Pontianak Post

Pontianak Post

Rabu 23 Maret 2011

Parit Tak lagi Bersahabat,...

Sambungan dari hal 9

Hampir 10 tahun terakhir, parit yang memiliki lebar kirakira 3 meter tersebut sudah tak dapat lagi dipergunakan dengan layak. Sebagai aliran air yang bermuara ke Sungai Kapuas, beberapa komplek perumahan yang berdiri tidak jauh dari pemukiman warga tersebut menggunakannya sebagai tempat penampungan dari pembuangan selokan mereka.

Belumlagipusat-pusatperbelanjaan, bangunan-bangunan megah waralaba yang berdiri tidak jauh dari lokasi parit, juga memanfaatkannya sebagai tempat penampungan pembuangan mereka. Kondisi ini ditambah lagi dengan rendahnya kesadaran warga dalam memperlakukan parit mereka.

Hampir sebagian besar warga menggunakan parit yang mengalir tersebut untuk tempat pembuangan sampah.

Dengan harapan sampahsampah yang dibuang akan dialirkan ke sungai. Padahal belum tentu sampah-sampah tersebut terbawa seluruhnya ke sungai. Beberapa di antaranya tertahan di kaki-kaki jembatan atau geretak yang melintasi parit atau tangga-tangga yang berdiri persis di tepian parit. Akibatnya, saat air menyusut atau surut, sampah-sampah tersebut terkumpul dan memenuhi dasardasar parit yang kini mulai mendangkal. Maka tidak heran, saat parit sedemikian dangkalnya, masyarakat sudah tidak dapat sama sekali memanfaatkannya.

Bahkan ketika aliran parit sempat tidak mengalir, bau yang dikeluarkan nyaris membuat mata berkunang-kunang.

Jika beranjak kepada lebih dari 10 tahun yang lalu, parit ini kerap menjadi lintasan para pedagangbuah-buahan,bahanbahan bangunan, BBM, serta pedagang-pedagang lain dengan mengayuh sampan mereka.

Di sisi lain warga juga kerap memanfaatkan parit tersebut sebagai tempat mereka bertanam kangkung dan tanamantanaman air lainnya, di samping memanfaatkannyauntukmandi serta mencuci.

Sementara anak-anak menggunakan parit untuk tempat bermain, berenang, menghabiskan waktu bersukaria setelah seharian disibukkan dengan beban belajar mereka di sekolah. Tidak heran jika anak-anak di sepanjang bantaran parit tersebut bisa dipastikanjagoberenangkarena fasilitasalamyangmerekamiliki.

Meskipun mereka tidak pernah merasakan sensasi berenang di dalam sebuah kolam seperti dirasakan anak-anak kini.

Namun kini, sepuluh tahun kemudian, parit tersebut nyaris tak bisa lagi digunakan. Hampir seluruh warga sepanjang bantaran parit telah memanfaatkan aliran air dari PDAM. Meskipun kadang mereka juga menggunakan sebagai cadangan di kala aliran air milik pemerintah tersebut mampet. Bahkan masjid-masjid di sepanjang bantaran pun sudah tak lagi menggunakan parit ini sebagai tempat berwudu. Walau demikian, tak semua warga di sepanjang bantaran memiliki solusi dengan memanfaatkan aliran air dari PDAM. Masih ada segelintir warga yang memanfaatkan parit tersebut untuk mandi dan mencuci karena keterbatasan ekonomi.

Namun tentu saja mereka berada di bawah ancaman berbagai macam penyakit dikarenakan begitu tercemarnya parit oleh limbah-limbahpemukimandan limbah-limbahlainnya.Padahal dulu parit ini selalu menemani warga menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Belum lagi mereka juga harus mandi berbaur dengan sampah-sampah yang dibuang oleh warga yang menjadikan parit sebagai tempat pembuangan akhir. (*)

Bongkar Bangunan ...

Sambungan dari hal 9

pihaknya sudah memberikan surat peringatan pertama kepada pemilik usaha tersebut.

“Surat peringatan itu, kita minta inisiatif pemilik usaha membongkar bangunannya,” ungkap mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ini.

