Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
F O K U S
14 Sabtu, 15 Januari 2011
Truk Terbatas Penyebab Sampah Menumpuk PERSOALAN yang melilit pengelolan sampah di Kota Batam tidak hanya pada ketidakprofesionalan perusahaan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Batam tetapi juga ketersediaan sarana transportasi pengangkutan sampah. Kendala inilah yang mengakibatkan beberapa hari belakangan banyak keluhan dari masyarakat akibat sampah menumpuk di kawasan perumahan maupun di tempat pembuangan sampah sementara. Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam Marzuki mengakui truk pembawa sampah yang disediakan mitra sementara PT Royal Gensa Asih (RGA) masih kurang. Idealnya truk pembawa sampah harus disediakan minimal 70 unit, sementara RGA bersama subkon mereka baru memiliki 60 unit. "Kurangnya truk pembawa sampah ini menjadi bahan evaluasi kami untuk meningkatkan pelayananan kepada masyarakat. Di 2011, melalui tender pengelolaan sampah, Pemko Batam menargetkan sarana pengangkut sampah itu memadai sesuai dengan jumlah yang layak untuk mengangkut sampah,"ujar Marzuki kepada Haluan Kepri, Jumat (14/1). Dengan masih minimnya jumlah truk pembawa sampah, DKP Kota Batam bersama mitra tidak bisa memaksimalkan pengangkutan sampah dari kawasan perumahan, kawasan bisnis dan sampah dari pusat-pusat keramaian lainnya. Bahkan, ada di sejumlah titik sampah-sampah menumpuk hingga menimbulkan bau tidak sedap dan menyegat. Pada masa transisi itu biasa terjadi, karena pemutusan kontrak kerjasama sampah dengan mitra secara tibatiba juga berdampak pada pelayanan. Ia mengatakan, setelah mundurnya PT SSET
mengelola sampah, Pemko Batam baru mengambil langkah sementara dengan menunjuk mitra lama mengelola sampah. Dirangkulnya RGA adalah untuk mem-backup pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) "Kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan RGA juga dipantau DKP setiap harinya. DKP juga mem-backup semaksimal mungkin pengelolaan sampah, karena masalah sampah adalah tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,"katanya. Mengenai target pendapatan dari restribusi sampah, Marzuki mengatakan, per tahunnya sebesar Rp25 miliar. Target dalam satu bulan sebesar Rp2,1 miliar, dan target per harinya sebesar Rp70 juta. Guna menghindari terjadinya pungutan liar di lapangan, Marzuki menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat bahwasanya kwitansi tagihan sampah untuk diperumahan-perumahan, hanya dikeluarkan dan dicap stempel Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Selain daripada itu, masyarakat diminta untuk melapor ke pihak yang berwajib. Beberapa hari lalu sempat terjadi tumpang tindih dalam pungutan biaya retribusi sampah khususnya di pasar Samarinda, Jodoh Dimana, retribusi sampah itu
HK/DOK
PENGANGKUTAN SAMPAH — Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam Marzuki mengakui pengangkutan sampah pada akhir-akhir ini tidak maksimal. Persoalannya karena keterbatasan truk pengangkutan sampah yang disediakan mitra sementara PT Royal Gensa Asih (RGA). Tampak dua orang pemulung sedang memilih sampah. dipunggut oleh CV Indo Tribuana dan para pemuda yang merasa peduli dengan kebersihan di pasar Samarinda, Jodoh. Perwakilan CV Indo Tribuana, Hendra beralasan, perusahaannya berhak memungut uang sampah di pasar itu, bukan orang lain. Ini berdasarkan izin yang dikeluarkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam.
