opini
6
Pontianak Post
l
Sabtu 23 April 2011
BBM Bersubsidi Spanduk yang terpasang di SPBU yang menyatakan “premium merupakan BBM bersubsidi dan hanya untuk golongan tidak mampu” sangat tidak etis sekali. Sindiran tersebut bagi saya sendiri merupakan sindiran untuk merendahkan harga diri bangsa Indonesia sendiri. Bensin merupakan sumber energi yang dipakai semua orang tanpa terkecuali, baik untuk kendaraan maupun industri rumah tangga untuk keperluan genset, dan lain-lain. Kalau Pertamina memberikan subsidi bensin 100% gratis kepada masyarakat, saya baru setuju dengan statement tersebut. Bensin dengan harga 4.500 saja sudah mahal, apalagi ada wacana kenaikan bensin kedepannya. Kenapa Pertamina harus mengeluarkan statement seperti itu??? Terima kasih. (089693780806)
Jaminan Persalinan Tolong Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk ibu yang melahirkan benar-benar disosialisasikan, karena sudah ada anggarannya dan dana sudah ada. Tolong instansi terkait benar-benar menjalankan program ini karena ini untuk menanggulangi angka kematian ibu akibat ketidakmampuan dalam membayar biaya persalinan. (081347549706)
Knalpot Racing Ide Kapolres Singkawang sangat bagus melarang knalpot racing di jalan umum karena memang sangat mengganggu dan meresahkan. Perlu ditiru untuk Polresta Pontianak, karena di Pontianak Kota dan sekitarnya banyak juga yang memakai knalpot racing. (081256208973)
Lintas Malindo Jalan berlubang, kemiringan jalan pas di tikungan, gorong-gorong ambruk, itu semua bisa kita lihat dan rasakan di sepanjang jalan Tanjung sampai Kembayan. Tolong kepada pihak yang bertanggung jawab dengan masalah jalan. Dimanakah pihak terkait? Lintas Malindo loh. (Timotius, 081210118543)
Liputan TVRI Saran untuk TVRI Kalbar, jangan hanya ditayangkan berita tentang Kubu Raya dan Pontianak doang, Kalbar bukan cuma milik Kubu Raya dan Pontianak. Liput juga berita di daerah lain yang ada di Kalbar. Kalau memang masih mau ditayangkan, lebih baik namanya diubah menjadi TVRI Kubu dan Pontianak. (085245574275)
Menanti Realisasi Opsi Presiden Sudah bukan rahasia lagi bahwa Presiden selalu gemar mengeluarkan terma opsi (pilihan). Dalam kasus perompakan terhadap kapal berbendera Indonesia oleh para perompak Somalia, istilah itu kembali meluncur dari sang Presiden. Bahkan, melalui ungkapannya bahwa semua opsi terbuka, banyak sekali opsi yang akan dipilih. Persoalannya, sampai kapan hal itu akan menjadi opsi yang benar-benar dipilih untuk dijadikan tindakan, tidak ada yang tahu, karena Pemerintah buru-buru menutup jenis opsi apa yang akan dipilih dengan mengatakan tidak semua hal bisa dibuka. Kita, tentu berharap agar dari sekian opsi itu memang telah ditentukan agar segala alternatif tindakan itu tidak hanya sekedar pilihan belaka yang ujuangujungnya tidak ada tindakan sama sekali. Terlepas dari sekian opsi itu, sebagaimana biasanya, Pemerintahan pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terakhir sebagaimana dilansir sebuah media massa akan mengedepankan diplomasi alias nonmiliter. Pendekatan yang mengenyampingkan kekerasan (militer) tentu baik manakala orang-orang yang dihadapi sesuai watak diplomasi adalah orang-orang yang beradab, menjunjung tinggi hukum internasional, dan hak asasi manusia. Dan, selain tiga masalah itu sayarat utama untuk sebuah proses diplomasi adalah apabila negara di mana sebuah masalah perlu didiplomasikan memang be-
