4
NASIONAL
SELASA 30 APRIL 2013
:: KETERLAMBATAN UJIAN NASIONAL
KORAN SINDO/YORRI FARLI
Irjen Kantongi Nama Pelanggar
PROBLEMATIKA BURUH INDONESIA Menakertrans Muhaimin Iskandar (tengah) bersama Menparekraf Mari Elka Pangestu (tiga kiri), aktris Lola Amaria (dua kiri), dan sejumlah aktris pendukung menghadiri pemutaran film ”Kisah 3 Titik” di Rasuna Epicentrum, Jakarta, kemarin. Film ini bercerita tentang kehidupan tiga pekerja perempuan dan merefleksikan berbagai problem dunia ketenagakerjaan di Indonesia yang masih memerlukan pembenahan.
JAKARTA – Hasil investigasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud sudah memasuki babak akhir. Berdasarkan pemeriksaan sementara ada beberapa nama di tiga titik yang patut dipersalahkan. Irjen Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, namanama yang akan dikenakan sanksi terdapat di tiga titik. Titik pertama di lingkup Kemendikbud sendiri, selanjutnya di percetakan, dan pelanggar pada titik pengawasan pelaksanaan UN. ”Hasil tersebut telah disampaikan kepada Mendikbud Mohammad Nuh. Selanjutnya pemberian sanksi akan dilakukan langsung oleh menteri,” katanya di Jakarta kemarin. Mantan petinggi KPK ini menambahkan, investigasi yang dilakukan baru sekadar isu keterlambatan distribusi naskah soal UN. Sementara jika ingin melanjutkan ke indikasi pidana, akan dikoordinasikan dengan KPK. ”Investigasi akan
mengarah ke proses tender. Investigasi kemarin cukup menyita waktu, namun akan segera kami selesaikan,” katanya. Haryono menjelaskan, hasil investigasi tidak hanya rekomendasi sanksi kepada para pelanggar, namun juga usulan perbaikan manajemen UN secara total untuk tahun depan. Dia mengakui, perlu perubahan yang sangat banyak pada pelaksanaan UN agar proses dan hasilnya lebih kredibel. Hasil investigasi ini juga akan berujung pada legitimasi kurikulum baru. Koordinator bidang Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mendesak Mendikbud untuk segera membuka ke publik semua dokumen terkait tender pengadaan dan distribusi naskah UN. Langkah tersebut menjadi salah satu wujud pertanggungjawaban Mendikbud terhadap kisruh pada UN 2013. Jika Mendikbud merasa ti-
dak bersalah, kata Febri, rekomendasi tersebut baiknya direspons secara positif. Dokumen lelang dan kontrak itu akan menjadi kunci untuk mengetahui ada atau tidak pelanggaran dalam pelaksanaan UN 2013. Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, kesalahan terjadi ketika panitia lelang mengumumkan ada tender naskah UN. Dalam nomenklaturnya disebutkan proyek penggandaan dan distribusi bahan UN. Karena itu, perusahaan percetakan dan pengiriman atau kargo yang akan dicari. Tetapi, panitia hanya memenangkan perusahaan percetakan. Sementara perusahaan kargo tidak ada. Padahal tahun ini pemerintah mewajibkan perusahaan tidak hanya untuk mengepak, tapi juga mendistribusikan. ”Di sinilah letak kesalahannya sehingga membuat UN ini kisruh,” ungkapnya. neneng zubaidah
173 Kabupaten Tak Tuntas Wajar 9 Tahun Sebagian Besar Berada di Wilayah Terpencil dan Kepulauan JAKARTA – Sebanyak 173 kabupaten/kota hingga saat ini belum menuntaskan program Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun. Bangunan sekolah di daerahdaerah tersebut masih minim. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, meski angka partisipasi kasar (APK) nasional 99,47% sudah tercapai pada 2011, masih ada 173 kabupaten/kota yang APK-nya masih di bawah 95%. ”Total siswa yang belum tersentuh Wajar Sembilan Tahun ini mencapai 138.560 anak di usia 13-15 tahun,” katanya saat konferensi pers di Jakarta kemarin. Mendikbud melanjutkan, pemerintah pun melakukan afirmasi dengan rencana membangun 4.330 ruang kelas baru.
