Naskah Akademik Jakarta Utara dan Jakarta Barat by Research Center of Housing and Policy Indonesia

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Riset lnovatif Produktif Universitas Indonesia

Naskah Akademik Jakarta Utara dan Jakarta Barat Sebagai Bahan Pertimbangan Rencana Aksi Lokasi-Lokasi Sasaran Reforma Agraria Pemerintah Provisi DKI Jakarta Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta Tim Riset lnovatif Produktif Universitas Indonesia 2023 170 hlm.; 17,6 x 25 cm

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit Cetakan ke I, 2023 Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Ruang Nalar Habitat Jalan Ciliwung 1, Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur, 1360 Tel. +62 811 838 929 E-mail: runah@recehpol.com Naskah Akademik Jakarta Utara dan Jakarta Barat Sebagai Bahan Pertimbangan Rencana Aksi Lokasi-Lokasi Sasaran Reforma Agraria Pemerintah Provisi DKI Jakarta Yayasan Ruang Nalar Habitat, 2023

im Kerja Studio GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) menyajikan naskah akademik mengenai pilihan-pilihan hak atas tanah dan bangunan untuk Kampung Kunir, Kampung Walang, Kampung Tongkol, Kampung Lodan, Kampung Krapu, dan Kampung Akuarium di bagian utara Jakarta. Tim Kerja di Studio GTRA bekerja sejak awal bulan Agustus 2019 dengan mendengar, mewawancarai, berbincang-bincang, dan berdiskusi bersama kepala dan staf lembaga-lembaga pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta, berbagai organisasi non pemerintah, sejumlah ahli dari perguruan tinggi, berbagai profesi, serta tokoh-tokoh kampung, secara terpisah-pisah maupun dalam kelompok. Kami juga mengambil inspirasi dari pengalaman para pegiat dan pengkaji perkotaan sebagaimana tersaji dalam buku-buku dan artikel-artikel jurnal yang membahas masalah ketidakpastian status hukum atas permukiman informal penduduk miskin kota, dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan kota menangani masalah itu. Tim Kerja Studio GTRA menyadari sepenuhnya bahwa yang diusulkan oleh tim ini adalah suatu inovasi kebijakan pilihan kepenguasaan tanah (tenurial options), bukan hanya demi keamanan dan kenyamanan bermukim kampungkampung kota, tapi juga keselamatan kampung-kampung kota itu sendiri dalam konteks menghadapi kekuatan arus besar gentriﬁkasi, yang terus akan memperbesar kesenjangan ekonomi dan segregasi spasial. Jadi, naskah ini hendak menunjukkan pilihan-pilihan alternatif yang belum ada contohnya di DKI Jakarta. Sangat perlu dipahami, yang kami ajukan adalah membuat pilihan-pilihan kebijakan dari norma umum Jakarta berkeadilan sosial, yang diusung oleh Gubernur DKI.

Gubernur DKI telah menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria (RA) dengan pembuatan SK Gubernur DKI Nomor 192/2019, yang membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi DKI Jakarta, kemudian direvisi dengan SK Gubernur DKI nomor 574/2019. Selain berpedoman pada SK Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 79/SK-LR.07/I/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, berdasar pada SK Gubernur DKI nomor 574/2019, Gubernur menambah satu posisi pejabat Pemda Provinsi DKI, yakni Asisten Pembangunan, sebagai Ketua Harian Gugus Tugas RA bersama Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Dengan penentuan posisi demikian, Gubernur sebagai Ketua GTRA Provinsi DKI memberikan keleluasaan inovasi yang luas.

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

KAT AP

ENG

ANT AR

Kami berterima kasih pada Bapak Anies Baswedan, Ph.D., Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Ketua GTRA Provinsi DKI Jakarta yang telah meminta kami menyusun naskah ini, dan juga kepada dua Ketua Harian GTRA, yakni Jaya, S.H., M.M, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Ir. Yusmada Faizal, M.Sc., yang telah bekerja sama dan memberikan berbagai kemudahan bekerja bagi kami. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pejabat kepala dinas di Provinsi DKI Jakarta dan para pejabat di K a n w i l B P N P r o v i n s i D K I b e s e rt a jajarannya, yang menjadi narasumber kami. Kami juga berterima kasih pada para tokoh masyarakat dan para pendamping kampung-kampung yang menjadi teman konsultasi dan berdiskusi, serta membentuk aspirasi bersama. Kami kira, naskah ini akan merangsang kritik dan apresiasi. Kami akan menerima dengan tangan terbuka semua kritik dan apresiasi itu, demi perbaikan naskah ini di kemudian hari. Jakarta, 27 November 2019 Tim Penyusun

iii

Tim Panen Pengetahuan Akademik untuk Reforma Agraria Perkotaan (Pandemik-RA) Amira Paramita Annisa Permata Sari Astri Puspita Bosman Batubara Esher Toding Fildza Miranda

Gerry Ages Herlily Joko Adianto Komara Djaja M. Azka Gulsyan

Oswar Mungkasa Paksi C. K. Walandouw Peter Yogan Gandakusuma Rika Febriyani Rossa Turpuk Gabe

NARASUMBER Warga Kampung Kunir, Walang, Tongkol, Lodan, Krapu, dan Akuarium Jaringan Rakyat Miskin Kota Urban Poor Consortium Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Kantor Deputi Pengendalian Penduduk dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Lurah Ancol, Camat Pademangan, Jakarta Utara Lurah Pinangsia, Camat Tamansari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta Pusat Dokumentasi Arsitektur Departemen Arsitektur Universitas Indonesia Departemen Sipil Universitas Indonesia Rujak Centre for Urban Studies Arsitektur Swadaya dan Fasilitasi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan © Studio Gugus Tugas Reforma Agraria Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2019 v.2

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

PENYUSUN PENANGGUNG JAWAB TIM RISPRO UNIVERSITAS INDONESIA

TIM PENDAMPING STUDIO GTRA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Joko Adianto

Noer Fauzi Rachman

Herlily Paksi Cattra Kamang Walandouw Rossa Turpuk Gabe

Adang Widjaya Guntoro Yahya Zakaria

MITRA RISPRO-LPDP UI: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta

TIM EDITOR Penyelia Aksara : Rossa Turpuk Gabe Desain Sampul dan Tata Letak : Adinda Christina Pengambil Gambar : Tubagus Rachmat Cetakan I : 2023 Usulan Sitasi: Tim GTRA, dan Tim RIRSPO UI, Naskah Akademis Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Jakarta: Yayasan Ruang Nalar Habitat, 2023

Kegiatan penyusunan buku ini didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

KATA PENGANTAR...................................................................................II PENYUSUN, KONTRIBUTOR DAN NARASUMBER................................IV DAFTAR ISI...........................................................................................VI RINGKASAN EKSEKUTIF..................................................................VII I. PENDAHULUAN...............................................................................1 I.1 Latar Belakang.......................................................................1 I.2 Identiﬁkasi Masalah.........................................................2 1.3 Ruang Lingkup.................................................................5 I.4 Tujuan dan Kegunaan..................................................5 I.5 Metode..........................................................................6 I.6 Struktur Naskah Akademik.....................................7 II. LANDASAN........................................................................9 II.1 Landasan Filosoﬁs..............................................9 II.2 Landasan Yuridis.............................................10 II.3 Landasan Sosiologis.....................................15 III. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA FISIK............27 III.1 Kampung Kunir.........................................27 III.2 Kampung Walang..................................29 III.3 Kampung Tongkol................................31 III.4 Kampung Lodan................................32 III.5 Kampung Krapu..............................33 III.6 Kampung Akuarium.....................34 IV. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA YURIDIS.................................................40 IV.1 Kampung Kunir........................40 IV.2 Kampung Walang.................45 IV.3 Kampung Tongkol..............46 IV.4 Kampung Lodan...............50 IV.5 Kampung Krapu.............54 IV.6 Kampung Akuarium.....58

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

DAFTAR ISI

V. INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PENATAAN.......63 V.1 Kampung Kunir.........................................63 V.2 Kampung Walang.......................................70 V.3 Kampung Tongkol, Kampung Lodan, dan Kampung Krapu....................................73 V.3.1 Kampung Tongkol.......................................82 V.3.2 Kampung Lodan...........................................84 V.3.3 Kampung Krapu..............................................87 V.4 Kampung Akuarium...............................................91 VI. IDENTIFIKASI, ANALISIS, DAN EVALUASI PEMANFAATAN LINTAS KEPENTINGAN......................99 VI.1 Tata Guna.......................................................................99 VI.2 Cagar Budaya.................................................................105 VI.3 Analisis dan Evaluasi.......................................................113 VII. REKOMENDASI PILIHAN SKEMA KEAMANAN BERMUKIM...........................................................................125 VIII. REKOMENDASI PENETAPAN TORA.....................................129 DAFTAR PUSTAKA...........................................................................139 LAMPIRAN...........................................................................................147

vii

elombang besar yang sedang dihadapi Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya adalah membesarnya kota Jakarta menjadi megacity melalui proses

reorganisasi ruang yang sangat cepat. Di banyak lokasi, permukiman lama dan ekosistemnya yang dihuni orang miskin berubah menjadi kawasan

permukiman, perdagangan, atau perkantoran berkelas menengah dan atas. Ini

disebut gentrifikasi (gentrification), yang biasanya dimulai oleh kombinasi gerakan investasi modal bermotifkan keuntungan, perubahan desain tata ruang kota, dan kerja perancangan para profesional ahli arsitektur dan lainnya. Seringkali akibatnya adalah penghuni permukiman lama tergusur, penghuni baru hadir dalam kawasan perkantoran dan permukiman itu, ekosistem dan identitas budaya kampung hilang, identitas dan budaya para penghuni baru terbangun, serta efek multiplayer pada sektor perdagangan. Kecepatan pembangunan kawasan ini dimungkinkan juga oleh kepastian hukum yang menjamin operasinya, fasilitas infrastruktur kota (transportasi dan lainnya), hingga mobilisasi pasokan energi (listrik dan lainnya) dan layanan alam (air dan lainnya). Secara makro, yang sesungguhnya terjadi adalah segregasi spasial: Di satu pihak adalah sektor yang berisi kompleks bisnis, perkantoran, dan permukiman yang modern. Pembangunan sektor modern ini semakin meluas dengan cepat secara spasial; dan di pihak lain adalah lokasi-lokasi permukiman penduduk yang kebanyakan diatur secara mandiri oleh warga, atau yang sering disebut dengan “pengaturan informal”, dengan mayoritas penduduk semakin banyak. Mereka bekerja pada sektor non perkantoran dan non bisnis modern yang tidak terpusat di gedung perbelanjaan, seperti pedagang kaki lima, atau yang sering disebut dengan “sektor ekonomi informal”. Pada umumnya, kampung kota di Jakarta ini sangat lemah dalam hal bukti status kepemilikan pra penghuni atas tanah-tanah permukiman. Kedudukan mereka lemah dalam sengketa hukum, terutama dalam hal pembuktian klaim kepemilikan atas tanah yang menjadi alas huniannya, ketika harus berhadapan dengan pihak lain yang mengklaim, atau proyek pembangunan dari pemerintah daerah maupun pusat. Sesungguhnya, banyak kampung kota di Jakarta merupakan ruang sosial hasil perjuangan kolektif warga mengokupasi dan memodifikasi bermacam karakteristik tata guna tanah, mulai dari yang terbuka, terlantar, dan terabaikan, hingga bantaran sungai yang memiliki fungsi sabuk ekosistem perantara antara viii

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

sungai dengan ruang lain, seperti permukiman, perkantoran, gudang, dan lainnya. Para warga yang

EKU

tinggal di lokasi kampung kota hasil okupasi ini

TIF

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

biasanya adalah kelompok-kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah, yang tidak bisa mendapatkan tempat tinggal dengan cara membeli. Kelompok-kelompok masyarakat ini bisa berasal

EKS

dari dalam kota Jakarta sendiri, atau juga para pendatang yang migrasi ke Jakarta karena terdesak pindah dari kota-kota lain, atau, yang mayoritas, migrasi penduduk tak bertanah ke Jakarta menjadi penghuni kampung kota.

SAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintahan Pusat, dalam hal ini Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), memerlukan suatu cara baru agar penduduk kampungkampung kota ini memperoleh

RIN GKA

ke a m a n a n d a n ke n y a m a n a n b e r m u k i m . C a ra b a r u ya n g dimaksud adalah dengan mengefektifkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) DKI Jakarta, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria, yang dibentuk melalui SK Gubernur DKI Nomor 192/2019, yang kemudian direvisi dengan SK Gubernur DKI nomor 574/2019.

GTRA ini secara langsung bekerja dengan arahan kebijakan aﬁrmasi Gubernur untuk mendahulukan dan memenuhi kepentingan keamanan dan kenyamanan bermukim warga kampung kota, pengaturan pemerintah provinsi berhadapan dengan tuntutan-tuntutan, permintaan, dan kebutuhan warga kampungkampung DKI Jakarta, yang sebagian sangat sering harus mengalah atau kalah ketika berhadapan dengan kepentingan yang diusung oleh pihak perusahaanperusahaan besar (milik swasta maupun BUMN) untuk membangun tapak usaha-usaha

mereka,

maupun

proyek-proyek

infrastruktur

transportasi,

normalisasi sungai, hingga perkantoran pemerintah yang direncanakan oleh ahlinya secara teknokratis. Studio GTRA adalah wadah sekaligus kekuatan untuk mengorkestrasi lembagalembaga pemerintah, dan berbagai organisasi non pemerintah, para ahli dari lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun berbagai profesi, dengan mengandalkan partisipasi komunitas, sebagai pihak yang akan mendapatkan manfaat (beneﬁciaries). Naskah akademik ini adalah hasil kerja Tim Ahli Studi GTRA berisikan riwayat penguasaan dan pemanfaatan tanah, situasi sosial permukiman, dan rencana-rencana pembangunan kota atas enam kampung kota, yakni Kampung Akuarium, Kampung Krapu, Kampung Tongkol, Kampung Lodan, Kampung Kunir, dan Kampung Walang, yang semuanya berada di bagian utara DKI Jakarta. Pilihan kampung-kampung ini dilakukan oleh Gubernur, beserta Asisten Pembangunan dari 21 lokasi yang termuat dalam SK Gubernur DKI nomor 878/2018, berdasarkan keperluan segera menata kampung sehubungan rencana pembangunan infrastruktur kota. Pada pokoknya yang disajikan naskah ini adalah opsi-opsi pengaturan hak atas tanah dan bangunan, serta skema-skema pembiayaan pembangunan permukiman. Berbeda dengan pengaturan yang sudah biasa dilakukan dalam pembangunan dan pemanfaatan rumah susun sewa (rusunawa), naskah akademik ini menunjukkan perbedaan

pendekatan

pengaturan

hak

atas tanah

dan

bangunan, berdasarkan status kepemilikan hak atas tanah dari kampungkampung

ini,

dan

posisi

lokasi

kampung kota itu, berkenaan dengan

pembangunan infrastruktur jalan, sungai, dan rencana pembangunan wilayah, seperti cagar budaya.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Untuk tanah-tanah yang merupakan aset pemerintah DKI, seperti Kampung Akuarium, status hukum tanahnya akan diformalkan menjadi hak pengelolaan (HPL), suatu jenis kewenangan penguasaan tanah oleh pemerintah daerah yang diterima dari pemerintahan pusat sebagai pelimpahan. HPL ini dapat dipegang oleh pemda DKI, atau suatu badan layanan umum daerah (BLUD) yang khusus dibentuk untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat di DKI Jakarta. Di atas HPL itu, Pemda DKI Jakarta atau BLUD itu dapat merencanakan, mengalokasikan anggaran, dan melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, terdapat pilihan skema untuk memberdayakan koperasi warga melalui pilihan (a) Hak Guna Bangunan (HGB)-nya dipegang oleh Pemda DKI atau BLUD, yang kemudian memberikan izin pengelolaan bangunan, lalu koperasi warga mengatur pemanfaatan tiap-tiap satuan rumah susun (sarusun) untuk anggota koperasinya; (b) koperasi warga menjadi pemegang HGB dan secara langsung mengatur perolehan hak milik satuan rumah susunnya terhadap warga. Untuk tanah-tanah yang merupakan tanah negara, yang tidak dilekati hak oleh siapapun, pemerintah daerah DKI Jakarta mengusulkan pada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pemberian hak milik bersama kepada koperasi warga. Adapun syaratnya, kampung itu telah mempunyai community action plan (CAP/rencana aksi komunitas) terlebih dahulu dalam kualitas yang dapat menjadi rujukan bagi pembuatan detail engineering design (rancangan rekayasa terinci). Bila lokasi itu telah menjadi sasaran program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) dari BPN, akan didapat kesulitan legalisasi tanah perorangan pada persil-persil yang dikuasai masing-masing warga. Untuk keperluan memberikan layanan keamanan dan kenyamanan bermukim bagi warga kampung dengan lokasi demikian ini, seperti warga Kampung Kerapu, Tongkol, dan Lodan, juga untuk lokasi asal warga Kampung Kunir, perlu dipertimbangkan pemberian hak milik bersama untuk badan hukum koperasi permukiman warga-warga lokasi itu. Selanjutnya, koperasi permukiman itulah yang mengatur bersama warga perihal kedudukan masing-masing bidang/persil tanah yang dihuninya, serta perbaikan kondisi kampungnya. Pembangunan hunian vertikal oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pada lokasilokasi ini perlu diperhatikan volumenya sehubungan dengan diperlukannya cadangan hunian untuk memindahkan warga yang sudah tidak mungkin lagi menghuni tempat bermukim saat ini, seperti di Kampung Walang, yang akan terkena program sodetan Kali Ancol ke Kali Anak Ciliwung dan jalan tol bertingkat. xi

BAB I

PENDAHULUAN

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

I.1 LATAR BELAKANG Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pemerintahan Pusat dalam hal ini Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memerlukan satu cara baru dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria (RA), yang dipahami secara umum sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui “penataan aset” dan disertai “penataan akses” untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan aset yang dimaksud adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, sedangkan penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain ke p a d a s u b j e k R A d a l a m ra n g ka m e n i n g kat ka n kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat (Peraturan Presiden No. 86/2018 Pasal 1). Cara baru yang dimaksud adalah dengan mengefektifkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) DKI Jakarta, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria, yang dibentuk melalui SK Gubernur DKI Nomor 192/2019, yang kemudian direvisi dengan SK Gubernur DKI nomor 574/2019.

GTRA ini secara langsung bekerja dengan arahan kebijakan aﬁrmasi gubernur untuk mendahulukan dan memenuhi kepentingan keamanan dan kenyamanan bermukim warga kampung kota, pengaturan pemerintah provinsi berhadapan dengan tuntutan, permintaan, dan kebutuhan dari warga kampung-kampung di DKI Jakarta, yang sebagiannya sangat sering harus mengalah atau bernegosiasi dan berkontestasi ketika berhadapan dengan kepentingan yang diusung oleh pihak perusahaan-perusahaan besar (milik swasta maupun BUMN) untuk membangun lapak usaha-usaha mereka, maupun proyek-proyek infrastruktur transportasi, penanganan banjir, hingga perkantoran pemerintah yang direncanakan oleh ahlinya secara teknokratis.

I.2 IDENTIFIKASI MASALAH Gelombang besar yang sedang dihadapi Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya adalah

membesarnya

Kota

Jakarta

menjadi

megacity

melalui

proses

reorganisasi ruang yang sangat cepat (Jellinek 1994; Hardjoko 2009; Simone 2013 dan 2019). Di banyak lokasi, permukiman lama dan ekosistemnya, yang dihuni orang miskin di permukiman informal, berubah menjadi kawasan permukiman dan perkantoran berkelas menengah dan atas. Ini disebut gentriﬁcation (Smith 1996), yang biasanya dimulai oleh kombinasi gerakan investasi modal yang bermotifkan keuntungan, perubahan desain tata ruang kota, dan kerja perancangan para profesional ahli arsitektur dan lainnya, yang seringkali diawali/ditandai dengan masuknya para pekerja formal, seniman, atau mahasiswa yang mencari perumahan dengan harga terjangkau. Semua itu mengubah pola keterjangkauan perumahan bagi penduduk yang sudah ada di satu daerah tertentu sebelumnya. Akibatnya, penghuni lama terpinggirkan, tergantikan oleh penghuni baru; ekosistem dan identitas budaya kampung tergeser oleh identitas dan budaya para penghuni baru. Kecepatan pembangunan kawasan ini dimungkinkan juga oleh kepastian hukum yang 2

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

menjamin operasinya, fasilitas infrastruktur kota (transportasi dan lainnya), hingga mobilisasi pasokan energi (listrik dan lainnya), dan layanan alam (air dan lainnya). Lokasi-lokasi permukiman orang-orang yang sebagian besar menghidupi diri dalam sektor informal ini memadati kampung-kampung kota. Secara historis, banyak lokasi kampung kota demikian itu adalah ruang sosial hasil perjuangan kolektif warga mengokupasi dan memodiﬁkasi bermacam karakteristik tata guna tanah, mulai dari yang terbuka, terlantar, dan terabaikan, hingga sungai yang memiliki fungsi sabuk ekosistem perantara antara sungai dengan ruang lain, seperti permukiman, perkantoran, gudang, dan lainnya. Para warga yang tinggal di lokasi kampung kota hasil okupasi ini biasanya adalah kelompokkelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah, yang tidak bisa mendapatkan tempat tinggal dengan cara membeli tanah dan rumah secara formal. Kelompok-kelompok masyarakat ini bisa berasal dari dalam kota Jakarta sendiri, atau juga para pendatang yang migrasi ke Jakarta karena terdesak pindah dari kota-kota lain, atau, yang mayoritas, penduduk tak bertanah yang bermigrasi ke Jakarta dan menjadi penghuni kampung kota. Dengan berpedoman pada SK Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN nomor 79/SK-LR.07/I/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 162/2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria, yang diubah kemudian dengan Keputusan Gubernur Nomor 572/2019. Perubahan ini menyangkut penambahan posisi jabatan pejabat eselon DKI sebagai ketua harian pelaksana.

