BENTANGAN SENARAI JELANG TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM Dwi, Yuliana dan Rinaldi Bukti Gubernur Riau Tidak Berhasil Mencegah Korupsi PENDAHULUAN Riau tuan rumah helat hari anti korupsi 9 Desemeber 2016. Puncak rangkaian kegiatan ini ditandai dengan peresmian tugu anti korupsi atau tugu integritas, di ruang terbuka hijau Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. Dalam laporan tahunan KPK 2016, Riau termasuk wilayah “Darurat Korupsi” bersama Banten dan Sumatra Utara. Ketiga Provinsi ini ditandai warna merah oleh KPK, yang berarti korupsinya sangat tinggi1. Sebab itu, saat pertemuan Rembuk Integritas Nasional-II di Semarang dan Workshop Kolaborasi Tunas Integritas II di Mataram, Lombok, Riau terpilih secara aklamasi sebagai tuan rumah. Ini pertamakali diselenggarakan di luar Pulau Jawa. KPK menilai, pada dasarnya ketiga daerah tersebut memiliki permasalahan yang sama: intervensi pihak luar yang masih kuat dalam hal perencanaan kegiatan dan penganggaran; pengadaan barang dan jasa; serta terkait alokasi bantuan sosial dan bantuan keuangan. Selain itu, belum adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang memadai dan transparan; masih maraknya sikap permisif terhadap perilaku koruptif; serta pengendalian dan pengawasan yang kurang efektif. Buktinya, setahun berselang, Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan 18 tersangka yang ditengarai menikmati uang proyek hasil kongkalikong aparatur sipil negara dengan kontraktor, usai ruang terbuka hijau integritas—simbol perlawan masyarakat Riauterhadap korupsi—selesai dibangun. Awal Mei tahun ini, Dwi Agus Sumarno Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air saat itu, bersama Yuliana J Bagaskoro sebagai kontraktor PT Bumi Riau Lestari dan Rinaldi Mugni selaku konsultan pengawas CV Panca Mandiri Konsultan, berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan. Mereka, 3 dari 18 yang ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing berkas perkara teregistrasi, nomor 19, 20 dan 21 Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr. Senarai mengikuti sidang ini sejak pemeriksaan saksi pertamakali atau sejak 2 Mei 2018. Penasihat hukum Dwi dan Yuliana tidak mengajukan eksepsi. Penasihat hukum Rinaldi sebaliknya. Namun, majelis hakim nyatakan perkaranya layak dilanjutkan. Selanjutnya, sidang Dwi, Yuliana dan Rinaldi dilakukan bersamaan. Hingga pemeriksaan terdakwa 9 Agustus 2018, sidang telah berlangsung 21 kali, 7 diantaranya penundaan dan 3 kali penundaan berturut-turut tanpa dibuka majelis hakim. Alasan penundaan beragam, mulai tidak hadirnya saksi, ahli, keluarga majelis hakim yang meninggal bahkan karena terdakwa datang terlambat.
1
https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3545-menghapus-merah-tiga-daerah
1
Untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan 18 saksi fakta ditambah 6 ahli. Beberapa saksi fakta diantaranya juga sebagai tersangka dalam perkara ini dan tinggal menunggu waktu persidangan. Terdakwa hanya hadirkan 2 saksi meringankan ditambah 1 ahli. PROFIL TERDAKWA 1.
