,” ujarnya. Terpisah, Asisten Manager Humas PT Pertamina EP Region Sumatera, Bambang Budi Utomo mengatakan, Pertamina sudah mengetahui potensi gas yang dimiliki Pemkot Prabumulih. Pihaknya siap menggandeng DPELH guna menyelidiki lebih lanjut keberadaan gas. “Yang kita tahu, masyarakat sudah memanfaatkan gas liar itu untukrumah tangga,” katanya. (cr2)
Akte Kelahiran Dua Bahasa LAHAT, SRIPO - Ternyata akte kelahiran bagi anak-anak usia satu hingga delapan tahun saat ini dapat menggunakan dua bahasa, yakni Indonesia dan Inggris. Pemberlakuan dua bahasa untuk penerbitan akte kelahiran itu diberlakukan sejak Juni 2010 lalu. “Penerbitan akte dengan dua bahasa ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No 23/ 2006 perihal Administrasi Kependudukan dan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Lahat, HA Muchtar Effendi Ali, Senin (31/1). Untuk anak yang berusia 0-60 hari, diharapkan agar keluarganya dapat melaporkannya ke pihak Disdukcapil untuk dibuatkan akte kelahiran yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. “Pembuatan akte ini dapat diselesaikan dalam waktu satu jam,” katanya. Orangtua yang bersangkutan cukup membawa buku nikah, kartu keluarga (KK), dan kartu tanda penduduk (KTP) suami-istri. (mg3).
SRIPO/ARDANI ZUHRI
PAKAIAN DALAM — Ratusan warga Desa Tanjung Medang berdemo lagi di Pemkab Muaraenim, Selasa (1/2). Kali ini pendemo menghadiahi Pemkab Muaraenim pakaian dalam perempuan karena kesal dengan kinerja tim investigasi pemkab.
Pemkab Dihadiahi Pakaian Dalam MUARAENIM, SRIPO Pemkab Muaraenim dihadiahi pakaian dalam perempuan oleh masyarakat Desa Tanjung Medang, Muaraenim, Selasa (1/2). Mereka tidak puas dengan kinerja tim investigasi Pemkab Muarenim. “Ini bentuk kekesalan dan kekecewaan kami dengan kinerja Pemkab Muaraenim,” kata juru bicara dari Front Pemerintahan Rakyat Miskin (FPRM), Eka Subekti, didepan massa, Selasa (1/2) di pintu pagar Kantor Bupati Muaraenim.
Dari pengamatan, masa pendemo tiba pukul 09.30 di GOR Pancasila Muaraenim menggunakan kendaraan roda empat. Kemudian massa dengan berjalan kaki dari GOR Pancasila ke Kantor Bupati Muaraenim, sembari membawa spanduk, kartun dan berorasi. Orasi massa didepan Kantor Pemkab Muaraenim sekitar satu jam membuat suasana panas. Sempat terjadi dorong-mendorong antara massa dengan Sat Pol PP karena massa tidak
boleh masuk ke halaman Kantor Bupati Muaraenim. Bahkan sempat terjadi aksi lempar batu sehingga para petugas terpaksa melakukan pengamanan dan melakukan pengawalan ketat. Akhirnya Pemkab Muaraenim yang diwakili Asisten I Pemkab Muaraenim, Bulgani Hasan, menemui massa dan menjawab tuntutan massa. Setelah puas mendapatkan jawabannya, para pendemo menuju ke kantor Pengadilan Negeri Muaraenim menuntut
dibebaskannya kedua rekannya. Menurut Eka Subekti, hingga saat ini pihaknya menganggap Pemkab Muaraenim belum berkomitmen dan serius menurunkan tim Investigasi sesuai dengan tuntutan FPRM yang berdemo tanggal 19 Januari 2011. Ia menilai, Bupati Muaraenim telah mengabaikan surat instruksi Gubernur Sumsel tentang meminta Bupati untuk menindak lanjuti penyelesaian persoalan rakyat Tanjung Medang. (ari)