|Th V| 11 - 17 Februari 2013 |Edisi 278
OPINI
|Th V| 11 - 17 Februari 2013 |Edisi 278
Sekilas Catatan Kritis HPN 2013
S
etiap tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Dasar peringatan HPN itu merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Pemilihan tanggal itu karena tanggal 9 Februari 1946 merupakan tanggal lahirnya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tentu saja, di era reformasi yang mendorong lahirnya organisasi pers di luar PWI, penetapan tanggal 9 Februari
sebagai HPN itu menjadi kontroversi. Ada yang bilang bahwa PWI yang lahir pada 9 Februari 1946 bukanlah organisasi wartawan pertama di Indonesia, karena Mas Marco Kartodikromo sudah mendirikan Inlandsche Journalisten Bond (IJB) pada tahun 1914, lalu ada Sarekat Journalists Asia (1925), Perkumpulan Kaoem Journalists (1931), dan Persatoean Djurnalis Indonesia (1940). Apalagi, ada pula penerbitan pribumi yang
pertama yakni "Medan Priyayi" yang dinahkodai oleh Tirto Adhi Suryo, yang terbit perdana pada 1 Januari 1907. Namun, perdebatan sejarah itu tidak akan pernah tuntas, karena sejumlah literatur menyebutkan bahwa "Medan Priyayi" bukanlah koran nasional yang pertama. Di Sumatera, sejumlah koran berbahasa Melayu, yang juga digawangi oleh kaum pribumi, sudah terbit. Selain itu, jika ukurannya adalah orang pribumi dan bahasa Melayu, maka kiprah Abdul Rivai tidak dapat diabaikan. Pada tahun 1900, Abdul Rivai Abdul Gafar sudah menerbitkan koran berbahasa “Menurut kami, menyelenggarakan dan turut melayu yakni "Pewarta Wolanda". serta dalam pemilukada hukumnya haram Tidak hanya itu, Abdul Rivai juga dan tidak sah (batil). Dalil keharamannya ada kembali menerbitkan koran berbahadua; sa Melayu yakni "Bintang Hindia" pada 1. Karena pemilukada menyalahi tatacara tahun 1902. Lebih awal dari Rivai, ada pengisian jabatan kepala daerah dalam Islam. koran di tanah Hindia-Belanda yakni Dalam Islam, kepala daerah tidak dipilih oleh "Bataviasche Nouvelles" yang terbit di penduduk daerah administratif setempat, Batavia (sekarang Jakarta) pada tahun melainkan diangkat oleh kepala negara 1744-1746. (Imam/Khalifah). Inilah yg dicontohkn RasuUntuk itu, sejarah pers tidak terlalu lullah saw dan diamalkan oleh para khalifah signifikan untuk diperdebatkan, biar dr kalangan sahabat nabi sesudahnya. saja ada HPN pada 9 Februari dan bi--bisa dicari dibanyk kitab karangn ulama: arlah ada Hari (Kebebasan) Pers Dunia (Muqaddimah ad dutsur, al ahkam al sulthaniyah, ma’atsirul Inafah fi ma’alim al pada 3 Mei, mengingat banyak "ankhilafah, at Taratib al iddariyah, dll). caman" yang lebih mendesak untuk 2. Karena pemilu kada akan menjadi sarana disikapi kalangan pers. (wasilah) untuk memilih penguasa yang Ancaman pertama, kekerasan terhadap wartawan atau jurnalis yang akan menjalankan hukum yg bukan syari’ah masih saja berlanjut. LBH Pers mencaIslam. Sudah dimaklumi, bahwa kewajiban tat ada 45 kasus kekerasan terhadap seorang penguasa ( al hukkam) dalam Islam jurnalis dalam kurun waktu Januariadalah menerapkan syari’ah Islam (QS. Al Mei 2012. Tahun 2011 mencapai 96 maa’idah:48-49). Haram hukumnya penguasa kasus dalam satu tahun (Januari-Demenjalankan hukum yang bukan syari’ah sember 2011). Ada kecenderungan Islam (QS. Al- Maa’idah :44,45,47). kekerasan terhadap jurnalis memperKarena itu pemilukada tak diragukan lagi lihatkan trend meningkat. haram hukumnya, karena penguasa yang Sebelumnya, lembaga independen terpilih akan menjalankan hukum yang bukan pemantau kemerdekaan pers, Reporsyari’ah Islam. Wallahu a’lam. ters Without Border, melaporkan in*KH. M. Shiddiq al Jawi. deks kemerdekaan pers sebanyak 174 negara dalam kurun waktu 2011-2012. Nopik