Nama lengkap Tempat lahir Umur/Tanggal lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan
: Yuliana J. Bagaskoro : Lubuk Alung : 37 tahun/02 Agustus 1980 : Perempuan : Indonesia : Jalan Ikhlas III/3 RT 02 RW 01 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru : Islam : Wiraswasta : Diploma III
2. Nama lengkap Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan
: Rinaldi Mugni : Pariaman : 43 tahun/26 April 1975 : Laki-laki : Indonesia : Jalan Penghijauan Nomor 39 Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru : Islam : Swasta/tenaga ahli CV Panca Mandiri Konsultan : S-1
3. Nama lengkap Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan
: Dwi Agus Sumarno : Pasuruan : 54 tahun/14 Desember 1963 : Laki-laki : Indonesia : Jln. Nila nomor: 12 Tangkerang Barat Marpoyan Damai Pekanbaru : Islam : PNS : Strata-3
MAJELIS HAKIM 1. Bambang Miyanto (Ketua) 2. Khamozaro Waruwu (Anggota) 3. M. Suryadi (Anggota) PENUNTUT UMUM 1. Muhammad Amin 2. April 2
3. Hendra 4. Puji PENASIHAT HUKUM 1. Aziun (Dwi Agus Sumarno) 2. Dt. Nouvendi (Yuliana J Bagaskoro) 3. Ermansyah (Rinaldi Mugni) DAKWAAN Dalam surat dakwaan No Reg. Perkara: PDS-04/Pekanbaru/Ft.1/03/2018 (Rinaldi Mugni), No Reg. Perkara: PDS-05/PKN/Ft.2/03/2018 (Yuliana J Bagaskoro. Primair: pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 2 ayat (1): setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penajara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 18: (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun; d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimun dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. 3
Subsidair: pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 3: setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). KESAKSIAN NO NAMA 1 Dedi Wahyudi 2 Mei 2018
2
Dian Meilina 2 Mei 2018
PEKERJAAN Direktur konsultan perencanaan PT. Wandra Cipta Engineering Consultant
KETERANGAN Dari Dinas Ciptada sebenarnya sudah menetapkan pagu sementara Rp. 9,6 miliar.
Honorer PT. Wandra Cipta Engineering Consultant
Dian Meilina mengajukan dokumen penawaran dan profil perusahaannya ke Dinas Ciptada.
Link :http://senarai.or.id/korupsi/saksi-pembangunantugu-integritas-tidak-masuk-diperencanaan-awal-rth/ Video :https://www.youtube.com/watch?v=QazthR-1_sc
Link : http://senarai.or.id/korupsi/saksi-pembangunan-tuguintegritas-tidak-masuk-diperencanaan-awal-rth/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=QazthR-1_sc
3
Irianto Rab 2 Mei 2018
Kuasa Pengguna Anggran (KPA)
Saat pengerjaan proyek sedang berlangsung dan bertanggungjawab pada tiap pengeluaran uang, Irianto Rab mengaku pernah diberi uang Rp. 50 juta oleh Yusrizal. Katanya, uang itu dari Yuliana J Bagaskoro. Link :http://senarai.or.id/korupsi/saksi-pembangunantugu-integritas-tidak-masuk-diperencanaan-awal-rth/ Video :https://www.youtube.com/watch?v=QazthR-1_sc
4
Yusrizal 3 Mei 2018
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Yusrizal merasa terpaksa melakukan penandatangan kontrak pembangunan tugu karena, pembangunan tugu anti korupsi intstruksi Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur Riau.
4
Link : http://senarai.or.id/korupsi/saksi-pembangunan-tuguanti-korupsi-permintaan-gubernur-riau/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=cznLAYRcwak 5
Ichwan Sunardi
Ketua Pokja
3 Mei 2018
Diminta memudahkan PT BRL memenangi lelang. Link : http://senarai.or.id/korupsi/saksi-pembangunan-tuguanti-korupsi-permintaan-gubernur-riau/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=cznLAYRcwak
6
Hariyanto
Sekretaris Pokja
3 Mei 2018
Ikut bersama Ichwan Sunardi menetapkan PT BRL pemenang lelang Link : http://senarai.or.id/korupsi/saksi-pembangunan-tuguanti-korupsi-permintaan-gubernur-riau/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=cznLAYRcwak
7
Hoprizal 3 Mei 2018
Anggota Pokja
PT BRL ternyata juga tidak memiliki syarat kualifikasi tenaga ahli yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang dibuat. Link : http://senarai.or.id/korupsi/saksi-pembangunan-tuguanti-korupsi-permintaan-gubernur-riau/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=cznLAYRcwak
