18
PINYUH - NGABANG
Pontianak Post
Jumat 29 Juli 2011
Kembalikan Mobil Dinas MEMPAWAH- Wakil Ketua DPRD Mempawah HM Amin H Aminin memberikan apresiasi atas munculnya kisrus di tubuh fraksi DPRD, terkait penggunaan mobil dinas (mobdin) pimpinan pada anggaran 2011. Sebelum masalah internal wakil wakyat itu mencuat kepermukaan, secara sadar mobil dinas baru jenis Chevrolet Captiva yang peruntukannya memang buat unsur pimpinan dikembali kepada sekretaris DPRD, karena milik daerah. Munculnya kecemburuan sosial, lantaran usur pimpinan memegang dua mobdin, membuat anggota fraksi mulai bersuara keras minta dikembalikan dan peruntukanya buat fraksi. “Kita prinsipnya tidak ingin mencederai hati rakyat dengan membelanjakan uang rakyat semau kita,” katanya kepada koran ini kemarin. HM Amin H Aminin, terlihat ada yang keberatan kalau mobdin dip-
injamkan kepada dia selaku unsur pimpinan. “Dari pada berkepanjangan, lebih baik saya kembalikan,” aku Amin. Legislator PPP itu, mobdin merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendukung kelancaran tugas dan tanggungjawab selaku unsur pimpinan DPRD. Namun, bukan berarti tanpa mobdin itu dia tak bisa laksanakan kinerja sebagai pimpinan DPRD. “Anggota dewan menuntut mobdin yang lama dikembalikan dan diserahkan kepada komisi. Semua penggunaan dan pengembalian fasilitas pemerintah itu ada prosedur dan mekanismenya. Sampai saat ini belum ada surat penarikan dari Pemda. Jadi tak bisa seenaknya diberikan pada pihak lain,” nilai dia. Mobdin jenis chevrolet dianggarkan dalam APBD 2011 yang harga per-unitnya Rp 375 juta. Baru dua unit
direalisasikan untuk unsur pimpinan yakni H Amin dan H Rusli Abdullah. Namun, ada anggota dewan yang beranggapan kalau unsur pimpinan terlalu diuntungkan lantaran memiliki dua mobdin. Mereka menuntut agar mobdin diberikan kepada komisi. “Mobil dinas yang yang lama berikan pada komisi, akan terjadi kekurangan. Sebab, ada empat komisi dewan saat ini belum termasuk BK. Halnya mobdin baru dan lama diberikan kepada komisi, maka siapa yang mau mengalah menggunakan mobdin lama dan baru. Ini semua bisa memicu timbulnya kisrus internal. Baik di internal DPRD maupun pandangan negatif dari masyarakat. Dari pada ribut, lebih baik saya kembalikan saja mobdin tersebut,” tegasnya. Amin sendiri mengaku tidak mempermasalahkan atau merasa keberatan lantaran harus mengembalikan mobdin. Bahkan, dirinya menyarankan
agar mobdin tersebut dilelang dan uangnya dapat dikembalikan ke kas daerah. “Alhamdulillah, saya masih dapat menggunakan mobdin tersebut selama 20 hari. Lebih baik mobdin itu dilelang saja dari pada menimbulkan masalah. Mungkin akan lebih bermanfaat untuk daerah,” sebutnya. Amin juga mengaku pengembalian mobdin tersebut tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggungjawabnya selaku pimpinan DPRD. Tanpa fasilitas itupun, Amin tidak akan mengendorkan semangatnya untuk menjalankan amanah masyarakat sebagai wakil rakyat di DPRD. “Tanpa mobdin itupun saya masih bisa bekerja dan bisa datang ke kantor. Bila perlu, saya bisa membeli mobil pribadi untuk bekerja,” tegasnya. Informasi lain menyebutkan, mobdin Chevrolet yang dipakai H Rusli Abdullah juga dikembalikan. (ham)
HAMDAN/PONTIANAKPOST
SIAPKAN JARING: Seorang nelayan tradisional sedang mempersiapkan jaring untuk melaut. Berbekalkan dayung, nelayan seperti ini terhindar dari sulitnya BBM seperti yang terjadi belakangan ini.