Jumlah ini setara dengan pembangunan 1.516 sekolah baru. Dananya akan dibantu dari Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) untuk membangun 1.406 sekolah SMP. Jumlah ini setara dengan 300.000 bangku SMP baru. ”Ini hibah untuk meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mempunyai APK sama,” beber dia. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Didik Suhardi menjelaskan, kabupaten/ kota yang APK-nya belum tuntas sebagian besar ada di daerah
Pemimpin Umum: Syafril Nasution Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: Priscilla Diana Airin Pemimpin Redaksi /Penanggungjawab: Sururi Alfaruq Wakil Pemimpin Redaksi: Nevy AN Hetharia, Pung Purwanto Redaktur Pelaksana: Djaka Susila, Dwi Sasongko, Masirom Wakil Redaktur Pelaksana: Alex Aji Saputra, Hanna Farhana Redaktur: Achmad Faisal Nasution, Abdul Hakim, Alviana Harmayani Masrifah, Army Dian Kurniawan, Azhar Azis, Boy Iskandar, Danang Arradian, Hatim Varabi, Mohammad Ridwan, Mohammad Faizal, Nurcholis, Shalahuddin, Sujoni, Supriyadi, Syahrir Rasyid, Widaningsih, Wuri Hardiastuti, Yani Adryansah, Zen Teguh Triwibowo Asisten Redaktur: Abdul Haris, Abdul Rochim, Adam Prawira, Ahmad Baidowi, Agus Warsudi, Agung Nugroho BS, Ainun Najib, Andri Dwi Ananto, Anton Chrisbiyanto, Chamad Hojin, Donatus Nador, Edi Purwanto, Edi Yulianto, Fakhrur Haqiqi, Harley Ikhsan, Hatta Sujatmin, Helmi Firdaus, Hermanto, Herita Endriana, Hendri Irawan, Juni Triyanto, Kastolani, Ma’ruf, Maria Christina Malau, Muhammad Yamin, Muhibudin Kamali, M Iqbal, Nur Iwan Tri Hendrawan, Paijo, Pangeran Ahmad Nurdin, Puguh Hariyanto, Rakhmat Baihaqi, Rusman Hidayat Siregar, Sali Pawiatan, Sazili Mustofa, Slamet Parsono, Sudarsono, Sugeng Wahyudi, Suriya Mohamad Said, Sunu Hastoro Fahrurozi, Suwarno, Syarifudin, Tedy Achmad, Thomas Pulungan, Titi Sutinah Apridawaty, Vitrianda Hilba Siregar, Wasis Wibowo, Wahyu Sahala Tua, Wahyono, Yanto Kusdiantono, Yogi Pasha Reporter: Bernadette Lilia Nova, Denny Irawan, Fefy Dwi Haryanto, Haryudi, Hendrati Hapsari, Helmi Syarif, Hermansah, Inda Susanti, Islahuddin, Jujuk Erna, Krisiandi Sacawisastra, M Purwadi, Maesaroh, Megiza, MN Latief, Neneng Zubaidah, Novia Sang Ayu Lesthia K, Radi Saputro, Rahmat Sahid, Rarasati Syarief, Rendra Hanggara, Sri Noviarni, Susi Susanti, Sofian Dwi, Sucipto, Teguh Mahardika, Wahab Firmansyah Manager Litbang: Wiendy Hapsari Redaktur Bahasa: Jaelani Ali Muhammad Koordinator Fotografer: Arie Yudhistira Fotografer: Astra Bonardo, Aziz Indra, Eko Purwanto, Hasiholan Siahaan, Ratman Suratman, Yulianto, Yudhistiro Pranoto Manager Artistik: Wisnu Handoko, I Masyhudi Direktur Keuangan/CFO: Ahmad Sugiri Direktur Sirkulasi & Distribusi: Sugeng H.Santoso VP Sales: Lia Marliana GM Biro: Kiki Subarkah VP Marketing & Communications: Caecilia Hamzah GM Sirkulasi & Distribusi: Donny Irawan Rate Iklan Edisi Nasional 2013 Halaman Dalam Display FC : Rp138.000/mmk, Display BW: Rp92.000/mmk, Island Ad: Rp156.000/mmk, Center Spread Rp150.000/mmk Halaman 1 Display FC: Rp218.000, Halaman 3 Display FC: Rp165.000/mmk, Halaman 5 Display FC: Rp158.000/mmk Laporan Keuangan FC : Rp26.000/mmk BW: Rp20.000/mmk, Liputan Khusus FC: Rp125.000/mmk, BW: Rp85.000/mmk Business Event FC: Rp 25.000.000/Kavling; BW Rp15.000.000/Kavling Halaman Informasia Baris BW: Rp37.000/baris , Kolom FC: Rp50.000/mmk, Kolom BW: Rp39.000/mmk, Layanan Langganan: (021) 3911518, Fax : (021) 3929758 Iklan Display: (021) 3915634, Fax : (021) 3927721 Iklan Baris/Kolom, Divisi Sirkulasi dan Distribusi: Gedung SINDO Jalan Wahid Hasyim No. 38, Jakarta 10340 Telepon / Fax. (021) 391 4672, E-mail: redaksi@koran-sindo.com, cs@koran-sindo.com iklankolom@koran-sindo.com; iklanbaris@koran-sindo.com