Kampung kota di Jakarta ini pada umumnya sangat lemah dalam hal bukti status kepemilikan tanah-tanah permukiman yang mereka huni itu. Kedudukan mereka lemah dalam status hukum pemilikan tanah, terutama hal pembuktian klaim kepemilikan atas tanah yang menjadi alas hunian dan penguasaan tanahnya. Padahal, menurut UN Habitat (2015) terkadang kondisi informal ini merupakan fase awal dari kontinum secure tenure (kepenguasaan yang terjamin keamanannya), yaitu least secure (paling kurang jaminannya). Posisi yang 'lemah' itu tampak jelas ketika harus berhadapan dengan pihak lain yang berkepentingan. Warga-warga kampung kota ini sangat sering harus 'kalah' ketika bernegosiasi dan berkontestasi dengan kepentingan lain, seperti proyekproyek infrastruktur transportasi, 'normalisasi' sungai, perkantoran pemerintah hingga kepentingan pihak perusahaan-perusahaan properti/pengembang besar untuk membangun apartemen, real estat atau usaha skala besar lainnya, maupun rencana kota lainnya. Secara makro, yang sesungguhnya terjadi adalah segregasi spasial: di satu pihak adalah sektor yang berisi kompleks bisnis, perkantoran komersial, dan permukiman yang modern. Pembangunan sektor modern ini semakin meluas dengan cepat secara spasial; dan di pihak lain adalah lokasi-lokasi permukiman penduduk yang kebanyakan diatur secara mandiri oleh warga, atau yang sering disebut dengan 'pengaturan informal', sebagai penduduk mayoritas yang semakin banyak (Tunas 2008; Putri 2014). Mereka bekerja pada sektor non perkantoran dan non bisnis modern yang tidak terpusat di gedung perbelanjaan, seperti pedagang kaki lima, atau yang sering disebut dengan 'sektor ekonomi informal'. Di lokasi-lokasi ini, kampung Kota Jakarta menjadi sasaran kebijakan-kebijakan aﬁrmasi Gubernur DKI saat ini. Bagaimana cara pemerintah hadir dan bekerja untuk menjalankan kewajiban melindungi warga kampung kota yang lemah itu sekaligus memenuhi hak asasinya untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan bermukim? Tim Studio Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), sepanjang Juni sampai Desember 2019, mengikuti arahan kebijakan aﬁrmasi Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mendahulukan dan memenuhi kepentingan keamanan dan kenyamanan bermukim warga kampung kota DKI Jakarta, dan sejak Agustus 2019, bekerja menyusun naskah akademik untuk menyediakan pilihan-pilihan kebijakan dan kemudian putusannya sebagai pegangan untuk implementasi. Enam kampung kota yang disajikan dalam naskah ini, yakni Kampung Kunir, Walang, Tongkol, Lodan, Krapu, dan Akuarium, merupakan kampung prioritas dalam Keputusan Gubernur 878/2018 di Jakarta Utara dan Barat, adalah kasus-kasus prototipe yang kami pilih untuk didalami oleh Tim Studio GTRA. 4

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

I.3 RUANG LINGKUP Ruang lingkup lokasi yang menjadi objek naskah akademik ini mencakup 6 lokasi yang berada di daerah aliran Kali Ciliwung Lama, yaitu Kampung Kunir, Kampung Walang, Kampung Tongkol, Kampung Lodan, Kampung Krapu, dan Kampung Akuarium. Keenamnya adalah kampung prioritas yang masuk dalam Keputusan Gubernur 878/2018 dan telah melalui tahapan Community Action Plan (CAP/ rencana aksi komunitas) pada 2018. Fokus bahasan dalam naskah ini adalah subjekdan objek lokasi terkait dengan tata guna dan cagar budaya, keterkaitan ﬁsik dan yuridis, peraturan yang berlaku, baik tata ruang maupun pertanahan, serta alternatif-alternatif pilihan security of tenure/keamanan bermukimnya, dalam konteks reforma agraria.

I.4 TUJUAN & KEGUNAAN Tujuan Sasaran utama (tujuan) dibuatnya naskah akademik sebagai landasan bagi penetapan objek reforma agraria, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penetapan objek reforma agraria. Kegunaan Manfaat disusunnya naskah akademik adalah sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan objek reforma agraria, juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

I.5 METODE PENGUMPULAN DATA DAN FAKTA Naskah akademik ini menggunakan pendekatan:

Yuridis-Normatif,

yang

utamanya

menggunakan data sekunder dari ko m u n i t a s wa rg a , d a r i Ka nt o r Wilayah BPN Jakarta, dan dari UPD terkait; Ÿ

On-site/kunjungan lapangan bersama seluruh stakeholders (para pihak

yang

terkait),

cartographic

surv ey (survei kartograﬁ), dan observasi lapangan; Ÿ

Quasi-ethnographic (kuasi etnograﬁ) dan workshops (berbagai lokakarya) dengan pengumpulan

pemohon,

untuk

data

yang

primer

mengonﬁrmasi data sekunder; Ÿ

Wawancara dengan para pakar yang relevan dan narasumber dari instansi terkait;

Kajian berbagai literatur terkait.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

I.6 STRUKTUR NASKAH AKADEMIK BAB adalah Pendahuluan, yang berisi latar belakang, identifikasi masalah I dan urgensi, tujuan dan kegunaan, serta ruang lingkup dan metode. BAB memuat berbagai landasan, baik landasan filosofis, landasan yuridis, II maupun landasan sosiologis. BAB berisi identifikasi data fisik enam kampung prioritas dalam naskah ini. III BAB berisi data dan fakta yuridis yang melekat pada keenam kampung. IV berisi inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan,

BAB V dan penataan oleh warga enam kampung.

berisi identiﬁkasi, analisis, dan evaluasi pemanfaatan lintas kepentingan di enam kampung prioritas, yang terkait dengan tata guna

BAB VI (baik aliran air maupun infratsruktur lain seperti jalan, rel, pipa gas) serta cagar budaya, dengan memakai pendekatan terkini terkait warisan.

memuat analisis dan evaluasi pemberian hak, mencakup kajian

BAB pertanahan dan alternatif pilihan tenurial bagi calon penerima (subjek) VII reforma agraria beserta TORA-nya.

BAB berisi kesimpulan dan rekomendasi penanganan aset dan akses di VIII enam kampung ini. VII

BAB II

LANDASAN

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

II.1 LANDASAN FILOSOFIS Landasan ﬁlosoﬁs reforma agraria berkaitan dengan tanah sebagai karunia Tuhan. Sesuai amanah konstitusi kita, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menjelaskan dalam Pasal 1 bahwa: a. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanahair dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. b. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. c. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. 9

II.2 LANDASAN YURIDIS Landasan yuridis berkaitan dengan kedudukan reforma agraria perkotaan terhadap undang-undang dan peraturan yang ada. Landasan yuridis mendudukkan reforma agraria dalam pengaturan pertanahan dan menavigasi kebutuhan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan pertanahan, meningkatkan pengaturan pertanahan dalam peraturan presiden maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang mengakomodir hal-hal yang belum diatur, dan kewenangan dalam pertanahan, serta kaitannya dengan produk hukum lain terkait perumahan dan permukiman. TAP MPR RI NO. IX/MPR/2001 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang pada pasal 1 menyatakan: TAP MPR ini merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan bahwa: Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 4: Negara mengatur pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Pasal 5 menyatakan bahwa pembaruan dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertera pada butir b: butir f:

menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia mewujudkan

keadilan

dalam

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam; dan butir h: melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat; Pasal 6 ayat 1 butir b menyatakan bahwa arah kebijakan pembaruan agraria adalah: Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (land reform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan. Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menyatakan bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, perlu pengaturan tentang pelaksanaan reforma agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pasal 1 ayat (1) Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan 11

melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Pasal 1 ayat (3) Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. Pasal 1 ayat (4) Tanah objek reforma agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi. Pasal 1 ayat (5) Subjek reforma agraria adalah penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA. Pasal 1 ayat (6) Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Pasal 1 ayat (7) Hak atas tanah adalah hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah yang bersangkutan, termasuk pula ruang di bawah tanah, air, serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penggunaannya.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Pasal 1 ayat (8) Hak kepemilikan bersama atas tanah adalah hak milik yang diberikan kepada kelompok masyarakat, yang berada dalam kawasan tertentu, atas beberapa bidang tanah, yang dimiliki secara bersama, dan diterbitkan satu sertifikat yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak milik bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. Pasal 1 ayat (11) Konsolidasi tanah adalah penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sekaligus penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pasal 1 ayat (12) Pemetaan sosial adalah kegiatan verifikasi data demografi, geografis, dan spasial, serta informasi lainnya terhadap satu lokasi. Pasal 1 ayat (13) Kemampuan tanah adalah penilaian pengelompokan potensi unsurunsur fisik wilayah bagi kegiatan penggunaan tanah. Pasal 1 ayat (15) Hak guna bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 6 Penataan aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. redistribusi tanah; atau b. legalisasi aset. Pasal 7 menyatakan bahwa objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain meliputi, huruf a: Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir; huruf e: Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria; 13

demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 5 ayat (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. gubernur pada tingkat provinsi Pasal 6 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. perencanaan; b. pengaturan; c. pengendalian; dan d. pengawasan. Pasal 7 ayat (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pasal 8 Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. penyediaan tanah; b. pembangunan; c. pemanfaatan; d. pemeliharaan; dan pendanaan dan pembiayaan. Landasan tersebut di atas menjadi landasan Reforma Agraria (RA) atau agrarian reform sebagai suatu penataan kembali (penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunawisma, dan lain-lainnya), secara menyeluruh dan komperhensif (lengkap). Terbitnya perpres mempercepat pencapaian reforma agraria yang juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kementerian ATR/BPN tidak hanya memperbanyak penerbitan sertiﬁkat sematamata, namun juga menitikberatkan pada penataan kembali struktur penguasaan tanah melalui pelaksanaan redistribusi tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 dan UndangUndang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025. 14

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Reforma agraria dengan demikian bersifat 'menyeluruh dan komprehensif', artinya, pertama, sasarannya bukan hanya tanah pertanian, tetapi juga semua sumber-sumber agraria; kedua, program land reform itu harus disertai programprogram penunjangnya seperti berbagai penyuluhan dan pendidikan serta peningkatan kapasitas. Singkatnya, reforma agraria adalah land reform beserta program-program penunjangnya. Peraturan Presiden 86/2018 tersebut kemudian dalam tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta 162 jo 574/2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria.

II.3 LANDASAN SOSIOLOGIS Landasan sosiologis reforma agraria perkotaan berkaitan dengan persoalan bidang pertanahan di perkotaan, yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan hak atas perumahan dan permukiman yang layak. Selain itu termasuk di dalamnya adalah persoalan-persoalan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kondisi tersebut antara lain tercermin dalam penurunan kualitas hidup, ketimpangan akses terhadap tanah, dan berdampak pada penurunan lingkungan ﬁsik perumahan dan permukiman. Pemerintah melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018 memberi arah yang lebih konkret tentang pelaksanaan reforma agraria yang merupakan agenda dalam mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

dan huruf i: tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi, antara lain: 2) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria reforma agraria 4) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat. Pasal 11 ayat (1) Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan, antara lain: b. kesesuaian lahan; dan c. rencana tata ruang. Pasal 14 ayat (1) Objek legalisasi aset yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) diberikan kepada subjek reforma agraria melalui mekanisme: a. Sertiﬁkasi tanah transmigrasi; dan b. sertiﬁkasi tanah yang dimiliki masyarakat Subjek reforma agraria terhadap mekanisme pemberian objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf (b), terdiri atas: a. Orang perseorangan; b. kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama; atau c. badan hukum. Pasal 14 ayat (5) Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari orangperseorangan yang membentuk kelompok, yang berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek legalisasi aset. Pasal 14 ayat (6) huruf a menyatakan bahwa badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berbentuk: Koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh subjek reforma agraria dengan hak kepemilikan bersama.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Bab IV Bagian Ketiga Paragraf 2 yang mengatur mengenai pembuktian hak lama dan pembukuannya saat pendaftaran tanah untuk pertama kali, Pasal 24 menyatakan: 1.

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang bersasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan ﬁsik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 20 menyatakan bahwa mengenai bidang-bidang tanah yang menurut bukti-bukti penguasaan dapat didaftar melalui pengakuan hak sesuai ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, atau dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada perorangan atau badan hukum, penetapan batasnya dilakukan dengan mengecualikan bantaran sungai dan tanah yang direncanakan untuk jalan sesuai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan. Ini sejalan dengan Perpres 86/2018 Pasal 11 (1) c. Undang-undang No. 1/2011 tentang Perumahan Permukiman menyebutkan mengenai peran pemerintah dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang ﬁsik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya, yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 17

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) September 2015, PBB mengadopsi “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” (Mengubah Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 demi Pembangunan Berkelanjutan), dengan 17 butir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global (Global Sustainable Development Goals/SDGs) dan 169 target. Termaktub dalam Agenda untuk 2030 tersebut adalah kesepakatan untuk tidak meninggalkan siapapun (leave no one behind) dan meraih yang paling belakang lebih dulu (reach the furthest behind ﬁrst), bersama dengan komitmen untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh manfaat dari kemajuan pembangunan, termasuk orang-orang yang mengalami marginalisasi, diskriminasi, dan eksklusi. Pada tahun 2018, 55% dari seluruh populasi dunia (4,2 miliar orang) tinggal di kota. Pada 2050, populasi di kota diperkirakan akan mencapai 6,5 miliar. Lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di kota. Pada tahun 2050, diperkirakan 2/3 dari seluruh kehidupan manusia –6,5 miliar– merupakan penduduk kota. Dari angka tersebut, 828 juta orang diperkirakan tinggal di permukiman kumuh dan angkanya terus bertambah. Pada tahun 1990, ada sepuluh kota dengan 10 juta orang atau lebih. Di tahun 2014, angkanya bertambah menjadi 28, dan mencapai 33 pada 2018. Di masa depan, 9 dari 10 megakota (megacities) akan berada di Selatan Global (Global South). Pada abad yang akan datang 90% ekspansi perkotaan akan berada di Selatan Global. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan (sustainable development) tidak bisa dicapai tanpa transformasi signiﬁkan cara membangun dan mengatur ruang kota kita. Pertumbuhan cepat kota –hasil dari meningkatnya populasi dan bertambahnya migrasi telah membuat ledakan megakota, khususnya di Selatan Global dan permukiman kumuh menjadi fenomena yang semakin penting di kehidupan kota. Membuat kota berkelanjutan artinya menciptakan karir dan kesempatan bisnis, perumahan aman, nyaman, dan terjangkau. Reforma agraria perkotaan terkait erat dengan tercapainya tujuan nomor 11: sustainable cities and communities (kota dan komunitas yang berkelanjutan) dan terkait dengan tujuan nomor 1: no poverty (tanpa kemiskinan); nomor 8: decent work and economic growth (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi); serta nomor 10: reduced inequalities (pengurangan ketidakmerataan). Untuk itu, prinsip-prinsip utama yang harus dipegang adalah: a. tanah untuk 18

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

mereka yang benar-benar mengerjakannya/pemanfaat langsung (penggarap); b. tanah sebaiknya bukan merupakan komoditi komersial; serta c. tanah mempunyai fungsi sosial. Pendekatan Hak Asasi Manusia akan Pemenuhan Rumah yang Layak Apa itu hak atas rumah yang layak? UN Committe on Ecosoc (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) menekankan bahwa aspek-aspek kunci dari hak atas rumah yang layak harus dipahami secara luas. Hak atas rumah yang layak harus dilihat sebagai hak untuk hidup di suatu tempat dengan aman, tenang dan penuh martabat (dignity). Karakteristik dari hak atas rumah yang layak diklariﬁkasi dengan jelas pada komentar umum dewan No. 4 (1991) tentang The Right to Adequate Housing (hak memperoleh rumah yang layak) dan No. 7 (1997) tentang Forced Eviction (penggusuran paksa). Hak atas rumah yang layak mengandung norma kebebasan. Kebebasan termasuk: (1) perlindungan terhadap penggusuran paksa dan pengrusakan semena-mena (arbitrary destruction) serta penghancuran rumah seseorang (demolition of one's home); (2) Hak untuk bebas dari gangguan sewenangwenang (arbitrary interference) terhadap rumah seseorang, privasinya, dan keluarganya; (3) Hak untuk memilih tempat tinggal bagi seseorang, untuk menentukan lokasi tinggal dan perpindahan dengan bebas. Pada hak atas rumah yang layak melekat beberapa hak (entitlements), yang meliputi: (1) jaminan penguasaan (security of tenure); (2) perumahan, lahan dan penggantian kerugian properti (restitution property); (3) akses yang setara dan tidak diskriminatif untuk mendapatkan rumah yang layak; (4) partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait rumah dalam lingkup nasional dan komunitas. Beberapa kondisi harus dipenuhi sebelum bentuk naungan tertentu bisa disebut sebagai 'rumah yang layak' or 'adequate housing'. Elemen-elemen ini sangat mendasar sebagai persediaan dasar dan ketersediaan rumah. Rumah dapat disebut layak (adequate), apabila memenuhi 7 kriteria minimum sebagai berikut: Ÿ

Jaminan kepenguasaan (security of tenure): rumah dikatakan tidak layak apabila penghuninya tidak memiliki keamanan tertentu yang dapat menjamin perlindungan hukum dalam menghadapi penggusuran paksa, pelecehan, dan berbagai ancaman lainnya;

ketersediaan layanan, sarana, prasarana, dan infrastruktur: rumah dikatakan tidak layak jika penghuninya tidak memiliki air minum yang aman, sanitasi yang layak, energi untuk memasak, menghangatkan, menerangi, penyimpanan makanan, dan pembuangan sampah;

Keterjangkauan: rumah dikatakan tidak layak apabila beban biayanya mengancam atau menghalangi penghuninya dalam menikmati hak asasi lainnya;

Kelayakhunian: rumah dikatakan tidak layak jika tidak memiliki jaminan keamanan ﬁsik atau menyediakan ruang yang memadai, perlindungan terhadap dingin, panas yang lembap, hujan, angin, dan berbagai ancaman bahaya kesehatan dan struktural lainnya;

Ketercapaian: rumah dikatakan tidak layak jika berbagai kebutuhan khusus kelompok yang memiliki keterbatasan dan terpinggirkan tidak diperhitungkan;

Lokasi: rumah dikatakan tidak layak jika terpencil dari berbagai peluang pekerjaan, layanan kesehatan, sekolah, pusat layanan anak, dan fasilitas sosial lainnya, atau jika terletak di lokasi yang terdampak polusi atau di daerah yang berbahaya;

Kelayakan budaya: rumah dikatakan tidak layak apabila tidak menghargai dan tidak mengakui ekspresi identitas budaya penghuninya.

Perlindungan terhadap penggusuran paksa adalah elemen kunci terhadap hak atas rumah yang layak dan sangat ditentukan oleh jaminan kepenguasaan (kriteria pertama). PBB juga mengategorikan permukiman kumuh dengan penanda sebagai berikut: (1) kondisi ﬁsik rumah; (2) terbatasnya ruang tinggal (lebih dari 3 orang berbagi sebuah ruang); (3) kurangnya jaminan penguasaan; (4) terbatasnya akses air bersih; (5) kurangnya fasilitas sanitasi.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Habitat for Humanity (2015), dalam sebuah makalah terbitan khusus mengenai jaminan penguasaan bagi permukiman kumuh kota yang berjudul From Slums to Sustainabe Communities: The Transformative Power of Secure Tenure (Dari Permukiman Kumuh Menjadi Komunitas Berkelanjutan: Kekuatan Jaminan Penguasaan yang Transformatif), mendeﬁnisikan jaminan penguasaan sebagai:

... is the right to all individuals and groups to e ective protection by the state against evictions, i.e. the permanent or temporary removal against their will of individuals, families and communities from the home and the land they occupy, without the provision of, and access to, appropriate form of legal or other protection. Security of tenure can be deﬁned as an agreement or understanding between an individual or group to land and residential property, which is governed and regulated by a legal and administrative framework. (… adalah hak bagi semua individu dan kelompok untuk mendapatkan perlindungan oleh negara dari penggusuran paksa, yaitu pemindahan tetap ataupun sementara individu, keluarga, dan komunitas dari rumah dan tanah yang mereka tinggali secara paksa, tanpa penyediaan, dan akses, terhadap bentuk hukum yang selayaknya atau perlindungan lain. Jaminan penguasaan dapat dideﬁnisikan sebagai kesepakatan atau pemahaman antara individu atau kelompok terhadap properti tanah dan rumah tinggal, yang ditata dan diatur oleh kerangka kerja hukum dan administratif.)

Mengapa jaminan penguasaan penting? Rumah yang aman, layak (adequate), dan cukup memadai (decent) bukan hanya merupakan landasan hak asasi, namun juga fondasi pembangunan manusia terutama kelompok termaginalkan. Rumah berdampak ganda terhadap kesehatan, kehidupan, pekerjaan, kesempatan pendidikan, dan kualitas hidup seseorang.

MINIMUM CRITERIA TO BE MET FOR HOUSING TO BE ADEQUATE Housing is not adequate if its occupants do

SECURITY OF TENURE

AVAILABILITY OF SERVICE, MATERIAL, FACILITIES, AND INFRASTRUCTURE

not have a degree of tenure security which guarantees legal protection against forced evictions, harrasment and other threats Housing is not adequate if its occupants do not have safe drinking water, adequate sanitation, energy for cooking, heating, lighting, food storage or refuse disposal

Housing is not adequate if its cost

AFFORDABILITY

threateans or compromises the occupants` enjoyment of other human rights Housing is not adequate if it does not guarantee physical safety or provide

AVAILABILITY

adequate space, protection against the cold, damp heat, rain, wind, oher threats to health Housing is not adequate if the speciﬁc needs

ACCESIBILITY

of disadvantaged and marginalized groups are not taken into account

Housing is not adequate if it is cut o from

LOCATION

employment opportunities, health-care services, schools, childcare centres and other social facilities, or if located in

CULTURAL ADEQUACY 22

Housing is not adequate if it does not respect and take into account the expression

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Jaminan kepenguasaan terkadang dipahami secara keliru hanya sebagai satu-satunya hak hukum dari kepemilikan lahan, dalam bentuk sertifikat kepemilikan penuh secara individu (individual full title deeds). Padahal, ada sebuah kontinum dari hak penguasaan, dari mulai yang paling tidak terjamin (informal) sampai ke yang paling terjamin (formal). Sepanjang rangkaian ini, ada beragam bentuk jaminan kepenguasaan yang merefleksikan tidak hanya realitas di banyak kota di Asia-Pasifik, tapi juga menyajikan serangkaian kesempatan untuk secara bertahap mentransformasi kampung kumuh perkotaan (urban slums) dan kehidupan orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Isu kepenguasaan tanah (land tenure), selain terkait dengan isu perumahan dan permukiman, juga terkait dengan beragam isu lainnya, termasuk perubahan iklim, risiko bencana, ketidaksetaraan gender, sumber kehidupan, pertumbuhan perkotaan, dan penataan lahan (land governance), yang menentukan sejauh mana komposisi antara tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebuah kota

Gambar: Rangkaian Jaminan Kepenguasaan (sumber: UN Habitat, 2015)

Habitat for Humanity PBB (2015) mendeﬁnisikan penataan lahan (land governance) sebagai:

“the process by which deﬁnitions are made regarding the access to, and use of, land, the manner in which those decisions are implemented and the way conﬂicting interests are (proses yang berkenaan dengan akses pada dan penggunaan lahan, caracara keputusan-keputusan itu dilaksanakan dan bagaimana kepentingan yang saling bertentangan didamaikan)

Dengan demikian, penataan lahan yang ko m p re h e n s i f a d a l a h k u n c i u nt u k memastikan manajemen akses dan pemanfaatan lahan yang bersih dan transparan serta menentukan kebijakan pertanahan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, artinya, kebijakan yang akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

BAB III

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA FISIK

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

III.1 KAMPUNG KUNIR Kampung Kunir terletak di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Batas wilayah Kampung Kunir di sebelah utara adalah Jalan Kunir, sebelah selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai PJKA, sebelah barat adalah deretan ruko dan tanah aset pemerintah provinsi/Kecamatan Tamansari, dan sebelah timur adalah Kali Anak Ciliwung Lama. Hasil pengukuran Kanwil BPN Jakarta di lapangan, terukur luas wilayah kampung adalah seluas kurang lebih 1.399,58 m2, dengan panjang sungai dari titik Jalan Kampung Bandan sampai dengan jembatan di atas bantalan rel kereta lama adalah kurang lebih 235 meter. Lebar jalan 5 meter dan lebar sungai saat ini sekitar 22 meter. Kondisi di lapangan memperlihatkan sebanyak 33 KK warga terdampak tinggal di penampungan sementara yang terletak di belakang kantor kecamatan, dan terdapat tempat ibadah (mushola) di samping shelter. Beberapa warga memanfaatkan tanah kosong bekas penggusuran untuk berjualan/dagang.