Indra T Disebutkan, tingkat kemerdekaan pers dukung terus program calon pak bupati,.. Indonesia menurun 29 poin menjadi mumpung masih manis semua janji”nya... peringkat ke-146. Sebelumnya, pada tahun 2010, peringkat kemerdekaan pers Indonesia masih di posisi- 117. LBH Pers mencatat, institusi TNI/ Rachmat Ramadhana Al-Banjari Polri paling banyak berkontribusi dajangan hanya manis janji aja saat lam penurunan peringkat kemerdekampanye, kalau sdh menjabat lupa kaan pers. Pada tahun 2011, misalnya, janji2nya terjadi 96 kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan 70 kasus di antaranya berkategori kekerasan fisik. TNI dan Cahaya Langit Rpl Polri menempati peringkat teratas Pilih yang berkualitas sebagai pelaku kekerasan terhadap jurnalis, yakni TNI (11) dan Polri (10). Ke depan, internal TNI/Polri perlu mengakui kemerdekaan pers, karena Gatot Sukmana TNI/Polri juga berjasa dalam mengyg jd bupati nanti harus peka thdp semua gulirkan reformasi dan demokrasi di persoalan tabalong. SDM, SDA, terutama republik ini. "Jadi, mereka perlu mengacu UU peningkatan kesejahteraan masy tabaNomor 40 Tahun 1999 tentang Pers long harus terus d pacu, bahwa Indonesia menjamin kemerdeera globalisasi sdh berjalan, kesejahteraan kaan pers, pers nasional mempunyai dan kemandirian harus tetap d galakkan. hak mencari, memperoleh, dan menydgn semangat saraba kawa, kita bisa! ebarluaskan gagasan dan informasi," Drum Dengkut kata Direktur LBH Pers Surabaya, AtSdh Bnyk Trbukti Semuanya Janji hoillah SH.
Jelang Pilkada Menjelang Pemilihan Bupati Kabupaten Tabalong, para calon sudah mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat. Banyak cara dilakukan oleh para calon tersebut, mulai kunjungan ke desa-desa menghadiri pekan amal maupun memberikan bantuan. Apakah Bupati yang baru nanti akan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menepati janji mereka pada saat kampanye. Komentar Teman
Awank Borneo semoga bisa membawa tabalong lebih baik,,,,
Amhir N Amhud Siapa saja yang terpilih.... yang penting bisa menjadi pemimpin yang merakyat ... apapun keluhan masyarakat bisa mencari jalan keluarnya... ibarat kata biarpun hujan deras atau angin bertiup Api Obor tabalong tetap menyala....semangat Mardy Rigani obornya dah mati
Amhir N Amhud waduh.... artinya siapa aja terpilih nanti harus menyalakan obor itu lambang kebangga’an warga tabalong.... Erwan Susandi ’iwan Whyank’ : Siapa yang berani cabup/cawabup bicara Go Green Tabalong..? Dwi Jaya Bc ya inginya siapapun yg terpilih dia harus bsa mengatasi exploitasi tambang atau pun hutan. . yah kalau tidak mgkn 30 atau 50 thun kemudian tabalong akan jd kabupaten yg memprihatinkan go green save tabalong Muhammad Apriansyah Tspk kita lihat saja setelah pemilu nanti.. kalau mau jujur kita bisa lihat keadaan setelah pemilu yang dulu, apakah sesuai atau belum dengan aspirasi masyarakat? Ayo kita dukung dan berdoa mudah-mudahan sesuai dengan yang kita harapkan..
Palsu,lihat Sja Bila Sdh Kenyang,semua Pd Ingkar Janji..buktinya Jangankan Desa2,kota Tanjungpun Msh Begitu2 Aja,bangunan Msh Yg Lama,tdk Ada Kemajuan.. Pendapatan Daerah Plg Besar, APBD Plg Besar Bisa Smpai 800milyar,tp Bukti Kemajuan Daerah Kita Nol Besar..
Ad Rizka Harapan sllu ada• Smg mnjdi pemimpin yg amanah bukan hny pintar omong tpi jg hruz pintar ngemong sgl aspek masyarakatnya• Berlomba2 dlm kbaikan saling mndukung bwt tabalong lebih baik lagi
Herry Safanur wah, kalo kaya itu saorang baniatai jua nah jadi Bupati Tabalong, cuma niat haja pang modalnya kadada baisian dana jua. Tapi siap mempresentasikan konsep mambangun Kabaupaten Tabalong dengan prinsip kawa baucap kawa jua manggawi tamasuk manyandang masalahnya.