SE Penetapan Zakat Fitrah
FKUB Perlu Dukungan
NGABANG - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Landak akan segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) penentuan besaran zakat fitrah yang diganti dengan uang pada bulan suci Ramadan 1432 H setelah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sebelumnya,Rabu(27/7), Kantor Kemenag Landak bersama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Landak, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Landak, pengurus Muhammadiyah Landak,pengurusNahdlatul Ulama (NU) Landak dan anggota DPRD Landak yang diwakili Mohammad Aslan menggelar rapat koordinasi dan sekaligus menetapkan besaran pembayaran zakat
NGABANG - Keberadan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimatan Barat memang diakui belum dapat berbuat banyak. Hal ini berdampak pada banyaknya masyarakat khususnya pengurus dan pemuka agama belum mengetahui keberadaan FKUB. “Untuk tingkat Provinsi Kalbar FKUB baru tahun ini akan meresmikan sekertariat, apalagi di daerah/ kota lainnya di provinsi ini karena tidak adanya dana yang diperuntukannya,” ujar Konstantinus Yusiang, Rabu kemarin di Ngabang. Sedangkan untuk oprasional kegiatan FKUB selama ini juga sangat minim. Pada hal keberadaan FKUB dalam menciptakan kerukunan umat beragama menurutnya sangat vital dalam mencegah konflik-konflik yang akan terjadi antar umat. Hal ini juga pasti dialami oleh anggota FKUB Landak yang telah ada. “Karena minimnya anggaran operasionalmakakegiatanFKUBLandak
fitrah tersebut. KepalaKemenagLandak, H.MudjazieBermawiemengatakan penentuan besaran zakat fitrah tersebut berdasarkan pertimbanganpertimbangan harga beras dipasaran Ngabang. “Kemudian,berdasarkan survey lapangan terhadap beberapa toko di Ngabang yang dilakukan oleh Kantor Kemenag Landak. Oleh karena itu ada 3 kategori besaran zakat fitrah tersebut,” ujar Mudjazie, Kamis (28/7) di kantornya. Dijelaskannya, penentuan besaran zakat fitrah yang paling rendah yakni 1 Kg beras sebesar Rp7.500 dikalikan dengan 2,5 Kg beras menjadi sebesar Rp18.750. Kemudian,kategorimenengah yakni 1 Kg beras sebesar Rp9000 dikalikan dengan
2,5 Kg beras menjadi sebesar Rp22.500. Sedangkan kategori yang terakhir atau paling tinggi yakni 1 Kg beras Rp11.000 dikalikan dengan 2,5Kgberasmenjadisebesar Rp27.500. Ia juga menghimbau kepada para muzzaki atau pembayar zakat supaya bisa mengeluarkan zakat fitrah yang disesuaikan dengan beras yang dikonsumsi. “Disamping itu kita juga mengimbau untuk menunaikan Infaq Ramadan,” harapnya.BupatiKabupaten Landak Adrianus Asia Sidot juga mengeluarkan SE seruan amaliyah Ramadan dan pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) bulan suci Ramadan 1432 H. SE tersebut ditujukan kepada PNS dilingkungan Pemkab Landak. (Sgg)
menjadi mandek bahkan seperti tadi di dalam forum terkuak bahwa keberadaan FKUB Landak banyak tidak diketahui oleh masyarakat bahkan oleh pengurus dan pemuka agama di Kabupaten Landak,” tuturnya. Meski demikian, FKUB harus tetap berjalan dalam memberikan pembinaan kepada umat beragama akan pentingnya kerukunan antar umat di dalam kehidupan bermasyarakat di dalam Negara Kesatuan RI. Kanstantinus juga menjelaskan FKUB dalam operasionalnya, sebenarnya telah dianggarkan melalui Kesbangpolimas Kabupaten dan Kota dari dana APBD sedangkan dari dana pemerintah pusat melalui Menteri Agama (Menag) dari dana APBN. Namun hingga saat ini dana tersebut belum dapat direalisasikan sepenuhnya. “Hal inilah yang menjadi kendala bagi kegiatan yang akan dilakukan oleh FKUB termasuk yang ada di Kabupaten Landak,” ujarnya. (sgg)
PT AHAL Serius Dalam Berinvestasi MEMPAWAH- Manager Humas PT Area Hijau Alam Lestari (AHAL) R. Burhan Bulin mengakui, pernyataan Ahin Kades Suak Barangan yang menilai perusahaan tidak ada keseriusan, adalah sesuatu yang keliru. “Hasil rapat yang dihadiri Suliani, Kades Pentek, Marianus Kades Amawang, E.Rama’in Kades Ansiap dan Ahin Kades Suak Barangan dan staf PT Ahal, Ahin mengaku kalau dia memang tidak tahu tata cara dan mekanisme yang dilaksanakan,” jelas R Burhan Bulin manager Humas PT AHAL mengklarifikasi seperti dituturkan kemarin.
