JATENG
6 LENSA
Radar Semarang
Selasa 16 Desember 2008
BLT Dipotong Rp 200 Ribu Untuk Inventaris RW SALATIGA— Puluhan penerima dana bantuan langsung tunai (BLT) di RW V Sugihwaras, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, harus merelakan haknya dipotong Rp 200 ribu oleh ketua RW setempat. Uang yang dikumpulkan digunakan untuk menambah inventaris RW berupa kursi. Informasi awal diperoleh dari seorang warga yang tidak kuasa menolak pemotongan BLT. Sebab pihak RW berdalih sudah
ada kesepakatan antara pengurus RW, RT, dan warga. ”Sebenarnya banyak yang menolak tetapi bagaimana lagi. Warga khawatir jika tahun berikutnya tidak dicantumkan sebagai penerima BLT,” ujar salah satu warga yang mewanti–wanti namanya tak ditulis. Ketua RW V Marno saat ditemui wartawan membantah tindakannya disebut bentuk pemotongan. Menurutnya, uang dari para penerima BLT adalah iuran untuk kas RW yang sudah disepakati warga. Marno beralasan, jumlah
penerima BLT di wilayahnya sebanyak 70 KK. Masing –masing mendapatkan Rp 700 ribu yang dibagi dalam dua tahap. Yakni, Rp 300 dan Rp 400. Iuran dikumpulkan dalam dua tahap yang dilaksanakan setiap pencairan. Uang yang dikumpulkan digunakan untuk membeli inventaris 200 kursi senilai Rp 9 juta. Sisanya masih ada uang tunai. Besarnya Rp 3 juta yang belum diputuskan kegunaannya. Bantahan serupa disampaikan Camat Argomulyo Siti Nur Solikhah. ”Itu bukan potongan
karena sudah ada kesepakatan dari warga. Meski begitu, hal tersebut tidak dibenarkan. Sebab dalam juklak atau juknis penyaluran BLT tidak ada pemotongan dalam bentuk apapun,” tandas Siti. Ia menginstruksikan kepada ketua RW untuk mengembalikan dana yang sudah dikumpulkan dari warga, meski sudah digunakan. Siti juga berjanji membentuk tim untuk menangani masalah tersebut, termasuk memberi pembinaan pada ketua RW dan perangkat desa agar tidak terulang.
Terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Sarwono mengaku sudah mendapatkan pengaduan dari warga mengenai hal tersebut. Ia yang tinggal di wilayah tersebut langsung menghubungi pihak camat agar tidak dilakukan pemotongan. ”Saya sudah mengingatkan camat agar tidak ada pemotongan. Bantuan itu kan murni untuk pribadi, bukan untuk lingkungan dan ketentuannya pun jelas: tidak boleh ada pemotongan sedikitpun. Kok masih saja dilakukan,” tandas Sarwono di kantornya. (sas/is)
Kejari Periksa Sejumlah Kasek Pungut Uang dari Siswa TEMANGGUNG— Sejumlah kepala sekolah (kasek) SMP dan SMA di Kabupaten Temanggung dimintai keterangan oleh kejari setempat. Pemanggilan terkait kebijakan pungutan uang terhadap pendaftar calon siswa. “Kepala sekolah dimintai keterangan mengenai pungutan yang dilakukan ketika penerimaan siswa baru. Itu kami lakukan agar memiliki gambaran mengenai kebijakan tersebut,” ujar Kepala Kajari Suningsih SH saat memberikan paparan dalam acara Advokasi Dewan Pendidikan terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Kegiatan berlangsung di aula SMKN I Temanggung. Pembicara lainnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Endro Martono. Suningsih mengatakan, kasek menjelaskan alasan memungut uang pada siswa baru. “Ada yang dipakai untuk honor kesejahteraan pengelola penerimaan siswa
DINAR SAS/RASE
95 SISWA OUTBOND DI BUGEL Sedikitnya 95 siswa TK Al Murtadlo Pungkursari mengadakan outbond di kebun karet Bugel Salatiga, Minggu (14/12) pagi. Kegiatan lingkungan dipandu 15 instruktur dari tim trainer outbond SDIT Nidaul Hikmah memiliki sejumlah tantangan permainan seperti flying fox, two line brigde dan landing net. ”Kegiatan ini diharapkan bisa memunculkan potensi anak yang selama ini belum keluar dalam belajar mengajar di kelas,” tutur Nur Khasanah, Kepala TK Al Murtadlo. (sas)
