Pontianak Post

Politik & hukum

6

Pontianak Post

l

Kamis 26 Mei 2011

Tunggu Putusan BURT Penangguhan Gedung Baru DPR

RIZKI SYAHPUTRA/RM

PLEDOI: Ba’asyir menunjukkan buku pembelaannya yang berjudul ‘Menegakkan Tauhid Memberantas Syirik’ usai menjalani sidang lanjutan, Rabu (25/5).

Ba’asyir: Dakwaan Pesanan Negara Barat JAKARTA—Terdakwa kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir menegaskan bahwa tudingan jaksa penuntut umum (JPU) kepada dirinya tidak tepat. Dia beralasan bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar.

Dia menuding semua dakwaan dan tuntutan yang dialamatkan kepada dirinya adalah pesanan negaranegara Barat.

“Saya dijerat dengan undangundang teroris untuk diusahakan di penjara seumur hidup karena saya berusaha mengamalkan amar ma’ruf nahi mungkar. Yakni, menegakkan tauhid dan memberantas kemusyrikan di bumi Allah Indonesia,” kata Ba’asyir saat membacakan pleidoinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (25/5).

Ba’asyir membacakan pleidoinya sekitar dua jam. Dari pukul 09.00 hingga 11.00. Selama itu, lelaki 72 tahun itu tak pernah duduk di

kursi terdakwa. Dia berdiri sambil membaca tulisan pleidoi bersampul kertas biru itu. Massa pendukung dia memadati ruang sidang bahkan meluber hingga halaman pengadilan.

Massa JAT bahkan sempat menggelar apel dan orasi sebelum akhirnya bubar.

Seperti diketahui, Ba’asyir didakwa merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukkan tindak pidana terorisme dengan mendirikan Jamaah Ansyarut Tauhid (JAT).

Dia juga dianggap merencanakan dan menggalang dana untuk latihan militer alias i’dad di Bukit Jantho, Aceh. Atas dakwaan itu, dia dituntut kurungan badan seumur hidup.

Ba’asyir menyanggah semua dakwaan. Dia menegaskan bahwa JAT bukanlah organisasi kemasyarakatan. JAT adalah jamaah yang dibentuk untuk melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. Mendirikan jamaah dan mengangkat amir, menurut dia,

diwajibkan atas kaum muslim. “Dan sesungguhnya siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal, maka ia telah melepaskan tali Islam dari lehernya,” kata Ba’asyir mengutip hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi.

Argumen JPU bahwa dirinya bertemu secara rahasia dengan Dulmatin untuk mengatur i’dad juga dibantah. Dia menegaskan tak pernah kenal Dulmatin. Melihat wajahnya saja hanya di koran, majalah, dan televisi. Saksi yang menyebut dirinya kenal Dulmatin hanya Ubeid.

Itupun, kata dia, kesaksian itu ditarik kembali.

Soal penggalangan dana, Ba’asyir mengakuinya. Itu dia kumpulkan dari pengajian-pengajian yang dia bina. Dana itu digunakan untuk program pembentukan laskar, pembinaan plus latihan fisik laskar, dan rencana pembelian markas pusat JAT di Solo. Selain itu, ada juga dana yang disalurkan untuk pembangu-

nan rumah sakit di Palestina.

Tapi, dia menolak anggapan bahwa dana itu digunakan untuk i’dad di Aceh. Dia juga tak mau dituduh menghasut Syarif Usman dan Haryadi Usman, dua orang yang disebut JPU mendukung pendanaan i’idad.

“Tidak ada dana yang kami salurkan ke latihan senjata di Aceh. Tuduhan bahwa pengumpulan dana untuk latihan di Aceh hanya cerita saksisaksi rekayasa Densus 88. Itu adalah fitnah terlaknat,” katanya.

Ba’asyir juga terus menuding bahwa penahanan atas dirinya adalah permintaan negara-negara barat. Itu dia buktikan dengan sejumlah pernyataan dan beritaberita pertemuan utusan Amerika dan Australia ke Indonesia. Mereka, kata Ba’asyir, menginginkan dirinya dipenjara bahkan dimatikan. “Kalau perlu tidak usah pakai sidang, langsung saja dibunuh,” katanya mengutip sebuah berita. (aga)

Nazaruddin Bisa Dicopot dari Bendahara Fraksi Berpotensi Pula Hingga PAW JAKARTA—Putusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang mencopot jabatan Muhammad Nazaruddin dari Bendahara Umum DPP, bisa berlanjut di tingkat fraksi. Ada kemungkinan bahwa jabatan Nazaruddin sebagai bendahara Fraksi Partai Demokrat ikut dicopot sebagai tindak lanjut putusan DK. “(Posisi Nazaruddin) tentu akan dibicarakan. Tapi sementara ini DK baru memutuskan memberhentikan sebagai bendahara umum,” kata M Jafar Hafsah, Ketua Fraksi Partai Demokrat usai rapat paripurna DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (25/5).