Herny Aprillia Semoga tabalong lebih maju, dan pemimpin yg terpilih bisa menampung aspirasi masyarakt.
Noer Alle kapan milihnya la wong pilkadanya aja kada jelas......
Freman Insyaf Bersinar. Saraba kawa. Hidup tabalong
Herry Safanur kita tunggu aja...he...3x
Agus Sain rakyat yang bingung pmrentah yang duduk
Penerbit SIUP Akte Pendirian Tanggal Terbit Perdana Pimpinan Umum Pemimpin Perusahaan Pendiri Alamat Redaksi Pemimpin Redaksi Wakil Pimpinan Redaksi
: CV. GRAFIKA INDOMEDIA : 120/16.08/SIUP/PK/KPT/V/2012 : No. 14 Tgl 04 Mei 2012 : 11 Juni 2007 : Sabirin HA Syukran Nafis : Rahmat : Sabirin HA Syukran Nafis : Jl.Simpang Tiga Tangki Hijau No.21 Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571 Telp (0526) 2700825 : Sabirin HA Syukran Nafis : Rosidi HS
Ancaman Internal Ancaman kedua datang dari inter-
Hal
4
ilihan Kepala Daerah Menyosong pelaksanaan Pem kami akan menerbitkan (Pilkada) dibeberapa daerah, menyoroti Pilkada opini, analisa dan strategi terbitkan setiap edisi. i kam akan g yan ng, mendata opini khusus menyoroti Kami juga menerima tulisann isinya bisa membangun Pilkada yang kami harapka g lebih baik. Terima kasih. opini publik kearah yan
Kirim Ke : redaksi@metro7.co.id
nal media massa itu sendiri. Media yang dikuasai oleh segelintir elit, yang tujuannya hanya untuk melayani tujuan kapital tidak bisa diharapkan sebagai instrumen demokrasi. Dalam banyak kasus, mereka lebih banyak menjadi penyebar kebohongan dan memanipulasi kesadaran rakyat, sebab mereka menamakan diri sebagai "pilar demokrasi", tapi hakekatnya bukan untuk masyarakat, melainkan justru untuk kepentingan politik tertentu. Menurut pakar komunikasi dari Universitas dr Soetomo Surabaya Redi Panuju, saat ini mulai banyak media massa menyatu dengan kekuasaan karena para pemiliknya aktif berpolitik. "Sebutlah pemilik sejumlah media televisi yang menjadi ketua umum parpol, atau pemilik surat kabar yang jadi birokrat," katanya dalam seminar nasional yang digelar Fisip Unair di kampus B Unair Surabaya (31/1). Dalam seminar yang juga menampilkan Nina Mutmainnah Armando (KPI Pusat), Priyatmoko MA (Fisip Unair), dan H Azzam Khoiruman (FP2M), ia menjelaskan fungsi media massa yang seharusnya adalah kontrol sosial. "Media massa berfungsi sebagai jembatan dalam relasi antara negara, masyarakat, dan media, sehingga media massa berada di tengah untuk melakukan kontrol sosial terhadap negara dan terhadap masyarakat," katanya. Namun, katanya, ketika media massa mengarah ke kekuasaan, maka fungsi kontrol sosial akan hilang, sebab media massa akan "menyatu" dengan kekuasaan, sehingga masyarakat akan semakin terpinggirkan. "Media massa yang menyatu dengan kekuasaan itu akan `menguasai` kepentingan politik, ekonomi, dan sosial, bahkan UU Penyiaran atau UU Pers yang merugikan mereka akan dengan mudah direvisi," katanya. Senada dengan itu, komisioner KPI Pusat, Nina Mutmainnah Armando, mengatakan dominasi media massa dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial itu mendorong meningkatnya pengaduan masyarakat ke KPI. "Tahun 2012 ke KPI masuk 43.552 pengaduan, mayoritas dialamatkan ke televisi berita karena yang terbanyak adalah berita dan `talk show`, padahal sebelumnya terhadap sinetron, iklan, dan `reality show`," katanya. Untuk menjawab pengaduan masyarakat itu, pihaknya akan mengatur hubungan peserta pilkada dengan media massa agar terjadi hubungan yang adil dan tidak bias. "Dengan cara itu, kepercayaan masyarakat terhadap media massa akan meningkat, juga kepercayaan masyarakat terhadap negara," katanya. Jadi, HPN 2013 harus mengembalikan pers sebagai pilar demokrasi yang mampu menjaga relasi antara masyarakat dengan negara. Pers harus mampu menjadi jembatan, penengah, dan "jalan tengah" yang terus menjaga keseimbangan sebagai kontrol sosial, pendidikan, hiburan dan penyebar informasi yang jujur dan bermutu kepada publik. Pers harus bermutu, pers harus menjaga demokrasi dalam relasi masyarakat-negara, dan pers harus turut memajukan republik tercinta, sesuai dengan semangat dan tema HPN 2013 yakni Pers Bermutu, Bangsa Maju. Selamat Hari Pers Nasional!. (Metro7/analisa)