Indra mengaku, pihaknya memberi tenggang waktu agar pemilik usaha membongkar bangunannya yang diduga melanggar GSS tersebut.

Pihaknya tetap menjalankan upaya sesuai prosedur. Surat peringatan dilayangkan.

“Tapi, bila sudah diberi surat peringatan pertama, kedua hingga ketiga, (oknum) pengusaha tetap bandel, sudah

jelas akan kita tertibkan,” katanya.

Sebelumnya Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak, menyatakan air Sungai Jawi Pontianak pada saat surut tidak layak dijadikan sarana mandi, cuci dan kakus karena tercemar limbah rumah tangga dan industri.

Menurut dia, pada saat air sungai sedang surut banyak air limbah dari rumah tangga, restoran dan rumah makan, bengkel, industri rumah tangga dan limbah dari pasar tradisional turun dan mencemari air sungai itu.

“Pencemaran limbah di Sungai Jawi Pontianak sudah jauh di atas ambang batas. Akibat tercemar, statusnya tidak layak untuk MCK,” kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pentaatan Hukum BLH Kota Pontianak, Haryadi S. Triwibowo. (ody)

Aneka PONTIANAK

15

Unas Diperlukan untuk Pemetaan Sambungan dari hal 9

juga siswa yang juara olimpiade tetapi tidak lulus ujian nasional,” katanya.

Ujian nasional menjadi tolak ukur kelulusan sehingga banyak siswa khawatir tak lulus.

Bagi sekolah, ujian nasional menjadi penentu prestise dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas. ”Kepanikan bertambah karena standar kelulusan yang ditentukan pemerintah naik dari rata-rata sebelumnya. Siswa takut tak lulus. Guru takut sekolahnya tercoreng karena banyak murid yang tak lulus,” ungkap

Christiandy.

Seharusnya, lanjut Christiandy, sistem penilaian ujian nasional mampu memberikan informasi akurat, mendorong siswa untuk belajar, memotivasi guru dalam pembelajaran, meningkatkan kinerja lembaga, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nantinya mutu pendidikan juga semakin baik. ”Kepalasekolahdangurujuga harusmeningkatkankompetensi dan kinerjanya sehingga kualitas pembelajaran di kelas meningkat. Jadi berapa pun standar yang ditetapkan pemerintah, sekolah dan siswa selalu siap,” ungkapnya.

Suryani dari DPW Aisyah menyatakan setuju dengan adanya pemetaan ujian nasional. Ia berharap kelulusan diserahkan kepadasekolah.”Karenasekolah yang tahu siswanya. Jadi anak didikitutidakhanyapintar,tetapi cerdas spiritual dan emosional,” katanya.Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat Alexius Akimmenyatakanujiannasional diperlukan. Tetapi sebaiknya penentu kelulusan diserahkan kepadasekolah.”Saatpenerapan sistem ebtanas, tidak ada siswa yang tidak lulus. Ujian nasional itu perlu sebagai penentu kelulusan tetapi perlu beberapa tambahan,” katanya. (uni)

Parit Tak lagi Bersahabat, Ketersediaan Air...

Sambungan dari hal 9

Hampir 10 tahun terakhir, parit yang memiliki lebar kirakira 3 meter tersebut sudah tak dapat lagi dipergunakan dengan layak. Sebagai aliran air yang bermuara ke Sungai Kapuas, beberapa komplek perumahan yang berdiri tidak jauh dari pemukiman warga tersebut menggunakannya sebagai tempat penampungan dari pembuangan selokan mereka.

Belum lagi pusat-pusat perbelanjaan, bangunan-bangunan megah waralaba yang berdiri tidak jauh dari lokasi parit, juga memanfaatkannya sebagai tempat penampungan pembuangan mereka. Kondisi ini ditambah lagi dengan rendahnya kesadaran warga dalam memperlakukan parit mereka. Hampir sebagian besar warga menggunakan parit yang

mengalir tersebut untuk tempat pembuangan sampah.

Dengan harapan sampahsampah yang dibuang akan dialirkan ke sungai. Padahal belum tentu sampah-sampah tersebut terbawa seluruhnya ke sungai. Beberapa di antaranya tertahan di kaki-kaki jembatan atau geretak yang melintasi parit atau tangga-tangga yang berdiri persis di tepian parit.