BAHAYA LONGSOR Tebing Batu Ancam Puluhan Warga WONOGIRI—Puluhan warga Dusun Njlegong, Desa Gemawang, Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri, kini bagai hidup di ujung tanduk. Pasalnya, tebing batu tepat di atas permukiman warga kini mengalami keretakan yang cukup parah. Bahkan, satu sisi tebing yang memiliki kemiringan antara 30-45 derajat sudah amblas sedalam tujuh meter. Warga pun terpaksa mengungsi ke tempat aman jika hujan lebat turun. Maryanto SSos, Camat Ngadirojo mengatakan bahwa keretakan di Njlegong terjadi sudah cukup lama. Namun, saat ini tingkat keretakannya semakin mengkhawatirkan. ”Sebenarnya sudah perah diurug (ditimbun) warga. Tapi, tetap saja masih berisiko. Saat ini yang bisa kami lakukan hanya mengimbau agar warga yang tinggal di bawah tebing itu mengungsi jika hujan turun,” katanya. Maryanto menyatakan bahwa warga tak bisa selamanya tinggal di bawah rengkahan bukit tersebut. Dia menyatakan bahwa salah satu cara efektif untuk menghindarkan warga dari ancaman bahaya adalah merelokasi ke tempat yang lebih aman. ”Relokasi pilihan terbaik. Bekas perkampungannya dijadikan hutan lagi. Tapi kemampuan pendanaan kami terbatas. Kami sudah melaporkan hal itu kepada pimpinan,” katanya. Beberapa hari lalu tim dari Kesbanglinmas Wonogiri telah datang untuk meninjau lokasi. Berdasarkan laporan Kesbanglinmas, ada dua retakan di tempat itu. Semuanya masih di Njlegong. Lereng yang retak itu menurut Kesbanglinmas hanya berjarak 100 meter dari permukiman penduduk. Kesbanglinmas juga melaporkan adanya wacana relokasi terkait kondisi tebing itu. Ada sepuluh kepala keluarga (KK) dengan 38 jiwa yang terancam longsoran tebing. (aw/nan/jpnn/ida)
MINYAK TANAH Agen Nakal, Lapor Polisi Saja WONOGIRI—Pemkab Wonogiri meminta warga untuk berperan dalam pengawasan distribusi minyak tanah (mitan). Jika memang menemukan agen atau pangkalan yang menjual mitannya di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 3.100, warga diminta melaporkan ke polisi. Dengan adanya laporan itu, penegak hukum bisa menindak agen ataupun pangkalan nakal tersebut. Imbauan itu kemarin siang diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Disperindagkop dan Pendal) Wonogiri Edi Sutopo. Selain meminta warga untuk mengawasi, dia mengaku akan melakukan pengawasan. ”Kami juga akan terus melakukan pengawasan,” katanya. Sementara itu Bupati Wonogiri Begug Poernomosidi memutuskan untuk menerbitkan surat edaran (SE) kepada semua agen dan pangkalan mitan di Wonogiri. Isi surat itu menurut Edi adalah perintah agar agen dan pangkalan tetap mematuhi HET. Bupati meminta agar agen dan pangkalan mitan tetap menjadikan HET sebagai pedoman penjualannya. Selain itu, dalam SE itu juga diperintahkan agar agen dan pangkalan mitan menjual minyaknya secara proprsional dan terkendali. ”Proporsional itu maksudnya agen dan pangkalan diminta menjual minyak tanah sesuai dengan kebutuhan. Karena ada pengurangan jatah sebanyak 20 persen untuk Wonogiri, maka agen dan pangkalan diminta mengurangi volume pembelian warga,” jelasnya. (aw/nan/jpnn/ida)
Caleg Demokrat Terancam Dicoret LIS RETNO/RASE
IKRAR PENGAWASAN—Sejumlah elemen masyarakat menandatangani ikrar pengawasan peduli terhadap pemilu 2009 di Sasana Adipura Senin kemarin.
