26 legistrator ppn
Diintruksikan ke PKB PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kayong Utara patut bersyukur. Betapa tidak, menghadapi pemilu legislatif 2014, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar ini mendapat “nafas baru” dari Partai Persatuan Nasional (PPN). Artinya, kader ataupun legislator asal Partai Persatuan Nasional (PPN) tak perlu pusing mencari perahu untuk menuju pemilu legislatif tahun depan. P a s a l n y a , D P P P P N t e l a h m e n g i n t r u ksikan kepada kadernya mengayuh PKB untuk dapat mensukseskan pemilu legislatif 2014. “Kita telah diintruksikan Pak OSO (DR H Oesman Sapta Odang) selaku Ketua DPP PPN untuk menggunakan perahu PKB jika maju sebagai caleg,” ungkap Ketua DPC PPN Kabupaten Kayong Utara, Namrun Leru SPd ditemui di ruang kerjanya di DPRD Kabupaten Kayong Utara, Senin (22/4). Dikatakan Namrun, ada empat kader PPN yang duduk di DPRD Kayong Utara saat ini. Hanya saja, dari empat kader tersebut, satu diantaranya mungkin tidak maju bersama PKB. Adalah Laujeng asal Teluk Batang yang dikabarkan tidak diterima di PKB lantaran kuota di PKB untuk dapil III (Kecamatan Teluk Batang dan Seponti) sudah penuh. “Untuk rekan kita Laujeng mungkin kalau tetap maju dengan menggunakan partai lain, bisa jadi ke PKPI,” Namrun menjelaskan. Sedangkan tiga kader PPN yang sekarang tercatat sebagai anggota DPRD Kayong Utara priode 20092014 dipastikan maju bersama partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Selain Namrun, dua kader lainnya adalah Indra Riduani dan Haripin. Namrun dan Indra akan maju di dapil I (Kecamatan Sukadana) dan Haripin di dapil IV (Kecamatan Simpang Hilir). (mik)
kayong utara
Jumat 26 April 2013
Pontianak Post
Polres Kayong Utara Direncanakan 2014
mik/Pontianak Post
TINJAU LAHAN: Tim dari Polda Kalbar dipimpin AKBP Erwin meninjau lahan rencana pembanguinan Mapolres Kayong Utara di Dusun Senebing Desa Sutra Kecamatan Sukadana. Direncanakan pada 2014 mendatang pembagunan Mapolres sudah dimulai.
SUKADANA-Polda Kalbar menerjunkan tim untuk memastikan rencana pendirian Polres Kabupaten Kayong Utara, Kamis (25/4). Menurut AKBP Erwin dari Polda Kalbar, jika tidak ada kendala pembangunan Polres Kayong Utara akan dimulai pada tahun 2014. “Prinsipnya dari kita (kepolisian,Red) siap untuk mendirikan Polda, tinggal dukungan dari pemerintah. Seperti menyangkut anggaran untuk pembangunan tentunya harus melalui Kementerian Keuangan RI,” kata AKBP Erwin ditemui saat meninjau areal lahan Polres Kayong Utara di Dusun Senebing, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, kemarin. Rencananya Kapolda Kalbar turun langsung meninjau lokasi tanah yang dihibahkan pemerintah daerah ke Polda Kalbar untuk pembangunan Polres Kayong Utara. ”Berhubung Kapolda ada kegiatan lain yang tak bisa ditinggalkan, akhirnya rombongan dari Polda diwak-
ilkan dan dipimpin AKBP Erwin,” kata AKP Banawi, pejabat dari Polres Ketapang yang ikut mendampingi tim dari Polda Kalbar. AKBP Erwin datang bersama tim termasuk dari konsultan guna melihat tanah yang kabarnya disiapkan seluas tujuh hektar dan sudah dibebaskan 2,5 hektar. “Tanahnya cukup luas ada sekitar tujuh hektar, untuk ukuran Polres sudah lebih dari cukup,” ujarnya. Apalagi, diinformasikan di atas lahan itu rencananya dibangun beberapa unit bangunan satu atap seperti kantor, asrama, helipad dan juga lapangan tembak. Tamu dari Polda yang melakukan kunjungan ke areal rencana pembangunan Polres Kayong Utara didampingi Kabag Umum Setda Pemkab Kayong Utara, Tengku Ridwan. Tengku Ridwan membenarkan bahwa pemerintah daerah telah menghibahkan tanah di lokasi itu untuk pendirian Polres Kayong Utara. (mik)
7 Anggota DPRD Belum Kantongi BB-5 SUKADANA- Sejumlah 7 Anggota DPRD Kayong Utara yang kabarnya “lompat” partai untuk dapat dicalonkan sebagai caleg di pemilu 2014 nanti ternyata belum kantongi formulir BB-5 dari Ketua DPRD. Pasal 19 huruf i poin 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif berisi “Anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5).
C
m
y
k
“Saya belum ada terima permintaan dari para anggota dewan terkait surat itu,” kata Ketua DPRD KKU, H. Ibrahim Dahlan, Senin (22/4). Dikatakannya, walau masih ada waktu penyempurnaan berkas dan saat ini tengah dalam upaya hukum di Jakarta, namun Ibrahim Dahlan justru menilai dari sisi etika, dimana dalam berpolitik itu akan elegan jika dilakukan dengan santun dan beretika, bukan memandang dari satu sudut yang hanya memandang kepentingan sesaat. “A n g g o t a d e w a n y a n g mencalonkan kembali di periode 2014, harusnya memberi contoh untuk mentaati
peraturan, kalau aturan sudah tidak ditaati, bagaimana nanti saat sudah duduk jadi dewan,” kata Ibrahim Dahlan. Dikatakannya, jika sudah mundur dari partai lama dan masuk ke partai baru, secara etika mereka sudah tidak mengabdi di partai itu dan beralih ke partai baru, namun mengapa masih berharap hak dari partai yang telah jelas-jelas mereka tinggalkan. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kayong Utara, Jumanti S.Sos sampai hari terakhir pendaftaran calon sementara ke KPU, dirinya belum menerima sepucuk surat resmi terkait permohonan untuk
mendapatkan formulir BB5. “Kalau lisan ada yang sudah manyampaikan, namun tertulis belum ada,” kata Jumanti. Sementara itu Namrun Leru S.Pd yang merupakan wakil ketua DPRD Kayong Utara yang merupakan salah satu yang pindah partai yakni ke PKB menjelaskan bahwa pihaknya memang sengaja tidak menyertakan BB5 dalam pendaftaran ke KPU. “Kami belum melampirkan, kan masih ada waktu dalam penyempurnaan persyaratan nanti, dan saat inipun masih ada upaya hukum untuk itu,” kata Namrun yang dijumpai masih ngantor seperti sediakala. (mik)