Dengan adanya keputusan DK, proses selanjutnya tentu ditindaklanjuti oleh DPP. Menurut Jafar, keputusan fraksi atas posisi Nazaruddin nantinya tergantung pembahasan di tingkat fraksi. Sebaliknya, jika fraksi membahas,

tentu dilakukan konsultasi dengan DPP. “Karena fraksi kepanjangan tangan DPP, apapun keputusan DPP fraksi ikut,” jelasnya.

Pascamunculnya tudingan Nazaruddin terhadap Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng, Jafar menyatakan hal itu juga menjadi perhatian. Jika Nazaruddin memiliki data dan fakta, sebaiknya dugaan itu disampaikan kepada DK Partai Demokrat. Hal itu penting supaya DK Partai Demokrat bisa melakukan klarifikasi, dan menghindari polemik di media. “Insya Allah Demokrat akan menyelesaikan semua kasus,” tandasnya.

Terkait pencopotan atas sejumlah jabatan politik yang dipegang Nazaruddin selama ini, wacana me-recall yang bersangkutan juga mulai muncul.

Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin menyatakan, ruang pemberhentian sebagai anggota DPR juga terbuka. Bahkan, bisa pula berlanjut hingga pemberhentian

keanggotaaan di partai.

Desakan pemrosesan dugaan pelanggaran kode etik oleh Nazaruddin juga terus berlanjut di Badan Kehormatan DPR RI. Gabungan LSM yang terdiri dari Petisi 28, Dewan Penyelamat Organisasi, Himpunan Mahasiswa Indonesia, Indonesian Club, dan Forum Komunikasi Pemuda Islam melaporkan Nazaruddin atas tiga dugaan kejahatan.

“Kami melaporkan dugaan suap di Kemenpora, dugaan suap di Mahkamah Konstitusi, dan dugaan pelecehan seksual terhadap SPG,” kata Haris Rusly Moti, aktivis Petisi 28 di kantor BK DPR RI, kemarin.

Gabungan LSM itu diterima Wakil Ketua BK Nudirman Munir.

Menurut Haris, BK sebagai lembaga pengadil kode etik anggota dewan harus terlibat dalam kasus Nazaruddin.

Tidak hanya BK, lembaga penegak hukum juga harus melakukan penyelidikan atas sejumlah dugaan kejahatan Nazaruddin. “BK harus men-

JAKARTA—DPR RI belum bulat untuk menyatakan pembangunan gedung baru akan ditunda. Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, keputusan untuk menangguhkan pembangunan gedung baru DPR baru terjadi jika diputuskan dalam rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. “Nanti kita ikuti prosedur saja. Kalau mau dalam prosedur anggota dewan tidak sepakat (pembangungan gedung baru DPR) ya kita setop. Itu melalui prosedur formal BURT,” kata Marzuki yang juga Ketua BURT di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (25/5).

Menurut Marzuki, rapat BURT dulu memutuskan pembangunan gedung DPR. Karena itu, forum yang sama juga harus memutuskan pembangunan gedung yang anggarannya berubah-ubah itu. Segala kemungkinan, baik kelanjutan atau pembatalan gedung baru DPR masih terbuka. “Jadwalnya (rapat BURT) juga belum diputuskan kapan,” ujarnya.

Menurut Marzuki, pembicaraan yang dibahas nantinya fokus pada rencana strategis (renstra) DPR. Intinya, dalam renstra itu DPR membutuhkan fasilitas penunjang untuk peningkatan kinerja. “Yang penting ada ruangan untuk orang kerja.

Mau ditaruh di bawah tangga terserah saja,” ujarnya.

Pihak Menteri Pekerjaan Umum, kata Marzuki, juga diminta untuk memanggil tim teknis dari lembaganya. Mereka selama ini bertanggung jawab atas rencana pembangunan gedung baru DPR. Marzuki ingin mengetahui apakah ada permainan dari tim teknis yang m e nyeb ab k a n a n g ga ra n berubah-ubah. “Kita tidak mau diobok-obok gara-gara kita tidak mengerti. Selama ini seolah-olah (anggaran

gedung) ini permainan DPR,” ujarnya.

Pernyataan Marzuki tersebut, merujuk pada adanya keganjilan pada rencana pembangunan gedung baru.

Perencana pembangunan yang terdiri dari PU, Setjen DPR, dan tim konsultan, pada awalnya menghitung kebutuhan gedung bar u adalah 27 lantai, yang kemudian direvisi menjadi 33 lantai, hingga akhirnya 36 lantai. Baru-baru ini, hasil kaji ulang dari PU sendiri menyebutkan gedung baru DPR hanya membutuhkan 26 lantai.