5
8
Desi Iswanti Anggota Pokja Ruliyana Silalahi 3 Mei 2018
PT BRL ternyata juga tidak memiliki syarat kualifikasi tenaga ahli yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang dibuat. Link : http://senarai.or.id/korupsi/saksi-pembangunan-tuguanti-korupsi-permintaan-gubernur-riau/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=cznLAYRcwak
9
Richa Martiw
Anggota Pokja
3 Mei 2018
PT BRL ternyata juga tidak memiliki syarat kualifikasi tenaga ahli yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang dibuat. Link : http://senarai.or.id/korupsi/saksi-pembangunan-tuguanti-korupsi-permintaan-gubernur-riau/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=cznLAYRcwak
10
Tri Iswanto 8 Mei 2018
Peneliti Pelaksana Kontrak
Perubahan harga 6 persen terhadap total nilai kontrak boleh saja sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 Link: http://senarai.or.id/korupsi/tri-iswanto-adendum-keduasesuai-perpres-45-tahun-2010/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=7hSVRoFrKFs
11
Nurul Ikhsan 8 Mei 2018
Kasi Pemanfaatan Ruang
Tanggung jawab pada kepala ULP Link: http://senarai.or.id/korupsi/tri-iswanto-adendum-keduasesuai-perpres-45-tahun-2010/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=7hSVRoFrKFs
12
Yusrizal
pejabat pembuat komitmen
Yusrizal mengatakan tidak setuju dengan penambahan volum pekerjaan dan merasa terpaksa menandatangani berita acara lapangan, karena mendengar hal tersebut 6
14 Mei 2018
(PPK)
instruksi Gubernur Arsyadjuliandi Rachman. Link: http://senarai.or.id/korupsi/yusrizal-dan-tri-riswantodihadirkan-kembali-dipersidangan/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=wGV89-7401k
13
Tri Riswanto 15 Mei 2018
Peneliti Pelaksana Kontrak
Tri mengatakan tidak perlu melakukan pelelangan ulang karena, mengacu pada PerPresn No 54 T.2010 pasal 87 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Masalahnya, tugu tersebut justru dikerjakan oleh pihak ketiga diluar dari PT Bumi Riau Lestari. Padahal, kontraknya atas nama perusahaan tersebut. Link: http://senarai.or.id/korupsi/yusrizal-dan-tri-riswantodihadirkan-kembali-dipersidangan/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=wGV89-7401k
14
Sugeng Hariyanto 15 Mei 2018
tenaga verifikasi proyek tata ruang dan bangunan serta keuangan
Alur pencairan yang bolak-balik baru berlaku saat Dwi jabat Kadis Ciptada. Mendapat imbalan dari Dwi tiap melakukan verifikasi pembayaran selama proyek berlangsung. Link: http://senarai.or.id/korupsi/saksi-kami-dapat-imbalandari-pak-dwi-tapi-lupa-besarannya/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=tDi86HdNTnM
7
15
Hera Fitrilia 15 Mei 2018
tenaga verifikasi proyek tata ruang dan bangunan serta keuangan
Mendapat imbalan dari Dwi tiap melakukan verifikasi pembayaran selama proyek berlangsung. Link: http://senarai.or.id/korupsi/saksi-kami-dapat-imbalandari-pak-dwi-tapi-lupa-besarannya/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=tDi86HdNTnM
16
Armansyah Putra 21 Mei 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kontraktor Pembuat Tugu Integritas Tidak Tertera di Kontrak Link: http://senarai.or.id/korupsi/kontraktor-pembuat-tuguintegritas-tidak-tertera-di-kontrak/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=01gMJvimhGg
17
Harisman
PNS
28 Mei 2018
18
Wan Abdul Sani
https://www.youtube.com/watch?v=fY5B71mtktw
PNS PUPR
28Mei 2018
19
Oki Oktari 25 Juni 2018
Video:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=fY5B71mtktw
Komisaris PT Bumi Riau Lestari
Yuliana meminjam Perusahaan untuk mengerjakan Proyek RTH Link: http://senarai.or.id/korupsi/oki-yuliana-meminjamperusahaan-untuk-mengerjakan-proyek-rth/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=g4kljH8W6ns
20
Rinaldi Aswin 25 Juni 2018
Tenaga Pengawasan CV. Panca
memalsukan tandatangan Raymon Indra (Direktur CV. PMK) atas perintah dari Terdakwa Rinaldi Mugni.
