Pontianak Post
ANEKA PONTIANAK
Jumat 29 Juli 2011
15
Razia Penyakit Masyarakat Amankan Tempat Ibadah PONTIANAK - Menjelang bulan ramadan Polresta Pontianak terus meningkatkan kesiagaan. Dengan mempersiapkan segala operasional untuk mencipatkan suasana kambtibmas yang kondusif. “Pada ramadan kita akan melakukan penjagaan tempat ibadah. Selama pelaksanaan salat tarawih dan subuh. Seluruh personel polisi harus menggiatkan rutinitasnya, sebab selain meningkatkan pengawasan upaya ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kejahatan,” kata Kapolresta Pontianak Komisaris Bessar Muharrom Riyadi, kemarin.
Menurut dia, usai pelaksanaan operasi patuh pihaknya melanjutkan dengan menggelar operasi cipta kondisi. Dengan meningkatkan razia terhadap lokasi rawan kejahatan. Selain itu, sasaran operasi digelar guna meminimalisir aktifitas yang berkaitan dengan penyakit masyarakat. Seperti judi, peredaran minuman keras dan tindak asusila. “Sebelum dilaksanakannya operasi ketupat, kita telah mulai laksanakan operasi cipta kondisi sejak minggu lalu. Mulai razia lokasi yang berkaitan dengan penyakit masyarakat,” kata Kapolresta. Selain meminimalisir
aktifitas penyakit masyarakat, pengamanan objek vital turut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan jalanan (street crime). Antara lain jambret, perampokan dan jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat. Termasuk peningkatan pengawasan diarea perkantoran dan tempat beredarnya uang tunai seperti bank. Kantor pegadaian dan SPBU yang menjadi tempat transaksi keuangan masyarakat ikut jadi prioritas pengamanan. Selain itu, Kapolresta juga meminta kepada seluruh Kapolsek di jajarannya meningkatkan pengamanan. (stm)
Kapolda Minta IPPKINDO Eksis PONTIANAK - Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Pemberdayaan Pedagang Kecil Indonesia Kalbar, Kamis (28/7) bertemu Kapolda Kalbar, Brigjen Sukrawardi Dahlan di ruang kerjanya. Kapolda memberikan apresiasi dengan telah dikukuhkannya kepengurusan IPPKINDO Kalbar. “Kehadiran IPPKINDO Kalbar sungguh dinantikan masyarakat, khususnya para pedagang kecil. Karenanya, IPPKINDO benarbenar bisa memberdayakan mereka. Apalagi saat ini upaya memberikan pemahaman dan pemberdayaan para pedagang kecil penting,” kata Dahlan. Ia mencontohkan peran yang kelak akan dikerjakan IPPKINDO adalah memberikan penyadaran kepada para pedagang kecil untuk memperdagangkan makanan yang kadaluarsa, seperti daging yang sudah tak layak jual
lagi dikawasan perbatasan. Rombongan IPPKINDO terdiri atas Ketua, Hana Meilina Untung didampingi Sekretaris Hawad Sriyanto, Wakil Sekretaris Tati Hartanti, Wakil Ketua Alfian, Ketua Bidang Organisasi Obert Mengko, Ketua Bidang Sosial M. Yessica menuturkan pihak berterima kasih kepada Kapolda yang bersedia mendukung upaya-upaya pemberdayaan yang akan dilakukan IPPKINDO Kalbar. Hana mengungkapkan, kehadiran IPPKINDO diharap bukan bagian masalah tapi bagian solusi. “Kita sudah melakukan beberapa kajian kritis terhadap permasalah pedagang kecil di Kalbar, khususnya di kota Pontianak dan kawasan perbatasan. Hasilnya sudah kita diskusikan dengan para pemangku kebijakan, dan diharap dalam waktu dekat mendapat respon dari
berbagai pihak,” jelas Hana. Selain itu, Hana juga berharap pedagang-pedagang besar, termasuk mal bisa membantu UKM. “para pengusaha itu memiliki tanggung jawab sosial perusahaan seperti corporate social responsibility,” jelas Hana. Sekretaris IPPKINDO Kalbar, Hawad Sriyanto mengatakan dalam melakukan tugas pemberdayaan pedagang kecil ini, IPPKINDO Kalbar mesti mendapat dukungan dari banyak pihak agar program yang diimplementasikan sinergis, holistic tidak sektoral.“Kami mohon kepada jajaran pihak keamanan dapat bekerjasama dalam tugas-tugas pemberdayaan pedagang kecil ini. Dalam waktu dekat program yang akan diusung adalah program gerobak, program pemberdayaan di lima kabupaten kawasan perbatasan,” jelas Hawad. (*/r)