Sedangkan para pemuda juga beralasan ingin kawasan pasar Samarinda bersih. "Invoice tagihan hanya dikeluarkan dari DKP ditandai cap dan stempel. Dan invoice harus asli, tidak boleh ada foto copy. Dan invoice tagihan retribusi sampah itu tidak lagi menggunakan stempel dari RT/RW. Uang retribusi masyarakat tersebut akan
Warga Dilarang Buang Sampah Sembarangan DINAS Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam akan menerapkan sangsi hukum tindak pidana ringan (tipiring), terhadap masyarakat dengan sengaja membuang sampah disembarang tempat. Kebijakan tersebut akan diterapkan di tahun 2011 ini. Guna mewujudkan kebijakan ini, pihak DKP akan merangkul aparat penegak hukum di Kota Batam, seperti aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Satpol PP, dan tim terpadu lainnya. "Prilaku masyarakat membuang sampah sembarangan tempat masih terus kita temuai seperti di pinggir jalan Tiban Kampung dan di tempattempat lainnya. Dan ini menunjukkan budaya masyarakat untuk menjaga kebersihan masih sangat kurang. Makanya, ditahun 2011 ini, kita akan terapkan sangsi hukum tipiring dengan melibatkan aparat penegak hukum lainnya," kata Kepala DKP Kota Batam, Azwan, Kamis (13/1). Dengan demikian, Azwan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat
untuk bersama-sama saling menjaga kebersihan di lingkungan sendiri maupun di tempat-tempat umum, dengan membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Dengan harapan, dapat menjaga estetika dan kebersihan Kota Batam. Kabid kebersihan pada DKP, Jamil mengatakan, pasca mundurnya PT SSET maka sejak November Desember 2010 pemerintah mengambil alih dan menunjuk RGA untuk melakukan pengangkutan. Untuk operasional pengangkutan sampah rumah tangga, dari mitra menyediakan 60 armada dan dari DKP sebanyak 17 armada. Volume sampah perharinya, 800-1000 ton. "Strategi yang kami lakukan untuk meminimalisir terjadi penumpukan sampah, maka 1 minggu 2 kali pengangkutan per 3 hari angkat. Apabila pengangkutan sampah rumah tangga lebih dari 10 hari, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap mitra yang bersangkutan," kata Jamil. Jamil mengakui, pasca
mundurnya PT SSET tersebut mengakibatkan terjadi penumpukan sampah ada di mana-mana. Dan pihaknya berjanji akan segera mengatasi penumpukan sampah tersebut. Minimal membutuhkan Azwan waktu 1 minggu untuk melakukan pengangkutan. Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Batam Syamsul Bahrum, Ph.D., beberapa waktu lalu mengatakan, jika dikelola dengan profesional,sistematis, dan menurut manajemen dan teknologi moderen, sampah akan berdampak positif pada lingkungan dan juga bernilai komersial. Dikatakan, Kota Batam dengan jumlah penduduk mencapai 605,000 jiwa saat ini secara akumulatif menghasilkan hampir 700 ton sampah per hari. Kondisi ini menurut Syamsul, semakin mencemaskan
HK/DOK
WARGA BATAM dihimbau untuk meninggalkan Kebiasaan membuang sampah sembarang. Pasalnya, Pemko Batam tahun ini akan memberlakukan sangsi bagi bagi yang kedatapan membuang sampah sembarang. Tampak tumpukan sampah di salah satu pojok pertokoaan.
mengingat pola penanganan sampah masih konvensional jika tidak dikatregorikan tradisional, yakni dengan pola penimbunan (land fill) di areal seluas 4,2 hektar di Telaga Punggur yang tidak ramah lingkungan apalagi terpusat di dekat pemukiman masyarakat. Cara konvensional ini lanjutnya, tidak akan mampu menangani sampai sampai 1000 ton/hari sejalan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang pesat di masa mendatang. Di sisi lain, pola pembakaran terbuka yang dilakukan saat ini membawa dampak negatif pada lingkungan ekologis dan demografis, seperti bahaya kebakaran dan ledakan (disebabkan gas methane), debu dan asap bertebangan, kesehatan masyarakat, pencemaran alam sekitar, misalnya disebabkan oleh ”leachate” yakni serapan air busuk sampah yang penuh bakteri dan zat perusak lingkungan yang masuk ke tanah. "Lahan timbunan ini tidak dapat digunakan secara komersial untuk pembangunan gedung, sehingga nilai ekonomis berkurang. Hal positif yang paling memungkinkan adalah lahan tersebut dijadikan hutan kembali," paparnya. Ditambahkan, sejalan dengan cara tradisional pembakaran dan penimbunan sampah tadi adalah pola penanganan pengangkutan sampah dengan sarana truk terbuka. Cara ini berdampak negatif misalnya pada polusi udara, tumpahnya sampah di jalan dan tercecernya cairan busuk sampah (leachate) ke jalan. "Jadi sudah saatnya Batam mengolah sampah secara profesional dengan sentuhan teknologi sehingga sampah tidak hanya menghasilkan bau busuk tetapi juga ramah lingkungan dan bernilai ekonomis," ujarnya. (hk/li,rl)
Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