KPU-Panwas Harus Koordinasi WONOSOBO—Bupati HA Kholiq Arif meminta KPUD dan panwaslu saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga tidak sampai terjadi ketidakharmonisan antara kedua lembaga tersebut. Kholiq mengatakan panwaslu memerlukan data-data valid seperti identitas caleg, daerah pemilihan maupun jadwal kampanye dan persyaratannya untuk bahan kajian panwas dalam melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran. “Dengan begitu panwas tidak hanya mendapatkan informasi dari luar tapi juga di-back up dengan informasi valid dan resmi dari KPUD selaku penyelenggara pemilu,” ujarnya saat
memberi sambutan dalam pelantikan panwas pemilu lapangan se-Kabupaten Wonosobo di Sasana Adipura Kencana Senin (15/12) kemarin. Lanjut Kholiq, akses informasi dari KPUD sangat berpengaruh terhadap aplikasi kinerja panwas. Dia juga berpesan agar panwas menguasai informasi dan paham akan tugas-tugasnya. Karenanya diperlukan kinerja panwas yang baik, terpadu, sinergis antara panwas lapangan, kecamatan, dan panwas kabupaten. Sementara itu, Ketua Panwas Jateng Abhan Misbah mengatakan, pemilu telah menghabiskan dana yang cukup banyak. Karenanya harus berlangsung sukses. Untuk itu, panwas harus
kerja keras. Di Jateng ada 10 ribu panwas lapangan dengan 90 ribu tempat pemungutan suara. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh panwas, namun juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Panwas lapangan yang dilantik oleh Ketua Panwas Kecamatan Wonosobo, Budi Sudarno ini sebanyak 256 orang. Mereka bertugas di desa masing-masing. Pada kesempatan tersebut ditandatangani nota kesepahaman (MoU) penegakan hukum terpadu antara Polres, Kejaksaan Negeri dan Pemkab Wonosobo. Juga dibacakan dan penandatangan ikrar pengawasan peduli 2009 oleh elemen masyarakat. (lis/is)
AJUKAN NAMA
PUPUK KP3 Mengaku Lemah SUKOHARJO—Lemahnya kinerja pengawasan pupuk oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) ternyata tak dibantah. KP3 mengaku belum optimal menjalankan perannya. Namun mereka tak mau dianggap gagal dalam menjalankan fungsinya. Keterbatasan jumlah personel KP3 tidak dapat menjangkau seluruh wilayah Sukoharjo. Untuk lebih mengoptimalkan perannya, KP3 akan memasukkan camat dan kelompok tani guna mengikuti pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. ”Keikusertaan camat dapat membantu mengurangi permasalahan yang terjadi. Camat pemilik wilayah yang tahu persis kondisi di wilayahnya, termasuk luas areal dan jumlah alokasi pupuk yang dibutuhkan,” tandas Ketua KP3 Sukoharjo Slamet Sanjoto. Dia menambahkan bahwa masing-masing camat diminta untuk proaktif memantau distribusi pupuk di wilayahnya masing-masing. Termasuk memantau kesesuaian kebutuhan pupuk dengan luas areal lahan yang sudah dirumuskan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). ”Kalau nanti ada kelangkaan, tinggal dikroscek data RDKK-nya baik pengecer maupun di petani,” tambahnya Mengenai usulan soal distribusi produsen langsung ke petani, KP3 menyambut baik. Namun, menurutnya wacana itu bukan solusi efektif lantaran berpotensi menimbulkan polemik. Terutama dari pihak pengecer yang akan kehilangan usahanya. Pengecer juga membantu karena mereka membuka lapangan pekerjaan. ”Saya pikir permasalahan pupuk bersubsidi hanya soal keterlambatan pasokan saja. Bukan langka seperti yang diberitakan selama ini,” kilah Slamet. Seperti diberitakan koran ini sebelumnya bahwa kalangan DPRD Sukoharjo menilai kelangkaan pupuk yang terjadi lantaran kurang maksimalnya kinerja KP3. Padahal dana yang dianggarkan untuk mereka tak sedikit jumlahnya. (her/nan/jpnn/ida)
