pro-kalbar Pontianak Post
24
SINTANG
Bapas Kekurangan PK BADAN Pemasyarakatan (Bapas) di Kabupaten Sintang kekurangan tenaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Padahal, jangkauan kerja mereka tidak hanya Kabupaten Sintang saja, namun mencakup empat kabupaten di wilayah timur Kalbar, diantaranya Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi dan Kapuas Hulu. “Saat ini kita hanya mempunyai tiga tenMohammad Amin aga PK, yang harus mencakupi lima kabupaten termasuk Sintang, sehingga hal ini membuat kami sedikit merasa kesulitan dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” ungkap Kepala Bapas Kabupaten Sintang Mohammad Amin, Rabu (25/5).
Kamis 26 Mei 2011
Soal Kelangkaan BBM
Polisi dan Dinas ESDM Diminta Awasi Distribusi SANGGAU--Bupati Sanggau H Setiman H Sudin telah mendapatkan laporan terkait kondisi pendistribusian bahan bakar minyak di kabupaten ini, terkait dengan telah terjadinya kelangkaan, sehingga warga harus ngantre di SPBU. “Saya sudah mendapatkan informasi langsung dari masyarakat terkait persoalan ini. Karenanya saya juga telah menin-
daklanjutinya,” ujar Setiman kemarin. Langkah yang dilakukan Setiman adalah, dengan meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sanggau untuk turun ke lapangan melakukan pemantauan. Bahkan, bupati juga sudah menghubungi Kapolres Sanggau AKBP Winarto supaya menugaskan anak buahnya mangkal di
SPBU melakukan pantauan. “Karena laporan yang saya terima, SPBU juga melayani kendaraan-kendaraan yang membawa jeriken. Padahal, SPBU seharusnya memperioritaskan masyarakat pemilik kendaraan. Kalaupun melayani jeriken, tapi harus yang mengantongi rekomendasi dari camat,” jelas Setiman.
PUTUSSIBAU
Dorong Wirausahawan
Ke Halaman 23 kolom 5
Ke Halaman 23 kolom 5
Janji Gubernur Kembali Dituntut
Ke Halaman 23 kolom 5
SALAH satu penggerak perekonomian nasional dan daerah adalah dunia usaha, sehingga pemerintah terus mendorong pengembangan wirausaha baru. Salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah permodalan dari lembaga keuangan. Pimpinan Bank Kalbar Putussibau H Syamsurrizal mengatakan, pihaknya telah membuka keran akses permodalan H Syamsurrizal bagi wirausaha baru dan pelaku usaha yang akan mengembangkan usaha. Karena salah satu tujuan pihaknya adalah bagaimana mendorong peningkatan kapasitasn usaha mikor, kecil dan menengah.
Apa pun itu, lanjut Setiman, dirinya mendukung wacana Gubernur Kalimantan Barat soal perlu dipikirkannya meminta suplai BBM dari Malaysia. Dikatakannya, jika memang persoalannya adalah suplai yang tidak cukup sehingga terjadi kelangkaan, maka dengan sokongan Malaysia, diharapkan masalah
WAHYU ISMIR/PONTIANAK POST
PRIHATIN: Kondisi wisata Bukit Kelam sangat memprihatinkan. Salah satunya gubuk tempat warga berjualan terkesan kumuh.
