PINYUH - NGABANG
18
Pontianak Post
Rabu 23 Maret 2011
Butuh Gergaji Mesin Potong Dahan Manual Kurang Efektif MEMPAWAH- Kendatipun kegiatan pemangkasan dahan maupun ranting-ranting pepohonan abasia serta pohon palem dipinggir jalan protokol sudah menjadi rutinitas Seksi Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak, ternyata kegiatan itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Penanaman sejuta pohon acapkali dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah pusat untuk penghijauan. Akan tetapi menyangkut masalah pemeliharaan dan pemangkasan menjadi tugas Seksi Pertamanan DPU “Kalau tidak dipangkas, selain membahayakan penggunan jalan, juga terlihat semerawut. Belum lagi jaringan kabel-kabel listrik tak jarang macet lantaran tertimpa dahan pohon rindang saat ditiup angin kencang,” aku Sawadi SE, Kasi pertamanan dikonfirmasikan, saat melakukan pembersihan kemarin. Beruntung Seksi Pertamanan memiliki derek hingga mampu menjangkau ketinggian hingga 12 meter untuk memotong dahan maupun membersihkan ranting pohon serta membersihkan pohon palem. “Sampai saat ini peekrjaan oleh petugas masih dengan sistim manual. Mesin chenso pohon yanga da sudah tak bisa digunakan lantaran rusak. Perlu pengadaan alat itu guna mempercepat pekerjaan diklapangan,” akunya. Karenanaya sawadi berharap pada ABT perubahan“Kami mohon dukungan dari komisi C khususnya untuk pengadaan dua buah chenso pohon yang harganya hanya belasan juta,” harapnya.
HAMDAN/PONTIANAKPOST
PANGKAS: Dinas Pertamanan DPU Kabupaten Pontianak memangkas dahan pohon di pinggir jalan yang dinilai membahayakan menggunakan derek.
Selain chenso pohon, petugas Seksi pertamana juga butuh beberapa buah parang panjang dan pendek untuk memotong dahan maupun ranting yang sudah dipotong untuk selanjutnya mempermudah angkutan untuk
Saluran Dilebarkan dan Diperdalam SUNGAIPINYUH-Proyekperbaikan saluran terminal komplek berikut pertokoan Sungai Pinyuh saat ini sedang dilaksanakan. Selain mencegeh banjir sewaktu hujan juga memperlancar pembuangan hingga disungai. “Kita mintakan, kebiasaan pemilik ruko untuk sama-sama menjaga kebersihan, dengan tidak membuang sampah dalam saluran,” ingatkan Samiun H Ilyas, Ketua LSM Putra Bansga Kabupaten Pontianak. Percuma saja salruan dilebar dan dalamkan, jika kebiasaan itu tidak dirubah. Lagian, saluran yang sudah diperbesar diharapkan tidak dipenuh lagi dengan paralon-paralon pertokoan yang menyedot air sungai.
“Jika pemilik ruko mau memasang paralon, sebaiknya pada saatperkejaanpengecoranbelum dilakukan. Dengan begitu semua slang atau paralon bisa ikut ditaman dan tidak lagi berserakan seperti sebelumnya,” nilai pengurus LSM Putra Bangsa. Diakui, dengan adanya pelebaran saluran terminal maupun komplek pertokoan mulai depan BRI Unit hingga deret ruko dipinggir sungai diharapkan akan menjadi contoh kedepan. Dilaijn pihak saluran yang sudah lebar dan dalam, mustinya tidak lagi ditutup secara total oleh pemilik ruko.“Pemerintah mustinya memebrikan batasan, untuk menutup saluran buat kelaur masuk kendaraan. (ham)
dibuang atau dibakar. Terkait masalah pemangkasan dahan dan ranting pohon-pohon sepanjang jalur protocol diakui Drs H Sujoko M.Si Kabag Humas selain pekerjaan rutin, juga dalam rangka mendu-
kung penilaian adipura 2011. “Pepohonan dan pohon palem sepanjang jalur protocol memang perlu dipangkas biar terlihat rapi dan rindang,” kata dia terpisah. (ham)
Ogah Anggotanya Dirugikan Ada Indikasi Bagi-bagi Paket MEMPAWAH- Pembahasan masalah APBD 2011 telah usai. Bahkan sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda) akhir tahun 2010 yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pontianak. Namun belakangan ini tersiar kabar yang sempat mengejutkan, karena lembaga eksekutif dan legislatif terindikasi lakukan sharing saat pembahasan anggaran dengan badan anggaran legislatif. Kendati begitu, sejauhmana kebenarannya, belum ada satupun sumber yang bersedia memberikan komentar. Namun salah seorang pengurus partai Politik di Kabupaten Pontianak, men-
gaku pertemuan eksekutif dan legislatif itu menyangkut bagi-bagi paket, dan hal itu memang sulit ditampik. “Sampai saat ini kedua lembaga itu belum memberikan klarifikasinya. Namun jika dilihat dari daftar yang saya terima dari anggota saya, kebenaranya memang ada. Tapi masalah itupun masih diatur,” sebutnya. Dia masih melihat perkembangan lanjutan, jika kondisi seperti itu tetap saja merugikan anggotanya yang bergabung dalam fraksi, tidak mustahil ke depan akan mengambil sikap tegas. “Untuk apa kita bergabung, jika anggota kita dirugikan,” tandasnya. Dipusat saja kata pengurus parpol itu ada koalisi yang semula permanen menjadi terpecah belah. Karena itu lanjut dia tetap akan memonitor anggotanya dan memberikan penegasan. Jika merasa dirugikan, musti mengambil sikap tegas
