Pontianak Post
cmyk
8 Pigura
Demo Langgar Aturan
+
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Kalbar melansir masih banyak pengunjuk rasa di daerah ini yang melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Pendapat di Muka Umum. Sebagian besar tidak memberitahu secara tertulis kepada polisi sebelum berunjukrasa. “Dalam ketentuan tersebut telah diatur tentang bentuk dan tata caranya. Setiap penyamSuhadi SW paian pendapat di muka umum, pelaku atau peserta wajib memberitahu secara tertulis kepada Polri selambat-lambatanya 3 x 24 jam sebelumnya,” tegas Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suhadi SW, kemarin. Berdasarkan data Polda Kalbar selama 2009, terjadi unjuk rasa sebanyak 137 kali. Dengan rincian unjuk rasa berkaitan sosial politik sebanyak 13 kali, sosial ekonomi (46 kali), sosial budaya (57 kali), dan masalah keamanan (21 kali). “Sebagian besar tidak menyampaikan pemberitahuan sebelumnya,” kata Suhadi. Pemberitahun kepada polisi, dikatakan dia, tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan menyatakan pendapat. Agar polisi dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lainnya dalam bentuk pengamanan. Selama menyatakan pendapat sesuai ketentuan undang-undang, maka polisi wajib memberikan pelayanan secara maksimal. “Karena tidak menutup kemungkinan penyampaian pendapat tersebut disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya,” ujarnya. Ditegaskan Suhadi, jika ada masyarakat maupun mahasiswa yang berunjukrasa tanpa pemberitahuan seperti diatur pasal 10 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 1998, akan dibubarkan. Pun dengan pelaku atau peserta unjuk rasa yang melakukan perbuatan melanggar hukum. “Mereka dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya. Berbeda dengan koordinator lapangan atau penanggungjawab unjuk rasa. Jika melakukan tindak pidana, dapat dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok. Untuk itu, Suhadi mengimbau kepada masyarakat dan mahasiswa, agar menjalankan ketentuan jika ingin menyampaikan pendapat di muka umum.(hen)
n Kartu PNS Elektronik Berteknologi Smart Card
Bank Kalbar Resmikan Program Baru PONTIANAK – Bank Kalbar menghadirkan layanan perbankan terbaru bagi nasabahnya yaitu Kartu PNS Elektronik (KPE), Malaysian Elektronik Payment System (MEPS), layanan pengiriman uang Western Union, layanan Syariah (Office Channeling), serta Kartu ATM Syariah. Demikian dikatakan Djamaluddin Malik, direktur Utama Bank Kalbar, di sela launching program tersebut yang dilaksanakan di Pontianak Convention Centre, Jumat (29/1) malam. Tak hanya memperkenalkan layanan terbarunya, launching yang dihadiri jajaran pimpinan Bank Kalbar serta staf, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, Wali Kota Pontianak Sutarmidji, serta para kepala daerah se-Kalbar ini juga melaksanakan pencabutan undian Panen Rezeki Bank Kalbar periode 2009, dengan hadiah dua unit mobil, sepeda motor, dan televisi LCD. “Ini merupakan salah
satu ungkapan rasa terima kasih kepada pengguna setia layanan perbankan dari Bank Kalbar, dan guna memberikan layanan perbankan yang lebih baik, cepat dan fleksibel kepada seluruh nasabahnya,” ujar Djamaluddin. Menurut Djamaluddin, Kartu PNS Elektronik merupakan kartu identitas PNS yang menggunakan teknologi smart card. Dilengkapi dengan sidik jari, serta kemampuan layanan multiguna. Sehingga memudahkan bagi pegawai negeri untuk kebutuhan di bidang kepegawaian maupun pelayanan yang akan diterima oleh PNS dari para stakeholder. “Ini merupakan kerja sama kami dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah di jajaran Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Kalbar,” jelas Djamaluddin. Sedangkan MEPS, dipaparkan Djamaluddin, merupakan program untuk memberikan kemudahkan dan kenyamanan bagi masyarakat
Kalbar yang berada di Malaysia, maupun warga Malaysia yang berkunjung ke Kalbar. Mereka dapat melakukan penarikan dana tunai di semua ATM Bank Kalbar, ATM Bersama, maupun ATM yang tergabung dalam MEPS. “Melalui PT Artajasa, kami membuat program ini demi memberikan kemudahan baik pada warga kita yang berada di Malaysia, maupun warga mereka yang berada di Kalbar, sehinga tak perlu khawatir untuk melakukan transaksi keuangannya,” katanya. Djamaluddin juga mengatakan bahwa Wastern Union tak ingin ketinggalan dalam memberikan peranan kerja samanya kepada Bank Kalbar. Kerja sama ini dilaksanakan berupa layanan jasa pengiriman uang, dari dalam dan luar negeri kepada siapa saja yang ada di seluruh dunia. “Dengan pelayanan Western Union, maka akan menjamin bahwa uang anda akan dibayarkan penuh, dengan cepat, dan pada orang yang tepat,” ungkap Djamaluddin.