“DPR kan tidak pernah menghitung bagaimana soal teknis,” tegasnya. Karena itu, pada pertemuan awal pekan ini dengan Menteri PU Djoko Kirmanto, dirinya meminta klarifikasi mengenai siapa yang menghitung tersebut. Sebab, menurutnya sejak awal DPR mengatakan bahwa Gedung Nusantara I yang saat ini digunakan sebagai tempat berkantornya anggota DPR serta ruangan rapat beberapa Komisi tetap akan digunakan.

“Kita itu minta berapa kurangnya. Bukan untuk merobohkan gedung lama.

Gak ada kita berpikir merobohkan gedung lama,” kata Marzuki. Sejak awal, tegas Marzuki, DPR berkeinginan untuk tetap memaksimalkan gedung Nusantara I. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan lega seandainya rencana pembangunan gedung baru ini benar-benar disetop pada periode ini. Karena, sejak rencana gedung baru itu disampaikan ke publik, kritik dari masyarakat kepada DPR mengalir tanpa henti. Padahal, menurutnya DPR tidak mengetahui mengenai teknis pembangunan ataupun biaya yang harus dikeluarkan.

“Saya lega kalau ini disetop. Karena berhari-hari pemberitaan kemarin membebani kami. Tidak enak disorot miring. Padahal gedung yang akan dibangun tegak tetapi disorot miring,” kata politisi Partai Golkar ini. (bay)

Sri Mulyani Pantas Pimpin IMF MUSTAFA RAMLI/JAWA POS

NAZARUDDIN DILAPORKAN: Artis Senior, Pong Harjatmo (kiri) bersama aktivis Forum Bersama memberikan laporan kepada Wakil Ketua BK DPR RI, Nudirman Mudir. Mereka meminta BK DPR memberikan sanksi kepada Anggota DPR Fraksi Demokrat, M. Nazaruddin yang telah mencoreng citra buruk anggota DPR

jatuhkan sanksi keras kepada wakil rakyat yang mengkhianati kepercayaan rakyat,” tandasnya.

Nudirman menyatakan bahwa BK saat ini tengah dalam proses pengumpulan bukti-bukti. Tidak hanya dalam kasus-kasus kode etik, BK tengah serius mengum-

pulkan bukti anggota dewan yang bolos mengikuti sidang paripurna atau sidang komisi di DPR. “Kami sudah meminta Setjen untuk segera menyerahkan daftar absensi anggota dewan,” kata Nudirman.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie meminta BK DPR menjadi lembaga yang objektif. BK diminta untuk tidak mengusut kasus yang tengah mencuat saja. Masih banyak laporan publik terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan yang terbengkalai. (bay/dyn)

JAKARTA--Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F PKB), Marwan Ja’far menilai mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) layak menjadi Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF). Prestasi yang ditunjukkan SMI yang dianggap mampu mendorong pertumbuhan Indonesia bisa menduduki jabatan yang ditinggalkan Dominique Strauss-Kahn karena dililit kasus kekerasan seksual.

Bukan hanya itu, kata Marwan, SMI juga punya pengalaman sebagai Direktur Eksekutif Asia Tenggara sehingga pantas naik kelas. ” Tentu dia (SMI) sudah sangat familiar dengan lembaga tersebut, apalagi ditambah dengan pengalaman dia sekarang sebagai Managing Director Bank Dunia, tentu dia sudah paham budaya dan standar kerja Internasional.

Sebagai ekonom terkemuka juga ikut menambah bobot dia terpilih sebagai Direktur

SRI MULYANI

Pelaksana IMF,” kata Marwan di Jakarta, Selasa (24/5).

Karenanya menurut Marwan, SMI perlu diberi kesempatan untuk memimpin IMF karena selama ini pemimpin IMF dimonopoli orang-orang Eropa. ”Tradisi IMF harus selalu dipimpin orang-orang Eropa sangat tidak beralasan karena belum tentu lebih baik.Iini menyangkut sumber daya manusia. SMI secara intelektual dan pengalaman sebagai Menkeu, Kepala Bappenas layak memimpin IMF,” tukasnya.

Marwan memastikan, jika SMI dipercaya sebagai Direktur Pelaksana, maka IMF akan punya kredibilitas dan pengaruh kuat di negara-negara berkembang. Sebab, SMI dinilai sebagai perwakilan negara berkembang yang tentunya akan memunculkan rasa solidaritas. ”Di sinilah perlunya solidaritas negara-negara berkembang untuk mendorong dia (SMI), minimal negara-negara dari kawasan ASEAN yang baru saja menyelenggarakan KTT, dimana Indonesia sekarang menjadi Ketua ASEAN,” katanya. (awa/jpnn)