Sepakat Membangun Pusat Kebudayaan .... Sambungan dari halaman 9
Rektor Untan Thamrin Usman menyatakan Untan menyambut baik kerjasama tersebut. “Tidak hanya pada kerjasama pengelolaan pusat bahasa mandarin tetapi juga pada kegiatan kerjasama akademik yang lebih luas. Untan telah menyiapkan tanah untuk pembangunan gedung pusat kebudayaan mandarin. Biaya pembangunan gedung akan bekerjasama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat mandarin di Provinsi Kalimantan Barat,” katanya. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Prof Dr He Zengpin menyatakan GXUN menyambut baik kerjasama dengan
Untan, yang dimulai dengan pengelolaan pusat bahasa mandarin. Program selanjutnya adalah pertukaran dosen, dan mahasiswa serta informasi akademik. GXUN akan mengirimkan dosen pengajar untuk prodi bahasa mandarin ke Untan di Bulan September 2011, yaitu Dr Pan Kejian, yang akan mengajar di Untan selama dua tahun. Acara peresmian pusat bahasa mandarin di Untan tanggal 26 Oktober 2011 akan dihadiri oleh Rektor GXUN, Prof Dr He Longqun, staf pengajar GXUN dan 25 orang mahasiswa GXUN yang akan mempresentasikan kesenian dan budaya mandarin pada saat acara peresmian. Kepala Kantor Urusan Inter-
nasional GXUN, Dr Wei Jinhai, merupakan penanggung jawab kegiatan kerjasama antara UNTAN dan GXUN. Wei Jinhai menyatakan target pertama pelaksanaan kerjasama UNTAN-GXUN adalah peresmian pusat bahasa mandarin pada tanggl 26 Oktober 2011. GXUN akan mengirimkan dosen untuk prodi mandarin Untan bulan September 2011, yaitu Dr Pan Kejian. Dr Pan Kejian akan membantu dalam acara peresmian pusat bahasa mandarin. Program pertukaran pelajar, yaitu mahasiswa dari GXUN ke Untan, mahasiswa GXUN dapat mengajarkan bahasa mandarin di prodi mandarin FKIP Untan. (*)
Mahasiswa Kecam Kenaikan Harga Sambungan dari halaman 9
kacangan. Seakan-akan sudah menjadi budaya bangsa. Bahkan, berdasarkan data yang dimilikinya, negara ini paling korup se-Asia Pasifik. “Untuk itu, KAMMI menggelar aksi gabungan ini dengan tema Ramadan untuk Perbaikan Masyarakat Islam dari Bahaya Korupsi. Semoga Ramadan bisa menjadi momen tobat bagi para koruptor,” tandasnya. Hal lain yang disoroti adalah soal kenaikan harga barang kebutuhan pokok jelang Ramadan dan Leba-
ran. Pimpinan FSLDK Kalbar, Tommy Tri Handoko merasa tidak seharusnya fenomena tersebut terjadi. “Pemerintah sebagai pengelola wilayah seharusnya dapat mengontrol hal tersebut. Kasihan rakyat kecil jadi tambah susah,” imbuh Tommy. Seharusnya, kata Tommy, tanpa kenaikan harga pun, bulan Ramadan bisa menjadi berkah buat banyak orang. Terutama buat mereka yang bergerak di bidang ekonomi. “Bayangkan, perputaran uang di bulan Ramadan jauh lebih besar dari bulan biasa. Ini bisa memacu entre-
preneur-entreprenuer baru,” katanya. Ia pun mengecam perilaku segelintir pengusaha dan pedagang yang doyan mempermainkan harga di masa-masa ini. Aksi yang dilakukan mulai pukul 16.00 ini, diakhiri orasi di Bundaran Untan. Mereka juga membagibagikan kertas berisi jadwal Imsakiyah Ramadan 1432 Hijiriah untuk Pontianak dan sekitarnya kepada para pengguna jalan. Rencananya, kampanye ini akan dilanjutkan beberapa hari ke depan, walaupun tidak dalam bentuk long march. (ars)
KDRT, Istri Laporkan Suami Sambungan dari halaman 9
