Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
20
L I N G G A
Sabtu, 15 Januari 2011
SEPUTAR LINGGA
Belum Ada Kesepakatan Ganti Rugi
Operasional PT TBJ Dihentikan
111 Orang Daftar Bintara Polisi BATAM — Hari terakhir penerimaan calon Bintara Polri, Jumat (14/1), sebanyak 111 pelamar mendaftar di Mapolresta Barelang. Rinciannya, 99 orang pria dan 12 orang wanita. Selanjutnya dilakukan seleksi administrasi dan akan diumumkan pada, Minggu (16/1) mendatang. Kabag Sumber Daya Manusia Polresta Barelang Kompol Danu W mengatakan, pendaftaran registrasi online secara nasional yang dimulai pada 7-14 Januari sudah berakhir sejak pukul 12.00 WIB, kemarin. "Sampai batas akhir kemarin yang telah mendaftar di Polresta Barelang sebanyak 111 orang, terdiri dari pria dan wanita.Tapi didominasi pria," ujarnya ditemui usai memantau pendaftaran di ruangan Bagian SDM, kemarin. Menurut Danu, tahapan-tahapan yang dilakukan di Polresta Barelang hanya bersifat awal selanjutnya akan dilimpahkan ke Polda Kepri.Tahap awal ini registrasi lewat internet, kemudian pendaftaran ulang dengan melengkapi keperluan administrasi, setelah itu tes kesehatan awal. "Jadi penyaringan dan seleksi akan terus berlanjut, dan nantinya Polda yang akan menentukan kelulusan calon Bintara tersebut," ujarnya. Menurutnya, selain di Polresta Barelang, pendaftaran juga dilakukan di Polda Kepri dan sejumlah Polres lainnya. Adapun kuota yang dibutuhkan di wilayah hukum Polda Kepri untuk tahun ajaran (TA) 2011 sebanyak 64 orang. (hk/ts)
LINGGA — Operasional PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) di Dusun Sembuang, Desa Penuba, Kecamatan Lingga dihentikan sementara terkait belum adanya kesepakatan besarnya kompensasi yang harus dibayar perusahaan kepada warga akibat luapan tanggul penahan air pencucian boksit milik perusahaan tersebut. Informasi di lapangan, warga Dusun Sembuang menuntut dana kompensasi sebesar Rp8 juta per Kepala Keluarga (KK) akibat meluapnya air dari tanggul lalu mengalir ke luat laut hingga laut itu berubah warna menjadi merah. Dusun Sembuang sendiri berpenduduk sekitar 109 KK. Luapan air di tanggul itu saat hujan deras yang terjadi, Selasa (12/1) lalu. Kepala Desa (Kades) Penuba, Dwi Abdi mengatakan pertemuan antara pihak perusahaan dengan warga di PT
Rumah Dibobol Maling BATAM — Rumah milik Etek yang berlokasi di jalan Mawar Blok F Nomor 7, Bengkong Indah 2 dibobol maling, Kamis (6/1) lalu. Penjahat tersebut membawa kabur 41 gram emas, uang tunai jutaan rupiah dan laptop. Pencurian terjadi sekitar pukul 16.30 WIB, saat rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya pergi mengikuti pengajian di Masjid Babusalam, Bengkong. Pelaku masuk ke dalam rumah korban lewat pintu depan dan merusak pintu tersebut. Usai pengajian, korban balik ke rumahnya dan ia melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka. Curiga, korban lalu mengecek seisi kamar dalam rumah. Ternyata, tiga kamar yang ada di lantai dasar telah diobok-obok maling. Emas 41 gram dan uang tunai jutaan rupiah dan laptop yang disimpan dalam kamar raib. "Saat ditinggal mengaji rumah rumah itu dalam keadan terkunci.Saya terkejut saat melihat pintu rumah terbuka," ujar Rahman, tetangga korban. Sayangnya korban menolak memberikan keterangan,alasanya masih trauma dengan kejdian naas yang menimpanya tersebut.(hk/ts)
Polres Lingga Amankan WNA Asal Myanmar
Bekerja Tanpa Dokumen Resmi HK/JEPRIYADI
BERUBAH WARNA — Laut di sekitar Dusun Sembuang berubah warna akibat meluapnya tanggul air, tempat pencucuian bauksit milik PT TBJ akibat hujan deras beberapa waktu lalu.