8
Mandiri Kosultan
Link: http://senarai.or.id/korupsi/oki-yuliana-meminjamperusahaan-untuk-mengerjakan-proyek-rth/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=g4kljH8W6ns
21
Ari Arwin 25 Juni 2018
Tenaga Ahli Pengawas CV. Panca Mandiri Kosultan
Membuat laporan pengawasan, yang akan diserahkan kepada PPK. Link: http://senarai.or.id/korupsi/oki-yuliana-meminjamperusahaan-untuk-mengerjakan-proyek-rth/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=g4kljH8W6ns
22
Mardius
Jasa alat berat
25 Juni 2018
Dimintai bantuan oleh Terdakwa Yuliana untuk mencarikan Material dan Alat Berat. Link: http://senarai.or.id/korupsi/oki-yuliana-meminjamperusahaan-untuk-mengerjakan-proyek-rth/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=g4kljH8W6ns
23
Armaini 26 Juli 2017
Dosen Fakultas Jenis tanaman sesuai semua dengan kontrak dan Pertanian tanaman disana banyak yang hidup tapi ada juga yang Universitas Riau mati karena tidak sesuai dengan kondisi cuaca Link: http://senarai.or.id/korupsi/amir-hamzah-kabel-di-rthtidak-layak-dan-tidak-tertera-dalam-kontrak/ Video https://www.youtube.com/watch?v=woCth4bkwWc
24
Amir Hamzah 26 Juli 2017
Ahli Eletro
:
Teknik listrik sudah terpasang, lampu ada yang mati dan sebagian rusak serta jenis kabel digunakan berbeda dengan kontrak Link: http://senarai.or.id/korupsi/amir-hamzah-kabel-di-rthtidak-layak-dan-tidak-tertera-dalam-kontrak/ Video
: 9
25
https://www.youtube.com/watch?v=woCth4bkwWc Ahli konstruksi Pemenang tender proyek pembangunan sepenuhnya barang dan jasa tanggungjawab Direktur Utama dan tidak boleh dari LJPK diwakilkan Lembaga Pengembangan Link: Jasa Kontruksi http://senarai.or.id/korupsi/amir-hamzah-kabel-di-rthtidak-layak-dan-tidak-tertera-dalam-kontrak/ (LPJK) Video https://www.youtube.com/watch?v=woCth4bkwWc
Ide Epriono 26 Juli 2017
26
Erdianto 26 Juli 2017
Ahli Pidana
:
Perusahan pemenang lelang boleh dapat dikuasakan apabila jika sudah didaftarkan di notaris dan kuasa dapat diberikan jika sudah ditandatangi mengkuasakan ke pihak lain secara hukum dan notaris Link: http://senarai.or.id/korupsi/amir-hamzah-kabel-di-rthtidak-layak-dan-tidak-tertera-dalam-kontrak/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=woCth4bkwWc
27
Junaidi Sam 2 Agustus 2018 (Saksi Decharge)
A
seniman yang mendesain tugu integritas
Harga Tugu Ditawar Langsung oleh Terdakwa Dwi Agus Sumarno Link : http://senarai.or.id/korupsi/harga-tugu-ditawar-langsungoleh-terdakwa-dwi-agus-sumarno/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=KYZl7Q-O9yI
28
Suparman M.T
S.T., Dosen Berdasarkan penelitiannya dan setelah dilakukan Politeknik penghitungan oleh BPKP ditemukan kerugian akibat Medan jurusan pembangunan sebesar Rp 388.399.000,00. 7 Agustus 2018 Teknik Sipil Link: http://senarai.or.id/korupsi/bpkp-kerugian-negarapembangunan-rth-rp-935-357-54299/ Video https://www.youtube.com/watch?v=Cp4IP37dOFc
29
Apul Pandapotan BPKP Prop Riau Saragih SE Ak 7 Agustus 2018
:
Kerugian negara juga ditemukan akibat adanya hubungan istimewa karena ditemukan adanya hubungan istimewa. Hubungan yang tidak wajar, adanya pengaturan, karena telah dilakukan klarifikasi ada pembicaraan PPK dan Pokja
10
Link: http://senarai.or.id/korupsi/bpkp-kerugian-negarapembangunan-rth-rp-935-357-54299/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=Cp4IP37dOFc 30
Riad Horem 7 Agustus 2018
Pensiunan LKPP
(Ahli Terdakwa)
Pada pembangunan dilakukan mengoptimalkan terlebih dahulu semaksimal uang yang ada itu prinsip pertama. Prinsip setelahnya yang juga tidak tercapai maka berdasarkan Perpres 10% kelebihan. Link:http://senarai.or.id/korupsi/bpkp-kerugian-negarapembangunan-rth-rp-935-357-54299/ Video:https://www.youtube.com/watch?v=Cp4IP37dOFc