Akibatnya, saat air menyusut atau surut, sampah-sampah tersebut terkumpul dan memenuhi dasar-dasar parit yang kini mulai mendangkal. Maka tidak heran, saat parit sedemikian dangkalnya, masyarakat sudah tidak dapat sama sekali memanfaatkannya. Bahkan ketika aliran parit sempat tidak mengalir, bau yang dikeluarkan nyaris membuat mata berkunang-kunang.

Jika beranjak kepada lebih dari 10 tahun yang lalu, parit

ini kerap menjadi lintasan para pedagang buah-buahan, bahan-bahan bangunan, BBM, serta pedagang-pedagang lain dengan mengayuh sampan mereka. Di sisi lain warga juga kerap memanfaatkan parit tersebut sebagai tempat mereka bertanam kangkung dan tanaman-tanaman air lainnya, di samping memanfaatkannya untuk mandi serta mencuci.

Sementara anak-anak menggunakan parit untuk tempat bermain, berenang, menghabiskan waktu bersukaria setelah seharian disibukkan dengan beban belajar mereka di sekolah. Tidak heran jika anak-anak di sepanjang bantaran parit tersebut bisa dipastikan jago berenang karena fasilitas alam yang mereka miliki. Meskipun mereka tidak pernah merasakan sensasi berenang di dalam sebuah kolam seperti dirasakan anak-anak kini.(*)

CPO Melimpah Pelabuhan Tak Siap Sambungan dari hal 9

Kapal-kapal yang mempunyai draf lebih dari 4,5 meter, harus menunggu air pasang.

Dampaknya, banyak kapalkapal yang delay. Apalagi saat terjadi kecelakaan kapal karam di alur pelayaran.

Untuk pemeliharaan alur harus dikeruk minimal 1,5 meter pertahun. Tapi, butuh biaya sangat besar. Kondisi alur dan kolam pelabuhan tidak menungkinkan untuk kapal-kapal generasi terbaru.

Sehingga kapal yang masuk ke Pelabuhan Pontianak relatif kecil, yaitu kurang dari 3000 DWT (saat air surut) dan kurang dari 5000 DWT saat air pasang.

Luas lahan Pelabuhan Pontianak sulit dikembangkan secara dinamis dan signifikan. Karena lahan berada di wilayah perkotaan yang sangat terbatas dan biaya sangat mahal. Terbatasnya kemampuan jembatan dan akses jalan raya. Sehingga menghambat lalu lintas peti kemas untuk keluar masuk pelabuhan Pontianak.

“Pendangkalan tiap tahun bertambah. Sehingga kondisi alur pelayaran pada posisi LWS hanya 3,8 meter. Kapal 3000 DWT tidak bisa masuk.

Ini belum kita bicara kapal pembawa CPO yang bisa mencapai puluhan ribu ton.

Itu saja susah harus nunggu air pasang. Dan ketika air

pasang, kapal bisa masuk bongar muatnya lambat,” kata Sutaryo.

Ia menegaskan, Kalbar harus membangun Pelabuhan Samudera Internasional. Potensi yang ada untuk lokasinya adalah di Sungai Kunyit. Menurut dia, sudah ada feasibility study untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Itu sentral pelabuhan tersebut. Tapi, pemerintah dengan dana yang ada belum bisa bangun itu. Satu-satunya adalah dari investasi oleh investor. Kita harapkan ada investor yang mau berminat melaksanakan usaha di bidang pelabuhan ini,” katanya. (ody)

Tidak Selamanya Sampah Bernilai Buruk Sambungan dari halaman 16

anak, Akhmad Nurdin mengungkapkan, TTG, dalam konteks pemberdayaan m a s y a r a k a t , m e r u p a kan pemicu pertumbuhan yang diharapkan mampu untuk mewujudkan usaha masyarakat yang dapat menghemat ongkos atau biaya

produksi.

“Diharapkan dapat juga meningkatkan kapasitas dan nilai tambah produk sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ungkapnya.