Gambar Peta Konteks Kampung Kunir (2019)

Gambar Lokasi Kampung Kunir

KONDISI PERMUKIMAN DI KAMPUNG KUNIR SEBELUM PENGGUSURAN Jumlah kepala keluarga di Kampung Kunir sebelum tergusur adalah sebanyak 77 KK, dengan total 38 unit bangunan dan 4 buah fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kondisi ﬁsik rumah-rumah di Kampung Kunir awalnya berupa rumah panggung yang menghadap ke arah kali dengan material bangunan berupa kayu dan tripleks. Menurut penuturan warga, luas rumah kurang lebih sama, dalam kisaran 5 m x 4 m. Pada tahun 1990, warga mulai

merenovasi

rumahnya dan mengganti bahan bangunan dengan batu bata untuk dinding dan keramik untuk lantai dengan meninggalkan bentuk rumah panggung. Gambar Kampung Kunir Tahun 2003 & 2017 (Gmap akses 15 Oktober 2017)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

III.2 KAMPUNG WALANG

Batas Utara: Kolong jalan layang tol pelabuhan Batas Selatan: Rel kereta api, gudang KA logistik Batas Barat: Kali anak Ciliwung, Kampung Bonpis Batas Timur: Kali Ancol

Kampung Walang terletak di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Posisinya berada di antara kolong tol pelabuhan, jalur rel kereta api, tanah PJKA, dan gudang KA logistik, paralel dengan Jalan Lodan Jakarta Utara. Permukiman ini membentang sepanjang kurang lebih 500 meter dengan lebar antara 18-30 meter. Aliran air yang menghubungkan Kali Ancol dan Kali Anak Ciliwung tertutup oleh tumpukan sampah yang dibuang oleh pemerintah provinsi saat itu. Kampung Walang terdiri dari 2 blok, yaitu Blok A memiliki luas ± 4.188,67 m2 dan Blok B memiliki luas ± .6595,31 m2 (hasil kunjungan dan pengukuran lapangan Kanwil BPN Jakarta tahun 2019). Blok A dan Blok B terbagi menjadi ± 217 bidang tanah yang dikuasai oleh 147 KK (KTP DKI sebanyak 124 KK dan KTP Luar DKI 23 KK), dengan rincian dari Blok A sebanyak 58 KK dan dari Blok B sebanyak 89 KK (hasil kunjungan dan pengukuran lapangan Kanwil BPN Jakarta tahun 2019).

Kondisi kampung merupakan permukiman padat penduduk yang digunakan sebagai tempat tinggal (kondisi bangunan semi permanen dan permanen), fasilitas tempat ibadah (mushola/masjid), dan sebagian warga memanfaatkan tempat tinggalnya sebagai usaha warung atau usaha dagang lainnya. Di lokasi juga terdapat Sekolah Darurat Kartini, yang dibangun oleh dua orang ibu kembar 30 tahun yang lalu. Lulusan sekolah tersebut banyak yang berprofesi di berbagai bidang, salah seorang lulusan yang menjadi polisi kemudian ikut mendukung sekolah tersebut melalui program polisi peduli pendidikan. Lahan di Blok B paling ujung, yang berupa lahan kosong, dimanfaatkan untuk kebun tanaman sayuran (kangkung, ketela rambat, Pisang, kemangi, dll). Saat ini, Kampung Walang berada di j a l u r a i r re n c a n a sodetan Anak Sungai Ciliwung yang terletak di antara jalan tol pelabuhan (yang ada sekarang) dan jalur kereta api. Selain itu, di lokasi terdapat rencana pembangunan jalan layang susun oleh Pemerintah Pusat, yang kemungkinan b e s a r

a k a n

berdampak kepada Kampung Walang.

Gambar Kondisi Fisik Kampung Walang (sumber: CAP Mandiri Warga Kampung Walang)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

III.3 KAMPUNG TONGKOL

Gambar Foto Udara Kampung Tongkol, 2019

Berdasarkan hasil pengukuran Kantor Wilayah BPN Jakarta, teridentiﬁkasi luas wilayah kampung seluas ± 4.108,2 m2, lebar sungai ± 20 meter, panjang sungai dari titik jalan tol s/d Jalan Raya Krapu ± 726 meter, sedangkan lebar jalan 4,2 meter, dan lebar drainase 0,8 meter. Jumlah bidang rumah yang terukur melalui PTSL adalah 54 Bidang dengan total luas bidang rumah hasil pengukuran PTSL seluas 1.037,997 m2 dan jumlah kepala keluarga yang menguasai bidang adalah 51 KK. Status tanah di Kampung Tongkol adalah belum melekat hak atas tanah.

Gambar Peta Bidang Rumah Warga Kampung Tongkol Hasil Pemetaan Komunitas (Community Mapping), 20152018, KAKC &UI

III.4 KAMPUNG LODAN

Gambar Foto Udara Kampung Londan, 2019

Menurut hasil pengukuran Kantor Wilayah BPN Jakarta, teridentiﬁkasi luas wilayah kampung adalah ± 5.275,19 m2, lebar sungai ± 20 meter, panjang sungai ± 726 meter dari titik jalan tol s/d Jalan Raya Krapu, sedangkan lebar jalan 4,2 meter, dan lebar drainase 0,8 m. Jumlah bidang rumah yang terukur melalui PTSL adalah 54 bidang dengan total luas bidang rumah hasil pengukuran PTSL seluas 1.253,047 m2 dan jumlah kepala keluarga yang menguasai sebanyak 75 KK. Status tanah di Kampung Lodan adalah belum melekat hak atas tanah. Gambar Peta Bidang Rumah Warga Kampung Londan

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

III.5 KAMPUNG KRAPU

Gambar Foto Udara Kampung Krapu, 2019

Menurut hasil pengukuran Kantor Wilayah BPN Jakarta, teridentiﬁkasi luas wilayah Kampung Krapu seluas ± 3.271,48 m2, lebar sungai ± 20 meter, panjang sungai dari titik jalan Tol s/d Jalan Raya Krapu ± 726 m. Sedangkan lebar jalan = 4,2 m, lebar drainase = 0.8m. Jumlah bidang rumah yang terukur melalui PTSL sebanyak 49 bidang dengan total luasnya 993,046 m2 dan jumlah yang menguasai bidang adalah 48 KK. Status tanah di Kampung Krapu belum melekat hak atas tanah.

Gambar Peta Bidang Rumah Warga Kampung Krapu

III.6 KAMPUNG AKUARIUM Gambar Foto Udara Kampung (pasca penghunian tempat penampungan) Batas Utara: Teluk Jakarta dan Laut Jawa Batas Selatan: Gedung Heksagon Batas Barat: Kampung Luar Batang Batas Timur: Pelabuhan Sunda Kelapa

Kampung Akuarium adalah salah satu kampung di pesisir pantai utara RT 012/RW 004, Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Batas wilayah Kampung Akuarium di sebelah utara adalah Teluk Jakarta dan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Gedung Hexagon dan Museum Bahari, di sisi barat berbatasan kanal yang memisahkannya dengan Kampung Luar Batang, dan di sisi timur berbatasan degan Pelabuhan Sunda Kelapa dan area pergudangan (koordinat lokasi 6˚07'29 S dan 106˚48'31 E). Kampung Akuarium merupakan tipe dataran pantai berturap (dinding penahan) dengan luas wilayah 10.384 m2 dan memiliki kelerengan datar yaitu 0-1 meter. Selain karakter pesisir, Kampung Akuarium juga terletak di antara bangunan cagar budaya seperti Gedung Heksagon, Museum Bahari, Gedung Pelelangan Ikan, dan situs-situs lain peninggalan masa kejayaan Batavia di abad 18. Oleh karena itu, Kampung Akuarium turut menjadi salah satu elemen dalam rencana konservasi kawasan Cagar Budaya Pasar Ikan yang disusun oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta. 34

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

situs cagar budaya lokasi Kampung Akuarium Situs cagar budaya Lokasi Kampung Akuarium

Jalan masuk utama kawasan Pasar Ikan

Bagian dalam area Museum Bahari

Tampak sisi barat Kampung Akuarium

Tampak di balik sisi utara dinding tanggul, Teluk

Tampak sisi selatan Kampung Akuarium,

Tampak di balik sisi timur dinding tanggul,

Gambar: Foto Situasi Saat Ini di Sekitar Kampung Akuarium (Sumber: Warga Kampung Akuarium dan RCUS, 2019)

KONDISI PERMUKIMAN SEBELUM PENGGUSURAN

Sebelum terjadi penggusuran pada tahun 2016, Kampung Akuarium merupakan permukiman padat (241 bangunan) dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa titik. Bangunan rumah warga umumnya merupakan rumah tapak berlantai satu hingga tiga lantai. Material dinding berupa bata/batako dengan penyelesaian plester-cat atau plester-keramik. Sebanyak 40% rumah tangga telah memilki pengolahan air limbah berupa tangki kotoran (septic tank), sedangkan atap rumah menggunakan genteng atau asbes gelombang.

Gambar Peta Sebelum Penggusuran (reka ulang warga Kampung Akuarium & RCUS)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

KONDISI PERMUKIMAN SESUDAH PENGGUSURAN

Penggusuran Kampung Akuarium yang terjadi pada 11 April 2016. Selain penghancuran terhadap permukiman warga, beberapa bagian situs cagar budaya juga ikut rusak (Gedung Heksagon dan Bastion) oleh alat berat. Bahkan, gedung yang diduga menjadi bagian peninggalan kantor LIPI pada era kolonial juga dirobohkan. Pasca penggusuran, warga tinggal terpencar-pencar. Sebagian warga terpaksa menerima tawaran pemprov untuk tinggal di rusun, sebagian mengontrak di sekitar lahan yang ada, tinggal di perahu, dan sebagian besar lainnya memilih untuk tetap tinggal di lahan semula dengan mendirikan tenda dan bedeng-bedeng non permanen.

Gambar: Kondisi Kampung Akuarium sesudah Pembangunan dan Penghunian Tempat Penampungan (Sumber: Warga Kampung Akuarium dan RCUS)

Pada Januari 2018, Pemprov DKI Jakarta kemudian membangun tempat penampungan untuk 85 KK warga Kampung Akuarium yang tinggal di bedeng dan tenda di lahan semula Kampung Akuarium. Sebanyak 90 unit rumah penampungan Kampung Akuarium akhirnya selesai dibangun dan mulai ditinggali warga pada April 2018. Tempat penampungan Kampung Akuarium dibagi menjadi 3 blok, yaitu blok A 38 unit, blok B 28 unit (2 blok untuk fasilitas PAUD dan ruang perkumpulan warga sementara), dan blok C 24 unit. Sarana pendukung lainnya yang dibangun

untuk tempat

penampungan Kampung Akuarium diantaranya berupa 18 unit MCK komunal di masing-masing blok, air bersih, dan listrik dengan sistem token.

Gambar Kondisi Warga Kampung Akuarium Pasca penggusuran (Sumber: Warga Kampung Akuarium dan RCUS)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

BAB IV

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA YURIDIS

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Data yuridis yang dimaksud adalah data mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah, pemegang hak, atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain, serta beban-beban dan peraturan-peraturan lain yang mengenainya, seperti halnya peraturan ketataruangan dan turunannya.

IV.1 KAMPUNG KUNIR PERATURAN DAERAH 1/2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG Dalam rencana detail tata ruang Jakarta, eks lokasi Kampung Kunir termasuk dalam Blok 004, Subzona Blok 001.C1.b.g dan 002.P3.g. Kawasan ini memiliki peruntukan sebagai zona campuran. Sementara untuk lokasi tempat penampungan sekarang, peruntukannya adalah pemerintah daerah. Kedua lokasi termasuk dalam kawasan "g" yang artinya masuk dalam kawasan cagar budaya Kota Tua. Rencana jalan dan sungai yang tercantum di dokumen peta operasional RDTR DKI Jakarta 2014 adalah lebar jalan 'inspeksi' menjadi 14 meter (semula 5 meter) dan lebar Kali Anak Ciliwung menjadi 22 meter (sesuai kondisi sekarang setelah 'normalisasi').

ZONA C.1 P.3

KDB 75 60

KLB 3.00 2.40

KB 4 4

KDH 30 30

KTB 55 55

TIPE D D

PSL P P

Catatan: Zona C.1: Campuran, untuk area di depan ruko Zona P.3: Pemerintah Daerah, untuk area tempat penampungan yang ada/kantor kecamatan KDB KDH KTB

: Koefisien Dasar Bangunan : Koefisien Dasar Hijau : Koefisien Tapak Basement Tipe: D (Deret)

Gambar zonasi lokasi eks Kampung Kunir dan tempat penampungan sesuai Perda 1/2014 RDTR PZ

Gambar rencana kota menurut peta operasional lokasi eks Kampung Kunir sesuai Perda 1/2014 tentang RDTR PZ

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

KLB KB PSL

:Koefisien Luas Bangunan :Ketinggian Bangunan :Padat

atan

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

PERATURAN GUBERNUR 36/2014 TENTANG RENCANA INDUK KOTA TUA Dalam rencana induk Kota Tua, eks lokasi Kampung Kunir berada di dalam bagian jalur peninggalan (trail heritage) dan rencana promenade tepi sungai kawasan Kota Tua mulai stasiun Kota menuju wilayah Pasar Ikan dan Sunda Kelapa melalui Kampung Lodan, Kampung Tongkol, dan Kampung Krapu.

Keterangan: Lokasi eks Kampung Kunir dalam Lampiran Pergub 36/2014 tentang Rencana Induk Kota Tua termasuk dalam kawasan penunjang dan tepat berada pada sisi jalur promenade tepi sungai Kota Tua.

Keterangan: Lokasi eks Kampung Kunir dalam Lampiran Pergub 36/2014 tentang Rencana Induk Kota Tua termasuk dalam kawasan penunjang dan berada pada jalur peninggalan Kota Tua

PERATURAN GUBERNUR 36/2014 TENTANG RENCANA INDUK KOTA TUA Bukti penguasaan tanah yang dimiliki warga adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, PBB dan surat pernyataan bersama jual-beli bangunan rumah

Gambar Peta Informasi Status Tanah BPN Kampung Kunir dan Sekitarnya

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

IV.2 KAMPUNG WALANG PERATURAN DAERAH 1/2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG Lokasi yang dimaksud terletak pada blok 06, Subblok 021, Zona Terbuka Biru (B.1) dengan TPZ area reklamasi. Lokasi terkena rencana ruang terbuka biru untuk keperluan sodetan Kali Ancol ke Anak Kali Ciliwung selebar 18 meter

Gambar peta zonasi area Kampung Walang sesuai Perda 1/2014 tentang RDTR PZ

Bukti Yuridis Penguasaan Tanah Kampung Walang Kondisi status hak atas tanah Kampung Walang sesuai peta pendaftaran tanah adalah belum terdaftar (perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dirjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dan Dirjen Bina Marga, dan Kementerian PUPR). Bukti penguasaan tanah oleh masyarakat yang disampaikan berupa KTP dan KK.

Gambar Peta Informasi Status Tanah BPN Kampung Kunir dan Sekitarnya

IV.3 KAMPUNG TONGKOL PERATURAN DAERAH 1/2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG Dalam rencana detail tata ruang Jakarta eks lokasi Kampung Tongkol termasuk dalam Blok 02, Sub Blok 02.003.K1.g, Subzona Perkantoran K.1.g yang artinya kawasan ini memiliki peruntukan sebagai zona kegiatan perkantoran. Lokasi termasuk dalam kawasan "g" yang artinya masuk dalam kawasan Cagar Budaya Kota Tua.

ID SUB BLOK KDB

KLB

KDH

KTB

TIPE

PSL

02.003.K1.g

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Gambar Peta Zonasi area Kampung Tongkol sesuai Perda 1/2014 tentang RDTR

Kondisi sekarang adalah lebar sungai ± 20 meter dan lebar jalan lingkungan ± 5 meter. Rencana jalan dan sungai yang tercantum di dokumen peta operasional RDTR DKI Jakarta 2014 adalah pelebaran ruang terbuka biru sungai hingga 40 meter serta jalan hingga 15 meter dan 70 meter (tol), yang menyebabkan area tersebut terletak pada Subzona Terbuka Biru (B.1) Subblok 014, Subzona Jalur Hijau (H.4). Warga sudah mengajukan surat keberatan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk mengevaluasi pelebaran yang tertera pada peta operasional tersebut.

Gambar peta operasional area Kampung Tongkol sesuai Perda 1/2014 tentang RDTR PZ

BUKTI YURIDIS PENGUASAAN TANAH DI KAMPUNG TONGKOL MENURUT PTSL

Gambar peta penguasaan/informasi status tanah Kampung Tongkol, sesuai pengukuran PTSL 2019 (Sumber Kanwil BPN Jakarta, Kantah Jakarta Utara)

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor Wilayah BPN Jakarta, bukti kepemilikan yang dimiliki warga Kampung Tongkol adalah KTP, KK, rekening PLN, rekening PAM. Lihat Bab V untuk lebih jelasnya.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Tabel daftar penguasaan/bidang lahan di Kampung Tongkol sesuai dengan pengukuran PTSL Kanwil BPN Kantah Jakarta Utara 2019

IV.4 KAMPUNG LODAN PERATURAN DAERAH 1/2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG Dalam rencana detail tata ruang Jakarta, Kampung Lodan termasuk dalam Blok 02, Sub Blok 005, 006, 007 Subzona Perkantoran K.1. Kawasan ini memiliki peruntukan sebagai tempat kegiatan perkantoran. ID SUB BLOK

KDB

KLB

KDH

KTB

TIPE

PSL

02.005.K.1 02.006.K.1

40%

30%

55%

02.007.K.1

Gambar peta zonasi area Kampung Lodan sesuai Perda 1/2014 tentang RDTR PZ

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Kondisi sekarang adalah lebar sungai ± 20 meter dan lebar jalan lingkungan ± 5 meter. Rencana jalan dan sungai yang tercantum dalam dokumen peta operasional RDTR DKI Jakarta 2014 adalah pelebaran ruang terbuka biru sungai hingga 40 meter dan jalan hingga 12 meter, yang menyebabkan area tersebut terletak pada Subzona Terbuka Biru (B.1). Warga sudah mengajukan surat keberatan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk mengevaluasi pelebaran sungai maupun jalan beserta rasionalitasnya yang tertera pada peta operasional tersebut. Menurut peta operasional, sebagian lokasi terkena rencana jalan sejajar kali 12 meter dan terkena rencana trase pelebaran ruang terbuka biru (sungai) selebar 40 meter.

Gambar Peta Operasional Area Kampung Lodan sesuai Perda 1/2014 tentang RDTR PZ

BUKTI YURIDIS PENGUASAAN TANAH DI KAMPUNG LODAN MENURUT PTSL

Gambar Peta Penguasaan/Informasi Status Tanah Kampung Lodan, sesuai Pengukuran PTSL 2019 (Sumber Kanwil BPN Jakarta, Kantah Jakarta Utara)

Bukti penguasaan tanah di Kampung Lodan yang disampaikan warga adalah KTP, KK, PBB, rekening listrik, rekening PAM, surat pernyataan riwayat bangunan di atas tanah Negara. Selanjutnya untuk lebih jelasnya lihat Bab V.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Tabel daftar penguasaan/bidang lahan di Kampung Lodan sesuai dengan pengukuran PTSL Kanwil BPN Kantah Jakarta Utara 2019

IV.5 KAMPUNG KRAPU PERATURAN DAERAH 1/2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG Dalam rencana detail tata ruang Jakarta, Kampung Tongkol termasuk dalam Blok 002, Sub Blok 003, Subzona Perkantoran K.1.g. Kawasan ini memiliki peruntukan sebagai tempat kegiatan perkantoran. Lokasi tersebut termasuk ke dalam TPZ

ID SUB BLOK

KDB

KLB

KDH

KTB

TIPE

PSL

02.003.K.1.g

50%

30%

55%

Gambar peta zonasi area Kampung Krapu sesuai Perda 1/2014 tentang RDTR PZ

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Kondisi eksisting sekarang adalah lebar sungai ± 20 meter dan lebar jalan lingkungan ± 5 meter. Rencana jalan dan sungai yang tercantum di dokumen peta operasional RDTR DKI Jakarta 2014 adalah pelebaran ruang terbuka biru sungai selebar 40 meter dan lebar jalan 15 meter, yang menyebabkan area tersebut terletak pada Subzona Terbuka Biru (B.1). Warga sudah mengajukan surat keberatan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk mengevaluasi pelebaran sungai maupun jalan beserta rasionalitasnya yang tertera pada peta operasional tersebut.

Gambar peta operasional area Kampung Krapu sesuai Perda 1/2014 RDTR

BUKTI YURIDIS PENGUASAAN TANAH DI KAMPUNG KRAPU MENURUT PTSL

Gambar peta penguasaan/informasi status tanah Kampung Krapu, sesuai pengukuran PTSL 2019 (Sumber Kanwil BPN Jakarta, Kantah Jakarta Utara)

Bukti penguasaan tanah di Kampung Krapu yang disampaikan warga adalah KTP, KK, PBB, IPEDA, IREDA, PP, surat pernyataan riwayat bangunan di atas tanah Negara. Selanjutnya untuk lebih jelasnya lihat Bab V

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Tabel daftar penguasaan/bidang lahan di Kampung Krapu sesuai dengan pengukuran PTSL Kanwil BPN Kantah Jakarta Utara 2019

IV.6 KAMPUNG AKUARIUM PERATURAN DAERAH 1/2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG Dalam rencana detail tata ruang Jakarta, Kampung Akuarium termasuk dalam Subzona Pemerintahan Daerah P3.g. Kawasan ini memiliki peruntukan sebagai tempat kegiatan pemerintah daerah dan administrasi pemerintahan daerah beserta fasilitasnya pada pemerintahan provinsi, kota administrasi, kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan, dengan luas lahan yang disesuaikan fungsinya.

