|Th V| 07 -13 Januari 2013 |Edisi 273
PERISTIWA
|Th V| 07 -13 Januari 2013 |Edisi 273
Proyek Bermasalah Karena Kurang Pengawasan Tamiang Layang – Akibat kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan, maka hasil yang dikerjakan dari proyek itu tidak memiliki kualitas yang diharapkan. Semestinya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang berkepentingan dengan proyek infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan memperketat pengawasan, sehingga hasil pekerjaan kontraktor itu berkualitas sesuai dengan rencana awal dari kesepakatan kerja. Penilaian tersebut datang dari Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bartim Ariantho S Muller ST MM, , terkait beberapa hasil proyek yang sudah rusak maupun belum selesai saat tutup tahun anggaran ini. “Saya kira hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum,” kata Ariantho, ketua komisi yang membidangi pembangunan. Terkait dengan kerusakan jalan yang baru selesai dibangun, Ariantho menegaskan, tidak ada dalih bagi kontraktornya dengan adanya masa waktu jaminan pekerjaan sekitar tiga bulan. Menurutnya, semestinya masa waktu pekerjaan itu untuk membangun dengan kualitas sebenarnya. “Ketika baru selesai dibangun sudah rusak, lalu kontraktor berdalih
ada waktu masa jaminan terhadap hasil pekerjaan itu, tidak benar ini,” tegas Ariantho. Karena itu, Ariantho meminta ada tindakan tegas terhadap kontraktor seperti itu dari instansi terkait.Salah satu misalnya, membayar uang proyek sesuai dengan hasil pekerjaan. Bagi proyek yang belum selesai hingga tutup tahun anggaran dan kini masih dikerjakan, instansi terkait diminta untuk menyetop pekerjaan tersebut. Pasalnya, papar anggota DPRD Kabupaten Bartim yang low profile ini, hal itu nantinya berdampak pada pelaporan keuangan Negara. Tak heran jika dibiarkan, upaya untuk keluar dari opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tak bisa terwujud. Sebelumnya Metro7 menyoroti
berbagai proyek infrastruktur. Misalnya pengaspalan jalan di ruas Jl Janah Munsit menuju Kantor Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Bartim yang baru selesai diaspal, tapi sudah rusak. Demikian pula proyek pembangunan aula Kantor Distamben Kabupaten Bartim yang masih dikerjakan, padahal masa kerja sesuai kontrak berakhir pada 8 Desember 2012 tadi. (Metro7/M Jaya)
SMUN 1 Amuntai Pasang Kamera CCTV Amuntai – Sebanyak 6 buah kamera CCTV telah di pasang dibeberapa lokasi penting di lingkungan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Amuntai kecamatan Amuntai Tengah kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Hal ini di ungkapkan oleh Kepala Sekolah SMUN 1 Amuntai. Drs. H. Ahdiat Gazali Rahman, SH., MH. kepada Metro7, Sabtu, yang mengatakan bahwa pihaknya telah memasang kamera CCTV di beberapa lokasi penting dlingkungan sekolahnya. “Kami memang sudah memasang kamera pengintai dibeberapa lokasi penting di sekolah kami yang jumlahnya sebanyak 6 buah,” ungkapnya. Pemasangan kamera CCTV tersebut bertujuan untuk dapat mengontrol kondisi keamanan lingkungan sekolah dan untuk lebih mening-
katkan kinerja para dewan guru agar dapat tercipta suasana belajar mengajar yang nyaman. Enam lokasi strategis tersebut meliputi ruang guru yang dipasang 2 unit kamera,di sepanjang lorong kelas dipasang dua kamera dan ditempat parkir dengan dipasang 1 unit kamera. Ia mengatakan dengan adanya kamera tersebut pihaknya dapat mengetahui kondisi dan suasana tempat-tempat tersebut. Seperti di lorong kelas pihaknya akan mengetahui kelas mana saja yang berada dilorong sewaktu jam pelajaran sehingga dengan adanya kamera cctv pihak akan memastikan tidak akan ada siswa yang berada di luar kelas saat jam pelajaran berlangsung. Diruang guru pihaknya juga dapat memantau apa saja yang dikerjakan para dewan guru baik saat jam pelajaran berlangsung maupun