nar-benar berdaulat. Apabila, sebuah negara secara de facto memang ada, namun secara kedaulatan tidak berdaulat atas warganegaranya, karena memang memang tidak ada instrumen yang memungkinkan untuk berdaulat, tindakan diplomasi secara otomatis gugur, karena diplomasi yang sejatinya berjalan antar negara, salah satu pihak ternyata tidak berdaulat atas warganya di mana dengan ketiadaan itu sudah pasti tidak bisa menjamin keterpenuhan hasil kesepakatan proses beradab itu. Untuk itu, terkait perompakan kapal berbendera Indonesia, saya jadi bertanya, “Dengan negara mana Indonesia berdiplomasi?” Jika diplomasi ingin dilakukan dengan Pemerintah Somalia sama sekali tidak mungkin, karena pemerintahan negeri itu hanya di sekitar ibu kota negaranya. Sedangkan wilayah-wilayah di luar ibu kota dikusai oleh banyak faksi, kepala suku, panglima perang, dan termasuk tentunya para perompak. Oleh sebab itu, jika ingin terus menggunakan diplomasi, maka tentunya tidak bisa dengan Pemerintah Somalia yang sangat rapuh dan lemah itu. Terlebih, Duta Besar negeri konflik itu telah menyarankan sekaligus mempersilahkan agar Indonesia menggunakan kekuatan militer alias Tentara Nasional Indonesian (TNI) untuk membebaskan kapal dan anak buahnya. Itu berarti, bahwa jalur perundingan terutama melalui Pemerintah Somalia, karena memang tidak
oleh
Dr. Mahmudi Asyari mempunyai kekuatan militer sangat tidak mungkin. Kecuali, memang mau berunding dengan pemberontak. Apabila tujuannya memang melindungi warganegara agar tidak menjadi korban pembununan sah-sah saja mengingat tugas negara adalah itu. Akan tetapi, bagi saya sangat naif bagaimana sebuah negara yang selalu getol menyuarakan—dalam melawan teroris—negara tidak boleh kalah dengan teror justru menyerah terhadap tuntutan perompak yang tidak—menurut saya—sama atau malah lebih dari teroris. Atau, karena mereka itu bukan warganegara sendiri, sehingga jargon itu mendapatkan pengecualian. Terlebih Menteri Pertahanan RI telah menyatakan sulit bagi Indonesia untuk meniru Korea Selatan. Terkait dengan masalah ini, mungkin Malaysia memang pantas menyebut Indonesia sebagai bangsa Indon yang oleh sejumlah pihak diyakini sebagai derivasi dari kata ‘in down’ alis terpuruk atau rendah. Betapa tidak, negeri jiran yang selalu membuat ulah terhadap kita termasuk tanggal 11 April 2011 lalu berhasil mengatasi secara militer aksi perompakan oleh gerombolan perompak Somalia itu. Akibat keberhasilan itu, secara penuh kebanggaan Kepala Staf Tentara Diraja Laut Malaysia (TLDM) menegaskan bahwa negeri itu adalah negara kuat dalam mi-
liter. Barangkali, keberhasilan itulah yang kemudian negeri tetangga itu semakin percaya diri untuk selalu membuat ulah terhadap Indon dan selalu enggan jika diajak merundingkan batas laut. Mungkin, mereka sudah terlanjur menjadi bangsa ‘pemberi’ sedangkan kita menjadi bangsa ‘peminta’. Terhadap Malaysia meskipun tidak bisa dibenarkan ‘bolehlah’, karena terlalu banyak saudara kita yang mencari penghidupan di sana terutama yang ilegal sehingga membuat langkah para pemimpin ini sangat repot. Mau keras, khawatir mereka dipulangkan sementara di dalam negeri tidak ada lapangan kerja. Walhasil akhirnya, kita menyerah meskipun sudah banyak tindakan negeri yang menurut Anggota DPR, Effendy Choiry, Ph.D orang kaya baru itu sering bertingkah pongah. Bahkan, Mantan Panglima TNI, Endriartono