Gambar peta zonasi area Kampung Akuarium sesuai Perda 1/2014 tentang RDTR

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

PERATURAN GUBERNUR 36/2014 TENTANG RENCANA INDUK KOTA TUA Peraturan Gubernur 36/2014 tentang Rencana Induk Kota Tua menyebutkan skenario tata guna lahan kawasan Kota Tua adalah penyempurna hijau umum. Namun, sesungguhnya istilah penyempurna hijau umum tidak lagi digunakan dalam rencana tata ruang wilayah (Perda 1/2012) maupun rencana detail tata ruang (Perda 1/2014). Istilah penyempurna hijau umum tidak ditemukan dalam PermenPU 5/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Memang pada masa lalu, sebelum UndangUndang 27/2007 tentang Penataan Ruang, istilah penyempurna hijau umum dapat diartikan fasilitas ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk kepentingan umum.

Gambar peta area skenario tata guna lahan kawasan Kota Tua sesuai Pergub 36/2014

KETETAPAN RENCANA KOTA (KRK)

Gambar ketetapan rencana kota Kampung Akuarium (Sumber DPM-PTSP Pemprov DKI Jakarta)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Sehubungan dengan keperluan acuan perumusan desain pembangunan kembali Kampung Akuarium, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengajukan permohonan ketetapan rancang kota (KRK) untuk wilayah Kampung Akuarium kepada Dinas PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) DKI Jakarta. Dari permohonan tersebut kemudian diterbitkan KRK dengan nomor 0 7 / C . 2 3 a / 3 1 .7 2 . 0 1 .1 0 0 1 . 0 5 . 0 1 8 . P. 3 . g / 1 / 1.711.53/2019 pada 20 Mei 2019. Secara umum, KRK mengatur tentang luas wilayah terdaftar, koeﬁsien dasar bangunan, koeﬁsien lantai bangunan dan ketentuan teknis lainnya.

BUKTI YURIDIS PENGUASAAN TANAH DI KAMPUNG AKUARIUM Bukti yang dimiliki oleh warga antara lain berupa surat pernyataan pemilikan tempat tinggal, KTP, KK, PBB, surat izin pemakaian tempat usaha, surat pernyataan jual beli. Selanjutnya untuk lebih jelasnya lihat Bab V.

BAB V

INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, DAN PENATAAN OLEH WARGA

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

V.1 KAMPUNG KUNIR Pak Suhadi adalah hansip yang ditunjuk pada tahun 1979 oleh Bapak Hartono, ketua RW 007 untuk menjaga keamanan dan ketertiban pembangunan kompleks ruko milik PT. Harmoni Mas di kawasan Kota Tua dan ruko di Jalan Kunir. Beberapa anggota linmas/hansip dan ketua RW 007 saat itu kemudian membersihkan area yang berada di pinggiran luar proyek ruko dengan cara membabat alang-alang dan rumput liar dan meratakan tanahnya. Pak Suhadi bersama 30 orang anggota linmas/hansip kemudian membangun rumah-rumah di area yang telah dibersihkan tersebut, sebagai perintis rumah-rumah di Kampung Kunir. Ruko di belakang kampung mulai dibangun tahun 1982. Jumlah bangunan mulai bertambah banyak di tahun 1990. Rumah-rumah di area depan/tepian sungai dibongkar pada tahun 1994 untuk Prokasih (program kali bersih) yang mengambil lahan 5 meter dari bibir kali. Area tergusur diturap dan ditanami oleh Pemprov DKI Jakarta. Tanggul bibir kali yang dibangun pada tahun 1996 beserta jalan inspeksi selebar 5 meter dan selokan yang dibuat oleh kopro banjir, menjadi pembatas antara jalan dan rumah warga. Banjir besar terjadi lagi di Jakarta pada tahun 2002.

Gambar Kampung Kunir, 1990 (Sumber: warga Kampung Kunir)

Pembetonan dinding sungai pada tahun 2005. Kemudian pada tahun

2007

kembali terjadi banjir besar di Jakarta. Warga bergotong-royong membangun tempat belajar panduan anak usia dini (PAUD), tempat ibadah musholla, ruang taman penghijauan dan pos RW untuk menyediakan kelengkapan penunjang kampung, atau fasos dan fasum. Anggaran dana pada saat itu didapat oleh warga dari sumbangan wilayah sekitar ruko. Pada tahun 2010 warga Kampung Kunir mendapat penghargaan kampung “green & clean” dari Walikota Jakarta Barat atas usahanya menjadikan kampung bersih dan hijau. Sempat terjadi pula jual beli rumah di wilayah tersebut yang dibuktikan dengan surat jual beli bangunan rumah pada tahun 1983. Permukiman Kampung Kunir digusur oleh Pemprov DKI Jakarta pada 25 Mei 2015 untuk kepentingan 'normalisasi' sungai. Setelah penggusuran di daerah tesebut dibuat jalan inspeksi. 64

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

BUKTI PENGUASAAN TANAH Bukti pendukung warga Kampung Kunir adalah dokumen sertiﬁkat wakaf musala, surat tagihan listrik dan PAM, surat keterangan jual beli bangunan, dan saksi sesepuh.

Gambar foto surat jual beli bangunan rumah di Kampung Kunir (Sumber: warga Kampung Kunir)

Dengan demikian, sejak tahun 1979 sampai tahun 2015, Kampung Kunir telah ada selama 40 tahun. Warganya menempati dan memanfaatkan lahan tersebut dengan itikad baik seperti terlihat pada foto dan sertiﬁkat di bawah ini.

Gambar kondisi hijau Kampung Kunir mendapat penghargaan Green & Clean 2010 (Sumber: Warga Kampung Kunir)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Gambar Rumah di Kampung Kunir Tahun 2015 (sebelum digusur), melalui Rekonstruksi Memori Kolektif Warga di tahun 2018

Gambar Foto-Foto Relasi Sosial Ekonomi Budaya sebelum Penggusuran 2015 (Sumber : Warga Kampung Kunir)

KONDISI PERMUKIMAN KAMPUNG KUNIR SETELAH PENGGUSURAN 25 MEI 2015 Pada 25 Mei 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur Kampung Kunir. Dari 77 KK terdampak, sebanyak 33 KK bertahan di area bekas tempat tinggalnya yang digusur. Pekerjaan mereka yang bertahan: 33 orang karyawan/buruh; 19 orang pedagang, 2 orang pengemudi ojol dan 17 orang pelajar. Pada September 2018, 33 KK yang bertahan mulai menempati tempat penampungan yang disediakan Pemprov DKI Jakarta di area tanah aset Pemprov DKI Jakarta di halaman Kecamatan Tamansari.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Gambar diskusi warga di tempat penampungan (Sumber: warga Kampung Kunir dan ASF)

Gambar lokakarya penataan kampung oleh warga di lokasi eks Kampung Kunir (Sumber: warga Kampung Kunir dan ASF)

V.2 KAMPUNG WALANG 1970 1974

sekitar sembilan orang membangun rumah di pinggir rel kereta api. Ketikaitu adaaliran airdengan lebarsekitar 4meter aliran air menjadi tempat pembuangan sampah oleh pemerintah, sehingga jadi daratan dua

tahun

kemudian

setelah

pembuangan

sampah

1976

tersebut

1977

dan mulai mematok lahan 1990, kampung mulai ramai

diurug

dengan

sehingga

tertutup

ketika sudah berbentuk tanah, penduduk berdatangan

pembangunan

jalan

seiring

bertumbuhnya

1994/1995 1970 yang kemudian diresmikan

2000

tanah

seperti daratan, penduduk mulai berdatangan

dengan

layang

tol

jumlah

pelabuhan,

penduduk

Kampung Walang, berkurang pula tingkat kriminalitas di Jalan Lodan Raya yang sebelumnya terkenal rawan terjadi sterilisasi kolong tol dan penggusuran Kampung

2007 Walang. Warga yang

memilih

untuk

pergi,

diberi

kompensasi uang dan 1/3 dari kampung tergusur

2017

Pemprov

DKI

Jakarta

melayangkan

SP1-SP3

kepada

Kampung Walang yang menghimbau mereka untuk pergi, tetapi warga bertahan dan tidakterjadi penggusuran

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Kondisi status hak atas tanah Kampung Walang sesuai peta pendaftaran tanah adalah belum terdaftar (perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dirjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dan Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR). Bukti penguasaan tanah oleh masyarakat berupa KTP & KK

Gambar linimasa penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kampung Walang (Sumber: CAP mandiri warga Kampung Walang, 2018)

Gambar aktivitas warga Kampung Walang saat CAP mandiri (Sumber: CAP mandiri warga Kampung Walang, 2018)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

V.3

KAMPUNG TONGKOL KAMPUNG LODAN KAMPUNG KRAPU IDENTIFIKASI PENGUNAAN, PEMANFAATAN LAHAN, DAN LINGKUNGAN, SERTA PENATAAN SEJAK 2015 – 2019

Kampung Tongkol (RT 007/01), Kampung Lodan (RT 004/01), dan Kampung Krapu (RT 008/01), pada bulan Mei 2015, mendapat surat himbauan dari Lurah Ancol (SP 1, SP 2) untuk mengosongkan lahan tempat tinggal mereka di area sepanjang Kali Ciliwung Lama, yang telah mereka tempati puluhan tahun. Warga merespon surat tersebut dengan bernegosiasi bersama pihak kelurahan dan kecamatan untuk menata lingkungannya dengan memotong rumah sebesar 5 (lima) meter. Pemotongan rumah ini menjadikan kampung memiliki akses jalan 'inspeksi; 5 meter dan mengubah orientasi rumah menghadap sungai. Rumah-rumah tidak lagi membelakangi sungai akan tetapi menghadap sungai. Pada tahap ini juga, warga mulai berkonsolidasi mempersiapkan cikal bakal organisasi warga/komunitas.

Gambar foto pelepasan rakit pemelihara sungai (Sumber: KAKC)

Pada hari Ciliwung tanggal 8 November 2015, paguyuban Komunitas Anak Kali Ciliwung diresmikan dan dideklarasikan, disertai pemotongan tumpeng dan pelepasan rakit pembersih sungai oleh camat dan wakil camat saat itu (sekarang Camat Pademangan). Proses ini menandai dimulaikan gerakan warga yang kemudian menghasilkan konsep Kampung Inspeksi Wisata yang intinya adalah bagaimana kehidupan sehari-hari warga menjaga lingkungannya, termasuk sungai dan warisan sejarah. Gambar

infograﬁs

lini

masa

pemanfaatan,

penggunaan

dan

penataan

lingkungan mandiri di Kampung Tongkol, Kampung Lodan, dan Kampung Krapu periode 2015-2019 (sumber: Herlily, Paramita, 2019, ICAS 11 work in-progress).

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Foto kondisi kampung SEBELUM penataan mandiri oleh warga (Sumber: KAKC)

Gambar foto pelepasan rakit pemelihara sungai (Sumber: KAKC)

Proses pemotongan rumah oleh warga

Diskusi menggali konsep, mapping, impian, eksplorasi Konsep Kampung Tongkol, Krapu, dan Lodan dalam penataan mandiri (Sumber: KAKC, UI, 2015-2019)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Konsep kampung yang diterjemahkan dalam rencana proses penataan kampung mandiri 2015-2019 oleh komunitas (Sumber: KAKC & UI, 2015-2019)

Capaian upaya yang telah dilakukan oleh komunitas untuk penataan kampung mandiri (Sumber: KAKC & UI, 2019)

Kondisi kampung Anak Kali Ciliwung SESUDAH penataan mandiri oleh komunitas, 2015-2019

Liputan di media nasional berbahasa Inggris, 24 Mei 2016

Pameran Kampung Tongkol, Lodan, dan Krapu di Kota Tua, 2016 (Sumber: UI, 2016)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Peringatan Hari Ciliwung dan peringatan 1 tahun penataan kampung mandiri ditandai dengan berbagai acara dan lomba, termasuk lomba kerapihan rumah dan Kampung Tongkol, Lodan, dan Krapu, 12-13 November 2016 (Sumber: KAKC, 2016)

Acara Jelajah Kampung 26 Juni 2016 sebagai 'latihan' bagi warga menjadi Kampung Inspeksi Wisata Kota Tua (Sumber: Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2016)

Pernyataan Bapak Anies Baswedan sesudah kunjungan 24 April 2017 yang mengapresiasi penataan mandiri oleh warga sebagai contoh penataan di tempat tanpa penggusuran dan mendukung kampung insite improvement (Sumber: FB Anies Baswedan)

Bapak Anies Baswedan melihat poster capaian upaya pengurangan sampah, 24 April 2017 (Foto: JRMK/UPC)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Kunjungan Leilani Farha, UC Special Rappartoir for Adequate Housing, 19 September 2017, yang juga mengapresiasi penataan mandiri warga

Salah satu dari sekian banyak kunjungan akademisi nasional dan internasional yang ingin belajar dari pengalaman Kampung Tongkol-Lodan Krapu menata kampung secara mandiri (Vernadoc Australia dan Universitas Indonesia, 8 Juli 2017)

Identiﬁkasi sejarah penguasaan dan kepemilikan lahan dan bangunan di masing-masing kampung di Komunitas Anak Kali Ciliwung dapat dilihat pada subbab berikut ini.

V.3.1

KAMPUNG TONGKOL Kampung Tongkol, di wilayah RT 007 RW 01 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, mulai dihuni warga di tahun 1975 oleh 12 (dua belas) orang yang bekerja di kantor Ditpalad Kodam Jaya (sekarang gudang kosong) sebagai PNS. Rumah-rumah dan penduduk mulai bertambah mulai tahun 19771978 yang berasal dari keluarga yang menikah, kerabat yang ikut membangun di wilayah tersebut, dan pendatang yang bekerja sebagai buruh pabrik di daerah Ancol, Bandengan, Muara Baru, dan Muara Angke. Pada tahun itu juga mulai ada pengakuan wilayah dari pemerintah daerah, dengan adanya pembentukan kepengurusan Rukun Tetangga (RT). Saat itu, warga melakukan pendudukan dan penghunian wilayah tersebut sampai di bibir sungai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 1991, melakukan pembongkaran rumah warga yang berada di atas dan pinggir kali sepanjang 20 meter dari titik askali, dengan diberikan ganti kerugian dan pemotongan rumah warga. Tahun berikutnya (1992), Pemprov membangun tanggul turap bibir kali dan membuat jalan inspeksi selebar 5 meter. Pembatasan jalan dengan perumahan warga ditandai dengan selokan yang dibuat oleh kopro banjir. Pada tahun 2000, penduduk yang membangun di area Kampung Tongkol terus bertambah. Sampai saat ini, terdapat total 65 warga yang menempati wilayah tersebut. Warga Kampung Tongkol telah menempati wilayah tersebut lebih dari 20 tahun secara terus-menerus dengan iktikad baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2015, kembali mempunyai program normalisasi sungai. Berdasarkan peta operasional, pemerintah akan melakukan pelebaran sungai menjadi 40 meter dan melebarkan jalan menjadi 15 meter dari pinggir kali. Warga kemudian melakukan negosiasi dan melakukan penataan mandiri dengan memundurkan/memotong rumahnya sendiri hingga batas 5 meter dari bibir sungai/batas saluran air yang pernah dibuat oleh kopro banjir pada tahun 1992.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Bukti pendukung warga Kampung Tongkol adalah dokumen surat tagihan listrik dan air, serta saksi sesepuh. Dengan demikian, sejak tahun 1975 sampai tahun 2019, Kampung Tongkol telah terbentuk selama 44 tahun dan warganya menempati lahan tersebut dengan itikad baik.

1975

Warga yang bekerja di kantor Ditpalad Kodam Jaya (sekarang merupakan gudang kosong) mulai menempati wilayah tersebut, sejumlah 12 KK Kampung berkembang sejalan dengan bertumbuhnya

1977-1978 keluarga dan pendatang yang bekerja di lokasi sekitar, sehingga mulai terbentuk RT

1991

Pemerintah daerah melakukan pembongkaran rumah warga yang berada di atas dan pinggir kali sepanjang 15 meter mulai askali dengan memberikan ganti rugi Pemerintah membangun tanggul bibir kali dan jalan

1992 inspeksi selebar 5 meter 1970 2000 Penduduk terus bertambah

Pihak kelurahan memberikan surat edaran pada warga

2015

untuk melakukan pembongkaran rumah. Warga berinisiatif membereskan bangunan dengan membongkarnya hingga 5 meter dari bibir sungai

2017

Terdapat 65 KK yang menempati Kampung Tongkol

V.3.2

KAMPUNG LODAN Empat pabrik perusahaan kayu ukir, mebel, dan perniagaan beserta gudang di belakang pabrik berada di area sekitar Kampung Lodan mulai aktif pada tahun 1965. Beberapa centeng atau penjaga pabrik berinisiatif membersihkan lahan di belakang gudang pabrik tersebut dari alang-alang dan pepohonan. Akses terhadap lahan tersebut dibatasi hanya melalui gudang yang ada di depannya. Tiga orang pelopor yang pertama kali membuka lahan tersebut adalah Puang Lira, Pak Nurhayat (Pak RT pertama), dan Pak Nedi, yang merupakan karyawan/centeng salah satu perusahaan tsb. Tanah yang sudah dibersihkan tersebut diberikan kepada keluarga dekat ataupun teman yang tertarik untuk membangun tempat tinggal, sekitar tahun 1970an, dengan dasar kesepakatan surat jual-beli di bawah tangan berjudul “untuk penggantian urukan tanah”. Di wilayah sisi barat Kampung Lodan baru, pada tahun 1968, terdapat dua rumah. Wilayah tersebut juga digunakan untuk tempat bersandar kapal dari arah sungai. Tahun 1973, bertambah beberapa warga yang membangun tempat tinggal di wilayah tersebut, yaitu Hapi'ah yang tinggal bersama Engkong Liran, salah satu centeng perusahaan. Selanjutnya, bertambah rumah di sisi timur Kampung Lodan, yaitu rumah Pak Suwarto, Supardi, Suparno, yang membeli dari Puang Lira. Awalnya, rumah warga membelakangi kali dan menghadap ke arah gudang pabrik. Terkait administrasi pemerintahan pada awalnya mengikuti Rukun Tetangga dan Rukun Warga pihak perusahaan. Warga mulai mendapat akses sambungan listrik sekitar tahun 1984 serta membayar ireda dan ipeda. Pada tahun 1990-1991, terjadi program penurapan dan penanggulan kali oleh pemerintah provinsi, dan warga diberikan pembayaran ganti rugi bumibangunan dan tanaman sebesar Rp24.000/m2, untuk bumi dan rumah semipermanen sebesar Rp19.000/m 2 , dan rumah biasa/gubuk sebesar Rp17.000/m2. Setelah dilakukan ganti rugi pembongkaran rumah yang telah mendapatkan ganti rugi pada tahun 1992, proyek pembersihan kali dimulai dengan pembuatan tanggul turap dan pembuatan jalan selebar 5 meter dari bibir kali, serta saluran air yang disesuaikan dengan peil banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada 2015, kembali mempunyai program normalisasi sungai, dan berdasarkan peta operasional, akan melakukan 84

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

pelebaran sungai menjadi 40 meter dan jalan menjadi 12 meter dari pinggir kali. Warga kemudian melakukan negosiasi dan melakukan penataan mandiri dengan memundurkan/memotong rumahnya sendiri dengan batas 5 meter dari bibir sungai/batas saluran air yang pernah dibuat oleh kopro banjir pada tahun 1992. Bukti Pendukung Warga Kampung Lodan: memiliki dokumen PBB, surat penguasaan bangunan dengan iktikad baik di atas tanah negara yang ditandatangani oleh lurah dan camat, ireda, surat tagihan listrik dan air, serta saksi sesepuh. Dengan demikian, sejak tahun 1965 sampai tahun 2019, Kampung Lodan telah ada selama 54 tahun dan warganya menempati lahan tersebut dengan iktikad baik.

Gambar bukti penarikan IREDA warga Kampung Japat (Lodan), 1973

Terdapat gudang dari empat pabrik perusahaan kayu ukir,

1965

mebel, dan perniagaan. Para pekerja pabrik kemudian membersihkan lahan di belakang gudang. Diketahui terdapat 3 penghuni pertama, yaitu Puang Lira, Pak Nurhayat (yang kemudian menjadi RT pertama), dan Pak Nedi Terdapat 2 rumah di daerah tersebut. Tanah kampung juga

1968

digunakan sebagai tempat bersandar kapal

1970

ataupun teman dengan bukti surat jual-beli di bawah

1973 1970 1984 1991 1992

Tanah yang sudah digarap, diberikan pada keluarga terdekat tangan, yang diberi judul 'untuk penggantian urukan tanah' Warga mulai membangun beberapa rumah di tanah garapan, dengan posisi bangunan membelakangi sungai dan menghadap gudang pabrik Mulai terbentuk RT dan RW, dan warga mulai menikmati layanan listrik. Pada saat yang sama, warga mulai ditarik ireda dan ipeda Pemerintah daerah melakukan pembongkaran rumah yang berada di atas dan pinggiran kali, sepanjang 15 meter dari askali, dengan pemberian ganti rugi Pemerintah membangun tanggul bibir kali dan jalan inspeksi selebar 5 meter Pihak kelurahan memberikan surat edaran kepada warga

2015

untuk melakukan pembongkaran rumah. Warga berinisiatif melakukan pembongkaran rumah hingga 5 meter dari bibir sungai

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

V.3.3

KAMPUNG KRAPU

Pada zaman dahulu, wilayah Kampung Krapu adalah tempat pembuatan rakit bambu, dan di sekitarnya terdapat usaha pembakaran batu bata. Rakit tersebut disusun sepanjang kali, mulai dari rumah Mbok Inem sampai tikungan kali. Menurut penuturan Mbok Inem, warga yang paling lama tinggal di wilayah tersebut, pada tahun 1962, orang tuanya membeli dari pemilik sebelumnya, yang memiliki alasan melepaskan tanah tersebut karena membutuhkan uang dan akan pulang kampung. Orang tersebut menawarkan kepada orang tua Mbok Inem hingga terjadilah jual beli dan peralihan tanah di wilayah tersebut kepada orang tua Mbok Inem. Setelah itu usaha perakitan bambu dan pembakaran batu bata beralih menjadi milik orang tua Mbok Inem. Pada awalnya, di wilayah tersebut tidak ada rumah tinggal, hanya ada bedeng-bedeng bambu yang dibuat bapaknya untuk usaha membuat rakit. Wilayah Kampung Krapu dulu juga merupakan tempat menambatkan motor-motor perahu ikan.