disetorkan ke kas daerah setiap minggu," kata Marzuki. Penegasan Marzuki tersebut berdasarkan surat edaran Walikota Batam, Drs. H. Ahmad Dahlan nomor: 993 / SE/DKP-BTM/ XII/2010, perihal pengelolaan sampah Kota Batam. Salah satu poin yang disebutkan di dalam surat edaran Walikota tersebut menyatakan bahwa,
terhitung mulai tanggal 1 November 2010, kontrak kerjasama pengusahaan/ investasi pengelolaan sampah Kota Batam dengan PT SSET berakhir berdasarkan berita acara kesepakatan hasil rapat pembahasan tindak lanjut kelangsungan kerjasama tanggal 22 Oktober 2010. Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD, Siti Nurlaila mengharapkan,
agar DKP betul-betul dengan serius melakukan penanganan masalah sampah di Batam. Hal ini menyangkut estetika dan kebersihan Kota Batam. "Kalau pemerintah Kota dalam hal ini DKP siap untuk mengatasi masalah sampah ini, maka DKP harus siap. Dan bagaimana caranya, Batam ini bisa menjadi indah dan elok," kata Siti. (hk/li)
DKP Akan Selektif Pilih Perusahaan Pemenang Tender DINAS Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam akan selektif dalam melihat kesiapan perusahaan yang memenangkan tender untuk pengangkutan sampah di Kota Batam tahun 2011 ini. Hal ini mengingat, kelemahan dari perusahaan yang sebelumnya dipercaya mengelola sampah ternyata tidak memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana angkutan sampah. "Ini juga menjadi perhatian dari DKP, di mana pada saat tender nanti akan dilihat kesiapan perusahaan dalam mengangkut sampah di Batam. Kami tidak menginginkan pengelolaan sampah sebagai kebutuhan masyarakat tidak berjalan sesuai harapan,"ujar Kabid Peningkatan Pelayanan DKP Kota Batam, Marzuki. Dikatakan Marzuki, pihaknya membutuhkan dua perusahaan untuk pengelolaan sampah pada tahun 2011 ini. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan itu nantinya, bertugas mengangkut sampah dan satu perusahaan lagi mengelola sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Dijelaskan, lelang terbuka bagi perusahaan yang akan ikut mengelola sampah akan dilakukan secepatnya di awal 2011. Perusahaan yang memenuhi syarat dan berpengalaman dalam bidang pengelolaan sampah, termasuk PT Royal Gensa Asih (RGA) yang kini sedang mengelola pengangkutan sampah ke TPA juga diperbolehkan ikut. "Target dari Pemerintah Kota Batam harus ada 2 perusahaan
resmi pengelola sampah di 2011. Tidak seperti sekarang, yang mana pada masa transisi pengelolaan sampah cuma di-backup oleh PT RGA,"kata Marzuki. Diakui Marzuki, pada masa transisi pengelolaan sampah pasca pengunduran PT SSET yang telah menjalin kontrak dengan Pemko Batam pada akhir tahun lalu, pengangkutan sampah tidak maksimal. Sebagian kawasan perumahan ada yang terlambat diangkut sampahnya oleh perusahaan yang membackup. Ketua LSM Barelang, Yusril mengungkapkan, pengangkutan sampah yang dilakukan PT RGA saat ini hanya berupa penunjukan langsung. Sesuai dengan aturan, tidak boleh penunjukan langsung, meski keadaannya sedang darurat pasca pengunduran perusahaan yang lama dalam mengelola sampah. "Kami meminta Komisi III DPRD Batam mengadakan hearing terhadap penunjukan PT RGA. Penunjukan RGA adalah akal-akalan dari Pemko Batam,"ucapnya. Masalah penanganan sampah yang tidak pernah tuntas ternyata menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah. Tawaran beberapa investor asing itu dikatakan oleh kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam Azwan. Menurut Azwan, Pemko belum menanggapi tawaran tersebut karena penanganan sampah saat ini masih bersifat transisi. Pihak asing ungkapnya, tertarik dengan Kontrak
Pemerintah Swasta (KPS) yang pernah dilakukan antara PT SSET dengan Pemko. KPS sampah itu kata dia dijadwalkan akan dilelang kembali untuk umum pada tahun 2011. ”Sebenarnya sudah ada tawaran dari beberapa negara seperti Norwegia, Singapura, Jepang dan Malaysia untuk menangani sampah kita ini (Batam,red),” kata Azwan. DKP sendiri katanya, telah mengusulkan anggaran Rp37 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 nanti khusus untuk pengelolaan dan penanganan sampah. Azwan juga mengatakan bahwa dinasnya ditarget mampu mengumpulkan dana dari retribusi sampah selama tahun 2011 senilai Rp15 miliar. Azwan optimis target tersebut bisa tercapai. Pasalnya, PT SSET yang selama ini mengelola sampah di Batam mampu menghasilkan Rp1,2-1,3 miliar setiap bulannya. "Kita berusaha saja untuk mencapai target dari Badan Anggaran Pemko itu," ucapnya. Adapun langkah yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, DKP, sambung Azwan, membutuhkan dana operasional sebesar Rp37 miliar. Dana itu, kata dia, akan dialokasikan untuk operasional pengangkutan sampah, kontrol tempat penampungan akhir (TPA) dan pemungutan retribusi. "Untuk mencapai penghasilan yang ditargetkan itu, DKP akan melakukan peningkatan pelayanan. Serta objekobjek yang belum dikelola akan dimaksimalkan," ujarnya. (hk/rl)