Korban menuturkan menerima perlakuan kasar bukan kali pertama. Tetapi bertahan karena ingin mempertahankan rumah tangga yang telah dirajut. Namun aksi kekerasan kembali diterima pada Selasa (26/7). Hal ini membuat korban mengalami luka lebam di tubuh, antara lain, tangan dan bagian dada. Korban juga kesulitan menggendong anaknya. Korban mengatakan, pemicu pemukulan sebetulnya tidak diketahui pasti. Namun untuk pemukulan yang terakhir ketika menemui suaminya. Pertemuan tersebut juga karena diminta suami. Sementara mereka sudah lama pisah rumah. Hal tersebut sebetulnya juga sulit korban terima. “Kami sudah lama tidak bersama. Sekarang saya tinggal sama orangtua,” kata korban. Korban mengaku dihubungi suaminya yang ingin bertemu saat berpapasan pada hari Jumat, beberapa waktu lalu. Korban merasa terus dibuntuti sehingga mengalah
dan berbicara sejenak. Tidak ada yang korban diinginkan selain suaminya berubah. Hal tersebut yang mendasarinya membuat laporan. “Saya ingin suami berubah. Hanya itu,” kata dia. Sementara itu, Anggota DPD dapil Kalbar Hairiah meminta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk polisi segera ditindaklanjuti. Jika tidak ditindaklanjuti bisa menjadi preseden buruk dalam masyarakat. ” Me m a n g s e h a r u s n y a tidak ada tebang pilih. Semua memiliki hak yang sama di mata hukum,” ujar Hairiah, kemarin. Kasus KDRT yang terjadi, apalagi melibatkan aparat penegak hukum, harus segera direspon dan diproses sesuai aturan berlaku. Selama ini kesadaran masyarakat untuk lepas dari rantai KDRT cukup tinggi. Banyak masyarakat khususnya kaum perempuan telah mengetahui hak dan kewajibannya. Apalagi penegak hukum saat ini gencar menyosialisasikan berbagai
undang-undang yang ada, agar masyarakat dapat mematuhinya. “Jika ada laporan terhadap polisi yang tidak ditindaklanjuti, ini jadi preseden buruk. Masyarakat saja sudah memiliki kesadaran untuk menegakkan hukum yang ada,” ujar anggota Bidang Devisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kaukus Perempuan DPD RI ini. Institusi penegak hukum juga harus membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka juga menegakkan aturan secara internal terhadap anggotanya. Anggota yang bersalah harus diberi sanksi sesuai aturan yang ada. Hal ini untuk membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dalam masyarakat. ”Semuanya berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Apalagi sekarang ini ada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” ungkap perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pemantau Kebijakan DPR RI/ DPD RI ini. (tim)
MUJADI/PONTIANAKPOST
BERKEPANJANGAN: Antrean truk pencari solar terus memanjang dan berkepanjangan. Hingga kemarin, SPBU di Jalan Sultan Hamid II dan Jalan Hasanuddin terjadi antrean sangat panjang.
Kenalkan Tipikor Sejak TK PONTIANAK – Kepala Dinas Pendidikan Kalbar Aleksius Akim mengatakan, pelajar dan pemuda juga harusnya tahu apa sebenarnya hakikat korupsi. Karena hal itu sudah menjadi populer di Indonesia, termasuk di Kalbar. “Sebaiknya sedini mungkin menanamkan pengetahuan korupsi. Bukan mengajarkan tapi mengantisipasi dan menanamkan antikorupsi,” ujarnya, Kamis (28/7) pada sosialisasi Tipikor pada pelajar yang dilaksanakan KNPI Kota Pontianak di Dinas Pendidikan Kalbar. Pengetahuan tindak pidana korupsi saat ini menjadi penting. Menurut Akim, bila perlu sudah dimulai dari taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Hanya saja polanya diubah, bukan dengan pelajaran formal. “Perlu untuk TK dan SD,
polanya dapat saja dengan bermain,” ucapnya. Akim menilai, korupsi tidak semata-mata disebabkan keinginan pelakunya. Dapat saja datang dari keluarga, didorong sikap dan pola hidup anak istri. “Anak menjadi salah satu pemicunya. Misalnya, anak terus meminta orang tua membeli suatu barang. Orang tua yang PNS gajinya tidak besar sehingga menggunakan cara tidak benar memenuhi permintaan anak tersebut,” katanya. Ketua KNPI Kota Pontianak M Rifal mengatakan, tindak pidana korupsi tidak asing di telinga. Kata itu kerap melekat pada pejabat publik saat ini di Indonesia, baik di pusat dan daerah. Pelajar harus mengetahuinya secara mendalam apa sebenarnya korupsi itu.
