Pontianak bisnis Lokomotif Kemajuan Ekonomi Kalbar
Pontianak Post
l Rabu
3
27 Juni 2012
Revitalisasi Bandara Butuh Rp32 Triliun Untuk 25 Airport sampai 2025
FERY PRADOLO/INDOPOS
BUS LISTRIK: Prototipe bus listrik diluncurkan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-17 sekaligus menggelar Fun Drive Mobil Listrik Nasional di Gedung BPPT, Jakarta, kemarin (26/6). Bus listrik buatan Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronika LIPI itu dapat mengangkut 15 orang dengan kecepatan maksimal 100 kilometer per jam, dan mampu berjalan sejauh 150 kilometer dengan sekali pengisian 500 ampere. Mobil listrik akan diproduksi massal untuk publik pada 2014.
Atasi Persoalan Energi, Kalbar Libatkan Peneliti PONTIANAK—Sumber energi di Kalimantan masih menjadi kendala. Karena itu pemerintah Kalbar melalui Kantor Penelitian dan Pengembangan bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi berusaha menggali solusi ketersediaan energi baru dan terbarukan dalam mengatasi krisis energi nasional gunapenetapankebijakanteknis yang berdampak makro bagi daerah ini. Kemarin (26/6), di Hotel Kartika Pontianak, Kanlitbang bersama Kemenristek melakukan Focus Group Discussion untuk membahas itu. Selain unsur pemerintah, acara itu juga diantaranya dihadiri peneliti, perekayasa, akademisi, dunia usaha, dan BUMN. “Kita mengidentifikasi hambatan yang dihadapai dalam
mengatasi krisis energi khususnya kelistrikan di Kalbar,” kata Agus Rosalina, ketua Panitia Pelaksana FGD Efektivitas Pelayanan Publik, kepada Pontianak Post, kemarin. Dalam FGD itu, lanjutnya, dirumuskan solusi dan langkahlangkah bersama dari pihak terkait untuk mengatasi hambatan tersebut. “Kita juga membangun jaringan antarapeneliti dan pemerintah dalam menemukan solusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan,” ujarnya. Sementara itu Ida Kartini, staf Ahli Bidang Pembangunan Pemprov Kalbar yang saat itu mewakil Sekda Kalbar mengatakan bahwa ketersediaan sumber energy di Kalimantan memang mengalamikendala.Haltersebut teridentifikasiketikamelihatant-
rean setiap harinya di sejumlah SPBU yang memicu Forum Gubernurse-Kalimantanmenuntut penambahan kuota BBM untuk rakyat Kalimantan. “Persoalan tersebut tentunya memerlukan upaya penyelesaian. Semua kalangan harus sepakat melakukan langkahlangkah yang cepat dan tepat,” katanya. Menyikapi hal ini, Presiden RI juga telah menggariskan dua agenda penting yang harus dilakukan bersama yakni mencegah naiknya defisit anggaran dengan cara meningkatkan pendapatan negara dan melakukan optimalisasi termasuk penghematan anggaran belanja negara. Kedua, mengurangi subsidi BBM dan listrik melalui gerakan penghematan secara nasional yang dituangkan dalamPidatoPresidenRItentang
Pelaksanaan Penghematan Energi Nasional pada 29 Mei 2012. Lebih lanjut, kebijakan penghematan itu antara lain, pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU. Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah baik pusat mapun daerah serta BUMD dan BUMN. Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan, serta konversi BBM ke bahan bakar gas untuk transportasi. “Disamping upaya pengendalian penggunaan BBM serta konversi BBM ke gas, kita pun berpikir untuk menggunakan energi baru dan terbarukan baik untuk transportasi, industri maupunpembangkitlistrik.Agar di masa depan, ketergantungan terhadap BBM berkurang,” kata Ida Kartini. (zan)
c
m
y
k