31
Thomas Abron Sahabat Efri Silaban Terdakwa 7 Agustus 2018 Agus (Saksi a Decahrge)
Agustus 2016 mendampingi agus yang ujian proposal Dwi untuk karya tulis untuk Diklat kenaikan jabatan dan juga pameran karya tulis di Jakarta Link: Video:
32
Dwi Sumarno
Agus Terdakwa
9 Agustus 2018
Saya tidak pernah mendapat uang diproyek ini apalagi sampai 80 Juta. Mau itu dari PPK, KPA, PPTK, ataupun Pelaksana Pekerjaan. Saya saja baru tau PT BRL memenangkan lelang pada saat ada kasus korupsi RTH ini Link:http://senarai.or.id/korupsi/bpkp-kerugian-negarapembangunan-rth-rp-935-357-54299/ Video:https://www.youtube.com/watch?v=Cp4IP37dOFc
33
Yuliana Bagaskoro
J Terdakwa
9 Agustus 2018
34
Rinaldi Mugni
Diperintahkan Kusno untuk mengerjakan proyek RTH bersama dengan Oki Oktari Link:http://senarai.or.id/korupsi/dwi-agus-sumarno-sayatidak-menerima-uang-80-juta-dari-proyek-ini/
Terdakwa
Video:https://www.youtube.com/watch?v=7tj2Wh0b9ts Ketika mengajukan penawaran Rinaldi Mugni mengajukan Arri Arwin dan Rinaldi Aswin Kedua orang tersebut menggantikan Petugas pengawas sebelumnya yang ditolak karena tidak terdaftar sebagai pegawai CV PMK. Link:http://senarai.or.id/korupsi/dwi-agus-sumarno-sayatidak-menerima-uang-80-juta-dari-proyek-ini/ 11
Video:https://www.youtube.com/watch?v=7tj2Wh0b9ts
TABEL PENUNDAAN SIDANG NO KETERANGAN 1 9 MEI 2018 Hakim Ketua Ada Tugas 2
22 Mei 2018
3
JPU dan Terdakwa Lambat Datang 2 Juli 2018 (Tidak Dibuka)
4
Saksi JPU tidak hadir 9 Juli 2018 (Tidak Dibuka)
5 6 7
Ketua Pengadilan Kemalangan 16 Juli 2018 Saksi JPU tidak hadir 19 Juli 2018 Saksi JPU tidak hadir 31 Juli 2018 (Tidak Dibuka) Ahli dari JPU tidak hadir
LINK http://senarai.or.id/korupsi/sidang-ditundakarena-hakim-ketua-ada-tugas/ http://senarai.or.id/korupsi/sidang-tunda-karenajpu-dan-terdakwa-lambat-datang/ http://senarai.or.id/korupsi/saksi-tidak-hadirsidang-ditunda-2/ http://senarai.or.id/korupsi/hakim-kemalangansidang-ditunda/ http://senarai.or.id/korupsi/sidang-korupsi-rthditunda-3-kali-berturut-turut/ http://senarai.or.id/korupsi/saksi-tidak-hadir-lagisidang-kembali-ditunda/ http://senarai.or.id/korupsi/ahli-dari-jaksaberhalangan-hadir-sidang-ditunda-kembalitanpa-dibuka-majelis-hakim/
Yuliana J Bagaskoro, Rinaldi Mugni dan Dwi Agus Sumarno didakwa JPU merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemprov Riau sebesar Rp 935.357.542,99 berdasarkan audit BPKP Perwakilan Riau. Mereka juga memperkaya diri sendiri, masing-masing sebesar Rp 755.357.542,99, Rp 163.708.800 dan Rp. 80.000.000. Dedi Wahyudi, Direktur Wandra Cipta Engineering Consultant menghitung ulang biaya pembangunan ruang terbuka hijau yang pernah dilakukan pada 2012. Dibantu stafnya Dian Meilina, mereka mengacu pada harga barang atau material yang ditetapkan Dinas PU Pekanbaru. Biaya yang dihasilkan Rp 9,3 miliar dari pagu sementara Rp 9,6 miliar. Mereka mengurangi volume pekerjaan dan mengganti jenis tanaman. Kata Dian Meilina, yang survei jenis pohon di Bogor temannya sendiri, Jarudi, ditemani Yusrizal pejabat pembuat komitmen. Armansyah Ani Putra juga ikut. Kata Irianto Rab, pendirian tugu anti korupsi tidak masuk diperencanaan awal pembangunan ruang terbuka hijau. Informasi itu didengarnya setelah dipanggil Dwi ke ruangan yang juga dihadiri Kepala Dinas Infokom dan Asisiten II. Tugu dipesan langsung ke Heri Prasetyo dari Yogyakarta senilai Rp 450 juta. Irianto Rab langsung menemui Heri atas perintah Dwi.
