Terbit Senin Senin dan K amis T
Edisi 22 - 12 Februari 2015
Quo Vadis Transportasi Desa (bagian akhir)
PENANGGUNG JAWAB Erwin Razak, S.IP REDAKSI
S
yukurlah bagi warga desa yang tidak terlalu pusing dengan kemacetan dan keruwetan jalan-jalan di perkotaan sebagaimana di Ibu Kota Jakarta. Apalagi baru saja dirilis ALAMAT REDAKSI bahwa Jakarta merupakan Kota dengan tingkat Jl. Cendrawasih No. 2 kemacetan juara satu di Dunia setelah Ankara Turki Mejing Lor - Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping dan Mexico di bulan Februari tahun 2015 ini. Tentu Kabupaten Sleman kabar ini sama sekali bukan berita baik untuk didengar Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Jakarta sudah dianggap sebagai kota Telp : 0274-9543879 e-mail : sekret@rumahsuluh.org yang rusak karena sistem tranportasi tidak mampu website : rumahsuluh.org mengurai problem dan memecahkannya. Sebagai ibu kota negara berbagai rencana sudah dicanangkan, atau bahkan sudah dimulai pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya. Sayangnya di tengah jalan program pembangunan tersendat atau bahkan batal dilakukan. Tidak heran akibat itu banyak plesetan yang berkembang di masyarakat seperti istilah MRT Busway di ucapkan dengan “No Way”, bahkan juga ada yang menyebut Hasil yang benar, jika dan hanya “sepeda motor way” dan jika dapat dicapai apabila seterusnya. Ini ditempuh melalui jalan yang menggambarkan bahwa publik tidak punya pilihan benar, dan suatu panduan benar dan akhirnya harus atas dasar tujuan yang benar Syamsudin, S.Pd, MA AT. Erik Triadi, S.IP
(suluh, 3) 1
SULUH
memecahkan problem transportasinya sendiri-sendiri. Akibatnya, keruwetan akibat macet semakin gila dan membuat frustasi sosial di Jakarta. Tentu kita yang berada di desa tidak menginginkan keadaan ekstrim sebagaimana di Jakarta itu. Tapi pembahasan persoalan transportasi di desa mestinya sudah harus digulirkan. Setidaknya ada tiga alasan mengapa transportasi desa ke depan menjadi kebutuhan warga desa. Pertama, jalan darat dan air merupakan akses yang sifatnya publik. Artinya adalah negara wajib hadir untuk mengatur dan melindungi pengguna akses publik tersebut. Perlindungan negara juga diartikan bahwa negara wajib menghadirkan berbagai fasilitasi termasuk infrastruktur yang memadai di area publik seperti jalan raya, jalan air di sungai, danau dan laut. Apalagi pemerintah sekarang sudah berkomitmen bahwa ke depan di laut akan terdapat fasilitas “tol laut� untuk memajukan potensi maritim bangsa. Kedua, alasan keselamatan transportasi. Ke depan akibat dari arus modernisasi dan kapitalisasi desa, tidak terelakkan mobilitas orang, barang dan jasa dari desa ke kota atau sebaliknya akan meningkat dari tahun ke tahun. Moda transportasi yang cepat, mudah,
2 edisi 22 12 Februari 2015
murah dan efisien akan menjadi pilihan warga dalam keseharian. Sayangnya warga tidak memiliki banyak pilihan yang nyaman dan aman dalam mobilitasnya. Seringkali malah berkendaraan pribadi atau massal yang asal-asalan menjadi jalan menuju kematian. Tidak sedikit peristiwa dimana kendaraan di darat maupun di air khususnya laut mengalami kecelakaan dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Ketiga, alasan ketersediaan transportasi lokal yang ramah lingkungan dan berakar di pedesaan
bisa menjadi alternatif atau bahkan yang utama. Di berbagai desa dan kawasannya, warga desa sudah kama menggunakan “bus air� bila jalan yang dilalui adalah jalan air sungai, danau ataupun laut. Bus air model ini biasa digunakan oleh warga desa di
SULUH
kepulauan atau sungai besar dengan melihat rute tempuhnya. Di desa khususnya di pulau Jawa, juga terdapat odong-odong yang biasa digunakan oleh wanita dan anak-anak untuk jalan berkeliling desa. Masih banyak lagi moda transportasi yang lain seperti bus,
truk bak terbuka yang dimodifikasi sedemikian rupa bisa menjadi angkutan orang pula. Alas-alasan yang dikemukakan di depan bisa jadi belum menjadi perhatian mengingat pemerintah desa belum menyediakan saranan transportasi publik di desa. Dalam hal ini perlu dipikirkan gagasan penyediaan sarana moda transportasi desa yang dimaksud untuk mempermudah mobilitas warga desa. Setidaknya pemerintah desa hadir dalam menyediakan sarana transportasi dari rumah atau halte desa menuju sekolahan, puskesmas klinik, kantor pemerintahan desa dan pasar desa dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBDesa.
Bupati Kulonprogo: SIDeKa Perkuat Data Base Desa Membangun Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa) sangat penting untuk memperkuat data base di desa. Sehingga perencanaan pembangunan serta kebijakan di desa diputuskan berdasarkan data lapangan. Demikian salah satu hal yang disampaikan dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) Bupati Kulonprogo, DI
Yogyakarta saat menerima perwakilan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK), bersama Dr. R. Maryatmo Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta Drs. Untoro Hariadi, M.Si, Erwin Razak, dan Syamsudin dari Rumah Suluh di Rumah Dinas Bupati Kulonprogo, Selasa (20/1).
3 edisi 22 12 Februari 2015
SULUH
Hasto mengatakan saat ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil, memiliki pekerjaan baru yang besar. Desa juga mengelola dana yang besar, sehingga sistem informasi desa sangat penting dikembangkan di desa. Di Kulonprogo sendiri 30 persen anggaran pembangunan yang sebelumnya di kelola Pemkab melalui SKPD, kini sudah dikelola desa. “Sistem informasi ini cocok dengan apa yang sudah kita lakukan,” ujarnya. Dengan SIDeKa, diharapkan data base desa dapat tertata dengan baik, sehingga pelayanan menjadi lebih efesien. “Desan sistem informasi ini, bisa membuat efesien desa,” jelas dokter spesialis kandungan ini. Hasto berharap sistem informasi dan kawasan (SIDeKa) ini dapat mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan pengetahuan atau data. Sehingga kebijakan yang diambil benar-benar dapat menyentuh dan menyelesaikan persoalan rakyat. “Untuk membuat kebijakan yang evidence based policy,” ujarnya. Hanya saja, Hasto mengingatkan, pentingnya membangun kapasitas sumber daya manusia yang akan mengelola sistem
4 edisi 22 12 Februari 2015
informasi ini. Jangan sampai sistem yang dibangun berhenti setelah pendampingan selesai. “Kita harus juga menyentuh persoalan kapasitas sumber daya manusianya. Banyak pengalaman, sebuah sistem diterapkan awalnya berjalan, tetapi ketika tidak didampingi atau diawasi menjadi berhenti,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Erik Triadi peserta pendidikan pendamping SIDeKa dari BP2DK, mengatakan SIDeKa merupakan cara baru untuk mendinamisasi pemerintah dan masyarakat desa. Cara baru ini akan menimbulkan perilaku baru, tradisi baru dan kebiasaan baru. “Kita akan melakukan pendampingan dan pelatihan SIDeKa untuk SDM di desa, yang diharapkan sistem informasi ini dapat menjadi kebiasaan baru pemerintah dan masyarakat desa,” tandasnya.