Gambar surat tanda terima setoran (STTS) PBB salah satu warga Kampung Krapu (Sumber: warga Kampung Krapu)

Tidak berapa lama setelah membeli tanah di Kampung Kerapu, Mbok Inem dan orang tuanya, yang sebelumnya tinggal di wilayah lain, yaitu Jalan Roa Malaka, mulai membuat bangunan di wilayah Krapu untuk tempat tinggal. Kemudian beberapa teman, saudara, dan rekan meminta tempat, sehingga diberikan petak-petak kecil untuk dibangun rumah. Sekitar tahun 1963-1965, mulai berdatangan beberapa orang kerabat (teman, saudara, kenalan) Mbok Inem membangun rumah. Penduduk terus berdatangan membangun bangunan untuk tempat tinggal, sampai tahun 1968 mencapai 30 rumah. Sekitar tahun 1973, penduduk yang membangun di wilayah tersebut mencapai 40 rumah. Pada sekitar tahun 1975, listrik dari PLN mulai masuk ke Kampung Krapu. Pada sekitar tahun 1965, ditetapkan administrasi RT dengan nomor 17, yang tergabung (saat itu) dalam Kelurahan Mangga Dua Utara dan Kecamatan Penjaringan. Pada tahun 1973, warga mulai ditarik ireda oleh pemerintah. Pada tahun 1990, terdapat program penurapan dan tanggul kali. warga Kampung Krapu diberi pembayaran ganti rugi bumi-bangunan dan tanaman sebesar Rp24.000/m2, bumi dan rumah semipermanen sebesar Rp19.000/m2, dan rumah biasa/gubuk Rp17.000/m2. Setelah dilakukan ganti rugi, pembongkaran rumah dilakukan pada tahun 1992 dan proyek pembersihan kali dimulai. Setelah itu dibuat tanggul dan jalan selebar 5 meter dari bibir kali, serta saluran air yang disesuaikan dengan peil banjir. Tahun 1993, kelurahan mulai mendistribusikan tagihan PBB kepada warga, yang terus dilakukan hingga tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 1995, pemerintah daerah (kelurahan, kecamatan) melakukan pengukuran ulang terhadap rumahrumah warga, karena terdapat perubahan luasan untuk dasar penentuan PBB pasca proyek kali.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Salah satu warga, yaitu Pak Jumaing, mempunyai surat tagihan PBB dari tahun 1996-2017. Pada tahun 2011, camat menyelenggarakan program kepada warga Kampung Krapu dengan membuat Tim 21 untuk sosialisasi pertanahan dan memberikan penawaran untuk membuat surat pernyataan riwayat bangunan di atas tanah negara kepada masing-masing warga yang ditandatangani oleh lurah, camat, ketua RT, dan ketua RW. Warga kemudian mengurusnya hingga mendapatkan surat tersebut. Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mempunyai program normalisasi

sungai

dan

berdasarkan

peta

operasional

akan

melakukan

pelebaran sungai menjadi 40 meter dan jalan sepanjang tepi kali menjadi 15 meter dari bibir kali. Warga kemudian bernegosiasi untuk melakukan penataan mandiri dengan memundurkan/memotong rumahnya sendiri hingga batas 5 meter dari bibir sungai/batas saluran air yang pernah dibuat oleh kopro banjir pada tahun 1992. Dengan demikian, sejak tahun 1962 sampai tahun 2019, Kampung Krapu telah ada selama 57 tahun dan warganya menempati lahan tersebut dengan itikad baik. Bukti pendukung Kampung Krapu adalah dokumen bukti pembayaran ipeda dan ireda sejak tahun 1980, pembayaran PBB, surat keterangan penguasaan bangunan yang ditandatangani oleh lurah dan camat, surat tagihan listrik dan air, serta saksi sesepuh. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Pasal 11 ayat (1), menyatakan: “Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.” Pasal ini dapat diterjemahkan bahwa Kampung Tongkol, Kampung Lodan, dan Kampung Krapu dapat diberikan haknya dengan fungsi mendukung sempadan sungai/fungsi lindung melalui rekayasa teknis dan vegetatif. Hal ini sebenarnya yang menjadi konsep dari perencanaan komunitas (community planning) yang dilakukan warga di tahun 2015, yaitu menjadi kampung inspeksi.

Warga komunitas di 3 (tiga) kampung tersebut terbukti telah

menjalankan konsep tersebut sejak 2015 sampai saat ini, sampai akhirnya kampung

in-site improvement

Dinas

Perumahan

Rakyat

dan

Kawasan

Permukiman melalui program CAP dan CIP terlaksana di tahun 2018/2019.

Tempat pembuatan rakit bambu dan pembakaran batu bata. Rakit-

1962 rakit tersebut disusun dari ujung Jalan Krapu hingga tikungan sungai Orang

tua

Mbok

Inem,

membeli

tanah

dari

pemilik

sebelumnya,

yang menjadikannya sebagai warga yang paling lama tinggal di wilayah

1963- tersebut. Sejak saat itu, usaha pembakaran batu bata dan pembuatan bambu menjadi milik orang tua Mbok Inem. Pada saat itu, wilayah 1965 rakit tersebut masih merupakan bedeng-bedeng bambu dan tempat menambatkan perahu-perahu motor ikan

1965 Mulai terbentuk RT 1968 Penduduk bertambah hingga bangunannya mencapai 30 rumah Jumlah rumah bertambah hingga mencapai 40 unit. Saat itu,

1973 pemerintah mulai menarik IREDA dari warga di situ

1975 PLN mulai menyambungkan saluran listrik ke wilayah tersebut 1991

Pemerintah daerah melakukan pembongkaran rumah warga yang berada di atas dan pinggiran kali, sepanjang 15 meter dari askali, dengan pemberian ganti rugi

Pemerintah membangun tanggul di bibir kali dan jalan inspeksi selebar 1970 1992 5 meter

1970 1993 Pihak kelurahan mengeluarkan tagihan PBB pada warga, hingga tahun 2017 Terjadi pengukuran ulang terhadap perumahan warga, karena terdapat

1995 perubahan pasca proyek kali untuk keperluan PBB

Terdapat

Tim

21,

yang

melakukan

sosialisasi

dan

tawaran

pada

2011

warga setempat untuk membuat surat pernyataan riwayat bangunan di

2015

mendorong

atas tanah negara Pihak

kelurahan

mengeluarkan

mereka

untuk

surat

berinisiatif

edaran

pada

melakukan

warga,

bangunan mereka sendiri hingga selebar 5 meter dari bibir sungai

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

yang

pembongkaran

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

V.4 KAMPUNG AKUARIUM Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendirikan laboratorium penelitian bawah laut di wilayah Kampung Akuarium pada tahun 1961. Kondisi sebagian wilayah saat itu telah didiami warga untuk tempat tinggal. Tahun 1976, dengan alasan keterbatasan lahan, LIPI tidak lagi menggunakan fasilitas yang berada di Jl. Akuarium tersebut sehingga bangunan laboratorium tersebut dirobohkan dan lahannya mulai ditempati oleh warga. Asrama Daei, yang dulu digunakan sebagai tempat tinggal peneliti LIPI, kemudian pada tahun 1979 ditempati oleh beberapa anggota kepolisian. Pada tahun yang sama, warga yang menempati lahan bekas laboratorium LIPI mendirikan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pada tahun 1980, warga yang menempati Kampung Akuarium, sudah mempunyai surat tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB), yang pada waktu itu diajukan oleh Edy Santoso, ketua RT pertama kali Kampung Akuarium. Rini, salah satu warga yang menempati lahan bekas LIPI di Jalan Akuarium sejak 1987, menjelaskan bahwa dirinya menempati lahan yang saat ini ia tinggali dengan cara membeli lahan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Ia membeli lahan berukuran 4x12 meter dengan bukti surat jual beli di bawah tangan yang ditandatangani oleh ketua RT setempat. Pada tahun 1996, terdapat rencana bahwa bangunan rumah di kampung mereka akan digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, setelah dilakukan negosiasi beberapa kali, penggusuran batal dilakukan. Warga Kampung Akuarium mendapat Surat Peringatan I dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada 31 Maret 2016. Isinya merupakan imbauan kepada warga Kampung Akuarium untuk segera mengosongkan tempat tinggal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Selang waktu enam hari kemudian, pada tanggal 6 April 2016, warga mendapatkan lagi Surat Peringatan II dengan isi yang sama, yaitu meminta warga Kampung Akuarium untuk segera mengosongkan tempat tinggalnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada 11 April 2016, mengerahkan ribuan aparat gabungan, yang terdiri dari satuan polisi pamong praja (Satpol PP), tentara (TNI AD) dan kepolisian, untuk melakukan penggusuran paksa di Kampung Akuarium. Selain menurunkan ribuan aparat gabungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menurunkan alat berat back-hoe darat sejumlah 8 (delapan) unit dan backhoe amﬁbi sejumlah 5 (lima) unit untuk melakukan pembongkaran seluruh bangunan di Kampung Akuarium. Kemudian, warga Kampung Akuarium bersama tim kuasa hukum dari LBH Jakarta mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) terkait penggusuran paksa tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 15 Mei 2017, dengan nomor perkara 532/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. Data Demograﬁ KK Sebelum Tergusur : 386 KK KK Setelah Tergusur : 170 KK Jumlah Jiwa : 700 jiwa Seiring berjalannya proses mediasi dan negosiasi terkait perencanaan pembangunan kembali Kampung Akuarium oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada 26 Juni 2018, warga Kampung Akuarium mencabut gugatan kelompok. Kesepakatan tercapai dengan landasan diterbitkannya Keputusan Gubernur 878 /2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, sebagai bentuk kepercayaan warga atas komitmen Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 untuk menata kampung di Jakarta.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

BUKTI YURIDIS PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN OLEH WARGA

Bukti yang dimiliki oleh warga antara lain berupa surat penyataan pemilikan tempat tinggal, KTP, KK, PBB, surat izin pemakaian tempat usaha, dan surat pernyataan jual-beli, sebagai berikut: 1. Surat pernyataan membangun/mempunyai rumah atas nama Juned di Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh RT 01 dan RW 04, tertanggal 21 November 1983; 2. Surat pernyataan membangun/mempunyai rumah atas nama Tjarya di Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh RT 01 dan RW 04, tertanggal 22 November 1983; 3. Surat pernyataan membangun/mempunyai rumah atas nama Theny Nur Anah di Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh RT01 dan RW 04, tertanggal 26 Januari1984; 4. Surat pernyataan membangun/mempunyai rumah atas nama Sari Pudin di Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh RT 01 dan RW 04, tertanggal 12 November 1984; 5. Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tjarya tertanggal 16 Agustus 1990; 6. Surat pernyataan jual-beli bangunan rumah tinggal antara R. Fendi dengan Edi Ruliyanto yang telah diketahui Kelurahan Penjaringan, tertanggal 11April 2002; 7. Surat izin pemakaian tempat usaha; 8. Surat pernyataan hibah rumah tinggal antara Suwarso dengan Tariyah, tertanggal 2 Agustus 2000; 9. Foto peta Kampung Akuarium/Pasar Ikan dalam buku “400 tahun Batavia”.

KRONOLOGI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN

1961

LIPI menempati lahan dengan status alas hak pakai LIPI masih aktif beroperasi. Saksi Pak Suyoto (Suyat), mulai menjadi

1976

pegawai di fasilitas akuarium ikan milik LIPI. Pak Suyoto tinggal di area LIPI dan membuat KTP warga RT 001 (ketua RT Pak Sapri) dengan biaya Rp5.000,00 LIPI sudah mulai mengurangi kegiatan operasional. Mulai ada 3 orang

1978 1979

warga yang tinggal di area LIPI (Pak Suyoto, Pak Sarman, dan Pak Prayit) Kantor LIPI berpindah ke Sunter. Lokasi diubah menjadi markas kepolisian Warga mulai berdatangan dan mulai membayar PBB. Sebagian besar

1980

warga yang datang adalah korban penggusuran Kampung Bandan. Rumah warga masih berupa rumah panggung kayu. Karena warga makin banyak, dibentuk 2 RT, yaitu RT 001 (Pak Sapri) dan RT 012 (Pak Wanto)

tanah yang ditandatangani oleh lurah

1987

RT 012

1990

Pak Suyat menyerahkan kunci gerbang bangunan LIPI kepada pihak

1996 2006 94

Warga memiliki surat pernyataan memiliki bangunan dan menempati

1983

Pak Teddy membeli rumah seharga 3 juta rupiah dari Pak Wanto, ketua

Tukar guling LIPI dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan. polisi (Pak Sundoro) karena gedung LIPI sudah tidak lagi digunakan Rencana pembongkaran oleh Pemprov DKI Jakarta ditolak dan digagalkan warga Terjadi banjir besar di sekitar Kampung Akuarium, yang membuat akses warga terisolir

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Terjadi kebakaran yang menghanguskan 5 rumah di wilayah pinggir

2008

kali Kampung Akuarium

2009

Terjadi kebakaran lebih besar yang menelan 1 korban jiwa

2010

Warga mulai membangun rumah permanen dari bekas kebakaran

2011

bangunan di atas lahan Kampung Akuarium. Terjadi juga banjir

1970

Terjadi kebakaran besar yang hampir menghanguskan separuh besar di sekitar Kampung Akuarium tahun ini Terjadi kontrak politik dengan salah satu kandidat presiden (yang

2012

kemudian menjadi presiden terpilih saat itu, yang menyatakan

2016

Jakarta dan Walikota Jakarta Utara

2017

Jakarta Pusat pada tanggal 15 Mei 2017 dengan nomor perkara

bahwa tidak akan ada lagi penggusuran Penggusuran dilakukan di Kampung Akuarium oleh Pemprov DKI

Warga mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class actiondi PN 532/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST Pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, warga kembali melakukan kontrak politik dengan salah satu poinnya adalah untuk membangun kampung kembali

2018

Pembangunan 90 unit tempat penampungan untuk warga Kampung Akuarium Program CAP (Community Action Planning) oleh Pemprov DKI Jakarta untuk merencanakan pembangunan kembali Kampung Akuarium mulai digulirkan pada bulan April 2018 Terbit Keputusan Gubernur No. 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat Pencabutan gugatan perwakilan kelompok (class action) pada 26 Juni 2018

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Gambar foto surat jual-beli dan PBB warga (Sumber: warga Kampung Akuarium)

Gambar linimasa penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kampung Akuarium (Sumber: CAP mandiri warga Kampung Walang, 2018)

BAB VI

IDENTIFIKASI, ANALISIS, DAN EVALUASI PEMANFAATAN LINTAS KEPENTINGAN

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

VI.1 TATA GUNA Kampung Kunir, Kampung Walang, Kampung Lodan, Kampung Tongkol, Kampung Krapu (Tata Guna Air dan Guna Jalan Infrastruktur Kota)

TATA GUNA AIR KAMPUNG KUNIR Pada 25 Mei 2015, Kampung Kunir di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari mengalami p e n g g u s u ra n ( f o rc e d ev i c t i o n ) . R a s i o n a l i t a s penggusuran tersebut adalah penataan daerah tepi Kali Anak Ciliwung (Kali Ciliwung Lama) segmen Kunir serta pembetonan jalan tepi sungai selebar 5 meter sebagai jalan 'inspeksi' sungai. Tata guna air terkait Kampung Lodan (RT 04/01), Kampung Tongkol (RT 07/01), dan Kampung Krapu (RT 08/01) – untuk selanjutnya kami sebut Kampung Anak Kali Ciliwung (KAKC). Ketiga kampung ini mengalami hal yang sama dengan Kampung Kunir pada saat itu. Pada 13 Mei 2015, warga mendapatkan surat p e r i n g at a n / i m b a u a n ke -1 d a r i Ke l u ra h a n A n c o l u nt u k mengosongkan lokasi tempat tinggal yang telah mereka huni selama

puluhan tahun dalam waktu 7x24 jam. Surat itu menyatakan, apabila warga tidak mengindahkan himbauan tersebut, maka pemerintah provinsi akan melakukan penertiban dengan segala risikonya. Surat peringatan/imbauan ke-2 dari Kelurahan Ancol diterima warga tanggal 20 Mei 2015, isinya memerintahkan warga mengosongkan area dalam jangka waktu 3 x 24 jam. Rasionalitas perintah pengosongan lokasi tersebut adalah 'normalisasi' sungai dan waduk serta pembuatan jalan 'inspeksi' sungai. Padahal, mengacu pada Jakarta Urban Flood Mitigation (JUFMP), Kali Anak Ciliwung (Ciliwung Lama) direncanakan hanya memerlukan pengerukan sedimen sungai (dredging) dan bukan pelebaran. Akan tetapi, peta operasional pada Perda 1/2014 tentang RDTR-PZ menorehkan dimensi 'trase' Kali Ciliwung Lama menjadi 40 meter, yang pada peta zonasinya tergambar menjadi area berwarna biru sepenuhnya. Dinas Sumber Daya Air (SDA) Bidang Aliran Tengah, dalam wawancara yang kami lakukan pada 10 Oktober 2019, menyatakan bahwa trase yang diminta Dinas SDA seharusnya tidak diterjemahkan seluruhnya menjadi zonasi biru/air, karena trase 40 meter terdiri dari badan air (biru) dan sempadan, yang antara lain terdiri dari area guna jalan 'inspeksi' untuk pemeliharaan sungai dan area guna penghijauan di kiri-kanan jalan, sesuai kondisi dan konteks masing-masing badan air. Kondisi saat ini di lokasi Kali Ciliwung Lama adalah lebar sungai 20 meter - 22 meter. Sedangkan jalan lingkungan, yang sudah dibebaskan pemerintah provinsi pada tahun 1992 dan hasil dari penataan mandiri warga selama 4 (empat) tahun terakhir sejak Mei 2015 hingga 2019, adalah 5 meter pada kedua sisi masing-masing tepi kali, sehingga total trase yang tersedia adalah sekitar 32 meter. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa, “terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.” Pasal ini dapat diterjemahkan bahwa Kampung Tongkol, Lodan, dan Krapu dapat diberikan haknya untuk fungsi pendukung sempadan sungai/fungsi lindung sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) melalui rekayasa teknis dan vegetatif. 98

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

KAMPUNG WALANG Pemerintah Provinsi DKI melalui Camat Pademangan melakukan pemberitahuan dan pendekatan kepada warga Kampung Walang RW 02 Kelurahan Ancol pada Mei 2017 mengenai rencana pembangunan sodetan Kali Ancol menuju Kali Anak Ciliwung (Ciliwung Lama). Pemerintah provinsi melakukan sosialisasi karena pembangunan sodetan direncanakan akan melintas di area tepat di mana mereka tinggal sehingga akan berdampak langsung kepada hunian. Saat itu, sebagian warga, terutama pedagang lapak palet bekas, menghuni kolong tol Sedyatmo dan sebagian lagi menghuni area antara kolong tol dan rel kereta aset PT KAI. Rasionalitasnya adalah Perda 1/2014 tentang RDTR PZ dan peta operasional untuk mengembalikan kembali jalur aliran air Ciliwung Lama seperti semula.

1897

1914

1936

Gambar peta aliran Ciliwung Lama yang melintasi Kampung Walang (Sumber: kompilasi Dinas Sumber Daya Air)

101

Gambar simulasi kondisi Kali Ciliwung Gajah Mada di berbagai situasi (Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta)

Pada tahun 2019, rencana pembuatan sodetan mendapat perhatian lebih serius dengan rasionalitas adanya gangguan jangka pendek aliran di Kali Ciliwung Gajah Mada selama 5 tahun masa konstruksi pembangunan MRT tahap II, yang mengakibatkan terganggunya kapasitas sistem aliran. Pada tahun 2019, Dinas Sumber Daya Air Bidang Aliran Tengah secara intensif melakukan pematangan rencana sodetan. Untuk meminimalisir dampak terhadap hunian warga, rencana sodetan difokuskan berlokasi di bawah kolong tol sehingga warga masih dapat menempati lahan antara tepi luar tol dan rel KAI. Mereka berkoordinasi dengan pengelola jalan tol untuk meminimalisir dampaknya terhadap hunian Kampung Walang. Desain sodetan dibuat tepat di kolong tol, sehingga hunian warga di luar batas kolong tol s/d rel KAI tidak terganggu. Lurah Ancol, pada tahun 2019, akhirnya berhasil mengosongkan kolong tol yang didominasi lapak palet bekas. Pihak pengelola jalan tol kemudian melakukan pemagaran aset mereka di kolong tol. Namun, pada segmen barat, sodetan terpaksa dibelokkan keluar dari kolong tol ke sisi paralel rel karena pada segmen tersebut terdapat pondasi 'kaki seribu' yang akan menghambat aliran air. 102

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Gambar sistem aliran Kali Ciliwung Lama (Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta)

Gambar rencana sodetan Kali Ancol ke Kali Ciliwung Lama (Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta)

103

TATA GUNA JALAN KAMPUNG KUNIR, KAMPUNG TONGKOL, DAN KAMPUNG KRAPU Kampung Kunir, Kampung Tongkol, dan Kampung Krapu, pada peta operasional RDTR dalam Perda 1/2014, direncanakan untuk pelebaran jalan hingga 14-15 meter. Peta tersebut tidak menjelaskan klasifikasi jalannya maupun detail dari trase jalan tersebut, yang membutuhkan pelebaran dimensi sebesar itu. Pertanyaannya muncul karena jalan sepanjang tepian sungai/Kali Ciliwung Lama tersebut bukan merupakan jalan 'struktur'. Istilah jalan struktur juga ternyata tidak terdapat atau tidak terdefinisi dalam Perda1/2014 tentang RDTR. Klasifikasi jalan dalam Perda 1/2014 tersebut adalah jalan lingkungan, jalan kolektor, dan jalan arteri. Menurut rencana induk Kota Tua, sesuai Peraturan Gubernur 36/2014, jalan yang berada di tepian Kali Anak Ciliwung (Ciliwung Lama) bukan direncanakan untuk jalan yang dipergunakan kendaraan, akan tetapi bersifat jalur promanade tepi sungai, yang artinya hanya diperlukan jalan sekelas jalan lingkungan atau jalan pemeliharaan yang dapat diakses oleh pemadam kebakaran.