Pengelolaan BK Belum Maksimal Disbudpar Lakukan Pengelolaan Kebersihan Bertahap dan Swadaya SINTANG--Kepala Dinas Kebu-
dayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang Senen Maryono, mengakui pengelolaan tempat wisata Bukit Kelam (BK) belum dilaksanakan secara maksimal, terutama permasalahan kebersihan dan perawatan bangunan di sekitar lokasi. Namun demikian, pihaknya telah melakukan pengelolaan kebersihan bertahap dan swadaya, yaitu dengan membersihkan secara gotong royong. “Kita akui kondisi Bukit Kelam saat ini masih belum menggambarkan objek wisata yang menarik. Tetapi kita telah dua kali melakukan kerja bhakti secara swadaya yang melibatkan camat dan masyarakat
setempat, serta Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran, dalam dua bulan terakhir ini,” ungkap Senen, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/5). Pria yang baru menjabat beberapa bulan sebagai Kadisbudpar ini melanjutkan, kerja bakti yang telah mereka kerjakan masih meliputi areal depan tempat wisata. Di mana bagian pagar dan sampai komplek bangunan sudah terlihat rapi, yang sebelumnya dipenuhi rumput tinggi dan dipenuhi semak belukar. “Kalau sebelumnya terlihat kumuh di bagian depan, tetapi sekarang sudah lumayan
Rp100 M untuk Selatan Sintang SINTANG--Setelah redanya tuntutan masyarakat terhadap realisasi pembangunan kawasan perbatasan, kini tuntutan prioritas pembangunan juga disampaikan oleh masyarakat di kawasan selatan Sintang. Apalagi dengan menjelmanya jalan menjadi bubur tanah di jalur selatan, yang berujung penanaman pohon di tengah jalan belum lama ini. “Kami menuntut janji Gubernur Kalbar Cornelis untuk juga memperhatikan jalan menuju sejumlah kecamatan di selatan Kabupaten Sintang. Apalagi sebelumnya, beliau (Cornelis, Red) sudah menjanjikan akan mengalokasikan dana setidaknya sebesar Rp100 miliar untuk pembenahan infrastruktur,” kata Buai, tokoh masyarakat Kayan kepada koran ini, Senin malam (24/5). Dikatakannya, saat kunjungan Cornelis ke Kayan beberapa waktu lalu, orang nomor satu di Kalbar itu memang sempat menjanjikan dihadapan masyarakat, bahwa akan mengalokasikan setidaknya Rp100 miliar untuk pembangunan jalan dari dan menuju selatan Sintang. “Janjinya untuk perbaikan jalan dari Simpang Bedang,
Ke Halaman 23 kolom 5
Ke Halaman 23 kolom 5
Penertiban Aset Daerah Akan Libatkan BPKP SANGGAU--Bupati SangDengan harapan, BPKP gau H setiman H Sudin menindaklanjutinya dengan tidak menampik soal adanya melakukan kajian dan verisejumlah aset milik daerah fikasi lebih lanjut terhadap yang dikuasai oleh pihak aset-aset daerah yang dikualain. Karenanya, Pemkab sai pihak lain tersebut. Sanggau akan melakukan “Kalau menurut BPKP penertiban sesuai dengan penguasaan aset tersebut ketentuan yang berlaku. melanggar ketentuan dan “Pemkab Sanggau akan aturan, maka tindakan tetetap melakukan penertiban gas, kalau perlu menempuh terhadap aset-aset daerah jalur hukum akan dilakuini. Baik berupa rumah dinas kan. Namun jika menurut maupun mobil dinas. Kita BPKP penguasaan aset itu akan lakukan inventarisasi dapat dibenarkan dan tidak H Setiman H Sudin secepatnya, karena sesungbermasalah, maka kita akan guhnya saya juga gerah menerima hasil investigasi karena persoalan ini,” kata Setiman ke- maupun audit BPKP tersebut,” jelasnya. marin. Dikatakan Setiman, jika langkah penDikatakan Setiman, inventarisasi ertiban aset ini nantinya memiliki dasar asset-aset milik daerah ini nantinya akan hukum maupun hasil keputusan dan ditembuskan kepada Badan Pemeriksa kajian BPKP serta memiliki kekuatan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). hukum, maka Pemkab Sanggau tidak
akan ragu-ragu lagi melakukan langkah penertiban dan menarik aset-aset daerah yang dimilikinya. “Saya akan menggelar rapat seluruh SKPD untuk membahas persoalan ini. Percayalah, penertiban aset milik daerah, baik dalam bentuk rumah dinas maupun mobil dinas akan kita lakukan,” ungkap Setiman. Disinggung soal ada sejumlah pimpinan SKPD yang menguasai mobil dinas lebih dari satu, bupati tidak memungkirinya. Dia mengakui hal itu benar adanya. Karenanya, dengan melibatkan BPKP dalam penertiban ini nantinya, diyakininya akan berjalan dengan baik. “Saya mengimbau, kepada pihak-pihak yang merasa tidak berhak menguasai aset milik daerah, agar dengan suka rela mengembalikannya kepada Pemkab. Jangan segan dan ragu. Kita pantas menghargai mereka-mereka yang menyadari akan hal itu,” tandas Setiman.(nto)