Penerbit: PT Media Nusantara Informasi, Percetakan: PT Media Nusantara Press Bank: BCA Cabang Wahid Hasyim A/C 478-301152-5, Anggota SPS Nomor 404/2005/11/2011, Terbit Tujuh Kali Seminggu. Alamat : Gedung SINDO Jalan Wahid Hasyim No. 38, Jakarta 10340 Telepon (Hunting): (021) 3926955, Fax: (021) 392 9758, Redaksi: (021) 392 6955, Fax: (021) 392 7721 Wartawan Koran SINDO selalu dibekali tanda pengenal dan dilarang meminta / menerima apa pun dari narasumber
terpencil dan kepulauan di antaranya Kabupaten Sangihe Talaud, Bolaang Mongondow, dan hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Di Pulau Jawa, Indramayu, Sukabumi, dan Lebak juga masih belum tuntas Wajib Belajar Sembilan Tahun pendidikan dasarnya. Lebih lanjut Didik menjelaskan, pemerintah melalui APBN telah menganggarkan Rp500 miliar untuk pembangunan ruang kelas baru. Dana tersebut diharapkan bisa menuntaskan program Wajar Sembilan Tahun pada 2015 di 33 provinsi. Dia menambahkan, sesuai perjanjian antara Pemerintah Australia dan Indonesia pada 2011, pembangunan sekolah akan dilakukan secara partisipatif. Masyarakat akan terlibat langsung dalam membangun
”Total siswa yang belum tersentuh Wajar Sembilan Tahun ini mencapai 138.560 anak di usia 13-15 tahun.” MOHAMMAD NUH
Mendikbud
gedung sekolah. ”Pemerintah kabupaten/kota yang mendapat proyek tersebut harus memastikan pelaksanaannya, mengacu pada program kedua negara,” kata dia. Dia mengakui pencapaian Wajar Sembilan Tahun sebatas kuantitas APK. Karena itu, pihaknya berjanji akan terus meningkatkan kualitas sehingga ke depan tidak ada lagi kesen-
jangan kualitas pendidikan antara kota dan daerah. ”Kita harus terus bekerja lebih baik. Saat ini Wajib Belajar (Sembilan Tahun) era kualitas karena dari segi kuantitas sudah tercapai,” ungkapnya. Head of AusAID Indonesia Jacqui de Lacy menyatakan, kendala program Wajar Sembilan Tahun ini sudah beralih dari membangun akses menuju pada peningkatan kualitas. Jika sebelumnya fokus pada kemudahan akses ke sekolah, saat ini bergeser pada kualitas anak didik. Dia mengakui kendala ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga ditemui di banyak negara. Angka putus sekolah paling banyak terjadi di daerah terpencil. Pihaknya pun menargetkan pembangunan sekolah baru di kawasan tersebut. ”Anak itu harus dapat ke se-
kolah. Kami membantu agar mereka dapat ke sekolah dengan mudah,” ujarnya. Pemerhati pendidikan anak Seto Mulyadi menjelaskan, pemerintah memang harus melakukan evaluasi menyeluruh atas Wajar Sembilan Tahun yang dinilai masih kedodoran. Dia mengakui masih banyak anak jenjang pendidikan dasar yang sulit mengakses pendidikan. Di kota-kota besar masih banyak anak-anak yang berada di jalanan pada jam sekolah untuk mencari uang. Seto meminta agar pemerintah mengevaluasi secara serius dan mendalam terkait penuntasan Wajar Sembilan Tahun. Evaluasi menyeluruh harus melibatkan semua pihak. ”Pemerintah jangan mengambil sikap sendiri, ajak bicara organisasi guru dan pemangku kepentingan lainnya,” kata dia.