KAMPUNG WALANG Ketika pembicaraan mengenai Kampung Walang sedang berlangsung, pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, pada 4 Oktober 2019, mengumumkan dimulainya pembangunan jalan tol pelabuhan (harbour road) II sepanjang 9,67 Kilometer. Penekanan tombol sirine dan pemotongan tumpeng secara simbolis menandai dimulainya pembangunan jalan tol tersebut, yang dilakukan oleh Kepala BPJT, didampingi jajaran direksi PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), PT Wijaya Karya, Tbk (WIKA), dan PT Girder Indonesia. Kepala BPJT, Danang Parikesit, menyatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menerbitkan penambahan lingkup ruas tol Wiyoto Wiyono (Pelabuhan II) sejak 26 Agustus 2019. Kami mempelajari gambar rencana pembangunan Harbour Toll Road II tersebut dan mendapati bahwa struktur jalan tol tersebut akan berada di samping kiri atau kanan luar tol yang sudah ada saat ini. Dengan demikian, permukiman Kampung Walang akan terkena dampak langsung, karena tiang-tiang struktur diperkirakan akan berada tepat di permukiman Kampung Walang. 104

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Ilustrasi Double Decker Harbour Road Toll II (Sumber: BPTJ, 2019)

VI.2 CAGAR BUDAYA KAMPUNG KUNIR, KAMPUNG TONGKOL, KAMPUNG KRAPU, DAN KAMPUNG AKUARIUM Keempat kampung di atas, menurut Pergub 36/2014 tentang Rencana Induk Kota Tua, termasuk dalam wilayah DP Kota Tua seluas 334 ha, baik yang berada di zona penunjang, yaitu Kampung Kunir, Kampung Tongkol, dan Kampung Krapu, maupun terindikasi berada dalam zona inti pada area dalam tembok kota, yaitu Kampung Akuarium. Pergub tersebut membagi kawasan menjadi dua area, yaitu area dalam tembok kota, yang terdiri dari zona inti dan zona penunjang, dan area luar tembok kota. 105

Namun, di dalam Perda 1/2014 tentang RDTR PZ, hanya 3 kampung (Kampung Krapu, Kampung Tongkol, Kampung Akuarium) yang dilekati kode 'g', yang artinya area khusus kawasan cagar budaya (zonasi warna ungu). Menurut RDTR Pasal 1, "Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.” Kampung Krapu berada pada area yang diduga merupakan area lokasi kastil Batavia yang berada di atas lahan aset Pemprov DKI, yang sebelumnya disewakan kepada pihak lain untuk keperluan pergudangan dan telah habis masa sewanya. Sedangkan Kampung Tongkol berada pada area yang menjadi lokasi satu-satunya bangunan yang tersisa dari total 4 (empat) bangunan Gudang Timur VOC. Bangunan tersebut telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1363 tahun 2018 tentang Penetapan Gudang Timur Sebagai Bangunan Cagar Budaya. Selain itu, terdapat sisa potongan terakhir (relic) tembok timur Kota Tua yang sudah dimasukkan dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 4 Januari 2019³. Sementara itu, pada aliran Kali Ciliwung Lama, di beberapa titik tepi kali pada jalur antara Kampung Krapu dan Kampung Tongkol, berdasarkan informasi warga pada tahun 2015, teridentifikasi sisa relik batu-batu bata yang diduga merupakan sisa bangunan dermaga pada masanya. Mengacu kepada definisi kawasan cagar budaya Pasal 1 Perda 1/2014 tersebut di atas, yang telah kami telaah dengan seksama, untuk area di tiga kampung yang dilekati kode 'g', lokasi Kampung Krapu, Kampung Tongkol, dan Kampung Aquarium berada, dapat dilakukan pembangunan dan pemanfataan dengan batasan sebagai berikut: Tabel pemanfaatan di Kampung Krapu dan Kampung Tongkol, Kelurahan Ancol SUBZONA

ID SUBBLOK

KDB

KLB

KDH

KTB

TIPE

PSL

K.1 Perkantoran

02.003.K1.g

Tabel pemanfaatan di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan

106

SUBZONA

ID SUBBLOK

KDB

KLB

KDH

KTB

TIPE

PSL

P.3 Pemerintahan Daerah

05.018.p3.g

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Kampung Krapu dan Tongkol, menurut lampiran zonasi, merupakan zona perkantoran dengan kode zona K.1. Zona K.1 menurut ketentuan Pasal 601 ayat (4) adalah zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada subzona K.1 Akan tetapi, menurut Pasal 609, ayat (2) z, pada subzona K1 dapat diberi izin bersyarat pemanfaatan, di antaranya: Ÿ

kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya 1,2 (satu koma dua), dengan ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai;

kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan pembangunan rumah susun umum, yang ditetapkan dalam ketentuan khusus pada peraturan daerah ini;

kegiatan asrama, rumah kos, dan guest house dengan syarat sekurangkurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;

kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng, dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada subzona bersangkutan;

Kampung Akuarium, menurut lampiran zonasi, merupakan zona pemerintahan daerah dengan kode zona P.3. Zona P.3 menurut ketentuan Pasal 601 ayat (5) adalah subzona pemerintahan daerah. Pasal 609 ayat (1) n Perda 1/2014 RDTR PZ, menerangkan bahwa atas zona pemerintahan daerah dapat diberikan peruntukan bersyarat, di antaranya: Ÿ

kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1, 2 (satu koma dua), dengan ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai;

rumah susun umum dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau pihak swasta;

³ https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/public/objek/newdetail/PO201901 0400002/sisa-tembok-timur-kota-batavia

107

kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng, dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada subzona bersangkutan;

kegiatan pasar tradisional, pasar induk, pasar penyaluran/grosir, pemakaman, ruang pertemuan, lapangan olah raga, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, gedung olah raga, stadion, gedung olah seni, gelanggang renang, terminal, stasiun, pelabuhan laut, bandara umum, bandara khusus, dermaga penyeberangan, mercusuar, hortikultura, dan rumah kaca, pembibitan, penjualan tanaman dan/atau bunga, tambak, kolam, tempat pelelangan ikan, tempat pemotongan hewan, pusat penelitian cagar alam, pusat penelitian kelautan, pusat penelitian lain, pusat riset dan pengembangan iptek, rumah sakit, rumah sakit bersalin, museum, gedung serbaguna, gedung pertemuan, balai pertemuan, pameran, TPS-3R, instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, tempat pengolahan lumpur tinja, daur ulang, instalasi penjernihan air minum, dan instalasi energi dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD);

kegiatan pendaratan helikopter sekurang-kurangnya mendapatkan izin dan/atau rekomendasi dari kepala SKPD/UKPD dan/atau menteri di bidang perhubungan;

kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah dan memenuhi standar prasarana minimal.

108

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Tabel Lampiran Peraturan Gubernur 36/2014 tentang Rencana Induk Kota Tua GAMBAR PADA LAMPIRAN Gambar 2 Peta area pengendalian Gambar 3 Peta signifikansi morfologi Gambar 4 Peta skenario umum penataan struktur kawasan Kota Tua

Gambar 5 Peta area skenario tata guna Gambar 6 Peta skenario distribusi intensitas Gambar 7 Peta skenario tata bangunan

KAMPUNG KUNIR

Gambar 9 Peta skenario pergerakan kendaraan kawasan Kota Tua Gambar 10 Peta skenario pejalan kaki

KAMPUNG AKUARIUM

Hijau muda: zona penunjang

Hijau: zona inti

Hijau muda: zona penunjang dalam tembok kota

Hijau: zona inti dalam tembok kota

Abu muda: zona penunjang

Abu muda: zona penunjang Hijau tua: fungsi ruang terbuka yang Garis biru: ruang terbuka sudah ada Garis biru: ruang promenade/revitalisasi diperkuat/dipertaha terbuka sungai nkan promenade/revitalis Merah muda: rekonstruksi asi sungai kritis jejak kastil di subzona Kampung Krapu Oranye: wisma dan Krapu: ungu karya bangunan umum bangunan umum

Hijau: penyempurna hijau umum*

Merah: karya pemerintahan

Tongkol: penyempurna hijau

Biru: KLB maksimum 3

Coklat: KLB maksimum 2

Coklat: KLB maksimum 2.0**

Tidak terdefinisi zona penunjang

Biru gelap: zona transisi ketinggian

Kuning: ketinggian bangunan maksimum 4 lantai

Gambar 8 Peta bangunan cagar budaya sesuai Pergub 475/1993 dan LRK

KAMPUNG KRAPU DAN TONGKOL

Gudang timur berada dalam subzona yang sama dengan Kampung Tongkol

tidak melalui kawasan kampung

Lingkaranlingkaran hijau lumut menerus: jalur promanade tepi sungai/kali

Lingkaran-lingkaran hijau Garis merah lumut menerus: jalur menerus di sisi utara promenade tepi sungai/kali dan timur: pergerakan pedestrian utama

109

Klausa pada Lampiran Pergub 36/2014 GAMBAR

KLAUSA

Rekonstruksi kritis: mengembalikan jejak elemen Kota Batavia Lama (mengacu pada peta 1672) dengan penggunaan elemen lanskap, furnitur jalan maupun artwork yang disesuaikan dengan kondisi kawasan.

Rekonstruksi kritis: mengembalikan jejak elemen Kota Batavia Lama (mengacu pada peta 1672) dengan penggunaan elemen lanskap, furnitur jalan maupun artwork yang disesuaikan dengan kondisi kawasan. Penataan lebih rinci, sebagai panduan teknis, akan diatur pada aturan turunan di bawah peraturan gubernur ini.

Peta peruntukan merupakan skenario konsep peruntukan dengan mempertimbangkan struktur kawasan Kota Tua Lama dan revitalisasi permukiman, serta ruang terbuka. Aturan peruntukan kawasan Kota Tua mengacu pada LRK dan PRK yang berlaku.

· Peta distribusi intensitas bersifat konsep dan tidak dapat digunakan sebagai dasar acuan nilai intensitas kaveling · Nilai intensitas kaveling mengacu pada LRK PRK kawasan yang berlaku · Nilai KLB pada bangunan cagar budaya mengacu kepada kondisi yang ada. Nilai sisa intensitas hanya dapat digunakan sebagai nilai insentif · Area luar tembok kota diarahkan dengan intensitas lebih tinggi dibandingkan area dalam tembok kota · Peningkatan intensitas dimungkinkan pada pengembangan hunian vertikal di area luar tembok kota (mengacu pada SK Gubernur 678 dan Pergub 27/2009)

· Ketinggian bangunan cagar budaya sesuai dengan kondisi yang ada dan tidak dapat ditingkatkan · Pada zona transisi ketinggian, batas ketinggian ditetapkan dalam peraturan rinci untuk tiap koridor · Ketinggian bangunan di luar area tembok kota bersifat lebih fleksibel dengan mengacu pada LRK dan PRK yang berlaku

110

Peta bangunan cagar budaya mengacu kepada SK Gubernur No. 475/1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya pada Lembar Rencana Kota DKI Jakarta.

· Penataan lebih rinci sebagai panduan teknis akan diatur pada aturan turunan di bawah peraturan gubernur ini. · Rencana pengembangan sistem transportasi umum berupa busway · Transjakarta dan MRT mengacu pada rencana DKI Jakarta.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Perda 36/2014 tentang Rencana Induk Kota Tua pada gambar-gambar lampirannya di atas menyatakan bahwa Kampung Akuarium termasuk dalam zona inti di area dalam tembok Kota Tua. Akan tetapi, lokasi Kampung Akuarium sesungguhnya berada di area luar tembok Kota Tua, seperti terindikasi pada gambar-gambar berikut.

'Batavia' dengan batas tembok kota (garis keliling merah) dan Casteel Batavia (Sumber: Bappeda DKI)

Kondisi sekarang, Kotak kuning: lokasi Kp. Akuarium (di luar tembok), Garis merah: indikasi batas tembok kota 1672

111

Pergub 36/2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua membagi kawasan Kota Tua menjadi dua, yaitu area dalam tembok dan area luar tembok. Pembagian tersebut berdasarkan signifikansi kesejarahan terhadap bentuk morfologi kota dan batas Kota Tua di masa lalu seperti yang tampak pada gambar-gambar di atas. Kita dapat melihat bahwa dari penelusuran peta-peta sejarah (lihat lampiran naskah akademik ini serta gambar di atas), Kampung Akuarium berada pada lokasi di luar tembok kota sehingga pernyataan bahwa lokasi Kampung Akuarium berada di area dalam tembok kota (Gambar 3 pada lampiran Pergub 36/2014 tentang Peta Signifikansi Morfologi) tidak sesuai dengan morfologi Kota Tua yang sesungguhnya. Berdasarkan hal tersebut, kami mempertanyakan analisis morfologi dan signifikansi, termasuk skenario pada Pergub 36/2014. Arahan konsep penataan areal di dalam tembok menurut Pasal 12 adalah rekonstruksi kritis terhadap batas kawasan, pola dan struktur kawasan berupa pola grid dan blok, gerbang kawasan, pusat aktivitas dan tengaran, serta lingkungan yang berada di sekitar batas tembok Kota Tua. Sementara yang dimaksud dengan rekonstruksi kritis pada lampiran Gambar 3 adalah mengembalikan jejak elemen Kota Batavia Lama berdasarkan peta tahun 1672. Padahal pada masa tersebut, lokasi Kampung Akuarium masih berupa sedimentasi dan rawa, sementara Pusat Laboratorium Penelitian Laut baru dibangun pada tahun 1904-1905. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan analisis dalam Peraturan Gubernur 36/2014 dengan sejarah dan morfologi masa lalu. Lebih lanjut, Pergub 36/2014 menyebutkan skenario tata guna lahan

area

Kampung Tongkol dan area Kampung Akuarium di kawasan Kota Tua adalah penyempurna hijau umum (Gambar 1). Namun, sesungguhnya istilah penyempurna hijau umum tidak lagi digunakan dalam rencana tata ruang wilayah (Perda 1/2012) maupun rencana detail tata ruang (Perda 1/2014). Istilah penyempurna hijau umum tidak ditemukan dalam Permen PU 5/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Istilah tersebut digunakan pada masa lalu, sebelum Undang-Undang 27/2007 tentang Penataan Ruang, yang memiliki arti fasilitas ruang terbuka hijau untuk kepentingan umum. Sementara tata guna lahan pada penerbitan ketetapan rencana kota sesuai Perda 1/2014, menunjukkan Kampung Akuarium termasuk dalam zona P3 (Pemerintahan Daerah). Pergub 36/2014 juga membuat skenario tata guna lahan pada Kampung Krapu adalah ungu karya bangunan umum dan Kampung Tongkol adalah penyempurna hijau. Sementara menurut 112

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Perda 1/2014, Kampung Krapu dan Kampung Tongkol termasuk dalam zona P1 (Perkantoran). Dalam hierarki peraturan perundangan di Indonesia, peraturan daerah berada di atas peraturan gubernur. Jika Pergub 36/2014 isinya bertentangan dengan peraturan di atasnya, yang dalam hal ini merupakan peraturan daerah, maka yang menjadi pedoman adalah peraturan di atasnya itu, yaitu Perda 1/2014. Selain itu, pada lampiran Gambar 5, juga terdapat klausa mengenai aturan peruntukan kawasan Kota Tua mengacu pada LRK (lembar rencana kota) dan PRK (panduan rancang kota) berlaku.

VI.3 ANALISIS DAN EVALUASI KAMPUNG KUNIR Penggusuran Kampung Kunir, yang dibangun pada tahun 2015, membuat 77 keluarga yang dulu tinggal di sana kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Sebanyak 33 keluarga tetap bertahan di situ. Penanganan sementara yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI adalah menyediakan tempat penampungan (shelter) sementara, selama masa negosiasi, sebelum mendapatkan kepenguasaan permanen (permanent tenure). Usulan perumahan dibangun kembali di lokasi eks Kampung Kunir harus dilihat sebagai sebuah peluang karena membuka akses jawaban terhadap pertanyaan lebih jauh mengenai: (1) keterjangkauan perumahan; (2) pembangunan kota tua; dan (3) pertimbangan hak asasi manusia atas akses pada permukiman yang layak. Rencana aksi komunitas (community action plan) yang dilakukan pada Oktober 2018 sampai Desember 2018 menghasilkan beberapa rekomendasi solusi untuk membangun kembali permukiman bagi warga eks Kampung Kunir yang sekarang tinggal di tempat penampungan. 113

Rekomendasi tersebut merujuk kepada beberapa potensi dan alternatif: Ÿ

Rekonstruksi in-site di lokasi eks Kampung Kunir;

Rekonstruksi geser di lokasi terdekat dalam pengelolaan hak pakai PJKA (di selatan kantor kecamatan);

Rekonstruksi geser di lahan aset pemda terdekat bersama kampung lain;

Bergabung dengan rekonstruksi Kampung Akuarium di lahan aset pemprov.

Masing-masing potensi lokasi dan tipologi lokasi memiliki tantangan, kesempatan dan feasibilitas masing-masing.

Alternatif (1) rekonstruksi in-site berada pada lahan tipis-panjang (lebar 4 meter), yang disukai oleh warga. Keuntungannya adalah dekat/merupakan bagian dari Kota Tua, sehingga menciptakan potensi bagi perumahan dan kesempatan berusaha di lantai dasar. Lahannya merupakan bagian aset Pemprov DKI Jakarta. Alternatif ini paling disukai oleh warga. Kesulitannya adalah lebar lahan yang tersedia hanya 4 meter dan langsung diapit oleh jalan ruko dan jalan promenade sungai sehingga diperkirakan mengalami tantangan kesesuaian dengan persyaratan bangunan (compliance with building codes). Tingkat kelayakannya sedang. Alternatif (2) rekonstruksi geser ke lahan aset PJKA. Keuntungannya tetap berada dekat Kota Tua dengan lahan yang lebar. Kesulitannya adalah lahan merupakan aset PT KAI (hak pakai PJKA) sehingga memerlukan waktu untuk bernegosiasi. Dengan demikian kelayakannya rendah. Alternatif (3) rekonstruksi geser, keuntungannya adalah lahan merupakan aset Pemprov DKI Jakarta. Penghunian akan bercampur dengan warga dari kampung lain yang juga harus berpindah dari lokasi kampung semula. Kekurangannya, menurut warga, adalah dikelilingi oleh daerah industri, dan lahan tersebut merupakan tapak zona inti lokasi Casteel Batavia. Lokasi ini juga merupakan lokasi yang ditentang warga. Tingkat kelayakannya adalah rendah-sedang. Alternatif (4) bergabung pada rekonstruksi di Kampung Aquarium. Keuntungannya adalah lahan merupakan aset Pemprov yang sudah dijadwalkan dibangun tahun depan. Kekurangannya adalah bukan merupakan pilihan yang disukai warga. Tingkat kelayaknnya sedang. Dasar pemikiran rekonstruksi kampung bersusun ke-33 KK warga eks Kampung 114

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Kunir dibangun kembali di lajur tanah eks lokasi Kampung Kunir didasari oleh 3 argumen yaitu: Ÿ

Penyediaan perumahan terjangkau untuk warga miskin kota eks Kampung Kunir (UU No. 1/2011, UU No. 2/2012, UUD 1945 pasal 34/2)

Inklusivitas perumahan sebagai bagian dari pengembangan Kota Tua ke depan (Pergub No. 36/2014)

The sense of community history (perasaan sejarah komunitas) antara Kampung Kunir dengan Kota Tua (Pergub No. 90/2018, Kepgub No. 878/2018)

Gambar konteks dan konsep penataan Kampung Kunir (Sumber: Kampung Kunir dan ASF, 2019)

115

Agar perumahan bisa dibangun di lokasi eks Kampung Kunir, maka jalan inspeksi selebar 11 meter yang tertuang pada peta operasional sesuai Perda 1/2014 mengenai RDTR PZ perlu ditinjau kembali menjadi 5 meter seperti kondisi saat ini. Apabila kita mengacu kepada Pergub 1/2014 tentang Rencana Induk Kota Tua bagian Lampiran Gambar 9 dan 10, maka pelebaran jalan menjadi 11 meter tidak perlu dilakukan, karena jalan tersebut merupakan jalan lingkungan dan promenade pedestrian tepi sungai, dan bukan merupakan jalan kolektor maupun jalan arteri dengan intensitas tinggi, seperti jalan loop-line (jalur melingkar) di area yang seberang sungai (Jalan Muka Timur). Sebagai jalur promenade sirkulasi pedestrian, proporsi spasial harus didesain harmoni dengan skala manusia sehingga akan mengundang lebih banyak pejalan kaki dan transportasi tanpa motor lainnya. Mempertahankan lebar jalan sesuai kondisi semula akan sejalan dengan yang direncanakan Pergub 36/2014 dan tetap memungkinkan akses bagi kendaraan darurat seperti mobil pemadam kebakaran dan ambulans.

KAKC dan Kampung Aquarium: Historic Urban Landscape; Kampung Aquarium: Signiﬁcancy; KAKC: Community-led in-site Improvement

116

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Pada 10 November 2011, pada sesi ke-36, UNESCO General Conference mempublikasi rekomendasi tentang historic urban landscape/HUL (bentang bersejarah di wilayah perkotaan) dan bagaimana mengaplikasikannya ke dalam konteks lokal. UNESCO menerapkan pendekatan holistik untuk pengelolaan bentang bersejarah di wilayah perkotaan dengan mengintegrasi tujuan konservasi urban heritage (peninggalan bersejarah di wilayah perkotaan) dengan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Metode ini memandang peninggalan di wilayah perkotaan sebagai aset sosial, budaya, dan ekonomi terhadap pengembangan kota. Pendekatan HUL melampaui pakem pemeliharaan bangunan dan lingkungan ﬁsik saja. Fokusnya adalah keterpaduan lingkungan sosial dan manusia dengan segenap kualitas budaya tak benda (intangible) maupun kualitas budaya kebendaan (tangible). Pendekatan ini berupaya meningkatkan kelestarian melalui perencanaan dan intervensi desain dengan memperhitungkan lingkungbina yang ada, peninggalan budaya tak benda, keragaman budaya, sosialekonomi, dan faktor lingkungan berbarengan dengan nilai-nilai yang dimiliki komunitas lokal/setempat. Kunci untuk memahami dan mengelola lingkungan perkotaan bersejarah (historic urban environment) adalah pengakuan bahwa kota bukan hanya terdiri dari suatu monumen atau kelompok bangunan yang statis, akan tetapi merupakan subjek dari kekuatan dinamis dalam lingkup ekonomi, sosial, dan budaya yang membentuknya secara terus-menerus. Pendekatan ini mengadvokasi bahwa sebuah konteks historis dan pembangunan baru dapat berinteraksi dan saling memperkuat peran dan makna masing-masing terhadap satu sama lain. Pendekatan HUL melihat dan menginterpretasi kota dalam konteks kontinum ruang-waktu. Tidak terhitung banyaknya kelompok populasi yang telah meninggalkan jejaknya di situ dan akan terus meninggalkan jejaknya hingga nanti. Sebagai suatu pendekatan, HUL mempertimbangkan keragaman budaya dan kreativitas sebagai aset kunci bagi manusia, kehidupan sosial, dan pembangunan ekonomi. Ini merupakan sebuah metode alternatif ketimbang memecah kota melalui 'zonasi' yang akan menciptakan area konservasi terpisah, yang pada akhirnya menjadi bagian kumuh kota yang bersejarah. HUL merupakan hasil dari pelapisan (layering) dan keterikatan nilai budaya dan alam sepanjang zaman. Konsep ini melampaui gagasan 'pusat sejarah' karena merupakan konteks perkotaan yang lebih luas beserta tatanan geograﬁnya.