saat jam sitirahat. Karena dari sekian banyak para guru tentu kadang-kadang ada guru yang malas untuk mengajar, dengan adanya kamera cctv ini Ahdiat berharap kinerja para guru dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan kamera yang terpasang di tempat parkir mempunyai peran yang sangat penting yaitu dapat memantau keamanan tempat parkir sepeda motor dan sepeda dari siswa tersebut dari para tangan panjang. Ke depannya Ahdiat berharap juga dapat memasang kamera CCTV tersebut diseiap kelas yang ada di SMUN 1 yaitu sebanyak 22 kelas. Dengan adanya alat tersebut diruang kelas tentunya juga berfungsi untuk mengontrol kondisi dan suasana ruang kelas agar suasana kondusif juga tercipta di setiap kelasnya. (Metro7/Ayie)
Ribuan Warga Tapin Hadiri Tablik Akbar Rantau -- Tablik Akbar yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK Kabupaten Tapin di Halaman Mesjid Raya Nurul Falah Dulang Rantau, Senin (24/12), berjalan sangat luar biasa. Kegiatan tersebut dihadiri oleh ribuan masyarakat yang datang dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin. Kegiatan ini, menghadirkan Ustazah Dra Hj Qurrota A’yunin (Ummi) yang biasa mengisi salah satu program religi di salah satu televisi swasta. Dari informasi yang didapat, Tablik Akbar yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK ini adalah untuk memperingati Hari Ibu yang ke 84. Dalam prosesi tersebut, terlihat hadir Bupati Tapin H Idis Nurdin Halidi didampingi oleh Asisten pemerintahan dan beberapa Kepala SKPD dan Camat se Kabupaten Tapin serta Pengurus Organisasi Wanita Tapin. Kegiatan ini juga
dihadiri oleh unsur Muspida Tapin yang diwakili oleh Dandim 1010 Rantau Letkol Inf Teguh Pudji Raharjo, Sekretaris Daerah Tapin DR H Rahmadi. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Hj Elin Idis Nurdin Halidi SH dalam sambutannya mengatakan, Tablik akbar yang dilaksanakan ini dalam rangka memperingati hari ibu ke 84. Sejatinya, katanya peringatan hari ibu yang ditetapkan secara nasional jatuh pada tanggal 22 Desember, dimana puncak kegiatannya dilaksanakan di Kota Palembang. Masih menurut Hj Elin, kegiatan Tablik Akbar yang dilaksanakan ini dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya meningkatkan peranan perempuan. Dalam arti luas, baik masalah program peranan kaum perempuan yang ada di dalam organisasi, maupun kegiatan yang ada di luar organisasi. “Dengan kegiatan ini, kita harapkan peran serta perempuan dalam
pembangunan dapat terus kita tingkatkan,” ujar Isteri orang nomor satu di jajaran pemerintah Kabupaten Tapin ini. Ditempat yang sama, Ustazah Hj Qurrota A’Yunin yang dipandu oleh Ustazah Lulu Susanti, menuturkan ada 4 (empat) kebahagian yang harus di miliki oleh seorang muslim. Pertama memiliki istri yang solehah, dimana suami akan bahagia, kalau memiliki istri yang solehah. Kedua mempunyai anak-anak yang solehah, ketiga mempunyai teman yang baik dan mengerti, sedangkan yang keempat bekerja dengan baik, sesuai dengan tuntutan agama yang di anut. Diterangkannya, pada zaman sekarang ini berbagai peralatan sudah tersedia. Sehingga dalam pelaksanaanya dalam mengajar dan mendidik ternyata sangat jauh berbeda. Sehingga memerlukan teori dan cara yang baru, agar anakanak yang diberikan pendidikan dapat menangkapnya dengan baik. (Metro7/ifit)
Hal
2
