Pontianak Post
Jumat 26 April 2013
ketapang
1.600 Batang Kayu Ilegal Diamankan
Dewan
Selesaikan Polemik
+
POLEMIK tenaga pengajar yang sudah mengajar sejak tahun 2005 namun tidak termasuk dalam kategori dua (K2) terus bergulir. Puluhan tenaga honerer yang sudah mengajar sekitar delapan tahun tidak masuk dalam database. Merekapun mengadukan perkara ini kepada perwakilan mereka yang ada di DPRD. Menanggapi polemik yang dialami oleh puluhan tenaga pendidik ini, Sekretaris Komisi I DPRD Ketapang, Al Muhammad Yani mengungkapkan, DPRD akan berkonsultasi ke KemenPAN dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun sebelumnya, terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi ulang bersama Bagian Kepegawaian Daerah Ketapang dan Pemerintah Daerah terhadap 430 tenaga pendidik yang telah terdaftar di K2. Sebelumnya, sebanyak 766 tenaga pendidik menyampaikan berkas mereka untuk memenuhi persyaratan K2. “Akan dicek kembali penyebab ketidaklulusannya seperti apa, jika tak memenuhi persyaratan baru dikatakan wajar. Jika ada yang telah sesuai aturan, kemudian tidak terakomodir, ini yang Al Muhammad Yani mesti dicarikan jalan keluarnya,” kata Yani, kemarin (23/4). Dia menjelaskan, peserta yang berhak secara persyaratan namun kemudian gagal terdata sebagai bagian dari 430 K2, tentu memerlukan perhatian serius. Namun bukan berarrti setiap K2 akan melenggang mulus menjadi CPNS. Masih ada tahapan lagi yakni seleksi dari bagian kepegawaian yang merupakan perpanjangan tangan dari KemenPAN. “Yang akan diambil hanya 30,” lanjutnya. Dia juga menambahkan, aturan dan prosedur rekruitmen CPNS dari K2 telah diatur jelas oleh KemenPAN. “Ini wewenang KemenPAN yang dilaksanakan oleh daerah,. Makanya aturan dan polanya kita ikuti saja. Dinas Pendidikan pada dasarnya hanya melanjutkan saja,” ujar Yani. Sementara itu, Yani mengapresiasi tenaga honorer yang menemukan data terkait tenaga honorer yang tidak pernah mengajar, namun tiba-tiba menjadi bagian dari K2. Namun proses klarifikasi dan verifikasi tetap mesti dijalankan sebagai pembuktian klaim. “Temuan-temuannya harus kembali diverifikasi lagi,” jelasnya. Sebelumnya, pada Senin (15/4), puluhan tenaga honerer yang gagal terdaftar di K2 mengadukan nasibnya ke DPRD Ketapang. 430 tenaga pendidik yang terdaftar di K2, 13 diantaranya diklaim tidak pernah mengajar, namun mereka dimasukkan dalam K2 oleh Dinas Pendidikan. (afi)
25
AHMAD SOFI/PONTIANAK POST
BARANG BUKTI : Sebagian barang bukti kayu sitaan Polres Ketapang yang disimpan di sebelah rumah dinas Kapolres Ketapang.
Hari ini Rakor KPU dan PPK Pemutakhiran Data Pemilih KETAPANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang akan segera menggelar rapat koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan. Kegiatan ini secara khusus membahas data pemilih Pemilu tahun 2014 yang akan berlangsung pada 26 April di Aula Dinas Pertanian dan Peternakan Ketapang. “Rakor ini akan mensosialisasikan penggunaan aplikasi pemutakhiran data pemilih dengan sistem informasi data pemilih (sidalih). Selain itu, teknis-teknis pemutakhiran termasuk adanya stiker
tanda masyarakat terdaftar sebagai pemilih,” kata Ketua KPU Ketapang, Juardhani di ruang kerjanya, kemarin (24/4). Dia mengatakan, data pemilih merupakan bagian yang sangat penting dan selalu menjadi persoalan yang krusial di setiap penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, dalam Pemilu kali ini pendaftaran pemilih akan dilakukan oleh Petugas Pantarlih yang diangkat oleh PPS dan sudah terbentuk berdasarkan jumlah TPS pada Pemilu terakhir (Pemilu Gubernur 2012, red). “Masa tugas Pantarlih selama dua bulan atau selama pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, Kali ini tugasnya cukup panjang dan diharapkan kerja mereka bisa maksimal dalam melakukan pendataan pemilih,” lanjutnya. Juardhani juga mengungkapkan, mengenai tugas Pantarlih ini juga akan dibahas dalam Rakor.