117

Kampung Anak Kali Ciliwung, terutama Kampung Krapu dan Kampung Tongkol, berada di kawasan cagar budaya Kota Tua (kode 'g', zona penunjang). Kampung Krapu berada pada satu area dengan lokasi Kastil Batavia ketika berdiri pada masa 'kejayaannya', dan menurut Pergub 36/2014 terdapat perencanaan rekonstruksi kritis jejak casteel di sana. Demikian pula dengan Kampung Tongkol, terdapat relik tembok Kota Tua, yang sudah didaftarkan di Kementerian Kebudayaan, serta 1 (satu) sisa terakhir bangunan Gudang Timur VOC (dari 4 bangunan pada mulanya), yang sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Pemprov DKI Jakarta. Perda 1/2014 memungkinkan area subzona dan subblok di 3 kampung tersebut dimanfaatkan tetap sebagai area hunian, dengan mengacu pada tabel pemanfaatan, serta Pasal 601 dan Pasal 609 ayat 2 (z) tentang izin pembangunan bersyarat. Pendekatan

HUL juga mendukung

eksistensi kampung-kampung tersebut tetap berada di lokasi. Mengacu pada bahasan lintas kepentingan yang telah kami telaah dalam subbab VI.1 terkait tata guna jalan, kami merekomendasikan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Permukiman melakukan perubahan peta operasional pada RDTRPZ 2014, terkait jalan lingkungan tepi sungai di 3 kampung tersebut tanpa menunggu PK RDTR, sehingga trase jalan tetap selebar jalan lingkungan yang sudah ada hasil dari penataan (setback) 5 meter dari tepi sungai dengan cara memundurkan/memotong rumah warga pada 2015. Jalan tersebut, sesuai rencana, adalah jalan lingkungan dan bukan jalan jalan kolektor atau arteri. Sementara itu, revitalisasi Kali Ciliwung Lama yang sedang berlangsung saat ini dilakukan Dinas SDA dengan mempertahankan trase sungai sesuai permintaan Dinas Pariwisata dan Budaya. Kali Ciliwung Lama akan mendapat tambahan aliran air sodetan dari Kali Ancol terutama ketika 3 skenario (air pasang, hujan lokal, dan air laut pasang) terjadi di waktu bersamaan. Dinas terkait disarankan menghitung kembali, secara terperinci, volume/kapasitas kebutuhan dengan mengacu kepada rancangan induk pengelolaan sumber daya air dan penanganan drainase mikro di wilayah terganggu. Selain aspek pemanfaatan lintas kepentingan di atas, Kampung Tongkol, Krapu, dan juga Lodan telah membuktikan selama 4 tahun terakhir (2015-2019) bahwa mereka mampu menata kampung secara mandiri (lihat Bab V) dan hal ini patut diapreasiasi. Negosiasi yang mereka lakukan, serta upaya pembenahan atau penataan kampung yang mereka lakukan menginspirasi upaya perbaikan lingkungan mandiri kampung-kampung lain, dan mengamini apa yang dikatakan Pak Anies Baswedan (lihat Bab V), “Ini merupakan contoh baik inisiatif warga menata kampungnya secara mandiri. Solusi penataan kampung di Jakarta bukan digusur tapi dihidupkan." 118

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Berbagai contoh penataan atau pembenahan di lokasi semula (in-site improvement), antara lain kampung improvement project (proyek pembenahan kampung sendiri) di di Jakarta dan Surabaya untuk Indonesia, serta CODI di Thailand, memberi pelajaran berharga bahwa terminologi 'penataan' sebaiknya tidak cepat diterjemahkan sebagai upaya pemindahan warga ke hunian bersusun di lokasi. Berdasarkan analisis sebelumnya, terutama dalam bab V dan VI, kami rekomendasikan penataan in-site kampung improvement (pembenahan kampung mandiri) di Kampung Tongkol, Krapu, dan Lodan. ICOMOS Australia Burra Charter menyatakan signifikansi budaya (cultural significance) merupakan keindahan, nilai sejarah, nilai ilmiah, nilai sosial, atau nilai spiritual masa lalu, sekarang, maupun masa depan yang pemanfaatannya melekat di dalam tempat itu sendiri, baik latarnya, penggunaannya, maknanya, asosiasinya, catatannya, tempatnya maupun objeknya. Ini berarti bahwa sebuah tempat memiliki jangkauan nilai yang beragam (range of value) bagi individu atau kelompok yang berbeda. Signifikansi budaya mengacu pada nilai-nilai dan makna yang dimiliki suatu tempat bagi kita dan masyarakat kita. Kegiatan konservasi bertujuan untuk mempertahankan signifikansi suatu tempat dan memastikan nilai-nilai fisik maupun non fisik dipertahankan untuk generasi mendatang. Identifikasi signifikansi suatu tempat memungkinkan kita untuk memahami mengapa itu penting dan membantu membuat keputusan tentang elemen apa yang harus dipertahankan, diperbaiki, atau diubah. Untuk menilai signifikansi Kampung Akuarium tidak bisa terlepas dari konteks sekitarnya, yaitu relasi kampung tersebut bukan hanya dengan sejarah saja, tetapi juga dengan bangunan dan kawasan sekitar, termasuk Pasar Ikan, Pasar Rakyat, Tembok Kota, Gudang Rempah, Kanal Utara dan Kanal Timur, serta Pelabuhan Sunda Kelapa. 119

Signiﬁkansi budaya tidak boleh hanya terbatas pada temuan arkeologis semata, tetapi harus memperhatikan lapisan sejarah, sesuai dengan rekomendasi UNESCO tentang bentang bersejarah di wilayah perkotaan. Setidaknya ada pertanyaan yang perlu dijawab dalam menggali signiﬁkansi, misalnya: Ÿ

Apakah kawasan tersebut berkontribusi pada sejarah budaya daerah tersebut?

Apakah kawasan tersebut mendemonstrasikan karakter estetika tertentu dan pencapaian di bidang teknis?

Apakah terasosiasi dengan peristiwa penting, orang tertentu, atau tradisi tertentu?

Apakah penting bagi komunitas tertentu?

Apakah masih memiliki orisinalitas dan detail tertentu pada bangunan?

G aya h i d u p at a u b i s n i s s e p e rt i a p a ya n g t e rc e r m i n d a r i bangunan/kawasan tersebut di masa lalu?

Selain itu, mengingat: Ÿ Ÿ

hilangnya fungsi Akuarium Publik dan Penelitian pada tahun 1970; sebagian besar bangunan eks laboratorium 1922 terbakar pada 2006, terbakar hampir habis di 2010, dan tergusur seluruhnya pada 2016;

terjadi penambahan lapisan sejarah dan perubahan kegiatan sosial pasca perpindahan Pusat Penelitian dan Akuarium di tahun 1970;

maka kita perlu berhati-hati menilai dan memilah, signiﬁkansi seperti apa yang ingin kita jaga dan wariskan kepada generasi berikutnya. Setelah tahun 1970, setidaknya sudah ada 2 (dua) generasi penduduk tinggal dan menetap di Kampung Akuarium. Penggusuran yang terjadi di tahun 2016 sendiri menjadi perhatian khusus ICOMOS pada saat penilaian kelayakan Kota Tua Jakarta sebagai calon UNESCO World Heritage (warisan dunia).

120

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Asosiasi Kawasan Pasar Ikan terasosiasi dengan kemerdekaan Indonesia karena menjadi tempat pendaratan Soekarno di tahun 1942, 13 tahun pasca pembuangannya. Di sini, Soekarno bertemu dengan M. Hatta untuk membicarakan masalah pendudukan Jepang. Kembalinya Soekarno menjadi titik penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pencapaian Teknis 'Pulau' yang menjadi lokasi Kampung Akuarium adalah sedimentasi alami yang dibentuk menjadi pulau oleh tenaga manusia. Para pekerja yang membentuk pulau tersebut berasal dari Cirebon dan sekitarnya. Mereka tinggal di Kampung Luar Batang. Kegiatan pembentukan sedimentasi tersebut merupakan solusi teknis kondisi Jakarta yang terdiri atas 13 sungai dan berlokasi di teluk.

Sosial

Keilmuan

Lokasi ini merupakan akuarium publik pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Namun, kegiatannya sudah hilang selama hampir 50 tahun.

Pada masanya, Pusat Laboratorium Penelitian Perikanan menjadi pelopor dan perintis riset di bidang perikanan laut.

Kampung Akuarium adalah contoh langka perjuangan masyarakat sipil di perkotaan dalam rupa gerakan sosial untuk mewujudkan hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, terutama hak atas hunian yang layak. Perjuangannya meliputi pengorganisasian, pembangunan jaringan, p e ny u s u n a n ko nt ra k p o l i t i k , advokasi, dan litigasi. Untuk pertama kalinya, setelah Jakarta menjadi ibu kota Indonesia, Pemprov DKI mendirikan hunian sementara (huntara) bagi korban penggusuran paksa sekaligus berupaya membangun kembali kampung ini.

Saat ini pun, terutama pasca penggusuran di tahun 2016, Kampung Akuarium menjadi lokasi laboratorium sosial yang telah mendorong berbagai penelitian sosial, geograﬁs, antropologis, dan gender. Dalam tempo 2 tahun, menurut Google Scholar, setidaknya terdapat 38 karya ilmiah dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, termasuk yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah berkenaan dengan kampung ini, dengan para peneliti yang berasal dari berbagai belahan dunia, selain Indonesia, adalah Australia, Inggris, Jepang, dan Italia.

121

ANALISA SIGNIFIKANSI KAMPUNG AKUARIUM Kampung Akuarium terletak di atas pulau hasil sedimentasi alami yang dibantu pembentukannya oleh para pekerja dari Cirebon. Semula lokasi ini merupakan Pusat Laboratorium Penelitian Laut, yang kemudian menjadi tempat wisata akuarium, lalu berubah menjadi kawasan permukiman yang menunjang kegiatan Pasar Ikan. Ini menunjukkan dinamika pertumbuhan dan perubahan cepat suatu kota berbasiskan relasi sosial-ekonomi-politik yang berkejaran dengan perencanaan dan kemampuan pemerintah membangun infrastruktur yang layak. Kampung Akuarium juga menjadi bukti tradisi orang Indonesia dalam memenuhi kebutuhan huniannya secara sosial, yang menurut istilah keilmuan adalah social habitat production, karena hingga tahun 2017, 69% kebutuhan hunian dipenuhi secara swadaya (2017). Sebagai kampung yang menjadi lokasi pendaratan Soekarno, tempat ini menjadi salah satu lokasi kejadian penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Penduduk Kampung Akuarium dalam konteks kontemporer juga melakukan perjuangan untuk mewujudkan hak atas hunian layak, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 28H, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi tersebut menjadikan Kampung Akuarium sebagai situs perjuangan sosial dan politik hingga hak asasi manusia yang terus-menerus dari berbagai generasi, sejak prakemerdekaan hingga sesudah masa reformasi. Kompleksitas Kampung Akuarium juga menjadi sumber keilmuan dan laboratorium perkotaan bagi para peneliti di berbagai bidang dari berbagai negara.

PERNYATAAN SIGNIFIKANSI KAMPUNG AKUARIUM Kampung Akuarium adalah testimoni dari perjuangan tokoh dan masyarakat sipil dalam mewujudkan kemerdekaan dan hak asasi manusia, serta studi-studi yang terkait dengan perjuangannya itu. Kampung ini juga merupakan situs yang terbentuk dari kombinasi fenomena alam dengan campur tangan manusia, dan secara kontemporer berubah secara dinamis akibat relasi ekonomi-sosialpolitik.

122

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Analisis dan evaluasi di atas kemudian menjadi dasar dari alternatif-alternatif pilihan keamanan bermukim bagi warga di 6 (enam) kampung, seperti yang dapat dilihat dalam pembahasan dan diagram pada Bab VII berikut.

KAMPUNG AKUARIUM

KAMPUNG KRAPU

Water Management

Water Sodetan Railway Track Gas Track Double Decker Tol Road

Architectural & Urban Design Approach

KAMPUNG TONGKOL

Pendekatan Historic Urban Landscape

Water Management

KAMPUNG LODAN

KAMPUNG WALANG

KAMPUNG KUNIR

Identiﬁkasi, analisis, dan evaluasi pemanfaatan lintas kepentingan

123

BAB VII REKOMENDASI PILIHAN SKEMA KEAMANAN BERMUKIM

124

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Berdasarkan pada data dan fakta baik ﬁsik maupun yuridis, sejarah p e n g u a s a a n , p e m a n fa a t a n , d a n penataan di lapangan, serta analisis dan evaluasi data, fakta, juga pemanfaatan lintas kepentingan pada bab I hingga bab VI, maka kami merekomendasikan skema keamanan bermukim untuk masingmasing kampung adalah sebagai berikut:

KAMPUNG KUNIR Kami merekomendasikan pilihan berupa alternatif rekonstruksi (pembangunan kembali) hunian, baik di lokasi semula (in-site reconstruction) ataupun di lokasi lahan yang berada tidak jauh dari lokasi semula, misalnya di lahan aset Pemprov DKI ataupun lahan aset PT KAI (PJKA), yang berada tepat di sebelah selatan lokasi. Tidak tertutup kemungkinan pula skema pilihan bergabung dengan skema rekonstruksi kampung bersusun lain yang masuk dalam kampung prioritas gubernur, yang dibangun tidak jauh dari lokasi.

125

KAMPUNG WALANG Kami merekomendasi rekonstruksi (pembangunan kembali) hunian di lokasi lahan yang berada tidak jauh dari lokasi semula (geser), misalnya pada lahan aset pemprov ataupun lahan aset PT KAI (PJKA) di selatan Kecamatan Tamansari, atau lahan-lahan sekitar lokasi yang tersedia untuk dibeli (misal Jalan Lodan Raya). Mengingat lahan yang ditempati warga Kampung Walang saat ini terindikasi sebagai lahan aset PT KAI, Kementrian Perhubungan dan Kementerian PUPR, maka kami juga merekomendasikan untuk membuka ruang dialog dan penyelesaian bersama untuk menjamin keamanan bermukim warga Kampung Walang.

KAMPUNG TONGKOL, KAMPUNG LODAN, DAN KAMPUNG KRAPU Kami merekomendasikan skema keamanan bermukim untuk tiga kampung ini adalah berupa pembenahan kampung di lokasi (in-site kampung improvement).

KAMPUNG AKUARIUM Kami merekomendasikan skema keamanan bermukim Kampung Akuarium dengan rekonstruksi kampung di lokasi (in-site) bagi 170 kepala keluarga pemilik bangunan yang terdampak, dengan tidak menutup kemungkinan penyediaan perumahan (housing stock) bagi warga kampung prioritas lain di lokasi.

126

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

Infograﬁs Alternatif-alternatif Pilihan untuk Keamanan Bermukim bagi Warga di 6 (enam) Kampung

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

127

BAB VIII

REKOMENDASI PENETAPAN TORA

128

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Intisari rekomendasi untuk alternatif pilihan-pilihan penetapan TORA bagi 6 kampung dapat dilihat pada diagram di bab ini, baik untuk skema rekonstruksi maupun skema penataan/pembenahan kampung di lokasi (in-site kampung improvement).

SKEMA HAK ATAS TANAH KAMPUNG AKUARIUM Status tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kami merekomendasikan alternatif pilihan sebagai berikut: Ÿ

Bahwa BPAD cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan

d o k u m e n p e rsya rat a n p e r m o h o n a n h a k pengelolaan sesuai ketentuan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010; Ÿ

Bahwa peruntukan fungsi rencana penataan di Kampung Akuarium untuk pembangunan kampung bersusun, sesuai dengan arahan rencana tata ruang

wilayah Provinsi DKI Jakarta, sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 26 ayat (3) jo Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencata Detail Tata Ruang dan pendekatan bentang bersejarah di wilayah perkotaan (historic urban landscape); 129

Bahwa untuk kepentingan penerima manfaat/masyarakat yang saat ini bermukim di tempat penampungan (shelter) Kampung Akuarium, melalui badan hukum koperasi warga sebagai pengelola dapat diberikan hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan, sebagaimana dimaksud poin angka 1, dengan luas tanah sesuai kepentingan atau kebutuhan masyarakat dalam perencanaan. Setelah itu, kepada masing-masing unit dapat diberikan hak milik di atas HGB badan hukum koperasi warga tersebut;

Setelah ketersediaan tanah kepada masyarakat terpenuhi, tanah yang masih tersedia dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih lanjut untuk pembangunan lainnya dan/atau pembangunan fasos-fasum pendukungnya, sesuai perencanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Penataan akses reform lainnya dilaksanakan oleh satuan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai kebutuhan dan urgensinya. Skema pembangunan dapat ditawarkan dengan lima alternatif seperti pada diagram di bawah ini.

130

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

Alternatif pilihan tenurial untuk kampung-kampung melalui skema rekonstruksi

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

131

132

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

Argumen pro-kontra alternatif

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

133

SKEMA HAK ATAS TANAH KAMPUNG LODAN, KAMPUNG TONGKOL, DAN KAMPUNG KRAPU Status tanah Negara yang dikuasai masyarakat bervariasi mulai dari 1960-1980 sampai dengan sekarang Kami merekomendasikan alternatif pilihan-pilihan sebagai berikut: Ÿ

Memberikan alas hak milik atas nama badan hukum koperasi untuk lokasi Kampung Tongkol, Lodan, Krapu, dan di atasnya diberikan HGB individu (alternatif 1), dengan pertimbangan memperhatikan analisis dan pembahasan mulai bab I-VI, penataan yang telah dilakukan warga, dan kondisi yang ada di lapangan saat ini (pelaksaanaan revitalisasi kali/kanal Ciliwung Lama serta hampir selesainya/terlaksananya penataan kampung melalui CIP); atau

Memberikan hak pakai atas nama badan hukum koperasi, dan di atasnya diberikan HGB individu (alternatif 2), dengan pertimbangan memperhatikan: Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Pasal 11 ayat (1): “Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan”. Maka hak atas tanah, yang dapat diberikan pada calon subjek hak perorangan dengan status tanah negara di kawasan lindung sempadan sungai, dapat diberi hak pakai dalam jangka waktu tertentu, dengan peruntukan mendukung fungsi sempadan sungai/fungsi lindung sesuai rencana tata ruang wilayah, melalui rekayasa teknis dan vegetatif (dengan rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).

134

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

SKEMA HAK ATAS TANAH KAMPUNG WALANG Status tanah terindikasi di atas aset PJKA/PTKAI/Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR Kami merekomendasikan: Ÿ

Menentukan lokasi untuk relokasi permukiman dengan luas sesuai kebutuhan untuk masyarakat penerima manfaat pada status tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdekat, atau bekerja sama dengan pihak ketiga, yang memiliki aset di sekitar lokasi (misalnya PT KAI);

Menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sesuai ketentuan pasal 10 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Skema hak atas tanah sesuai dengan skema hak atas tanah Kampung Akuarium dan alternatif pilihan-pilihan kami sajikan pada diagram (skema "geser + rekonstruksi").

Alternatif pilihan tenurial kampung-kampung melalui penataan in-site kampung improvement 135

SKEMA HAK ATAS TANAH KAMPUNG KUNIR Status tanah tempat penampungan (shelter) di atas tanah hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berbatasan dengan tanah aset PJKA dengan status hak pakai Kami merekomendasikan alternatif pilihan sebagai berikut: Pilihan pembangunan kembali di lokasi semula (in-site reconstruction), untuk menunjang kawasan Kota Tua sebagai jalur warisan (heritage trail) pada lokasi eks Kampung Kunir hendaknya memperhatikan aturan pembangunan (building codes) yang berlaku dan berkonsultasi dengan DPM-PTSP; Pilihan “geser + rekonstruksi”: menentukan lokasi tanah dengan luas sesuai yang dibutuhkan 33 KK masyarakat penerima manfaat pada status tanah yang belum terdaftar, yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, untuk dibangun kampung susun dan diberikan sertiﬁkat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; atau Menentukan lokasi tanah aset pemerintah daerah terdekat untuk kemudian dibangun kampung susun; Membangun pola kerja sama dalam rangka penataan Kampung Kunir, dengan PT KAI, sebagai pemegang hak pakai lahan yang berbatasan dengan lokasi tempat penampungan (shelter) masyarakat, yang kondisinya saat ini adalah tanah kosong, sesuai ketentuan yang berlaku; atau Menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sesuai ketentuan Pasal 10 dan Peraturan Pelaksanaannya, untuk pengadaan tanah di lokasi terdekat lainnya; Untuk alternatif pilihan skema “in-site” maupun “geser + rekonstruksi”, skema hak atas tanah sesuai dengan skema hak atas tanah Kampung Akuarium dan alternatif pilihan-pilihan yang kami sajikan pada diagram. 136

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

137

138

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

DAFTAR PUSTAKA Angelo H. and Wachsmuth D. (2015) “Urbanizing Urban Political Ecology: A Critique of Methodological Cityism”. Int J Urban Regional, 39:16-27 Bunce, S. (2016) “Pursuing Urban Commons: Politics and Alliances in Community Land Trust Activism in East London”. Antipode, 48:134–150 Cindy Adams (1996), Sukarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams CODI Update: 50 Community Upgrading Projects, Community Organizations Development Institute, 2008 Davis , J.E. (2014) Origins and Evolution of the Community Land Trust in the United States. http://berkshirecommunitylandtrust.org/wpcontent/uploads/2015/02/Origins-Evolution-CLT-byJohnDavis.pdf (last accessed, 13 Mei 2019) Das, Ashok dan Robin King (2019) Surabaya: The Legacy of Participatory Upgrading of Informal Settlements, World Resources Institute https://wrirosscities.org/research/publication/surabaya9legacy9partici patory9upgrading9informal9settlements Febrian H., Prayogy U.S., Fauzi W., dan Haikal A.M. (2018) Tanah untuk Penggarap: Laporan Pemenuhan Hak atas Tanah dan Hak atas Kota 16 Kampung Di Wilayah DKI Jakarta. Jakarta: Rujak Center for Urban Studies Hardjoko T.Y.(2009) Urban Kampung: Its Genesis and Transformation into Metropolis, with Particular Reference to Penggilingan in Jakarta. VDM Heynen N., Kaika M., and Swyngedouw E. (eds.) (2006) In the nature of cities: urban political ecology and the politics of urban metabolism. NewYork: Routledge Herlily, Amira Paramitha, A Tale of Three Kampung: Participation, Negotiation and Socio Spatial Movement, Paper Presented at International Conference of Asian Studies, Leiden, 15-19 Juli 2019 139

Jellinek L. (1994) Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta. Jakarta: LP3ES JRMK UPC dan Pendamping 2018 (2018) Perihal Peningkatan Kualitas Hidup melalu Kepastian Keamanan Bermukim di hadapan Gubernur Anies Baswedan, Bahan Paparan 10 September 2018 Mackenzie A.F.D. (2013) Places of Possibility: Property, Nature and Community Land Ownership. West Sussex: Wiley-Blackwell A John Wiley & Sons, Ltd., Publication Mahasiswa Arsitektur Indonesia, Temu Karya Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Indonesia ke-33 (2017) Data Proﬁl 16 Kampung JRMK. Pengabdian Masyarakat TKIMAI 2017 berkolaborasi dengan UPC, UI, ASF, Ruang Jakarta Moore, T. and K. McKee (2012) “Empowering Local Communities? An International Review of Community Land Trusts”. Housing Studies 27:2, 280-290 OCHR/UN HABITAT FACT SHEET 21 Pratiwi I. (2018) Catatan Reﬂeksi Community Action Plan(ing) Tahun 2018 DKI Jakarta. Jakarta: Rujak Center for Urban Studies. Putri P. (2014) Black Water-Grey Settlements: Domestic Wastewater Management and the Socio-ecological Dynamics of Jakarta's Kampungs (Dissertation). Leuven: KU Leuven Pusat Konservasi Cagar Budaya (2016) Laporan Evaluasi Penataan dan Rencana Pelestarian Sub Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta Pasar Ikan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Savirani, Amalinda and Edward Aspinall (2017), "Adversarial Linkages: The Urban Poor and Electoral Politics in Jakarta", Journal of Current South East Asian A airs, Sage Publication Simone A.M. (2013) “Cities of uncertainty: Jakarta, the Urban Majority, and Inventive Political Technologies”. Theory, Culture and Society, 30 (7–8): 243–263. Simone A.M. (2019) Improvised Lives: Rhythms of Endurance in an Urban South. Cambridge: Polity Press Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 4 Januari 2019 https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/public/objek/newdetail/PO20190 10400002/sisa-tembok-timur-kotabatavia 140

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Smith N. (1996) The New Frontier: Gentriﬁcation and the revanchist city. London and New York: Routledge Soifer S.D. (1990) “The Burlington Community Land Trust: A socialist approach to a ordable housing?” Journal of Urban A airs, 12 (3): 237-252 Soemodihardjo, S., K. A. Soegiarto, M. H. Moosa & Mulyanto (eds) (2005) Seratus tahun lembaga penelitian bidang ilmu kelautan LIPI 19052005. LIPI, Jakarta: 196 hlm Swyngedouw E. (1996) "The city as hybrid: on nature, society, and cyborg urbanization". Capitalism Nature Socialism, 7 (2): 65–80 Sustainable Development Goals particularly Goals No 11: Sustainable Cities and Communities; No 1: No Poverty; No 8: Decent Work and Economic Growth dan No 10: Reduced Inequalities Suku Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Community Action Plan (CAP), Laporan Akhir Penyusunan CAP Kelurahan Pinangsia, 2018 Suku Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Community Action Plan (CAP), Laporan Akhir Penyusunan CAP Kelurahan Ancol, 2018 Suku Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, Community Action Plan (CAP), Laporan Akhir Penyusunan CAP Kelurahan Penjaringan, 2018 Tunas D. (2008) The Spatial Economy in the Urban Informal Settlement (Master Thesis at Faculteit Ingenieurwetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven. Leuven: KULeuven. United Nation Development Programme,Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (2015) UNEcosoc, Komentar Umum Komite No. 4 (1991) tentang The Right to Adequate Housing dan No. 7 (1997) tentang Forced Eviction UNESCO General Conference, Recommendation onHistoric Urban Landscape,10 November 2011 pada sesi ke-36 Williamson, T. (2018), “Community Land Trusts in Rio's Favelas: Could Community Land Trusts in Informal Settlements Help Solve the World's A ordable Housing Crisis?” Land Lines, The Lincoln Institute, Juli 2018, halaman 8-23.