“Itu yang mendasar kita mengenalkan pelajar dengan tindak pidana korupsi,” katanya. Dari itu juga KNPI berpikir jauh untuk dapat membangitkan peran pelajar pada pengawasan Tipikor. “Hal itu dapat saja dilakukan, tapi terpenting pelajar mengerti dulu apa itu korupsi,” ungkapnya. Wali Kota Pontianak Sutarmidji menambahkan, pengertian Tipikor tidak sederhana. Dia mengakui, banyak kepala SKPD di Lingkungan Pemkot Pontianak justru tidak mengetahui arti korupsi sesungguhnya. “Ada kepala SKPD yang tidak tahu unsur-unsur korupsi dalam undang-undang. Pada satu kasus pejabat itu tidak menikmati uangnya tapi karena kesalahan kebijakan dia divonis bersalah,” ucapnya mencontohkan.(hen)
Tanpa Nopol Sepuluh Truk Diamankan Sambungan dari halaman 9
pengurusan surat menyurat untuk nomor polisinya. Truk yang diamankan tersebut milik sebuah perusahaan yang dikirim dari Jakarta. Namun secara administrasi mempunyai dokumen sah. Hanya saja tetap diamankan karena tidak mempunyai nomor polisi. Karena dikhawatirkan menjadi modus menghindari pembayaran pajak. ”Sepuluh truk itu diamankan karena tidak mempunyai nomor polisi. Sehingga dilakukan pemeriksaan. Ini merupakan hasil informasi masyarakat. Tentang keberadaan mobil yang dikirim tanpa ada nomor polisi,” kata Kasat Reskrim Polresta Pontianak Komisaris Puji Prayitno.
Menurut Kasat, truk diamankan dari kapal barang yang datang dari Jakarta. Setelah diperiksa memang berdokumen lengkap. Tetapi tidak mempunyai nomor polisi. Sementara mobil harus mempunyai nomor tersebut. Supaya tercatat keberadaannya. Puji menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan sampai menemukan titik terangnya. ”Jika ada unsur pidananya, kami akan proses sesuai hukum. Namun jika pemilik mobil itu melakukan hanya administrasinya, kami akan serahkan ke Satlantas. Tetapi saat ini kami temukan masalah pelanggaran administrasi,” kata Puji. Beberapa pihak juga telah dimintai keterangan terkait diamankannya truk tersebut, yakni pemilik dan ekspedisi sudah diminta. Pihak peru-
sahaan telah menunjukkan dokumen semua truk. Tetapi karena tidak mempunyai nomor polisi maka tetap diamankan. Kasat Lantas Polresta Pontianak Komisaris Boy Samula mengatakan truk yang diamankan karena atas pelanggaran administrasi. Pengamanan tersebut hingga surat menyurat untuk nomor polisinya diurus tuntas sama pemilik. ”Kendaraan bila melintas tanpa nomor polisi merupakan pelanggaran lalu lintas,” katanya. Boy menambahkan, truk tidak akan dilepas hingga pengurusan surat untuk nomor polisi tuntas. “Berkasnya sudah kami dalami dan sudah diserahkan ke Samsat. Mobil itu bisa dilepaskan setelah surat-suratnya lengkap,” katanya. (stm)
Mirza Terancam Cacat Sambungan dari halaman 9
Sepintas, sosok Mirza tak jauh berbeda dari anak seusianya. Ia begitu lincah. Berlari kesana kemari. Celoteh pun terlontar dari mulutnya. Sesekali memanggil ibunya. Kondisi Mirza terlihat berbeda ketika tangan kanannya akan memegang setiap barang yang dijumpainya. Hanya ujung jari yang bisa digunakan untuk menunjuk. Tak bisa menggenggam. Begitu pula tangan kiri. Beberapa jarinya menyatu karena bekas luka bakar. Vera mengungkapkan kejadian bermula ketika Mirza berumur 7 bulan. Ketika itu Mirza belajar tiarap. Karena ada pekerjaan di dapur, Vera