Karena tugas mereka kali ini harus lebih teliti agar DPT menjadi lebih baik. Dia juga menegaskan, karena menyangkut hak pilih warga negara, oleh karena itulah Rakor akan lebih difokuskan pada pembahasan mengenai pemutakhiran data pemilih. “Selain itu, juga akan membahas mengenai sistim verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon anggota DPD yang kini telah memasuki masa verifikasi kelengkapan administrasi di tingkat KPU Provinsi. Karena DPD harus memiliki sejumlah pendukung yang tersebar paling sedikit di 50 persen dari jumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalbar, bisa saja pendukungnya tersebar di Kabupaten Ketapang dan ini harus diverikasi faktual ke lapangan, dan dalam proses vertual ini KPU Kabupaten dapat menugaskan PPK untuk melakukan vertual,” pungkasnya. (afi)
Operasi Hutan Lestari KETAPANG – Operasi Hutan Lestari yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Ketapang berhasil mengamankan sekitar 1.600 batang kayu dengan berbagai jenis. Penangkapan kayu illegal ini dilakukan di delapan lokasi, satu di antaranya di Kabupaten Kayong Utara. Akibat pembabatan hutan secara illegal ini, negara dirugikan sekitar Rp113 juta. Sebagian pemilik kayu ilegal ini berhasil dibekuk oleh Pol res Ketapang dan sebagian lagi masih lidik. “Dari kedelapan laporan tersebut, sebagian pe milik kayu sudah tersangka, nam un sebagian lagi masih lidik. Namun kami sudah mengantongi nama-namanya,” katas Kapolres Ketapang, AKBP Ary Wahyu Widijan anto melalui Kasatreskrim, AKP Andi Oddang Riuh, kemarin (25/4). Operasi ini dilakukan sejak 12 April lalu dan akan terus dilaksanakan untuk menyisir daerah-daerah di Ketapang yang berpotensi menyelundupkan kayu illegal ini. Selain itu, pihaknya juga akan terus mengembangkan informasi laporan dari masyarakat terkait penyelundupan kayu ilegal ini. Kedepalan lokasi tersebut antara lain, Pematang Kubur Kecamatan Benua Kayong yang berhasil mengamankan 54 kayu ulin, dengan tersangka JA warga Desa Maya Kecamatan Muara Pawan. Lokasi kedua adalah Sungai Pelansi Kuala Satong Kecamtan Matan Hilir Uatar, dengan barang bukti 198 kayu lokal,
namun tersangka masih lidik. Lokasi ketiga di saumil milik AT Jalan Gajahmada dengan barang bukti 95 batang kayu ulin dengan tersangka BR. Di tempat yang sama juga berhasil dibekuk SH dengan barang bukti 70 batang kayu ulin. Sementara di Sungai Nanjung, polisi mengamankan 48 batang kayu ulin. Sementara di Desa Belaban, polisi juga berhasil mengamankan 40 kubik atau sekitar 300 batang kayu lokal campuran, namun tersangka masih lidik. Sementara di Dusun Sungai Durian Desa Kuala Satong, sebanyak 179 batang kayu campuran berhasil diamankan dan pemiliknya masih lidik. Sedangkan di Kabupaten Kayong Utara, Polres Ketapang juga berhasil mengamankan ratusan batang kayu illegal dengan tersangka masih lidik. Lokasi penangkapan kayu tersebut di Desa Sungai Mata-Mata KKU dengan barang bukti kayu ulin campuran sekitar 180 batang, kayu lokal jenis Punak 320 batang, jenis Meranti 105 batang dan kayu log sebanyak 80 batang. Andi menjelaskan, kebanyakan kayu ini diambil dari hutan secara illegal. Namun polisi masih menyelidiki kemana kayu-kayu ini akan dikirim. “Untuk yang jumlahnya banyak ini kita tidak tau mau dijual kemana. Tapi kalau di Kendawangan itu paling tujuannya ke arah Jateng, Jatim dan Madura,” papar Andi saat ditemui di ruangannya. Andi juga menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutana Ketapang. “Untuk saksi ahli dari kehutan untuk proses pemeriksaan. Mereka yang terbukti akan dijerat dengan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara,” pungkasnya. (afi)
+
Koperasi TKBM Salurkan SHU KENDAWANGAN – Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Kendawangan Mandiri dari Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi tahun buku 2012, telah menyalurkan sisa
+
hasil usahanya untuk bantuan pendidikan sebanyak 5 persen serta bantuan sosial 5 persen. Ini dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan amanah yang termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Ketua TKBM Kendawangan Mandiri, Sulianto Harun melalui Bendaharanya Elmantono mengatakan, SHU Koperasi TKBM Kendawangan Mandiri pada tahun buku 2012 berjumlah Rp409.071.000. Ini juga sudah disalurkan melalui pos-posnya sesuai dengan presentasi. “Ini demi transparansi manajemen publik koperasi yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun,” kata Elman, kemarin (25/4). Dia menambahkan, pospos pengeluaran itu antara lain, 40 persen sebagai dana cadangan dipergunakan untuk memupuk modal dan
menutupi kerugian. Sedangkan 35 persen untuk anggota koperasi, 10 persen untuk pengurus koperasi, 5 persen untuk membayar karyawan dan 5 persen untuk bantuan pendidikan. Di antaranya untuk membayar honor guru dan sumbangan-sumbangan pendidikan lainya. Juga untuk kegiatan olahraga open turnamen futsal beberapa bulan yang lalu. Serta 5 persen untuk bantuan sosial dengan membagikan bantuan modal usaha sebagai modal tambahan bagi lebih dari 10 warung kecil atau pedagang kecil yang ada di Kendawangan. “Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian baik untuk pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat seperti yang diamanahkan dalam AD/ ART koperasi,” ujarnya. Dia juga menjelaskan, melalui bantuan modal usaha bagi pedagang kecil ini usahanya akan terus berkembang
sehingga mampu mendongkarak penghasilan sebagai penyanggah perekonomian bagi keluarganya. Ditegaskan Elman, dalam kiprahnya, koperasi TKBM Kendawangan Mandiri telah banyak menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 500 orang. Hal ini membuktikan bahwa koperasi TKBM Kendawangan Mandiri di bawah asuhan Sulianto Harun mempunyai peran penting dalam mensejahterakan masyarakatnya. Serta telah memberi kontribusi besar bagi perekonomian masyarakat di Kendawangan. Elman juga menambahkan, program program koperasi baik program sosial kemasyarakatan maupun program pendidikan lainya akan terus ditingkatkan. Seiring dengan keberhasilan koperasi dalam rangka mengolah usaha yang bergerak dibidang tenaga kerja bongkar muat barang dan jasa. (ser)
+