PT AHAL yang dibawa bendera OSO Grup, saat masih dalam proses pembebasan lahan. Dari SIUP yang dikeluarkan Pemda, tertera seluas 15.775 Ha yang ada di tujuh desa. Sesuai IUP hanya 11.000 ha lebih. “Saat ini, sudah 4000 ha yang sudah dibebaskan,” kata dia. Diakui Burhan, Ahin, kades Suak Barangan dalam pertemuan itu mengaku terus terang akan ketidakpahaman tentang mekanisme yang ada di perusahaan. “Dia kira, perusahaan sebulan tidak ada aktifitas, diartikan akan mundur. Padahal
kan tidak begitu,” tuturnya. Bahkan, empat Kades yang hadir pada pertemuan itu juga menyayangkan hal tersebut. “Perkebunan sawit kan tidak sama dengan usaha lainnya, yang tidak perlu waktu lama. Pagi menoreh karet, siang sudah bisa dijual,” kata dia mencontohkan. Kalau perusahaan perkebunan, kan tidak demikian. Perlu survey, perlu ijin, setelah itu pembebasan lahan yang semuanya memakan waktu panjang. Burhan Buli juga meluruskan penialaian Ahin yang mengindikasikan, bukan kesejahteraan yang didapatkan
masyarakatnya melainkan kehilangan lapangan pekerjaan, juga tidak benar. “Perusahaan kan belum ada hasil. Bagaimana mungkin memberikan pembagian seperti 70-30. Mau dijanjikan apa, perkebunan juga masih dalam tahap pembibitan,” ceritanya. Secara tegas Burhan Bulin mengatakan, perusahaan eksis untuk mengembangan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sadaniang, Toho dan wilayah lainnya yang ikut tergarap. Mana mungkin, investasi miliran rupiah yang sudah ditanamkan dibiarkan. Cuma perlu waktu dna musti melalui tahapan,” tegasnya. Sekarang masih pembebasan lahan dan pembibitan yang sedang dikerjakan dimana perusahaan percayakan kepada masyarakat setempat. Namun, banyak masyarakat yang berhenti. Karenanya, kita terpaksa mengambil tenaga kerja lain agar pembibitan tetap berlangsung. Menyangkut permintaan
Kades Suak Barangkan yang mendesak Pemda melakukan pemantauandanpengawasan, Burhan Bulin tidak merasa alergi. Karena memang sudah tugas Pemda untuk melakukan pengawasan dan melihat keseriusan investor. “Bagi PT AHAL, akan sangat berterima kasih jika pengawasan dilakukan secara berkala. Pemda akan bisa melihat keseriusan perusahaan,” tuturnya. Bentuk keseriusan perusahaan dituangkan dalam pembuatan badan jalan, penimbunan halaman sekolah serta rekrutmen tenaga kerja warga setempat. “Kesejahteraan yang dinginkan, akan terwujud, jika perkebunan kelapa sawit itu benar-benar sudah menghasilkan buah. Lahan perkebunan sudah menjadi hamparan yang menjanjikan. Itu bisa terwujud lima tahun kedepan. Sebab, tiga tahun, baru mulai berbuah, tahun keempat baru ada tandang,” terang Burhan Bulin. (ham) Ingin pasang Iklan : Hub : Biro PINYUH
05617034456