sesuai garisan partai. Berbicara masalah proyek dalam APBD 2011, selayaknya kata dia semua komponen masyarakat melakukan pengawasan, pemantauan atas indikasi adanya permainan kelompok tertentu. “Kita tidak bisa menutup mata dari apa yang kita lihat dan saksikan dilapangan. Dari proyek tanggap darurat yang dikucurkan pusat untuk Kabupaten Pontianak, diketahui siapa-siapa saja yang berada dibelakangnya,” aku pimpinan parpol, tersebut yang enggan disebutkan identitasnya. Kendati begitu, dia minta elemen masyarakat harus mengawasi sharing dua lembaga itu. Walaupun sampai saat ini belum ada kebenarannya, setidaknya ada rasa kepedulian kita sebagai anggota masyarakat,” sebutnya. (ham)
Jangan ada Permainan Penempatan PNS Bupati Serahkan SK PNS NGABANG – Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot Selasa (22/3) kemarin bertempat di aula kantor bupati Landak menyerahkan surat keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil kabupaten landak tahun 2010 sekaligus pengambilan sumpah serta penyerahan SK PNS Kabupaten Landak. Acara tersebut dihadiri oleh ketua DPRD Kabupaten landak, Heri Saman, serta seluruh jajaran SKPD kabupaten Landak. Dalam kesempatan tersebut, bupati Landak banyak menyampaikan pesan kepada PNS yang baru saja diambil sumpahnya. “Saya berharap kepada seluruh PNS yang hari ini (selasa,red) diberikan SKnya bisa bekerja lebih maksimal. Karena untuk mencapai disini saja sudah sangat sulit, jadi jangan disia-siakan,” ujarnya. Adrianus menyebutkan bahwa mereka yang berada disini dinilai pantas menjadi seorang PNS setelah melalui proses panjang. Dengan hal ini, pemda landak secara organisatoris maupun PNS sendiri telah mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. “Karena itu kita wajib bersyukur atas catatan sejarah yang telah terjadi
hari ini. Dari sekian banyak yang ingin menjadi PNS, yang dinyatakan lulus ini merupakan hal yang luar biasa,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung beberapa kabar seputar keluarga-keluarga bupati yang lulus PNS. Dari informasi yang didapatkan diketahui ada 10 orang dari 300 orang lebih yang masih memiliki kekerabatan dengan bupati. Sekaligus membantah bahwa kebanyakan PNS merupakan keluarga Adrianus. “Saya dengar diwarung-warung kopi ada yang bilang PNS banyak yang dari Kecamatan Sengah Temila. Sebagian besar keluarga saya, dan masih banyak lagi misalnya anak tiri dan anak emas. Saya perlu sampaikan disini bahwa semua itu tidak benar. Semuanya yang lulus PNS ini adalah mereka yang memiliki kemampuan dan berjuang sendiri,” tegasnya. Adrianus juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakannya yang menganak tirikan dan menganak emaskan pegawai. “Saya masih punya moral dan saya tidak pernah minta uang untuk meluluskan anak seseorang untuk menjadi PNS. Jadi tidak benar kabar-kabar diwarung kopi tersebut,” terangnya. Dalam kesempatan tersebut pula,
ia menyebutkan bahwa perlu adanya komitmen dari setiap pegawai agar bisa berada pada jalur yang benar. Ia mencontohkan dirinya yang berkomitmen pada PDI Perjuangan untuk kembali maju sebagai calon bupati landak 2011-2016 mendatang. Ditempat terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Landak, Klemen Apui mengharapkan agar bupati Landak bisa meluangkan waktu sejenak untuk melihat SK PNS yang ditanda tanganinya. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan tidak adanya pengaturan posisi penempatan yang selama ini terindikasi tidak sesuai dengan SK yang dikeluarkan Menteri Permberdayaan Aparatur Negara (Menpan). “Saya harap bupati bisa mengecek terlebih dahulu SK dari Menpan dengan ditanda tanganinya. Apakah penempatan-penempatannya tidak ada perubahan. Karena selama ini ada indikasi hal semacam itu. Kita mau agar SK Menpan menjadi pedoman pokok soal penempatan tersebut. Kalau SK Menpan saja bisa dirubah, saya tidak tahu lagi bagaimana kacaunya pemerintahan di Landak ini,” jelasnya. Kalau alasan ikut suami atau sebagainya, itu bukan alasan yang baik menurutnya. Karena sejak awal,
SUGENG/PONTIANAKPOST
SK: Pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap sejumlah PNS baru di lingkungan Pemkab Landak..
mereka sudah berikrar untuk siap bertugas dimana saja. Kalau belum apa-apa sudah minta pindah lebih baik tidak usah jadi pegawai saja. “Yang saat ini dirasakan perlu adalah permintaan yang diajukan ke Menpan, dan Menpan menurunkan SK, maksud saya BKPP ini harus meng-SK-kan sesuai dengan yang dikeluarkan Menpan. Kalau tidak, berarti bisa dipastikan ada permainan. Dan pertanyaan saya kalau ini terjadi, mengapa mereka berani mengubah SK Menpan sekalipun ?” tambahnya. Dikatakannya bahwa pada tahuntahun sebelumnya tertutup. Kebetu-
lan untuk tahun ini kita dapat. Bahwa permintaan guru yang jumlahnya 60 orang tersebut sudah ada penempatannya. Karena itu, bupati diminta untuk betul-betul bisa meluangkan waktunya sejenak untuk melihat, jangan sampai ada permainan bawahannya. “Pemerintah daerah selain mengumumkan CPNS juga mengumumkan tempat tugas secara transparan misalnya masalah tempat tugasnya. Agar ini menjadi pertimbangan bagi pelamar sendiri. Supaya baru setahun kerja lalu pindah alasan ikut suami, atau suami ikut istri, dan masih banyak hal lainnya,” timpalnya. (sgg)