Komisi IV Sidak ke Drydocks BATAM—Komisi IV DPRD Kota Batam melakukan sidak ke PT DryDocks di kawasan Tanjunguncang terkait munculnya kasus tunggakan pembayaran pekerja sub kontraktor oleh perusahaan tersebut, Jumat (14/1). Dalam pertemuan yang digelar dengan pihak manajemen Drydocks, Komisi IV mendesak perusahaan multinasional yang berpusat di Dubai itu untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran ke sub kontraktor yang belum terbayarkan sejak Mei 2010. Site Manager PT Drydocks, Alan mengakui ada keterlambatan pembayaran kepada semua perusahaan sub kontraktor. Alasannya telah terjadi perubahan kebijakan oleh konsultan keuangan perusahaan yang baru. "Biasanya kami memba-
TBJ belum ada kesepakatan mengenai besarnya kompensasi tersebut. Disinggung rapat digelar di PT TJB, Kades mengatakan awalnya pihak perusahaan sepakat pertemuan dengan warga di Kantor Desa Penuba. Namun dibatalkan pihak perusahaan dan warga Dusun Sembuang. Warga dan perusahaan lalu melakukan pertemuan di Kantor PT TBJ di Pulau Sembuang. Sayangnya pertemuan itu tidak melibatkan warga Penuba secara keseluruhan, tapi hanya warga Dusun Sem-
buang saja. Padahal Kedas menginginkan rapat itu atas nama Desa. Sementara itu Humas PT TBJ, Iskandar mengakui tuntutan warga tidak bisa dipenuhi karena permintaan dana kompensasinya terlalu besar. Dengan belum adanya kesepakatn itu, warga meminta pihak perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas. Perusahaan kembali beroperasi jika tuntutan warga sudah terpenuhi. "Iya untuk sementara kita berhenti beroperasi dahulu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini atas permintaan warga. Mereka minta perusahaan beroperasi asalkan sudah kesepakatan sesuai tuntutan warga. Untuk menyelesaikan permasalah ini kami akan melakukan kordinasi dengan dinas terkait," ujar Iskandar saat menghubungi Haluan Kepri, kemarin. (hk/32)
yar per termin untuk setiap pengerjaan proyek. Namun kebijakan dari konsultan keuangan yang baru menerapkan pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai," kata Alan. Perubahan kebijakan itu dipandang oleh Komisi IV, berat sebelah tanpa mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan sub kontraktor. Hal ini yang membuat gaji ribuan pekerja sub kontraktor menjadi terkatung-katung. "Harusnya Drydocks menyadari pembayaran itu untuk memenuhi harkat hidup dan hak para pekerja sub kontraktor yang tertahan," kata Udin P Sihaloho, anggota Komisi IV. Molornya pembayaran terhadap sub kontraktor selama sembilan bulan itu telah membuat nasib ribuan pekerja sub kontraktor menjadi
tidak jelas karena posisi para pekerja cukup lemah untuk menuntut ke perusahaan. Komisi IV memberi waktu hingga 18 Januari 2010 kepada manajemen untuk segera melunasi segala kewajiban. "Manajemen harus berani bicara ke Dubai untuk membuat para pekerja tenang dengan memberikan kepastian pembayaran," tegas Udin. Menurutnya sistem pembayaran yang selama ini diberlakukan terlalu menguntungkan Drydocks sebagai kontraltor utama. Sistem itu dapat memunculkan tumpukan hutang kepada sub kontraktor meski pengerjaan proyek telah usai. Udin menduga jumlah hutang Drydocks kepada sub kontraktor nilainya mencapai puluhan miliar meski perusahaan itu menyatakan