WAHYU ISMIR/PONTIANAK POST
DUDUK BERSAMA: Jajaran pimpinan Bank Kalbar duduk bersama dalam launching beberapa program Bank Kalbar di PCC, Jumat (29/1) malam. Terlihat Direktur Utama Bank Kalbar Djamaluddin Malik bersebelahan dengan Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya, serta Sekda Kalbar Syakirman.
Selain itu, Bank Kalbar juga melaunching Layanan Syariah berupa Office Channeling, yaitu konsep layanan syariah yang terdapat di setiap jaringan kantor Bank Kalbar Konvensional. Selain itu, juga dilaunching kartuATM Syariah yang dapat digunakan di seluruh ATM Bank Kalbar dan ATM bersama di Seluruh Indonesia. “Saat ini Bank Kalbar Syariah telah hadir di lima Kabupaten diantaranya Ketapang,
PONTIANAK – Rencana Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar melimpahkan satu kasus korupsi ke pengadilan pada Januari ini tertunda. Target awal tahun ini tidak dapat dilaksanakan. Satu kasus dimaksud yakni indikasi korupsi obat cacing Dinas Kesehatan Sanggau senilai Rp3,641 miliar pada APBD 2006 dan Rp6,270 miliar di APBD 2007. Rencana harus diubah, dalam waktu dekat kejati akan melimpahkannya ke pengadilan. “Target itu sepertinya tidak dapat terlaksana, mungkin dalam Februari ini akan kita limpahkan segera. Kita juga tidak mau terlalu banyak tunggakan kasus,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalbar Arifin Arsyad. Dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keungan (BPK) Perwakilan Kalbar, dari kasus tersebut terdapat dugaan kerugian negara senilai Rp1,36 miliar untuk anggaran 2006 dan Rp2,93 miliar anggaran 2007 sekitar. Mereka tidak dapat memenuhi target, diakui Arifin, lantaran terjadi perubahan anggota penyidik kasus ini. Terjadi mutasi di Kejati sehingga penyidik baru mesti mempelajari kembali berkasnya. “Ada perubahan struktur, penyidik lama sudah pindah,” tuturnya. Kasus obat cacing ini menyeret dua tersangka. PAT dan FPM. PAT adalah pejabat dari unsur PNS sedangkan FPM selaku kontraktor pengadaan barang. Proyek tersebut dua tahun berturut-turut dianggarkan dalam APBD 2006 senilai Rp3,641 miliar dan pada APBD 2007 senilai Rp6,270 miliar. Bentuk pelaksanaan proyek itu melalui pemberian obat cacing dan multi vitamin untuk anak sekolah. Dalam pelaksanaannya diduga terjadi mark up harga untuk jenis obat cacing Embacitrine Syrup dan multi vitamin Vicalcine Syrup. Harga pasaran Embacitrine Syrup Rp7.200 per boks atau Rp600 per botol, menjadi Rp6.500 pada pengadaan 2006 dan Rp6.975 pada 2007. Sedangkan untuk Vicalcine Syrup di pasaran Rp2.170 per botol menjadi Rp18.500 pada pengadaan 2006 dan Rp20.450 pada 2007. Dalam dua tahun anggaran pemenang lelang adalah PT Rajawali Nusindo. Aktivis Anti Korupsi Kontak Rakyat Borneo Agus Budiman mengatakan tidak ada alasan Kejati Kalbar menunda pelimpahan kasus ini ke pengadilan. Dia memandang bahwa tidak ada lagi kendala jaksa dalam proses hukumnya. “Audit kerugian negara sudah ada, tersangkanya sudah ada, tunggu apa lagi,” tegasnya. Tidak salah, kata Agus, jika masyarakat beranggapan negatif terhadap jaksa. Satu-satunya jalan menepis penilaian tersebut, menurut Agus, hanya dengan segera melimpahkannya ke pengadilan untuk disidangkan. “Ada apa ini, wajar saja masyarakat bertanya demikian. Kalau tidak mau dianggap negatif jalannya hanya satu, segera limpahkan. Belum lagi kasus lain, masih banyak yang menuggu disentuh,” paparnya. (hen)
Dian Emsaci/Metro Aceh
HUKUM CAMBUK: Syahrur (40) tersangka pelanggar Syariat Islam tentang Maisir atau judi, dihukum cambuk sebanyak enam kali di halaman Mesjid Jami’ Kota Jantho, Aceh Besar. Hakim Mahkamah Syariah kota setempat memvonis tersangka Kamis (28/01) di pengadilan Mahkamah Syariah.