Kendaraan Dinas Bukan Untuk Kepentingan Pribadi Paringin -- Bupati Balangan Sefek Effendie meminta agar penggunaan kendaraan dinas oprasional PNSdi Pemkab Balangan harus sesuai fungsinya dan jangan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. “Karena penggunaan kendaraan dinas tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsinya akan menjadi sorotan masyarakat,” ujarnya Bupati Balangan Sefek Effendie kepada Metro7, belum lama ini. Sefek jelaskan, bagi PNS yang menerima kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua untuk mempergunakannya sebagai alat menunjang pekerjaan di kantor, bukan sebaliknya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dikatakannya, semua pejabat atau PNS biasa untuk memperhatikan tujuan operasional kendaraan dinas itu, apakah patut atau tidak. Karena kepantasan penggunaan kendaraan
dinas untuk hal yang tidak menunjang pekerjaan berakibat akan menjadi sorotan masyarakat. “Pemberian fasilitas kendaraan dinas hendaknya menjadi pemacu semangat dan motivasi bagi PNS yang menerimanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negaram” tutur Bupati. Pemberian pasilitas kendaraan dinas lanjutnya hendaknya dimaknai sebagai bentuk penghargaan dan aprisiasi pemerintah daerah setempat, juga sebagai wujud dari komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah setempat dalam memberikan perhatian serta kepedulian terhadap kelancaran pelaksanaan tugas PNS. ”Kami berharap bentuk perhatian tersebut diimbangi dengan kesadaran dan tanggung jawab dari PNS yang menerima pasilitas tersebut,” pinta Bupati Sefek. (Metro7/Sri)
Jamkesda Kotabaru Mulai Dirasakan Masyarakat Kotabaru – Upaya menciptakan masyarakat sehat dan sejahtera di Kabupaten Kotabaru, Pemkab melakukan pelayanan pengobatan bagi Masyarakat yang tidak mampu, dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Menyusul jaminan pemerintah pusat dengan ( Jamkesnas) Jaminan Kesehatan Nasional serta (Jamkesprov) Jaminan Kesehatan Provinsi. Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru Dr.Cipta Waspada, ketika di temui metro7 di ruang kerjanya jum’at (04/01) menyatakan, sesuai data yang di terima dari 197 desa plus 4 kelurahan, sebanyak 61.944 jiwa yang harus mendapatkan kartu pelayanan Jamkesda. Hingga memasuki tahun 2013, kartu telah di bagikan mencapai kisaran 2000 lembar kepada masyarakat. Sisanya masih dalam proses pembagian sesuai data yang ada. “Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kabupaten kotabaru tahun anggaran 2012 mengalokasikan dana cadangan Jamkesda sebanyak Rp.899.523.200.,” ujarnya. Di tambahkan Cipta, jika terdapat masyarakat yang berkategori harus mendapatkan layanan kesehatan Jamkesda, namun tidak termasuk di dalam daftar
yang di terima, tetap di layani melalui Jamkesprov ataupun Jamkesnas. Terkhusus Jamkesnas yang menggunakan anggaran APBN, kabupaten Kotabaru hanya mendapatkan kuota 40.987 jiwa. Kadiskes Kotabaru ini menambahkan, mekanisme penggunaan dana APBD pada Jamkesda, melalui administrasi, atau data pemakai layanan berdasarkan bukti yang di peroleh dari rumah sakit, kemudian Dinas Kesehatan melanjutkan penagihannya pada Kas Daerah. “Budget pelayanan hingga sekarang belum ada pembatasan, dalam artian, sampai pembiayaan operasi beratpun, melalui pelayanan pemerintah ini juga di lakukan, imbuh Cipta,” tutur Cipta lagi. Ia mencontohkan, salah seorang dari kecamatan kelumpang yang mendapatkan pelayanan Jamkesda atas penyakit Lepra yang di deritanya, pada finalnya menelan biaya Rp20 juta lebih. Berhak mendapatkan kartu Jamkesda. Terlebih lagi seperti tunawisma yang tidak memiliki kartu penduduk, cukup dibuatkan keterangan dari desa dimana tunawisma tersebut mangkal.”Kendati tidak memiliki kartu Jamkesda, tetap di layani oleh daerah dalam hal berobat melalui dana APBD ini,” ungkapnya. (Metro 7/ Andi)