12
Irianto Rab selaku kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab mencairkan uang pelaksanaan kegiatan setelah disetujui Dwi. Ia mengaku pernah diberi uang Rp 50 juta oleh Yuliana J Bagaskoro lewat Yusrizal. Katanya, uang itu telah dikembalikan Kata Yusrizal, Dwi Agus Sumarno minta supaya perusahaan Yuliana J Bagaskoro dimenangkan saat proses lelang.Atas perintah Armansyah Ani Putra, Yusrizal buat persyaratan yang memberatkan peserta lelang. Yusrizal komunikasi dengan Ichwan Sunardi Ketua Pokja guna memudahkan proses ini. PT Bumi Riau Lestari sebenarnya tidak memenuhi syarat. Ichwan Sunardi dan rekan-rekannya tetap meloloskan perusahaan itu karena beberapa kali dipanggil Dwi. Yusrizal semula tidak ingin menandatangani berita acara pendirian tugu anti korupsi, tapi dipaksa oleh Dwi karena mendengar pembangunan tugu instruksi dari Gubernur Riau. Yusrizal minta supaya dilelang ulang. Nyatanya, dimasukkan dalam kontrak PT Bumi Riau Lestari. Yusrizal mengaku terima uang dari Yuliana J Bagaskoro Rp 100 juta. Separuhnya untuk Irianto Rab. Ichwan Sunardi bersama rekannya di Pokja, Hariyanto, Hoprizal, Desi Iswanti Ruliyana Silalahi dan Richa Martiwi mengaku telah memenangkan PT Bumi Riau Lestari atas perintah Dwi. Ichwan Sunardi juga pernah ketemu Yuliana J Bagaskoro dan dijanjikan sesuatu jika PT Bumi Riau Lestari dimenangkan. Menurut Tri Riswanto, peneliti pelaksana kontrak, pendirian tugu anti korupsi sudah sesuai Perpres 54 tahun 2010 dan tidak perlu dilelang ulang sebagaimana permintaan Yusrizal. Kata Armansyah Ani Putra, tidak boleh dikerjakan pihak ketiga diluar kontrak. Kata Hera Fitrilia dan Sugeng Hariyanto, tenaga verifikasi proyek dan keuangan, selama proses pembangunan ruang terbuka hijau berlangsung, pencairan uang pelaksanaan kegiatan dari kontraktor harus disetujui oleh Dwi terlebih dahulu. Mereka mengaku dapat imbalan dari Dwi tiap kali memverifikasi pencairan uang. Oki Oktari, Komisaris PT Bumi Riau Lestari, mengaku pernah diajak Yuliana bertemu Dwi untuk membahas lelang proyek ruang terbuka hiaju. Setelah itu, Yuliana meminjam PT Bumi Riau Lestari. Oki membantu Yuliana menyiapkan segala dokumen. Imbalannya, Yuliana berjanji akan bagi dua keuntungan yang diperoleh. Erdianto ahli pidana, menyebut, hal itu boleh dilakukan selama ada kuasa dan didaftarkan di notaris. Rinaldi dan Arri Arwin, sebagai tenaga pengawas, mengakui selama mengawasi pembangunan ruang terbuka hijau, memalsukan tandatangan Raymon Yundra untuk laporan harian, mingguan dan bulanan. Itu, katanya, atas perintah Rinaldi Mugni. Menurut ahli Amir Hamzah, jenis kabel yang digunakan berbeda dengan kontrak. Selector swift untuk pompa air otomatis tidak terpasang. Set pressure switch juga tidak terpasang. Kabel tanah juga tidak layak dan ukurannya melebihi yang tertera dalam kontrak.