JAKARTA—PT Angkasa Pura saat ini sedang melakukan perombakan besar-besaran 25 bandara di Indonesia agar dapat mengakomodasi trafik lalu lintas udara yang terus bertambah. Untuk mendukung rencana itu, pemerintah telah berkomitmen menyediakan anggaran renovasi dan ekspansi bandara sebesar Rp32 triliun hingga 2025 nanti. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Soesantono mengatakan, kebijakan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas bandara dalam mendukung perkembangan industri penerbangan yang tumbuh pesat. “Saat ini baru Rp4 triliun-Rp5 triliun yang terserap,” ujarnya, kemarin. Menurut dia, ada tiga hal yang patut dibenahi terkait manajemen lalu lintas udara. Pertama, pengadaan sistem yang lebih baik dan modern terutama untuk bandara yang menjadi penghubung internasional. Kedua, perbaikan sumber daya manusia. Ketiga adalah penyempurnaan sistem keamanan. “Ketiga hal tersebut harus bisa dijalankan semuanya karena itu saling berkaitan. Dengan begitu, akan tercipta bandara-bandara yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan,” sebutnya. Pemerintah, lanjut dia, tengah menggodok pendirian Badan Penyedia Pelayanan
Navigasi Penerbangan Indonesia (BPPNPI). Hal ini sekaligus memisahkan peran antara Angkasa Pura yang lebih fokus mengelola masalah kebandaraan dengan BPPNPI yang fokus mengelola lalu lintas penerbangan di udara. “Badan ini sangat penting untuk keamanan lalu lintas udara, terutama menekan angka kecelakaan akibat kurang maksimalnya pengaturan navigasi,” tambahnya. Dia mengakui, penyelesaian ekspansi bandara memerlukan waktu yang tidak pendek. Sebab, selain tidak murah da ri sisi pengadaan lahan dan pembangunan landasan pacu, pengembangan fasilitas bandara lainnya cukup kompleks. Pembangunan bandara harus memperhatikan keterkaitan dengan daerah di sekitar. “Jadi tidak semua daerah harus di buatkan bandara. Kan, tidak mungkin kita bangun bandara di daerah yang demand-nya kurang,” tukasnya Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti mengatakan, semua orang berhak membangun bandara. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah No 40/2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara yang telah disahkan Presiden RI pada 5 Maret 2012. “Selama ini orang berpikir bandar udara itu hanya milik pemerintah. Ke depan, semua pihak seperti pemda, BUMN, BUMD, dan swasta bisa membangun bandar udara. Namun harus dibuktikan bahwa dia mampu membangun dan menyelenggarakannya, jadi liberalisasi di bandar udara ini dapat dikembangkan,” sahutnya.
Pada PP itu diatur tentang ketentuan mengenai pembangunan dan pengembangan bandar udara, pendanaan, kerja sama pembangunan antara pemerintah, pemda, BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Indonesia, serta pelestarian lingkungan hidup di bandar udara. PP itu telah mengakomodasi komitmen terkait pembiayaan dalam pembangunan bandar udara. “Pemrakarsa dalam melaksanakan pembangunan bandar udara perlu membuat bukti kemampuan finansial. Yaitu tanda bukti modal disetor untuk Badan Hukum Indonesia atau pernyataan kesanggupan untuk pembiayaan pembangunan bandar udara untuk pemda, BUMN, dan BUMD,” tegasnya. Herry mengungkapkan, da lam pembangunan dan pe ngembangan bandar udara di Indonesia kiranya harus mengacu kepada rencana induk bandar udara. Lalu mempertimbangkan kebutuhan jasa angkutan udara, pengembangan pariwisata, pengembangan potensi daerah dan nasional, serta keterpaduan intermodal dan multimoda. Kemudian kepentingan nasional, keterpaduan jaringan rute angkutan udara, pelestarian lingkungan hidup bandar udara, serta memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan. “Perlu studi kelayakan. Jadi jangan hanya euforia ingin membangun bandara. Dalam feasible study nanti akan terlihat potensi daerahnya, apakah layak atau tidak dibangun bandara,” jelasnya. (wir/oki)