meninggalkan anak keduanya itu sebentar. Seekor kucing masuk ke dalam rumah. Mirza pun mengejarnya dan kucing itu menabrak ceret berisi air panas hingga tumpah ke lantai. Tumpahan air panas itu pun mengenai beberapa bagian tubuhnya. Ada di perut, lutut, kaki, dan tangan. Tangisan pun terdengar. Vera bergegas dan melihat Mirza menangis kesakitan. ”Saya langsung membawanya ke rumah sakit. Di sana masuk dua minggu. Dua kali dioperasi dokter anak menggunakan jamkesmas. Dua hari saya mengurus jamkesmas,” kata Vera. Kendati dua kali dioperasi, luka bakar Mirza tetap meninggalkan bekas pada tubuh
Mirza. ”Jari tangannya tak bisa terbuka. Kami bawa ke RSUD Sudarso. Kata dokter operasinya harus di Jakarta agar jari tangannya bisa terbuka. Kami punya jamkesmas, tapi tidak ada biaya berangkat dan biaya hidup di sana. Belum lagi untuk obat yang tidak ditanggung jamkesmas,” ungkapnya. Vera dan suaminya sudah berupaya mencari biaya untuk operasi Mirza. Penghasilan suami yang tak menentu hanya pas-pasan untuk makan sehari-hari. Apalagi anak pertama mereka yang kini berusia 6 tahun 7 bulan harus bersekolah. “Kami berharap bisa mengoperasi Mirza agar nantinya bisa hidup seperti anak-anak lainnya,” kata Vera. (uni)
arahan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Mengenai pemetaan titiktitik rawan yang perlu diwaspadai, Nyarong mengatakan bahwa beberapa hari lalu, masalah ini telah dibahas dalam Rapat Forkomda di Mahkota Hotel. Berdasarkan rapat itu, salah satu titik rawan adalah masalah kelangkaan BBM. Persoalan kelangkaan BBM ditengarai dapat mengakibatkan kekisruhan di
masyarakat. Untuk itu, sat pol pp juga akan berupaya membantu proses pengawasan distribusi BBM. “Kita sudah koordinasi dengan Pertamina beberapa hari lalu di Balai Petitih. Mereka mau mengajak kita ikut menertibkan. Jangan sampai ketika tanki BBM tiba di SPBU, langsung habis dalam waktu singkat. Ada indikasi tauke pemilik SPBU juga bermain,” jelasnya. (rnl)
Razia Ramadan Sambungan dari halaman 16
“Pokoknya kita akan berupaya. Selama ibadah puasa sampai Lebaran dan seterusnya, Kalbar harus tetap aman,” ujar dia. Adapun sasaran razia sat pol pp meliputi, tempat hiburan, warung-warung, penginapan dan rumah kos. Secara rinci, sasaran razia ini akan dikoordinasikan kembali dan disesuaikan dengan
Pupuk Bersubsidi Diberi Warna Sambungan dari halaman 16
pupuk masuk banyak tetapi petani masih teriak,” katanya. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Horti-
kultura, Hazairin membantah terjadinya kekurangan pupuk di Kalbar. ”Malah kelebihan stok. Hanya serapan kurang,” ujar Hazairin. Pada 2011, pupuk tersedia
mencapai 90 ribu ton dan hanya terserap 38 sampai 40 persen. Begitu pula pada 2010, terserap 80 persen. “Sisanya masih disimpan,” timpalnya. (uni)
Komitmen Pemprov Sambungan dari halaman 16
Lebih-lebih dalam melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga yang akan mengorbankan sarana olah raga tersebut juga tidak dibicarakan dulu dengan DPRD,” ujarnya.
Padahal, DPRD merupakan perpanjangan tangan dari rakyat Kalbar. Disamping itu, tambah Izhar, dengan akan dibangunnya pusat perbelanjaan di kawasan tersebut, jelas akan menambah permasalahan baru yaitu kemacetan
lalu lintas. Sebab, saat ini saja, kemacetan lalu lintas di Jalan Ahmad.Yani sudah selalu terjadi. Bukan cuma itu, rencana pemprov juga sangat disesalkan karena dianggap telah menyalahi konsep tataruang yang ada.(rnl)