13
Ahli Armaini, mengatakan, tanaman di ruang terbuka hijau banyak mati dan tidak sesuai dengan kondisi cuaca. Cara penanamannya juga salah karena tidak mampu beradaptasi terhadap batuan dan semen di lokasi yang ditanam. Erdianto, ahli pidana, mengatakan, kontraktor punya waktu 6 bulan untuk memperbaiki yang rusak. Selama masa itu tidak boleh ada proses hukum. Ide Epriono, ahli konstruksi barang dan jasa, mengatakan, pengerjaan proyek tidak boleh dipercepat dari waktu yang telah ditetapkan. Pembangunan ruang terbuka hijau harus selesai pada 26 Desember 2016 bukan 19 Desember 2016. Desain tugu anti korupsi dibikin Junaidi Syam. Dia dipanggil langsung oleh Dwi untuk bertemu dengan Heri dalam satu ruangan. Harga tugu semula Rp. 750 juta. Dwi menawarkan Rp. 420 juta. Kesepakatan harga ini baru terlaksana beberapa hari setelah pertemuan lewat pesan singkat dari Heri ke Dwi. Setelah itu, Junaidi, Dwi, Yusrizal dan Yuliana bertemu membahas kontrak dan langsung melakukan pembayaran. Suparman ahli teknik sipil, menyebut, banyak yang tidak sesuai dengan kontrak. Ia mengecek ke lapangan dan uji laboratorium. Salah satu temuannya, kekuatan paving block hanya 164 dari 250 yang tertera dalam kontrak. Hitungan hasil penelitiannya menemukan kerugian pembangunan Rp 388.399.000. Kata Apul Pandapotan Saragih ahli dari BPKP Provinsi Riau, total kerugian Rp. 935.357.542,99. Menurut Riad Horem, Direktur Monitoring dan Evaluasi LKPP, ahli a de charge, Pengguna Anggaran (Dwi Agus Sumarno) bertanggungjawab sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. “Pada prinsipnya, fungsi pengawasan itu pada pengguna anggaran.� Thomas Abron Silaban menyebut, sejak Februari khsususnya Agustus ia selalu menemani Dwi Agus Sumarno mendampinginya saat ujian proposal untuk Diklat kenaikan jabatan, bahkan menemaninya pada pameran karya tulis di Jakarta. Ini untuk membantah bahwa selama proses lelang Dwi tidak berada di tempat. Dwi Agus Sumarno mengaku didatangi Yuliana J Bagaskoro dan Oki Oktari membahas rencana lelang di kediamannya. Yuliana dan Oki juga mengakui itu. Namun, mereka kompak mengatakan tidak ada kesepakatan satu sama lain dalam proses pemenangan lelang. Dwi bantah terima Rp 80 juta dari Yuliana. Yuliana semula nolak pembangunan tugu anti korupsi dimasukkan dalam kontrak kerjanya. Katanya, ia diyakinkan oleh Yusrizal dan Rinaldi Mugni. Rinaldi Mugni, mengatakan, perubahan material dan item di ruang terbuka hijau yang tak sesuai dikontrak sudah dibahas bersama Yusrizal. Karena, kata Yuliana, barang yang ada dalam kontrak tidak ditemui di pasaran.
14
TEMUAN DAN ANALISIS Dari fakta persidangan, telah terbukti Dwi Agus Sumarno, Yuliana J Bagaskoro dan Rinaldi Mugni telah memperkaya diri sendiri karena tidak melaksanakan pembangunan ruang terbuka hijau sesuai dengan kontrak. Ketiganya juga sekongkol sejak proses lelang hingga pelaksanaan kegiatan. Dwi Agus Sumarno dan Yuliana J Bagaskoro sama-sama mengakui bahwa, mereka bertemu dikediaman Dwi membahas rencana ikutserta lelang. Dwi perintahkan Yuliana siapkan persyaratan dan akan membantunya. Menurut Yusrizal, dia diperintahkan Dwi memenangkan PT Bumi Riau Lestari—perusahaan yang dipinjam Yuliana pada Kusno—pada proses lelang. Pesan ini disampaikan langsung Armansyah Ani Putra dengan cara buat persyaratan yang memberatkan peserta lelang. Menurut Ichwan Sunardi, ia ditemui Yusrizal untuk membahas proses lelang dan memudahkan PT Bumi Riau Lestari. Ichwan Sunardi, mengakui syarat mengikuti lelang memang dibuat memberatkan peserta lain agar PT Bumi Riau Lestari ditetapkan sebagai pemenang. Kenyataannya, kata Ichwan Sunardi, PT Bumi Riau Lestari juga tidak memenuhi syarat. Mengetahui hal itu, Ichwan Sunardi mengaku beberapa kali dipanggil Dwi bahkan beberapa kali ditelepon menanyakan perkembangan proses lelang. Dwi minta supaya PT Bumi Riau Lestari ditetapkan sebagai pemenang dan Ichwan Sunardi diminta bertemu Yuliana. Dalam pertemuan