baru dan kesejahteraan para guru bukan PNS,” katanya. Lanjut dia, sesuai PP Nomor 48 Tahun 2008, dana pendidikan satuan pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber. Salah satunya, pungutan dari para peserta didik atau orang tua wali yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun harus dibedakan antara pungutan kepada para peserta didik atau wali murid, dengan kepada calon peserta didik atau orang tua walinya. Kepala Sekolah SMAN I Temanggung Basuki ketika sesi tanya jawab mengungkapkan, sekolahnya menerapkan kebijakan tersebut melalui kesepakatan dengan Komite Sekolah. Alasannya alokasi anggaran dari pemkab untuk sekolah itu tidak memadai. Untuk menghindari pelanggaran hukum, dia meminta pemkab mengeluarkan rumusan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masing-masing sekolah. Menurut dia, pemanggilan tersebut dapat berdampak munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan. (lis/is)
Wali Kota John Manoppo menerima pengajuan nama dari ketua DPD PAN Kustadi Danuri didampingi calon wawali Nugroho Budi Santoso.
DINAR SAS/RASE
John Ajukan Wawali ke Dewan SALATIGA—Wali Kota John Manoppo menyerahkan dua nama calon wakil wali kota ke DPRD. Kepastian itu didapat setelah PDIP dan PAN menyerahkan nama wawali yang akan diajukan. Dari dua nama tersebut, John ingin wakilnya paham betul permasalahan di Salatiga. ”Kedua nama yang diajukan tidak ada masalah dan yakin bisa bekerja sama bagi saya. Secara
pribadi memang wawali harusnya yang memahami tentang seluk beluk Salatiga,” tutur John Manoppo ditemui usai menerima pengajuan nama kandidat wawali dari PAN di rumah dinasnya, Minggu (14/12) malam. John Manoppo mengajukan dua nama ke DPRD Senin pagi. Ia menyatakan harapannya agar wakilnya nanti bisa berfungsi maksimal dan tidak hanya menjadi ban serep. ”Saya su-
dah pengalaman menjadi wakil wali kota, maka siapapun yang jadi harus bisa bekerja secara maksimal. Terlebih 2009 banyak pekerjaan dan sangat membutuhkan bantuan wakil wali kota.” Menurut rencana DPRD akan melakukan paripurna khusus pemilihan wakil wali kota pada Kamis (18/12) mendatang. ”Sesuai jadwal memang Kamis mendatang akan dilaksanakan paripurna,” kata John. (sas/is)
REDAKTUR ISKANDAR & IDA N. • LAYOUTER BRAM
WONOSOBO—Panitia pengawas pemilu (panwaslu) Wonosobo menemukan indikasi pelanggaran administrasi calon legislatif (caleg) Wonosobo. Caleg tersebut pernah dihukum penjara atas kasus pidana. Namun tetap lolos verifikasi KPUD karena dalam surat keterangan dari Pengadilan Negeri Wonosobo tidak menyebutkan pernah dihukum kurungan penjara. Caleg yang berindikasi bermasalah tersebut adalah Kholiq Idris dari Partai Demokrat daerah pemilihan 2 yang kini masih aktif sebagai anggota DPRD Wonosobo. Ketua Panwas Wonosobo Mahfudz Junaedi