tidak diurallan perbuatan materialnya secara tegos dalam dakwaan,
berakibat perbuatan ltu
sehlngga bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang". --
Sedangkan menurut Penjelasan Harun M. Husein, datam bukunya "Surat Dakwaan, Tekriik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahan", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hat. 102-103, menyatakan bahwa ketengkapan syarat materiil suatu surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Adanya perbuatan melawan hukum, dengan mempedomani unsur-unsur detik yang didakwakan.
2. Adanya keslahan sesuai dengan unsur-unsur deliknya yang bersangkutan
(dan
ini berupa adanya unsur kesengajaan). 3. Adanya minimat 2 (dua) atat buKi sebagai pendukung pembuktian kesatahan khuzus dalam kasus
Terdakwa.
4. Adanya alat bukti yang menunjukkan "tempus delictl" 5. Adanya atat buKi yang menunjukkan "locus delicti" 6. Adanya kejetasan tentang peranan petaku/para petaku, serta kuatitas
dan
tanggung jawabnya.
7. Adanya kejetasan perbuatan/kesatahan Terdahra termasuk tindak
pidana
khusus atau bukan. ---------
Sejalan dengan argumentasi yuridis tersebut diatas, adatah tidak bertebihan jika kami mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, bukan untuk menitai baik buruknya kuatitas surat dakwaan tersebut, tetapi kami ingin secara bersama-sama menegakkan hukum sesuai dengan porsi kaidah hukum perundangundangan yang bertaku agar hak-hak Terdakwa dapat terlindungi sejatan dengan kdtentuan undang-undang sehingga pada akhirnya kita semua menyetujui bahwa supremasi hukum sedang ditakukan didatam persidangan ini.
Bahwa kami yakin fttajetis Hakim yang Mutia akan menitai positif dan akan memperhatlkan dengan serius secara bijak dan objektif terhadap nota keberatan yang diajukan ini. Sesuai dengan prinsip bahwa peradilan yang baik, jujur dan adil itu harus ditunjang oleh upaya optimat dari seturuh unsur aparat dan pltar penegak hukum yang berperan di pengaditan. Setain itu agar fungsi HUKUM dapat terlaksana dengan balk, maka bagi para penegak hukurn dituntut untuk metaksanakan dan --::-------menerapkan HUKUM dengan
baik.
I 7I
P,d "futs I 2AI I I
PN.Pffi