Peringatan Puncak HPN Mundur 11 Februari Manado - Biasanya, peringatan puncak Hari Pers Nasional persis dilakukan 9 Februari dan presiden hadir untuk membuka. Kali ini dimundurkan karena Presiden Susilo Yudhoyono dijadualkan menghadiri HPN 2013 di Manado, Sulawesi Utara, pada 11 Februari 2013, hari ini. Ketua Panitia Nasional HPN 2013, Muhammad Ihsan, mengemukakan hal itu dalam rapat panitia di ruang Mapalusse Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Sabtu, yang turut dihadiri Ketua Panitia Daerah, Siswa Rahmat Mokodongan, dan panitia. ”Pada 7 Februari beliau masih menjadi pembicara OKI di Mesir dan 8 Februari baru kembali ke Tanah Air, sehingga dijadwalkan presiden hadir sebelas Februari jam dua
siang,” katanya. Yudhoyono sebelumnya dijadualkan akan ke Liberia, Nigeria, Mesir, dan Saudi Arabia. ”Jadi agenda peringatan puncak HPN tidak berubah kecuali kedatangan Presiden Yudhoyono yang digeser karena ke luar negeri dan menghadiri perayaan Imlek,” katanya. Mokodongan mengatakan, selain menghadiri hari puncak HPN, Yudhoyono dijadwalkan meresmikan Sekretariat Inisiatif Segitiga Terumbu Karang CTI yang berada di lokasi puncak HPN, Grand Kawanua International City. Juga menyerahkan Kepres Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan peresmian pembangunan jalan tol Manado - Bitung. (Metro7/ant)
Kabiro Tanbu / Kotabaru : Gt. Suriansyah Manager Iklan dan Sirkulasi : Suwarto SE Apabila ada yang mengaku sebagai wartawan Manager Keuangan : Fitrian Noor METRO TANJUNG hendaknya ditanyakan Surat Tugas atau Kartu Pers yang Bagian Penagihan : - Suwarto SE bersangkutan guna menghindari adanya oknum wartawan gadungan yang - Maya Layouter/Design Grafis : Rahmat mengaku sebagai wartawan kami. Apabila tidak termuat didalam BOX REDAKSI Tim Pracetak dan Cetak : Abdullah berarti yang bersangkutan bukan wartawan media ini dan segera melapor kepada pihak berwajib. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kelompok Kerja : Percetakan Media Putera Mandiri Redaksi Alamat : Jl. Simpang Tiga Tangki Hijau No.21 Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571 Telepon : (0526) 2700825 T A R I F I K L A N K O N T R A K
TARIF IKLAN MOMENT
Isi diluar tanggung jawab percetakan
Hiviannoor, Drs.Ismail Wahid, Ahmad Husaini, Fahri Ansar Basri, M Jaya Mahliandi, Mawardi, Luthfi, Rosidi, Gt. Suriansyah, Herry Yusminda, Sri Mulyani, Fahmi Yahya, Jufriadi, Maenunis Amin, Syafruddin Siddik, H. Djaswadi Atjo, Andi Ampa Uleng, Nanang Hariadi, Loki Santoso, Wandie Syowandie,SE
• 1 Halaman FC • 1/2 Halaman FC • 1 Halaman B/W • 1/2 Halaman B/W
: Rp. 12.000.000 : Rp. 6.000.000 : Rp. 5.000.000 : Rp. 3.500.000
Full Colour • 1 kol x 100 mm • 2 kol x 50 mm • 6 kol x 50 mm
: Rp.500.000,: Rp.750.000,: Rp.3.000.000,-
Iklan Black White • 1 kol x 50 mm • 1 kol x 75 mm • 2 kol x 50 mm • 2 kol x 75 mm • 3 kol x 50 mm • 3 kol x 100 mm
: Rp. 100.000,: Rp. 150.000,: Rp. 200.000,: Rp. 350.000,: Rp. 500.000,: Rp. 1.000.000,-
• 2 kol x 50 mm • 2 kol x 75 mm • 2 kol x 100 mm • 3 kol x 100 mm • 4 kol x 100 mm
: Rp. 150.000,: Rp. 350.000,: Rp. 500.000,: Rp. 1.000.000,: Rp. 1.500.000,-