Kabur sebelum Dicambuk ACEH BESAR – Tiga di antara empat tahanan kabur sebelum menerima hukuman cambuk di Halaman Masjid Kota Jantho, Aceh Besar, kemarin (29/1). Para tahanan itu adalah petani yang tertangkap basah saat berjudi di salah satu warung kopi di Desa Limo Blang, Indrapuri, Aceh Besar, akhir Desember 2008. Empat petani (Syahrul, 40; Supriadi, 27; Erijal, 21; dan Armaidi, 35) itu ditangkap satpol PP bersama barang bukti berupa uang Rp100 ribu dalam pecahan seribuan dan satu set kartu domino. Putusan sidang Mahkamah Syariah Jantho, Kamis (28/1), memvonis keempatnya dengan hukuman cambuk masingmasing enam kali. Karena tiga tahanan lain kabur, eksekusi cambuk hanya dilakukan terhadap Syahrul sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Setelah dicambuk
enam kali, Syahrul langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat mencambuk, muka sang algojo ditutupi cadar. Kepala Satpol PP Kota Jantho M Rusli menyesalkan kejadian tersebut. “Tahanan kami titipkan di sel Kejaksaan Negeri Kota Jantho. Jadi, itu kewenangan petugas kejaksaan lah. Mengapa tahanan yang akan dihukum cambuk bisa kabur? Tapi, saya menilai itu hanya kelalaian petugas,” katanya setelah eksekusi kemarin. Namun, kemarin beredar rumor bahwa petugas lapangan menerima uang sogok (suap), sehingga para tahanan bisa lepas dari pengawasan. Rusli pun menepis isu tersebut. Dia kembali menegaskan bahwa tahanan itu kabur karena kelengahan petugas saat buang air kecil. “Ini hanya kelalaian, tak ada unsur
lainnya. Kalau ditemukan, tiga tahanan itu akan tetap dikenai hukuman cambuk,” tegasnya. Dia mengungkapkan, para tahanan tersebut kabur beberapa jam sebelum eksekusi. “Saya baru tahu mereka kabur saat dihubungi petugas kejaksaan lima belas menit sebelum Jumatan,” jelasnya. Saat itu, dia langsung memerintah petugas lain untuk menyusuri ibu kota Kabupaten Aceh Besar. Sayang, hasilnya nihil. Warga setempat tidak yakin tahanan bisa lepas tanpa bantuan orang dalam. “Memangnya dikurung di kandang ayam yang mudah dijebol,” ujar seorang warga saat menyaksikan hukuman cambuk. Sekadar catatan, hukuman cambuk memang diberlakukan di Aceh sesuai syariat Islam yang menjadi pedoman hukum warga dan pemerintahan setempat. (ian/jpnn/iro)
n Malaysia Siapkan Razia TKI Besar-besaran
Deplu Bantu WNI yang Terjaring
cmyk
+
Korupsi Obat Cacing Dinkes Sanggau
Buka Layanan Khusus
+
Sambas, Singkawang, Mempawah, dan Sintang,” tuturnya. “Semoga dengan persembahan yang diberikan ini, maka Bank Kalbar akan semakin dipercaya oleh nasabahnya. Karena yang pasti, Bank Kalbar akan selalu memberikan yang terbaik pada nasabahnya, dengan memberikan fasilitas dan kemudahan nasabah dalam bertransaksi,” harap Djamaluddin. (wah)
Siap Dibawa ke Pengadilan
Kejati Berupaya transparan dan memberi pelayanan kepada masyarakat, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar membuka pos pelayanan hukum dan pengaduan masyarakat. Layanan ini khusus untuk kasus korupsi. “Hanya untuk layanan kasus korupsi. Karena pidana penyelidiknya bukan jaksa tapi polisi,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penegakan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Kalbar Arifin Arsyad, kemarin. Pos layanan ini, lanjutArifin, akan menerima langsung laporan masyarakat berupa temuan korupsi di sekitarnya. Mengapa harus membuka layanan?Arifin menjawab, alasan lainnya untuk