141

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1; Pasal 33 ayat (3) TAP MPR RI No. XI/MPR/2001 tentang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 86/2018 tentang Reforma Agraria Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang PendaftaranTanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27/2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Daerah 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030 Peraturan Daerah 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Provinsi DKI Jakarta Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No 90/2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No.1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi, Buku 1, Buku 2, 142

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1; Pasal 33 ayat (3) TAP MPR RI No. XI/MPR/2001 tentang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 86/2018 tentang Reforma Agraria Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang PendaftaranTanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27/2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Daerah 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030 Peraturan Daerah 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Provinsi DKI Jakarta

143

LAMPIRAN

144

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

IDENTIFIKASI SEJARAH KAWASAN PASAR IKAN DAN KAMPUNG AKUARIUM

ampung Akuarium berlokasi di atas pulau hasil sedimentasi tanah yang dibawa aliran Sungai Ciliwung menuju muara. Sedimentasi terbentuk pada abad 18 dan berbentuk seperti pulau, serta terletak di antara Museum Bahari (d/h gudang rempah VOC) dan Pelabuhan Sunda Kelapa. Lokasi Kampung Akuarium pada abad 17 berada pada luar tembok, yang didirikan oleh VOC, dan dikelilingi gudang-gudang, kampung dan makam keramat serta Masjid Luar Batang, pelabuhan dan Pasar Ikan; yang sekarang telah menjadi bangunan dan kawasan cagar budaya (Gambar 4). Ada 3 kelompok bangunan dengan kegiatan berbeda yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam rentang abad 19-20 yang berlokasi di pulau sedimentasi, yaitu: 1. 2. 3.

Pasar Ikan, 1860 (di sisi Selatan) Pasar Rakyat (Heksagon), 1922-3 (tengah) Pusat Laboratorium Penelitian Laut sebanyak 3 unit bangunan, 1904 (Utara)

145

LEGENDA: 1. Pasar Ikan 2. Pasar Heksagon (d/h Pasar Rakyat) 3. Pusat Laboratorium Penelitian Laut (sekarang Kampung Akuarium) 4.Tembok Kota VOC 5. Museum Bahari (d/h Gudang Rempah) 6.Kanal Timur 7. Kanal Utara 8.Pelabuhan Sunda Kelapa 9.Mesjid Luar Batang

Gambar Peta Konteks Kampung Akuarium

SEJARAH ERA KOLONIAL Pusat Laboratorium Penelitian Laut didirikan atas inisiasi Dr. J. C. Koningsberger, Kepala Laboratorium Museum Zoologi Bogor. Semula penelitian

fauna

laut

dilakukan

Bogor,

namun

Koningsberger

berpendapat bahwa penelitian fauna laut bisa berkembang jika disediakan tempat khusus atau laboratorium tersendiri. Koningsberger kemudian menyusun rencana dan mengusulkan kepada Dr. Melchior Treub, Direktur Kebun Raya Bogor, yang kemudian membantu penggalangan dana di Belanda1*. Pada bulan September 1904, Koningsberger memilih tanah yang terletak persis di sebelah utara Pasar Ikan, di bibir pantai yang langsung berhubungan dengan bagian paling selatan Oude Haven Kanal (Kanal Pelabuhan Lama, sekarang Pelabuhan Sunda Kelapa), yang merupakan muara Sungai Ciliwung. Lokasinya menyerupai pulau, namun bukan hasil reklamasi tapi terbentuk secara alamiah akibat sedimentasi tanah yang dibawa aliran sungai menuju muara2¤.

1 2

146

Soemodihardjo, S., K. A. Soegiarto, M. H. Moosa & Mulyanto (eds). 2005. Seratus tahun lembaga penelitian bidang ilmu kelautan LIPI 1905U2005. LIPI, Jakarta: 196 hlm Pusat Konservasi Cagar Budaya. 2016. Laporan Evaluasi Penataan dan Rencana Pelestarian Sub Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta Pasar Ikan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta: 122 hlm

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Tanah ini milik pemerintah dan untuk memperoleh hak otorita atas penggunaan

tanah

itu

tidak

ditemui

kesulitan.

Dengan

persetujuan

pemerintah kolonial, pembangunan laboratorium di kawasan Pasar Ikan itupun

dimulai

tahun

1904

dan

selesai

tahun

1905

(Gambar

5).

Laboratorium yang dibangun itu merupakan gedung semipermanen yang kecil dan bersahaja. Pada pertengahan Desember 1905, pembangunan laboratorium itu selesai, dan disebut sebagai Visscherij Laboratorium te Batavia (Laboratorium Perikanan di Batavia). Nama tersebut tak lama kemudian berubah menjadi Visscherij Station te Batavia (Stasiun Perikanan Batavia) dan juga dilengkapi oleh kapal riset.

Pada tahun 1922, laboratorium yang baru (Gambar 3) telah selesai dibangun, yang lebih permanen dan lebih besar, untuk menggantikan laboratorium lama dan dilengkapi oleh fasilitas tempat tinggal bagi peneliti tamu. Kehadiran laboratorium kelautan yang baru ini segera menarik perhatian dunia penelitian perikanan, karena merupakan Marine Biological Station (Stasiun Biologi Kelautan) yang pertama di kawasan tropis, yang dilengkapi dengan fasilitas kerja yang memadai. Di samping gedung laboratorium, dibangun pula gedung akuarium air laut besar, yang merupakan akuarium publik pertama di Indonesia (Gambar4), bahkan yang pertama di kawasan Asia Tenggara. Akuarium besar ini dibuka untuk umum tanggal 12 Desember 1923, yang segera menyedot perhatian masyarakat serta menjadi tempat wisata. Sebagai pelengkap dari akuarium di Pasar Ikan ini, pada tahun 1929, dibangun pula akuarium di Pulau Onrust di Teluk Jakarta, yang diperuntukkan khusus bagi penelitian.

147

Gambar laboratorium kelautan, selesai dibangun, 1922

MORFOLOGI PULAU DAN KANAL „Pulau‟ tempat berdirinya Kampung Akuarium juga terletak dan dibatasi beberapa kanal, yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial. Pasar Ikan juga merupakan pemindahan dari sisi timur Ciliwung ke sisi Barat. Pada sisi selatan „pulau‟ berbatasan dengan 2 kanal, yaitu Kanal Timur dan Kanal Utara (konteks penamaan kanal berdasarkan nama tembok kota). Kanal Utara berbatasan dengan Kampung Luar Batang. Kanal Timur merupakan terusan yang yang berhubungan dengan Kanal Utara pada sisi tenggara. Letaknya miring 45 derajat atau sejajar dengan Gudang Rempah, yang sekarang menjadi Museum Kebaharian. Baik Kanal Timur maupun

148

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Kanal Utara sama-sama dibangun pada tahun 1630. Pada Kanal Timur, terdapat jembatan ungkit (gantung) yang menghubungkan Vierkant dengan Pasar Ikan. Pada pertengahan abad 19, dibangun jembatan kayu dengan nama Vierkantbrug. Namun jembatan tersebut ambruk pada awal abad 20 (lihat Tabel 1). Pasca pembangunan Pasar Rakyat (atau Pasar Heksagon), aliran air antara Kanal Timur dan Kanal Utara tidak berhubungan lagi, karena jalan yang menghubungkan Pasar Rakyat dengan Gudang Rempah (sekarang Museum Kebaharian) dibangun dengan cara mengurug (Gambar 6). Sejak awal tahun 1970 Kanal Utara difungsikan sebagai alur keluar-masuk kapal bertonase sedang milik Perusahaan Kapal Indonesia (PAKIN), atau keluar-masuk kapal-kapal yang akan diperbaiki oleh PAKIN. Menjelang akhir tahun 1990 PAKIN dipindahkan, sehingga Kanal Utara Kehilangan fungsi apapun, kanal ini menjadi buntu.

Gambar kondisi „pulau‟, Kanal Utara, Kanal Timur, Pasar Ikan, Pasar Heksagon dan jembatan, serta kompleks bangunan Pusat Laboratorium Penelitian Laut dan Akuarium Publik

149

Tahun

Peta

Keterangan

1. „Pulau‟ sedimentasi lokasi Kampung Akuarium tergambar terpisah oleh kanal/parit dengan daratan tempat Kampung Baroe Luar Batang. 1897

2. Sudah nampak massa bangunan Pasar Ikan. 3. Pembagian/legenda berdasarkan jenis bangunan dan tanah. Hijau berarti kampung, merah berarti bangunan batu terbangun, dan putih berarti tanah garapan.

1. „Pulau‟ sedimentasi lokasi Kampung Akuarium tergambar menyatu dengan daratan tempat Kampung 1906

Baroe Luar Batang. 2. Tidak ada informasi massa bangunan dan legenda. 3. Kanal Timur dan Utara menyatu.

150

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Ada perubahan bentuk massa bangunan Pasar Ikan, jika dibandingkan dengan peta tahun 1897.

1909

Ada 2 massa bangunan pada peta tahun 1910. Berdasarkan legenda peta, bangunan sisi selatan (no. 8) 1910

adalah Pasar Ikan. Patut diduga bahwa bangunan di sisi utara adalah bangunan sementara Pusat Laboratorium Penelitian Laut yang dibangun 1905.

151

Nama Akuarium sudah digunakan. Hal ini sejalan dengan dokumentasi sejarah Lembaga Oseanografi LIPI, bahwa Akuarium Publik dibuka pada 1923

tahun 1923.

Massa bangunan Pusat Laboratorium Penelitian Laut sudah menempel pada sisi utara „pulau‟. Sebagai 1930

informasi tambahan, sudah terpasang jaringan telepon pada fasilitas laboratorium. Lokasi dan bentuk Pasar Ikan sudah menyerupai bentuk masa kini.

152

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Terdapat massa bangunan di antara Pasar Ikan dan Pusat Laboratorium Penelitian Laut. Patut. Menurut dugaan, bangunan tersebut adalah Pasar Rakyat yang selesai dibangun 1936

tahun 1923 (sekarang Pasar Heksagon). Antara Akuarium dan Kampung Luar Batang terpisahkan oleh kanal kecil yang dihubungkan dengan 2 jembatan. Struktur Kampung Luar Batang tergambar jelas.

Peta ini menggambarkan struktur jalan, yang menghubungkan Pasar Ikan dengan jalan Kanaal Weg (sekarang Jalan Krapu) 1939

153

Hanya ada Pasar Ikan, yang dinyatakan sebagai bangunan publik. Walau di tahun 1945 seharusnya sudah ada bangunan Pusat Laboratorium Penelitian Laut, namun kawasannya tidak ditandai sebagai bebouwd terrein (area terbangun) - warna oranye. Sudah nampak 1945

jembatan yang menghubungkan antara „pulau‟ dan Gudang Rempah (sekarang Museum Kebaharian). Ada pemindahan jembatan, yang jika pada peta tahun 1936 dan sebelumnya, menghubungkan sisi selatan „pulau‟/Pasar Ikan dengan Jalan Krapu. Kini, jembatan tersebut dipindahkan ke Jalan Pakin.

154

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Peta ini menggambarkan bentuk bangunan yang terdapat pada „pulau‟. Ada 2 massa bangunan Pusat Laboratorium Penelitian Laut, dengan ukuran bangunan di sisi utara lebih besar 1945

daripada yang berada di sisi selatan. Baik Pasar Ikan maupun Pasar Rakyat sudah menyerupai bentuk masa kini.

Seluruh „pulau‟ dinyatakan sebagai openbare gebouwen en departementen, atau bangunan publik dan 1947

pemerintah.

155

SEJARAH PERJUANGAN KEMERDEKAAN Selain tak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan kota Batavia dan perkembangan ilmu pengetahuan perikanan laut, „pulau‟ tersebut tidak bisa dilepaskan dari periode perjuangan kemerdekaan dan sejarah kontemporer Jakarta dan Indonesia sendiri, termasuk pasca reformasi. Pada tahun 1942, Soekarno besrta istrinya, Inggit, dan 8 orang lainnya mendarat di Pasar Ikan setelah tinggal di pengasingan selama 13 tahun lamanya.

Harian

Warna

Warta,

yang

terbit

tanggal

Juli

1942,

mengabarkan bahwa pada tanggal 9 Juli 1942, Soekarno dan keluarga telah tiba di Pasar Ikan dengan selamat dari tempat pengasingannya di Bengkulu. Beliau diantar oleh pembesar polisi Nippon dari Palembang menumpang kapal motor. Pelayaran Soekarno dari tempat pengasingan ditempuh selama 3 hari 3 malam dengan perjuangan yang berat, sempat terkena badai di laut dekat Pulau Bangka sehingga perahunya nyaris tenggelam dan kandas. Pelayaran berisiko maut itu berakhir di sore yang panas, 9 Juli 1942, di pelabuhan Pasar Ikan, yang memang merupakan sebuah pasar ikan. Sejak semula, barisan kapal-kapal layar dan perahu sampan nelayan seakan menyambut, diselimuti dengan aroma amis dari air laut yang kotor oleh bangkai ikan yang terbuang. Soekarno harus dibantu ketika melompat dari perahu ke tangga batu, lalu naik dermaga. Begini cuplikan buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (Cindy Adams,1966): "... Kawasan itu disesaki kios-kios yang menjual hasil laut. Airnya kotor. Daun-daunan, kepala ikan, dan sampah terapung di permukaan air. Bau amis dari ikan mati memenuhi udara. Namun, selagi aku dibantu menaiki anak tangga dari batu yang menuju ke daratan, aku berpikir, „Inilah pemandangan paling indah yang pernah kulihat dalam hidupku,‟ ucap Bung Karno.” Di ujung pelabuhan, di sebuah ruang kantor emperan yang kosong, Soekarno dipersilakan menunggu. Orang-orang yang hadir menjemput Soekarno

adalah

Anwar

Tjokroaminoto,

Mohammad

Hatta,

Sartono,

Soekardjo, dan kerumunan rakyat. Soekarno sempat berpidato berpidato: “Asia Raya, tidak akan bisa raya kalau Indonesia belum raya!” Pidato yang ringkas dan tepat, segera menggelorakan semangat revolusioner rakyat yang hadir menyambut. Sesudahnya Soekarno dan keluarga langsung menuju ke rumah Bung Hatta di jalan Oranye Boulevard, Menteng dengan mengendarai mobil. Soekarno sempat bercakap-cakap sebentar dengan

156

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Hatta di kantor pelabuhan Pasar Ikan, soal pendudukan Jepang dan langkah yang perlu diambil untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme rakyat.

SEJARAH PASCA KEMERDEKAAN DAN KONTEMPORER Pemerintah

Indonesia

mengambil

alih

laboratorium

tersebut

dari

Pemerintahan Kolonial Belanda pasca kemerdekaan. Laboratorium tersebut kemudian dikelola oleh Lembaga Oseanografi Nasional (LON) LIPI. Sampai tahun 1960an, lokasi ini dikenal sebagai tempat wisata dengan nama Akuarium Pasar Ikan, yang merupakan destinasi favorit. Akibat ramainya wisatawan, di lokasi ini banyak bermunculan para pedagang yang juga membangun rumah dan toko semi permanen di tepi Kanal Timur. Tahun 1970, LON-LIPI bersepakat dengan Pemprov DKI untuk melakukan tukar guling dengan tanah di Sunter. Di tahun yang sama, menurut pengakuan warga, sudah terbentuk RT 01. Akhirnya pada tahun 1979, LIPI pindah ke Sunter, namun menurut kesaksian warga Kampung Akuarium, fasilitas pengelolaan air asin dan artefak hewan laut masih ada. Pada tahun 1980, seiring dengan pertambahan penduduk, terjadi pembentukan RT baru, yaitu RT 12. Menurut warga, tipologi bangunan di Kampung Akuarium adalah bangunan panggung dari kayu. Setelah LON-LIPI pindah, pada tahun 1990, eks bangunan Akuarium beralih fungsi menjadi asrama polisi dan rumah tinggal PNS museum. Sejak kawasan tersebut menjadi perkampungan, setidaknya ada tiga kejadian kebakaran besar menimpa Kampung Akuarium yaitu di tahun 2006, 2010, dan 2011. Tahun 2010 merupakan kebakaran paling besar dibandingkan yang lainnya, dan sebagian besar eks bangunan LON-LIPI terbakar habis.

UPAYA REVITALISASI PASAR IKAN Ali Sadikin memulai proses revitalisasi Kota Tua pada saat masa jabatannya, yaitu saat mengeluarkan Perintah Gubernur di tahun 1972. Saat itu, revitalisasi berpusat di Kota Tua wilayah Jakarta Barat atau bagian selatan dari Pasar Ikan-Kampung Akuarium. Dengan adanya pembangunan jalan tol pelabuhan di tahun 1985 yang membelah Kawasan Kota Tua menjadi dua, kawasan tersebut secara perlahan mengalami kemunduran.

157

Pada tahun 1990, Pemerintah Belanda mengadakan International Workshop (Lokakarya Internasional) Sunda Kelapa di Belanda yang bertujuan untuk mengembangkan Kawasan Sunda Kelapa (termasuk eks Gudang Rempah, Pasar Ikan, dan Kampung Akuarium). Belanda mengundang Gubernur DKI saat

itu,

Wiyogo

Abdurrahman

Atmodarminto,

Wahid

(Gus

Dur),

developer serta

ternama

perencana

kota

Ciputra,

dan

Muhammad

Danisworo dari Institut Teknologi Bandung. Rencananya, pengembangan tersebut akan dibiayai oleh utang IGGI. Menurut Candrian Atthiyat, arkelog dan juga mantan Kepala UPT Kota Tua, Gus Dur, di tahun yang sama, menolak pinjaman IGGI tersebut. Akhirnya proyek revitalisasi dibatalkan, dan 2 tahun kemudian IGGI dibubarkan.

SEJARAH KONTEMPORER PASCA REFORMASI Pada tahun 2014, sisi timur Kampung Akuarium, tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa, menjadi tempat deklarasi dan pidato pertama Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bagian penting dalam pidato Presiden adalah ajakan untuk mengembalikan kejayaan budaya maritim, demikian kutipan pidatonya: “Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani, menghadapi badai dan gelombang, di atas kapal bernama Republik Indonesia.” Namun 2 tahun selepas pidato tersebut, tepatnya tanggal 11 April 2016, Gubernur

DKI

Jakarta

menggusur paksa

Kampung

Akuarium

dengan

mengerahkan 3.000 aparat gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Penggusuran paksa terjadi 11 hari setelah SP 1 keluar. Jumlah korban penggusuran mencapai 200 orang sekaligus menghancurkan 231 bangunan dan ruang usaha warga. Tahun 2016-2017, pasca penggusuran, sebagian kecil warga mengungsi di kapal nelayan. Sekitar 1 bulan setelah penggusuran, mereka kembali menempati Kampung Akuarium dan membangun tenda dan gubuk untuk tinggal. Korban penggusuran mengorganisir diri dan membangun kembali jaringan antarkelas dan antarorganisasi untuk memperjuangkan agar dapat kembali tinggal di kampung, dan akhirnya menjadi gerakan sosial lewat kontrak politik dengan salah satu kandidat gubernur. Upaya yang dilakukan termasuk gugatan kepada Pemprov DKI, merancang ulang kampung, dan kontrak politik untuk pembangunan kembali.

158

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

JAKARTA UTARA & JAKARTA BARAT NASKAH AKADEMIK

Sebagai bagian dari gerakan sosial pengakuan atas kampung dan penolakan penggusuran, serta mewujudkan hak asasi atas hunian layak, organisasi masyarakat sipil mengundang pelapor khusus dari PBB untuk hak atas hunian layak datang ke Indonesia dan mengunjungi Kampung Akuarium, pada tanggal 18 September 2017. Sejak penggusuran paksa, dan sepanjang 18 bulan bertahan, setidaknya 22 orang

meninggal

dunia dengan

berbagai

penyebab.

Pada

tanggal

November 2017, warga yang bertahan memohon pembangunan hunian sementara yang layak huni sampai kampung baru terbangun kembali. Gubernur Anies Baswedan kemudian menyetujui. Warga pindah ke huntara (hunian sementara) yang dibangun di lokasi sama, pada 12 April 2018, atau 2 tahun setelah terjadinya penggusuran. Untuk pertama kalinya terjadi pembangunan huntara bagi korban penggusuran.

159

160

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

162

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

163