Kalimantan
|Th V| 11 - 17 Februari 2013 |Edisi 278 Hal
Dualisme Kepengurusan Pakar Pangan Kian Meruncing
11
Saling Klaim Mendapat Restu DPN Tamiang Layang --- Perseteruan di internal Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya Perjungan (Pakar Pangan) Barito Timur, antara Surdi Prungeh cs dengan Perdiano cs, kian meruncing. Kedua kubu sama-sama mengklaim sebagai pengurus sah parpol yang memiliki dua kursi DPRD Kabupaten Bartim ini. Dualisme kepengurusan itu semakin kentara saat mereka mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Bartim periode 2013 - 2018. Kubu Surdi Prungeh cs mendukung pasangan Ampera Ariyanto Y Mebas SE – H Suriansyah SKM, sementara kubu Perdiano cs merapat kepada pasangan Pancani Gandrung – Zain Alkim. Akibat dari dualisme du-
kungan Pakar Pangan ini KPUD Bartim mengambil sikap tegas dengan mengembalikan berkas pendaftaran kedua pasangan calon. Selain itu mereka juga mengirim surat ke DPN Pakar Pangan di Jakarta untuk meminta keterangan legalitas kepengurusan di DPK Pakar Pangan Bartim. Surat tersebut telah mendapat balasan dari DPN Pakar Pangan yang ditandatangi oleh ketua
umumnya, H Muhammad Yasin SH. Dalam surat balasan itu disebutkan, berdasarkan AD/ART Pakar Pangan kepengurusan yang sah di Kabupaten Bartim adalah kubu Surdi Prungeh cs, sesuai SK DPP Pakar Pangan Kalteng Nomor: 074/SK/DPP-Kalteng/P. Pangan/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012. Sementara calon yang diusung adalah pasangan Ampera – Suriansyah. Sementara kubu Perdiano cs juga tidak mau kalah. Pasangan yang mereka dukung, Pancani Gandrung – Zain Alkim juga mengaku mendapat restu dari DPN Pakar Pangan melalui surat tertanggal 16 Januari 2013 Nomor 060/Eks/DPN-
10 Unit Sepeda Motor Untuk PLKB Kecamatan
nama Perdiano sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh surat keputusan yang lain. Sehingga ia berkeyakinan bahwa Perdiano dan Zakaria masih sah sebagai pengurus DPK Pakar Pangan Bartim. Ada perbedaan mencolok dalam sengketa legalitas kepengurusan DPK Pakar Pangan ini. Yakni menyangkut Ketua Umum DPN Pakar Pangan. Dasar hukum versi Surdi Prungeh cs ditandatangani oleh H Muhammad Yasin SH, sedangkan versi Perdiano ditandatangani oleh Hasbullah. Keduanya sama-sama bertindak selaku Ketua Umum DPN Pakar Pangan. Metro7/Ali/Fauzi
Usulan Perbaikan Jalan Tidak Ditanggapi
Warga Gotong Royong Sebulan Sekali
Kepala BKBPP Kabupaten Bartim Dra Dewi Murni. Ibie, MAP
Tamiang Layang --- Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Barito Timur telah menyediakan sepuluh unit sepeda motor untuk para penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) di kecamatan. Pengadaan alat transportasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang keluarga berencana (KB) dalam menanggulangi masalah kesehatan yang ada di kecamatan. Kepala BKBPP Kabupaten Bartim, Dra Dewi Murni Ibie MAP, mengatakan sepeda motor tersebut dibagikan ke semua kecamatan untuk operasional penunjang PLKB yang akan turun langsung ke lapangan untuk memantau keberadaan masyarakat. Menurutnya, PLKB berperan penting dalam memantau keluarga berencana yang ada di kecamatan. “Sehingga bantuan sepeda motor