Selain itu, segala rencana pemerintah juga harus berlandaskan kepentingan anak. Keberhasilan Wajar Sembilan Tahun tidak hanya bicara soal kuantitas, tapi juga harus menyentuh pada kualitas. ”Kualitas pendidikan dasar itu belum menyentuh pada pembentukan karakter anak, padahal itu mendasar dan harus diperhatikan,” ungkapnya. Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri menjelaskan, sejak Wajar Sembilan Tahun ada 2004 lalu rata-rata lama belajar anak Indonesia hanya 7,2 tahun dan pada 2010 hanya meningkat menjadi 7,9 tahun. ”Kenaikannya di bawah satu digit. Padahal di negara lain sudah 10 digit. Ini hambatan dan tantangan yang harus segera diselesaikan,” kata politikus Fraksi Golkar ini. neneng zubaidah
Papua Perlu Diberi Ruang :: LEGALITAS TANAH BPN Tuntaskan17.680 Sertifikat Ekspresikan Jati Diri JAKARTA – Pemerintah pusat diharapkan memberikan ruang kepada Provinsi Papua untuk mengekspresikan kejatidiriannya. Langkah tersebut sebagai awal untuk penerapan otonomi khusus yang diperluas. Mantan Menteri Perhubungan yang juga tokoh Papua Freddy Numberi mengatakan pelaksanaan otonomi khusus selama ini belum efektif. Hal itu lantaran pemerintah pusat tidak sepenuh hati memberikan kewenangan tersebut. ”Selama Merah Putih berkibar di Tanah Damai Papua, tidak ada salahnya jika mereka diperbolehkan memiliki lagu dan bendera yang sesuai dengan kultur orang Papua dan yang penting dalam dirinya tetap mengalir darah Merah Putih sejati,” ujarnya dalam rilisnya di Jakarta kemarin. Lebih lanjut dia mengungkapkan komitmennya untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah pusat adil kepada rakyat Papua. Selama ini sumber daya alam Papua telah berkontribusi besar kepada republik Indonesia. Sayangnya, kontribusi tersebut belum mendapat respons yang seimbang. Kekerasan, kemiskinan, kebodohan, dan kesehatan warga Papua masih memprihatinkan. ”Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) masyarakat asli Papua pun diabaikan,” imbuhnya. Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe seusai menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas perluasan oto-
nomi khusus yang disebut otonomi khusus plus mengatakan, ”Diharapkan Agustus drafnya sudah selesai, tujuannya adalah menjawab berbagai soal Papua. Harus tuntas masalah-masalah Papua sebelum beliau mengakhiri masa jabatan,” kata Lukas. Menurut Lukas, Presiden menekankan sejumlah program prioritas yang dapat menjawab persoalan Papua dalam otonomi khusus plus, tetapi bentuknya akan dirumuskan lebih jauh di bawah arahan Kementerian Dalam Negeri. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan aktif berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang bertentangan untuk menyukseskan itu. ”Kita membangun Papua dengan hati dan kasih, pendekatan kesejahteraan. Kami semua bersatu masyarakat Papua bersatu,” ujarnya. Dia mengakui masih ada pihak-pihak yang berseberangan terhadaprencanatersebut. Meski begitu, mereka tetap ha-rus didekati dengan cara yang tepat. DelegasiPapuayangditerima Presiden terdiri atas Gubernur Papua Lukas Enembe, Wakil Gubernur Klemen Tinal, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda. Sementara itu Presiden SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Mendagri Gamawan Fauzi. rahmat sahid/ant
MAKASSAR – Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat ini fokus mengatasi sertifikasi tanah di berbagai daerah untuk menghindari konflik antarmasyarakat. Salah satu daerah yang berhasil menjadi pilot project sertifikasi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. ”Badan Pertanahan Nasional telah merampungkan proses 17.680 sertifikat tanah di provinsi tersebut,” kata Kepala BPN Hendarman Supandji saat menyerahkan langsung sertifikat tanah kepada 46 perwakilan penerima di Rumah Jabatan Gubernur, Makassar, kemarin. Penyerahan disaksikan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Sekprov Andi Muallim. Menurut dia, Kanwil BPN
Sulsel telah mencapai 45,91% sertifikasi tanah, melebihi target nasional yang ditetapkan sebanyak 40% pada Juni 2013. Dia mengaku Sulsel ditarget merampungkan proses 38.513 sertifikat tanah. ”Pemerintah pusat saat ini berfokus pada program legalisasi aset berupa penerbitan sertifikat,” kata dia. Hendarman juga mengingatkan agar pengusaha perkebunan yang memiliki hak guna usaha (HGU) ikut membangun konsep kebun plasma dan inti yang berguna bagi masyarakat. Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat atau CSR yang tinggi akan meminimalisasi kesenjangan sosial antara masyarakat dan
perusahaan. ”Saya juga minta agar masalah tanah di kabupaten dan kota diselesaikan baik melalui gelar perkara atau mediasi,” ucap mantan Jaksa Agung tersebut. Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan sangat mengapresiasi kepada BPN untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada 1.000 petani yang ada di Sulsel. Dengan sertifikat tanah, petani tidak lagi khawatir terhadap keabsahan lahan garapannya. ”Mereka (petani) tidak lagi khawatir tanahnya akan diambil pihak lain karena dengan memiliki sertifikat tanah, lahan petani menjadi legal,” kata Syahrul. abd salam malik