menerangkan, dalam UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 pasal 50 ayat 1 huruf g, menyebutkan salah satu persyaratan menjadi caleg tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara. Tepatnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Menurut Junaedi, Kholik Idris terbukti pernah dihukum kurungan 4 bulan karena menggerakkan massa berunjuk rasa ke Mapolres pada 2003 silam. Dia melanggar pasal 160 jo 170 KUHP dan pasal 212 jo 335 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun. “Surat keterangan Pengadilan Negeri Wonosobo menyebutkan Kholik tidak pernah dihukum penjara. Karena PN mengacu pada UU Pemilu yang lama No 12
Tahun 2003. Sehingga keterangannya tidak dihukum penjara.” Pihaknya sudah berkoordinasi dengan PN Wonosobo. Pihak PN Wonosobo, menurut Junaedi, bersedia mencabut surat keterangan tidak pernah dihukum yang dikeluarkan untuk Kholik Idris. Selain Kholik, ada 2 caleg lain yang pernah dihukum penjara namun ancamannya di bawah 5 tahun. Yakni Kusdiyarto caleg PDIP dari daerah pemilihan 3 yang pernah dihukum kurungan 3 bulan dan Maufid caleg PKS dari daerah pemilihan 5 yang pernah dihukum 4 bulan. Keduanya terlibat kasus perjudian, dengan ancaman hukuman 4 tahun sehingga tetap lolos. “Keduanya tidak masuk dalam kriteria pelanggaran administrasi caleg,” tandasnya seraya menambahkan segera memberikan rekomendasi terhadap KPU Wonosobo atas temuan tersebut. Terpisah, Ketua KPU Wonosobo Arifin Shiddiq ketika dikonfirmasi mengatakan, KPUD meloloskan caleg tersebut karena mengacu keputusan final surat keterangan PN yang menyatakan tidak pernah dihukum. Kendati demikian, pihaknya menyerahkan proses penyelidikan di panwas yang memang memiliki kewenangan. “Proses di KPUD sudah selesai. Kalau misalnya ditemukan indikasi ijazah palsu atau pelanggaran lain itu wewenang panwas untuk memprosesnya. Dan hasilnya seperti apa, KPUD akan mengikuti.” (lis/is)
Tarif PDAM Mau Naik, Perda Mulai Direvisi WONOGIRI—Rencana pemberlakukan tarif baru air PDAM Wonogiri sepertinya tak berjalan mulus. Sebab, Pemkab Wonogiri masih harus merevisi Perda 16/1989 tentang Pendirian PDAM sebelum memutuskan pemberlakuan tarif baru. Keputusan akan revisi perda itu merupakan kesepakatan yang dicapai setelah eksekutif dan legislatif melakukan hearing di DPRD Wonogiri kemarin siang (15/12). Dengar pendapat kemarin memang hanya berkutat pada dualisme aturan mengenai penaikan tarif PDAM. Aturan pertama adalah Perda 16/1989 mengenai pembentukan PDAM dan PP 16/2005 tentang Pengembangan Penyediaan Sistem
Air Minum. Dalam perda diatur bahwa untuk menaikkan tarif pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan pimpinan dewan. Namun, aturan itu berlawanan dengan PP 16/2005. Untuk menaikkan tarif PDAM, pemkab tidak memerlukan persetujuan dewan. Yang diperlukan hanya kesepakatan antara bupati dan direksi PDAM atas usulan pengawas PDAM. Akhirnya disepakati untuk menaikkan tarif PDAM, pemkab harus merevisi Perda 16/1989. ”Meski saya berpendapat bahwa peraturan yang lebih rendah otomatis akan gugur jika bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” kata Sardi, wakil ketua FPRD Wonogiri dalam dengar pendapat itu. (aw/nan/jpnn/ida)