Sutarto tidak habis pikir kenapa Pemerintah selalu mengalah, karena secara kalkulasi militer Indonesia masih bisa mengungguli Malaysia. Apakah terkait perompak Somalia akan menerapkan hal sama? Untuk membebaskan kapal berbendera Indonesia yang secara hukum internasional akan wilayah Indonesia, sebenarnya hanya ada dua cara; membayar tebusan atau mengerahkan kekuatan militer. Semua ada resikonya. Jika mengambil pilihan pertama tentu imej negara lembek semakin kuat terutama ke luar (out ward looking) terutama
jika dibandingkan terhadap warganya sendiri yang dituduh melakukan tindakan teror. Sedangkan tindakan kedua, resikonya tentu adalah nyawa taruhannya baik sandera maupun prajurit. Namun, terlepas dari semua pilihan dan resiko masing-masing harus ada opsi yang benar-benar menjadi tindakan. Dan, itu lebih baik dari sekedar mewacanakan opsi yang ujungnya tidak melakukan apa-apa. Para pemimpin terutam Presiden dan Menteri Pertahanan janganlah meremehkan para prajurit TNI. Justru situasi di Somalia harus dijadikan tolok ukur kekuatan dan taktik yang selama ini baru sebatas latihan guna mengembalikan nama besar Indonesia seperti ketika membebaskan pesawat Woyla di Bandara Donmuang di Thailand. Sebagai buah keberhasilan operasi ketika itu, pasukan elit Indonesia yang kini dikenal dengan Kopassus disejajarkan dengan pasukan khusus Israel. Namun, itu dulu dan akan tetap seperti jika Presiden tidak mempunyai keberanian untuk mengerahkan militer guna mengembalikan harga diri dan kejayaan militer Indonesia. Atau, sekarang memang sudah era Malaysia yang sangat berbangga atas keberhasilan TLDM-nya ketika membebaskan kapal negeri itu dari para perompak Somalia? Saya kira sesekali harus membuktikan kekuatan TNI agar keberhasilan dalam simulasi penumpasan teroris ada pembandingnya di pertempuran sesungguhnya. **
Surat Pembaca
Perhatikan Nelayan Pesisir Rajungan merupakan hewan laut yang sangat potensial, juga merupakan hasil perikanan yang dari alam untuk diekspor ke mancanegara. Rajungan dikenal dalam bahasa Kalimantan Barat dengan sebutan “Renjong“ (kepiting laut) dan daerah pesisir menyebutnya “Ketam Laut.“ Bahasa latinnya Fortunus Pelagicus atau dalam bahasa perdagangannya “crab.“ Pada daging rajungan mengandung protein yang
sangat tinggi. Rajungan juga dapat dibudidayakan seperti di wilayah Jawa, khusus untuk Kalimantan Barat sampai saat ini belum ada yang membudidayakan dan hanya pengolahannya saja untuk dipasarkan di wilayah Jawa, terutama daging dan kulit (cangkang). Daerah penghasil rajungan yang sangat tinggi di wilayah Kalimantan Barat ialah Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya dan juga tempat pengolahannya. Hanya
saja proses pengolahannya masih dilakukan secara tradisional dan tenaga kerjanya juga masih mendatangkan dari wilayah Jawa. Untuk kalangan bisnis, rajungan sangat berpotensi dan sangat menguntungkan, pemasarannya juga sangat mudah. Tapi untuk menghasilkan barang yang banyak dan berkualitas harus didukung dari beberapa faktor, misalnya sarana dan alat tangkap, para nelayan harus
mendukung dan diperhatikan. Nelayan harus dibina dan diperhatikan untuk proses penangkapan rajungan, dan khusus alat tangkap kadang-kadang masih sulit didapat. Hal ini perlu diperhatikan dari pihak-pihak terkait untuk kelangsungan atau kesejahteraan kehidupan para nelayan atau penduduk pesisir. Purwadi Dusun Sumber Jaya.