TTG harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak merusak lingkungan

serta dapat dimanfaatkan masyarakat secara mudah.

“Kalau sulit untuk dimanfaatkan masyarakat berarti itu tidak termasuk kategori TTG. Yang termasuk kategori TTG yakni yang mudah dimengerti dan dimanfaatkan masyarakat hanya tergantung masyarakat mau atau tidak melaksanakannya,” jelasnya. (ody)

Faktor Emosi Sesaat

Terbitkan Rekomendasi Larangan Ahmadiyah

Sambungan dari hal 9

Sambungan dari halaman 16

berujung dengan damai.

Alasan yang dikemukakan yakni ingin membangun kembali rumah tangga. Karena khawatir terhadap masa depan keluarga, terutama anak. Sehingga pertikaian antaranggota keluarga lebih memilih diselesaikan secara kekeluargaan.

Ia menambahkan, pihaknya tiap menerima laporan KDRT selalu mengedepankan agar pelapor menimbang secara matang. Bukan berarti menolak laporan. Karena kasus yang terjadi merupakan masalah intern rumah tangga. Mayoritas latarbelakang penyebab faktor KDRT yakni masalah ekonomi. Hingga membuat hubungan kurang harmonis yang dilampiaskan dengan tindak kekerasan.

Kasat memrincikan, laporan KDRT yang biasa ditangani antara lain kekerasan suami terhadap istri atau orangtua kepada anak. Baik oleh bapak maupun ibu. Semua dipicu karena hubungan di lingkungan keluarga tidak kondusif.

Sehingga segala sesuatu persoalan dapat menjadi penyulut konflik.

Kasat juga tidak menyangkal faktor menikah di usia muda turut menjadi salah satu pemicu KDRT. Karena tidak sedikit kasus yang ditangani usia korban maupun pelapor tergolong sangat muda. Mereka menikahnya di usia relatif muda. Namun ketika membangun rumah tangga secara mental belum terlalu siap.

Emosi masih menjadi andalan untuk menyelesaikan masalah.

Kekerasan dianggap sebagai jalan penyelesaian.

Karena itu, kata Kasat, pembenteng utama buat mence-

gah KDRT semua berpulang hubungan di lingkungan keluarga. Keluarga menjadi landasan utama membangun keharmonisan. Tanpa didasari hubungan baik di lingkungan keluarga maka persoalan KDRT tetap sulit dicegah.

Kasat menambahkan, laporan KDRT tetap akan ditindaklanjuti. Sesuai proses hukum yang berlaku. Namun, kata dia, langkah kepolisian adalah menindak kasus yang dilaporkan. Bukan menjadi bentuk penyelesaian utama. “Pencegahan maupun penuntasan KDRT, kuncinya di keluarga.

Kalau polisi hanya menindak secara hukum,“ kata Kasat.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji khawatir karena kekerasan rumah tangga, bukan lagi dilakukan kaum laki-laki, melainkan juga kaum perempuan.

Tentu saja hal itu memicu ke perceraian.

“Kita lihat dulu apa sebenarnya latar belakang tingkat KDRT di Pontianak. Apa yang salah sebenrnya sehingga keharmonisan dalam rumah tangga mulai pudar,” katanya, belum lama ini.

Menurut dia, angka perceraian dan KDRT yang meningkat, bukan semata-mata karena faktor ekonomi, melainkan karena faktor pihak ke tiga sehingga keharmonisan dalam rumah tangga tidak ada.

“Saya ingin lihat, sebenarnya apa masalahnya sehingga sekarang banyak sekali yang bercerai dan KDTR, saya rasa kecemburuan yang berlebihan,” katanya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak Mujiono mengatakan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga karena peran BP4 yang masih sangat minim. (stm/tin)

kelompok yang keberadaannya menistakan agama Islam.

Jadi, tidak ada alasan bagi DPRD dan Gubernur Kalbar untuk tidak mengambil sikap tegas.

“Bilamana pemprov tidak segera bersikap dan mengatur mengenai hal ini, Fraksi PPP khawatir umat Islam yang ada di Kalbar justru akan bertindak sendiri,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, di sejumlah daerah, aktivitas aliran Ahmadiyah telah memancing konflik kekerasan

misalnya di Cikeusik. Kejadian seperti itu hendaknya tidak sampai terjadi di Kalbar.