kesanggupannya untuk membayar. "Percepatan waktu pembayaran akan mampu menciptakan iklim kondusif di kalangan pekerja," kata legislator PDI Perjuangan. Selain itu, iklim investasi juga akan ikut terjaga dengan adanya kejelasan aturan main dalam berbisnis. "Jadilah investor yang benar-benar investor, jangan hanya mengandalkan modal lokal saja (sub kontraktor)," tegas Udin. Rombongan Komisi IV, minus Ricky Indrakari, sempat tertahan di pintu masuk PT Drydocks setelah pihak manajemen menolak keberadaan wartawan yang melakukan peliputan inspeksi mendadak itu. Namun setelah melalui proses n e g o s i a s i y a n g a l o t , r o mbongan diperkenankan masuk. (hk/li)
Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
LINGGA — Tidak memiliki dokumen, seorang warga negara asing (WNA) asal Myanmar (23), Solrenae diamankan polisi di Desa Penuba, Jumat (13/1) sekitar pukul 14.30 WIB. Solrenae sebelumnya di Batam. Ia dibawa ke Penuba oleh seorang pemborong untuk bekerja sebagai buruh bangunan di Desa tersebut. Namun keberadaan Solrenae yang sudah enam hari di Desa tersebut dicurigai warga. Warga kemudian melaporkan kasus
tersebut ke polisi. Selang beberapa menit kemudian polisi tiba di lokasi, bangunan yang sedang dikerjakan Solrenae dan mengamankan warga Yainggong, Myanmar tersebut. Warga Penuba mengatakan, Solrenae datang ke Penuba bersama rombongan. Mereka bekerja membangun gudang milik seorang pengusaha ikan bernama Ateng, ujar warga yang enggan menyebutkan namanya. Sementara Ateng (60) pe-
milik gudang mengaku tidak tahu kalau ada orang asing bekerja di tempatnya. "Saya tidak tahu kalau dia orang asing atau tidak. Masalahnya dia datang dari Batam di bawa oleh kepala pemborong yang membuat gudang saya namanya Aliong alias Bos Botak. Nanti saya cek dulu. Saya juga tidak mau bermasalah. Kalau benar dia orang asing dan tidak memiliki dokumen saya akan suruh dia (Solrenae) pulang," katanya. (hk/32)
Omset Sie Jie Rp1 M Per Minggu BATAM — Jaringan bandar judi sie jie on line yang diungkap Polda Kepri, Sabtu (8/ 1) lalu memiliki omset hingga Rp1 miliar per minggu. Bahkan aksi para bandar judi ini sudah dilakoninya selama satu tahun. Kasat I Direktorat Dit Reskrim Polda Kepri, AKBP Asrial mengatakan, untuk mengungkap jaringan bandar judi sie jie ini pihaknya melakukan penyelidikan selama satu bulan lebih. Sebanyak 15 orang yang berhasil diamankan di tiga tempat terpisah bertugas merekap seluruh nomor sie jie yang berhasil dijual oleh ratusan
kurir bandar judi tersebut. Asrial menambahkan, saat melakukan pengrebekan di tiga TKP terpisah itu, sayang bandar besarnya, HA dan HU yang disinyalir warga Singapura berhasil melarikan diri. Polisi hanya menciduk 15 orang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Semua yang diamankan ini hanya pekerja yang bertugas untuk merekap sie jie dari para kurir yang tersebar," ujarnya. Dan bandar dari lokasi yang diamankan ini merupakan warga negara Singapura. Meskipun hanya sebagai
pekerja dengan gaji Rp3 juta per bulan, kata Asrial, semua tersangka yang diamankan ini harus Mempertanggung jawab perbuatannya. Seperti diberitakan sebelumnya, jaringan bandar judi sie jie ini berawal dari penggerebekan di Ruko Dian Centre Blok B No 3 belakang DC Mall, dari sini petugas berhasil mengamankan, AS, AR, EF, FR, HA, HW, JS, ST, SU, SH, STI, YE dan YU. TKP kedua dan ketiga di Perumahan Citra Batam Blok C nomor 55, dan perumahan Greenland Blok A4 nomor 3. (hk/ed)