itu Yuliana menjanjikan sesuatu padanya dan rekan-rekannya jika perusahaan itu menang. PT Bumi Riau Lestari akhirnya ditetapkan sebagai pemenang. Dwi membantah pernah bertemu dan menghubungi Ichwan Sunardi. Menurut Irianto Rab, setelah pertemuan membahas rencana kerja bersama Yuliana, Yusrizal, Rinaldi Mugni termasuk Dwi di ruang kerjanya, Dwi memerintahkan Irianto Rab untuk meminta uang Rp 80 juta sebagai feepada Yuliana. Hari itu juga uang diserahkan. Menurut Arri Arwin dan Rinaldi, mereka dalam membuat laporan harian, mingguan dan bulanan terhadap progres pembangunan ruang terbuka hijau integritas hanya mencantumkan apa yang sudah tertera dalam dokumen kontrak. Mereka memalsukan tandatangan Raymon Yundra selaku Direktur CV Panca Mandiri Konsultan yang ditunjuk sebagai pengawas proyek. Laporan ini digunakan untuk mencairkan uang bagi Yuliana dan Rinaldi Mugni. Proses verifikasi laporan menjadi mudah karena dibantu Yusrizal dan Irianto Rab. Mereka berdua mengaku dapat Rp 50 juta dari Yuliana. Hera Fitrilia dan Sugeng Hariyanto juga mengaku dapat imbalan dari Dwi tiap kali memverifikasi laporan sebelum disahkan oleh Dwi untuk dicairkan. Padahal, menurut Suparman, Armaini dan Amir Hamzah, material dan tanaman yang digunakan pada ruang terbuka hijau tidak sesuai dengan yang tertera dikontrak. Bahkan kekuatan dan daya tahan material maupun tanaman itu tidak berlangsung lama sehingga pada akhirnya cepat rusak atau tidak dapat difungsikan kembali. Dari keterangan Yusrizal, pembangunan Tugu Integritas tidak masuk dalam kontrak awal ruang terbuka hijau yang dikerjakan PT Bumi Riau Lestari. Pengerjaannya baru masuk di perubahan kontrak kedua. Sesuai aturan, seharusnya pelaksanaan pembangunan tugu harus di lelang, namun oleh Dwi 15
langsung memerintahkan Irianto Rab menemui Heri, seniman patung di Jogja. Yusrizal terpaksa menandatangani berita acara pembangunan tugu karena tahu itu perintah Gubernur Riau. Dwi mengatakan, pembangunan tugu sudah dirapatkan. Menurut Apul Pandapotan Saragih, karena adanya hubungan istimewa antara Dwi Agus Sumarno dan Yuliana J Bagaskoro menyebabkan kerugian Pemerintah Provinsi Riau senilai Rp. 935.357.542,99. Temuan terkait kinerja majelis hakim dan jaksa penuntut umum 1.
Majelis hakim tidak mematuhi hukum acara karena dalam melaksanakan persidangan tidak membuka sidang sebanyak 3 kali. Majelis hakim melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH) poin 10 karena tidak profesional. 2. Hakim M Suryadi tampak berbincang di luar persidangan dengan terdakwa Dwi Sumarno di mushala PN Pekanbaru. Seharusnya hakim menjaga independensi tidak berhubungan dengan pihak berperkara selama perkara masih berlangsung. 3. Jaksa Penuntut Umum tidak disiplin waktu, tidak menggali fakta yang menguatkan dakwaan karena hanya mengulang pertanyaan di BAP saja. KESIMPULAN DAN SARAN Terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena terbukti telah memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara senilai Rp. 935.357.542,99. Senarai merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum: 1.
Menuntut terdakwa Dwi Agus Sumarno pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 500.000.000, membayar uang pengganti sebesar Rp. 935.357.542,99 serta pidana tambahan perampasan barang barang bergerak/ tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 2. Menuntut terdakwa Yuliana J Bagaskoro pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 500.000.000 serta pidana tambahan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan PT Bumi Riau Lestari untuk waktu paling lama 1 tahun. 3. Menuntut terdakwa Rinaldi Mugni pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 500.000.000 serta pidana tambahan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan CV Panca Mandiri Konsultan untuk waktu paling lama 1 tahun. 4. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memeriksa hakim karena telah melanggar KEPPH
16