Berdasarkan data Kanwil Kementerian Agama Kalbar, penganut aliran Ahmadiyah terdapat kira-kira 73 kepala keluarga yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Sejumlah ormas Islam di antaranya FPI sebelumnya sudah pernah menyampaikan aspirasi ke DPRD dan meminta agar pemprov mengeluarkan aturan pelarangan Ahmadiyah.

Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia sudah men-

geluarkan aturan mengenai pelarangan tersebut, termasuk Pemkot Kota Pontianak. Menteri Agama RI, Suryadharma Ali, ketika berkunjung ke Kota Pontianak beberapa waktu lalu juga menyatakan dukungannya terhadap pelarangan aktivitas jamaah Ahmadiyah.

Menurut Suryadharma Ali, pelarangan itu cukup punya dasar yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama dan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. (rnl)

Pesimis Kuota Cukup Sambungan dari halaman 16

pertamax, karena harganya murah. “Dimana (ada Stasiun Bahan Bakar Umum) premiumnya full, pasti pertamaxnya tidak laku. Di mana-mana orang lari premium, tidak hanya di sini, di Jakarta juga.

Kalau ada BBM premium bersubsidi, orang tidak mau beli pertamax,” ungkapnya.

Dijelaskan Ibnu, di Kalbar ini rata-rata sudah ada SPBU sudah ada menjual pertamax. Ia menyebutkan, seperti di Sintang, Sekadau, Bengkayang, Singkawang.

Dalam waktu dekat, kata Ibnu,

juga akan ada SPBU yang menjual pertamax di Kabupaten Ketapang.

“Di Kalbar, 50 persen SPBU sudah menjual Pertamax.

Minimal satu kabupaten ada satu (SPBU menjual Pertamax). Kalau di kota banyak, hampir semua ada,” katanya.

Seperti diketahui, pada 2010, realisasi BBM jenis premium bersubsidi di Kalbar 385.469 kiloliter. Sedangkan 2011 ini kuotanya adalah 404.360 kiloliter. “Ada kenaikan lima persen,” terang Ibnu beberapa waktu lalu.

Untuk BBM jenis solar yang terealisasi pada tahun 2010

adalah 218.575 kl. Sedangkan kuota pada 2011 ini mengalami kenaikan menjadi 247.408 kl.

“Ada kenaikan sebesar sembilan persen,” kata Ibnu lagi.

Di lain sisi Ibnu menjelaskan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tengah mengkaji aturan hukum untuk pengecer BBM terutama yang bersubsidi, terkait jaminan distribusi di daerah pelosok yang sulit dijangkau. “Kajian itu merujuk terbitnya sejumlah Surat Edaran dari bupati dan wali kota di Kalbar mengenai harga eceran tertinggi BBM bersubsidi di tingkat pengecer,” kata Ibnu. (ody)

Jaga Kondusifitas Sambungan dari halaman 16

sepenuhnya telah siap mengamankan pelaksaan Pemilukada.

Tapi pihak kepolisian yakin masyarakat Sambas akan menjaga keamanan selama proses pemilukada berlangsung. Serta mempertahankan Sambas yang menjadi daerah percontohan dalam pemilukada pal-

ing aman lima tahun silam. ‘’Kita yakin pengamanan pemilukada tidak perlu sampai menggunakan senjata. Karena d Sambas telah berulang-ulang menggelar pemilukada dan selalu aman.

Sehingga masyarakat Sambas sudah tidak asing dengan pesta demokrasi. Pemilukada lalu Sambas menjadi daerah percontohan beberapa Polda,’’

kata Suhadi.

Karena itu, lanjut Suhadi, semua kandidat sangat diharapkan mematuhi komitmen kesepakatan damai. Antara Kapolda Kalbar dengan seluruh kandidat. Sebab suasana damai dan kondusif sangat dibutuhkan bagi pembangunan. Sesuai tujuan Pemilukada. Mencari figur pemimpin untuk membangun Sambas. (stm)