PAKARPANGAN/I/2013 yang ditanda tangani langsung oleh Ketua dan Sekretaris DPN Partai Pakar Pangan, Hasbullah dan Jackson Kumaat. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa DPN Pakar Pangan telah melakukan Rapat pleno khusus dengan memutuskan untuk mengusung Pancani Gandrung – Zain Alkim. “Rapat pleno khusus adalah tempat pengambilan keputusan tertinggi di Dewan Pimpinan Nasional Pakar Pangan,” kata Pancani. Ia juga menyebutkan, ada SK Nomor 263/SKEP/DPNPAKARPANGAN/X/2012 tentang perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Partai Karya Perjuangan Bartim atas
ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bartim kepada BKBPP untuk penunjang PLKB Kecamatan untuk turun ke lapangan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bartim tahun 2012. Dewi juga menegaskan, KB ini, salah satu program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP). Dia juga berterima kasih kepada pemerintah yang mendukung prograam KB ini. Dengan adanya kendaraan operasional ini PLKB bisa turun ke desadesa sehingga masalah kesehatan masyarakat yang berada di pelosok bisa terpantau. Selain itu mereka juga diharapkan bisa bekerjasama dengan posyandu yang ada di desa. Metro7/ Ali
Hawinggo
Kades Pulau Patai Tamiang Layang --- Perbaikan jalan yang diharapkan oleh warga Desa Pulau Patai Kecamatan Dusun Timur belum juga terkabul. Padahal kerusakan jalan sepanjang tujuh kilometer yang menjadi akses utama menuju masyarakat itu sudah beberapa kali diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk diperbaiki. Karena usulan mereka belum dikabulkan pemerintah, warga setempat terpaksa melakukan perbaikan sendiri. Setidaknya mereka sebulan sekali mereka bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak agar bisa dilalui. Namun karena perbaikan dilakukan seadanya maka ha-
10.380
8.290
Pancani Gandrung. SH. Msi & Drs. H. Zain Alkim
Ir. Yuren S Bahat. ST & H. Yusran Fauzi SAg
nya selang beberapa waktu jalan itu kembali rusak. “Jalan itu masih berupa tanah dan pasir putih. Saat ini kondisinya parah, bahkan berkubang lumpur. Padahal aktivitas keseharian warga untuk menuju kecamatan maupun kabupaten melintasi jalan tersebut,” ungkap Hawinggo, Kepala Desa Pulau Patai. Ia sudah sering mengusulkan Kepada Pemerintah Kabupaten Bartim untuk memperbaiki jalan tersebut, namun belum ditanggapi. Karena itu Hawinggo berinisiatif memperbaiki seadanya bersama warga. Untuk menutupi kubangan lumpur mereka harus memecah batu gunung. Upaya itu tidak bertahan lama karena jika diguyur hujan dipastikan rusak lagi. “Tapi ini paling tidak mengurangi resiko ancaman kecelakaan di jalan untuk warga yang melintas,” imbuhnya. Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bartim, Suprayogi ST, mengakui saat ini memang banyak permohonan warga untuk perbaikan jalan. Ia berkilah dengan alasan klasik, anggaran untuk melakukan
7.101 Drs. M. Yamin. BA & Rini
perbaikan sangat terbatas. Sebenarnya, kata Suprayogi, pihaknya tidak menginginkan adanya jalan rusak di desa-desa. “Jika anggaran kita mencukupi, maka akan kita laksanakan untuk perbaikan jalan tersebut, namun sebaliknya jika anggarannya tidak mencukupi maka kita tidak bisa untuk berbuat banyak. Karena itu PU hanya pelaksana teknis untuk di lapangan,
Suprayogi. ST
Kabig Bina Marga kalau ada jalan desa yang rusak kita akan berupaya untuk mengusulkan perbaikan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kita dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,: tegasnya. Metro/Ali/Fauzi
6.760 H. Cilikman Jakri. Spd. MAP & Ir. Wasriady
42.983 5.085 Ampera A.Y Mebas. SE & H. Suriansyah. SKM
4.122
1.245
Erjo Unja. SP & Mulyono
Ir. Hap Baperdo. MM & H. Rusli