mencegah makelar kasus atau calo kasus. Karena jaksa dilarang bertemu langsung dengan pihak-pihak berperkara. “Agar kinerja jaksa dapat maksimal dan menghindar intervensi pihak-pihak yang berperkara,” ungkapnya. Setiap laporan yang diterima, dikatakan dia, akan ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Humas Kejati Kalbar melanjutkannya ke jaksa atau bagian yang berkompeten menanganinya. “Begitu cara kerjanya. Tidak langsung kita proses, nanti kita arahkan bagian mana yang harus menangani,” kata dia. Dikatakan Arifin, tidak menutup kemungkinan laporan masyarakat yang bukan kasus korupsi. Layanan ini tidak langsung menolak, pihaknya akan berkonsultasi dan mengarahkan cara penyelesaiannya. “Misalnya perkara perdata akan kita arahkan menyelesaikannya dengan menggugat di pengadilan,” ujar lelaki berdarah Sulsel itu. Pos layanan ini sudah dibuka di gedung bundar. Kepala Kejaksaan Agung telah memerintahkannya hingga ke daerah. “Ini instruksi gedung bundar, kalau di kejati pelaksanaannya dilakukan oleh seksi penkum humas,” katanya. Hal yang sama akan dilakukan di kejaksaan negeri seluruh Kalbar. Intruksi Kajagung akan diteruskan ke kejari. “Nanti juga dibuka di kejaksaan negeri,” tuturnya. Bagi masyarakat yang berada di luar Pontianak, Kejati Kalbar memudahkan dengan membuka web site khusus. Laporan dapat dibuat melalui www.kejati-kalbar.info.(hen)
Sabtu 30 Januari 2010
JAKARTA – Pemerintah Malaysia berencana mengadakan razia besar-besaran terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal. Razia tersebut berlangsung mulai 15 Februari mendatang. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia tidak memiliki program khusus dalam menyongsong razia terkait dengan program pemutihan dokumen keimigrasian para TKI itu. ”Yang jelas, pada 2009 ada program pemutihan. Tapi, sampai saat ini kami belum menerima informasi tentang program itu,” ujar Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah ketika ditemui di kantornya, Jalan Pejambon, Jakarta, kemarin (29/1). Faiza mengatakan, razia itu merupakan tindakan lazim yang
dilakukan pemerintah Malaysia dalam kurun waktu tertentu. Dia mengakui bahwa dalam razia, Konsulat Jenderal RI di Malaysia tidak dilibatkan. Keterlibatan pemerintah Indonesia, lanjut Faiza, baru muncul setelah ada TKI yang terjaring razia. Biasanya TKI yang berstatus ilegal itu ditempatkan di penampungan untuk menunggu pemulangan. ”Kami bertugas memastikan bahwa dia benar-benar warga Indonesia. Kemudian kami memberikan surat keterangan agar dia bisa kembali ke Indonesia tanpa masalah,” katanya. MenluMartyNatalegawadiawal tahun lalu berjanji memberikan perhatian khusus untuk masalah TKI. Salah satunya, membuat kerangka hukum yang kuat guna memastikan
kehidupan para TKI. Namun, Faiza menjelaskan, kerangka hukum tersebut akan dibuat lewat kerja sama dengan pihak-pihak terkait, terutama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), yang memang bertugas mengurus masalah tenaga kerja. ”Masalah TKI itu adalah hal yang kompleks. Karena itu, penting bagi kami untuk memberikan pemahaman agar TKI tetap bekerja secara legal,” tegas Faiza. Kemenlu mencatat sepanjang 2009 telah memulangkan 2.117 TKI bermasalah. Jumlah itu melebihi target sebelumnya, yaitu memulangkan 1.360 TKI. Kemenlu menyatakan, hal itu merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. (zul/agm)
+